cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eva Eviany
Contact Email
evaeviany@ipdn.ac.id
Phone
+6281394931914
Journal Mail Official
pptp@ipdn.ac.id
Editorial Address
Gedung Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Kampus IPDN Jatinangor Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Tatapamong
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 27150631     EISSN : 27232891     DOI : https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tatapamong merupakan upaya Program Studi Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal ini turut serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap teori atau penerapan ilmu bidang Perpolisian dan Tata Pamong yang baik terhadap Aparatur Sipil Negara. Agar Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan tupoksinya sehari-hari lebih terarah dan terukur demi mencapai tujuan ketertiban bangsa dan negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 85 Documents
 5   6   7   8   9 
PENGUATAN PENEGAKAN PERDA MELALUI DIGITAL TWIN GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM : SEBUAH SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW Mohammad Rezza Fahlevvi; Eduardus Julio Bastian Matutina
Jurnal Tatapamong Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Tatapamong, Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v8i1.6217

Abstract

Penegakan Peraturan Daerah tentang larangan minuman keras atau beralkohol di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti lemahnya pengawasan preventif, keterbatasan kapasitas aparatur Satpol PP, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta fragmentasi sistem informasi pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas penegakan Perda belum optimal dalam mewujudkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Data empiris menunjukkan bahwa Satpol PP Provinsi Jawa Tengah mencatat 735 kasus pelanggaran Perda sepanjang tahun 2023, sementara razia Satpol PP DKI Jakarta menyita lebih dari 14.000 botol minuman keras dalam dua tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan penegakan Perda melalui pendekatan Digital Twin Governance dalam mendukung smart public order management. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis komparatif terhadap praktik penegakan Perda di beberapa daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Digital Twin Governance berpotensi menjadi model tata kelola pengawasan berbasis data melalui integrasi data spasial, data operasional, dan sistem pengaduan masyarakat secara real-time. Model yang dikembangkan terdiri atas lima komponen utama, yaitu hotspot mapping, real-time monitoring, early warning system, predictive governance, dan integrated public order management. Implementasi model ini berpotensi meningkatkan efektivitas pengawasan preventif, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta mendorong terwujudnya prinsip good governance dalam penyelenggaraan ketertiban umum daerah.
PENDEKATAN NEGOSIASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HORIZONTAL ANTAR DESA DI KECAMATAN DUMOGA BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA Arsika Safaya Potabuga; Yusi Eva Batubara
Jurnal Tatapamong Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Tatapamong, Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v8i1.6385

Abstract

Konflik horizontal antar desa di Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, merupakan konflik yang terjadi secara berulang dan menimbulkan dampak berupa terganggunya keamanan dan ketertiban, menimbulkan korban jiwa, menimbulkan trauma sosial, serta menghambat terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan melalui negosiasi yang difasilitasi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (forkopimcam) namun tetap berulang sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan negosiasi dan efektivitas penyelesaian konflik secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendekatan negosiasi dalam penyelesaian konflik horizontal di Kecamatan Dumoga Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Camat, Kapolres, Danramil, Sekertaris Badan Kesbangpol, kepala desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta diuji dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan negosiasi telah dilaksanakan melalui forum Forkopimcam, namun belum berjalan optimal. Rendahnya empati dan kepercayaan antar pihak, kuatnya solidaritas kelompok, perbedaan persepsi keadilan, serta dominasi pemerintah dalam perumusan solusi menyebabkan proses negosiasi lebih berorientasi pada penghentian konflik jangka pendek daripada penyelesaian akar masalah. Penelitian ini menemukan bahwa akar utama konflik yang menyebabkan konflik terus berulang adalah dendam lama yang tidak terselesaikan secara tuntas pada konflik-konflik sebelumnya sehingga membentuk ego kelompok dan memperkuat keinginan balas dendam. Dengan demikian, negosiasi yang dilakukan belum mampu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan karena belum menyentuh akar permasalahan konflik secara mendalam. Kata Kunci: negosiasi, konflik horizontal, dendam, penyelesaian konflik, forkopimcam
SINERGITAS SATPOL PP DAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PREVENTIF TAWURAN REMAJA DI KECAMATAN MEDAN BELAWAN PUTRI WARDANI; GRADIANA TEFA
Jurnal Tatapamong Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Tatapamong, Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v8i1.6407

Abstract

Fenomena tawuran remaja merupakan permasalahan sosial yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Medan Belawan. Faktor seperti tingginya jumlah remaja, keterbatasan pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi memicu konflik antar kelompok. Penanganannya memerlukan sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan sinergitas kedua instansi dalam upaya preventif tawuran remaja, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis dampaknya terhadap potensi terjadinya tawuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-induktif. Informan dipilih secara purposive yang terdiri dari aparat Satpol PP, anggota Kepolisian, serta tokoh masyarakat di Kecamatan Medan Belawan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif dengan mengacu pada teori sinergitas Doctoroff yang meliputi dimensi komunikasi, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Kepolisian telah berjalan melalui koordinasi, komunikasi, serta patroli gabungan dalam pencegahan tawuran remaja. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena belum adanya SOP bersama, keterbatasan sumber daya manusia serta koordinasi yang belum terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, penyusunan SOP bersama, serta pengembangan sistem komunikasi dan pelaporan terintegrasi guna meningkatkan efektivitas upaya preventif secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan memiliki peran penting dalam upaya preventif tawuran remaja di Kecamatan Medan Belawan melalui pendekatan komunikasi, patroli gabungan, dan pembinaan masyarakat secara kolaboratif.
PEMETAAN BIBLIOMETRIK PENELITIAN BERTEMA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI INDONESIA TAHUN 2016–2026 Annisa Rahmadanita; Agung Nurrahman
Jurnal Tatapamong Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Tatapamong, Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v8i1.6486

Abstract

Perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pelayanan wajib dasar yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala umum yang dihadapi meliputi kendala sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Berbagai penelitian ilmiah telah diakukan dalam menganalisis hal tersebut, namun belum banyak penelitian yang melakukan pemetaan untuk menentukan arah perkembangan tren riset ini secara komprehensif. Tujuan penelitian adalah untuk mengisi celah metodologis tersebut dengan memetakan perkembangan penelitian ilmiah perlindungan masyarakat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis bibliometrik dengan menggunakan tools VosViewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren penelitian mengalami peningkatan yang positif signifikan dari tahun ke tahun dan mencapai puncak publikasi pada tahun 2022. Hasil visualisasi jaringan dan peta kepadatan menunjukkan adanya ketimpangan fokus kajian, bahwa literatur saat ini didominasi oleh isu regulasi darurat pascapandemi dan penegakan hukum formal. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengidentifikasi adanya ketimpangan fokus kajian ilmiah dan merekomendasikan orientasi riset masa depan menuju penguatan perlindungan masyarakat yang integrasi berbasis ekologis dan kearifan lokal di berbagai daerah. Kata Kunci: Perlindungan Masyarakat, Satuan Perlindungan Masyarakat, Satlinmas, Ketertiban Umum, Ketenteraman Umum
MEDIASI KONFLIK ANTARA WARGA DAN PIHAK PENAMBANG EMAS TANPA IZIN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (STUDI DI KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN) Muhammad Rafi Daffarel; Irfan Uluputty
Jurnal Tatapamong Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Tatapamong, Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v8i1.6514

Abstract

Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) telah menjadi krisis global yang memicu kerusakan lingkungan masif dan konflik sosial kompleks. Di Kabupaten Way Kanan, fenomena ini menyebabkan polarisasi tajam antara kelompok pro-tambang dan kontra-tambang, serta kegagalan pendekatan represif yang memicu eskalasi konflik baru. Hal ini mendorong Satpol PP Kabupaten Way Kanan melakukan inovasi kebijakan dengan menggeser paradigma dari tindakan koersif menjadi mediasi konflik yang humanis dan persuasif. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Satpol PP Kabupaten Way Kanan menjalankan fungsi mediasi dalam menangani sengketa antara warga dan pihak penambang emas tanpa izin di Kecamatan Blambangan Umpu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksploratif dengan pisau analisis Teori Mediasi Konflik Christopher W. Moore. Informan ditentukan melalui teknik purposive dan snowball sampling yang terbagi dalam kluster pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi oleh Satpol PP berhasil mewujudkan penghentian aktivitas ilegal tanpa benturan fisik melalui tahapan mediasi prosedural, efektivitas peran mediator sebagai fasilitator komunikasi, serta pemanfaatan posisi otoritatif yang netral. Penelitian menyimpulkan bahwa kombinasi diplomasi birokrasi dan otoritas hukum efektif menciptakan titik temu yang menjaga supremasi hukum sekaligus stabilitas keamanan sosial.

Page 9 of 9 | Total Record : 85

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Tatapamong, Maret 2026 Jurnal Tatapamong, Vol. 7, No. 2, September 2025 Jurnal Tatapamong, Vol. 7, No. 1, Maret 2025 Jurnal Tatapamong, Vol. 6, No. 2, September 2024 Jurnal Tatapamong, Vol. 6, No. 1, Maret 2024 Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 2, September 2023 Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 1, Maret 2023 Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 2, September 2022 Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 1, Maret 2022 Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 2, September 2021 Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 1, Maret 2021 Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 2, September 2020 Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 1, Maret 2020 Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 2, September 2019 Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 1, Maret 2019 More Issue