cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 360 Documents
 10   11   12   13   14 
ANALISIS KEBIJAKAN STANDARISASI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI (Kajian Terhadap Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan) DINI YULIANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2851

Abstract

Salah satu tolok ukur kemajuan perguruan tinggi adalah dilihat dari publikasi ilmiahnya, sehingga diperlukan peran perpustakaan perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga penyedia informasi yang baik dalam mendorong kegiatan penelitian dan publikasi hasil penelitian.    Perpustakaan perguruan tinggi sebagai lembaga penyedia informasi yang baik yang bisa digunakan oleh peneliti baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa dan masyarakat umum.  Penelitian mengkaji tentang analisis kebijakan standarisasi perpustakaan perguruan tinggi berdasarkan kajian terhadap UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.  Ada beberapa hal yang diduga menjadi penyebab ketertinggalan perpustakaan perguruan tinggi saat ini, seperti : pertama, posisi perpustakaan di perguruan tinggi terlalu rendah.  Kedua, perpustakaan juga tidak pernah memperoleh anggaran yang cukup untuk melakukan pembinaan koleksinya maupun untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi.  Dan yang ketiga, perpustakaan masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) atau pustakawan yang berkualitas.  Perpustakaan perguruan tinggi yang ada saat ini masih jauh dari memadai untuk menghadapi tantangan global, dan sangat berbeda dengan keberadaan lembaga lain di perguruan tinggi.  Sehingga diperlukan standarisasi nasional dalam penyediaan perpustakaan terutama di perguruan tinggi sebagai tempat masyarakat pembelajar.  Dengan fasilitas yang seadanya, perpustakaan tidak mungkin dapat memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bahkan akan cenderung semakin tertinggal.  Perpustakaan perguruan tinggi sebagai lembaga jasa informasi perlu menjadi contoh dan model sebagai perpustakaan modern berbasis teknologi informasi.  Keterbatasan keberadaan standar nasional bidang perpustakaan yang sesuai perkembangan harus kita kejar, hal ini selaras dengan perkembangan global.  Pemahaman dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan terhadap perpustakaan dalam rangka mengangkat citra, kinerja (performance) dan perkembangan perpustakaan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam perkembangan perguruan tinggi.
PEMIMPIN DAN BUDAYA ORGANISASI DI ERA PERUBAHAN ETIH HENRIYANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i2.1487

Abstract

Memimpin berarti doing the right things atau melakukan sesuatu yang baik. Hal tersebut menyiratkan seorang pemimpin harus memikirkan dan melakukan apa yang dirasakan terbaik bagi organisasi. Salah satunya adalah bersedia dan berani melakukan perubahan organisasi jika diperlukan karena kondisi lingkungan yang sudah tidak sesuai. Namun dalam kenyataannya tidak dipungkiri, ada juga pemimpin yang tidak bersedia melakukan perubahan, yang mengakibatkan pegawainya juga kontra terhadap perubahan. Berbagai alasanpun muncul, yang ujung-ujungnya kembali ke bakat atau seni dan keterampilan memimpin. Sementara itu, pemimpin perubahan harus bersedia menghadapi tantangan dan rintangan serta melakukan inovasi. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk merespons tantangan internal maupun eksternal organisasi untuk melakukan perubahan, dengan tanpa mengesampingkan tata nilai atau kebiasaan yang rutin adalah: (1) Menciptakan Strategi, (2) Merancang ulang struktur organisasi, (3). Membentuk kembali budaya organisasi. Kata Kunci : Pemimpin, Budaya Organisasi.
PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN OBJEK WISATA GREEN CANYON OLEH DINAS PARIWISATA PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM UPAYA MENARIK MINAT WISATAWAN DI KABUPATEN PANGANDARAN DIKI WAHYUDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2763

Abstract

Berdasarkan hasil observasi produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan promosi mengenai objek wisata dan kurangnya digelar event-event resmi sebagai acara rutin tahunan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran? 3) Bgaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam meningkatkan produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Informan sebanyak 15 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Parawisata, Kepala Bidang saran Kepariwisataan, Kepala UPT pariwisata 3 orang dan 10 orang anggota kompepar. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 39,99% menyatakan baik dan sebanyak 60,01% menyatakan kurang optimal. Adanya hambatan-hambatan yang dirasakan seperti kurangnya pemahaman terhadap pokok permasalahan dalam pariwisata seperti keahlian dan strategi, terbatasnya anggaran, belum ada agenda pembahasan untuk melakukan promosi, keterbatasan tingkat pendidikan, kurangnya turun langsung ke masyarakat, kurangnya koordinasi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain memberikan pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan wawasan, menyediakan anggaran, melakukan pembahasan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan, adanya jadwal pelatihan secara rutin dan berkala.
PERAN PENYULUH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELUARGA BERENCANA DALAM KEGIATAN POSYANDU DI DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS Gingin Gina Ambarsari; Ii Sujai; Asep Nurdin Rosihan Anwar
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2718

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugasnya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam kegiatan posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa: Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknik Dinas Keluarga Berencana dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis secara umum sudah berjalan cukup baik. Adapun hambatan yang dihadapi Penyuluh Keluarga Berencana yaitu jadwal penyuluhan harus mengikuti masyarakat, sebagaian besar masyarakat menganggap penggunaan Keluarga Berencana tidak baik, masyarakat kurang terbuka dalam menyampaikan keluhan, sering terjadi perbedaan pendapat antara penyuluh Keluarga Berencana dan petugas posyandu.
PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN PANGANDARAN MAHDA WAHDATUNNISA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2404

Abstract

Hasil observasi penulis diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran selama ini masih kurang optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pengelolaan Sampah? 2) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah?; 3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 orang kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, 1 orang Kepala Bidang Pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, 1 orang kepala seksi pengelolaan sampah dan 7 orang petugas pengelola sampah. Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: 1) Pelaksanaan pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik sesuai dengan pendapat Hermawati (2015:5) tentang kegiatan operasional pengelolaan sampah seperti kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan dan pengolahan sampah. Begitupula berdasarkan observasi diketahui pelaksanaan Pengelolaan Sampah belum terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan ketersediaan wadah penampungan sampah sementara baik di sekitar pantai maupun di taman masih terbatas, jadwal pengangkutan sampah tidak pasti, ketersediaan sarana pengangkut sampah belum memadai. 2) Adanya hambatan-hambatan pelaksanaan Pengelolaan Sampah hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan pengelolaan sampah belum memadai. Begitupula berdasarkan hasil observasi diketahui pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan ketersediaan wadah penampungan sampah, jadwal pengangkutan sampah tidak pasti. 3) Adanya upaya dalam melakukan pengelolaan sampah dengan mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, selain itu melakukan pendekatan kepada masyarakat, mengoptimalkan keberadaan sarana pengangkut sampah dengan melakukan pembagian tugas menjadi dua shift. Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengelolaan, Sampah, Lingkungan Hidup.
IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG IURAN PANCEN PANGLANJA OLEH PERANGKAT DESA DI DESA KAWASEN KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS Dede Sopandi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.649

Abstract

Berdasarkan hasil observasi awal dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa belum dapat dilaksanakan secara optimal,hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan sebagai berikut :1. Masyarakat belum sepenuhnya menyadari untuk turut serta membayar Pancen Panglanja sesuai dengan besaran nominal yang ditetapkan dalamperaturan desa, 2. Masih rendahnya realisasi yang diterima oleh pemerintah desa dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Tahun Anggaran berjalan dan 3. Masih sulitnya keterlibatan masyarakat dalam memahami penggunaan iuran Pancen Panglanja karena masih beranggapan bahwa iuran tersebut hanya semata-mata untuk menambah penghasilan para perangkatdesa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang menurut Surakhmad (2004:139) adalah ”penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang”.Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis masih belum sesuai dengan yang dikemukakan Meter dan Horn (Wahab,2004:102),Hal tersebut dapat diketahui dari pemerintah desa dan lembaga desa belum mampu membuat sebuah rencana penggunaan dana yang jelas dengan mengacu pada kepentingan umum, artinya bahwa adanya peraturan desa tersebut pada saat ini harus dapat diperhatikan mengenai kepentingan masyarakat secara keseluruhan bukan hanya mementingkan kepentingan untuk kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa saja. Kata Kunci : Implementasi Peraturan Desa, Iuran pancen Panglanja, Perangkat Desa
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN RISMAN GUNTORO; ABDUL MUTHOLIB
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2933

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya pelayanan aparatur pemerintah desa kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas, masih adanya aparatur desa yang kurang memiliki kesadaran dan disiplin dalam melaksanakan tugas yang diembannya dengan baik dan pelaksanaan Pemerintahan Desa dirasakan berjalan tanpa control, sikap Kepala Desa yang otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya.  Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Dead an masyarakat sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data digunakan secara Univariat (analisis satu variabel) yang diinterpretasikan secara kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dapat diketahui bahwa secara umum dapat dilaksanakan. Terdapat hambatan antara lain adanya ketidaksesuian waktu penetapan peraturan desa, BPD belum menjadi lembaga sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa, belum optimalnya kerjasama, masih adanya tarik menarik kepentingan, kurangnya konsistensi dalam melakukan pengawasan, masih kurangnya tata kerja BPD dan kurang adanya sikap transparansi kepada masyarakat, masih rendahnya SDM anggota BPD, kurangnya komunikasi dan kerjasama seluruh anggota BPD. Untuk mengatasi berbagai hambatan, yaitu upaya pendekatan-pendekatan dengan menjalin komunikasi untuk melakukan kerjasama, upaya meningkatkan sikap keterbukaan dalam menampung aspirasi, menjalin kerjasama dan upaya peningkatan SDM anggota BPD.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN OLEH PEGAWAI PERPUSTAKAAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN MINAT BACA MASYARAKAT (Studi Analisis di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran) ENDEN SANTIKA DEWI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1782

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum maksimalnya implementasi kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan oleh pegawai perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat (studi analisis di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 10 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara. Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan oleh pegawai perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat di Kecamatan Cijulang telah berjalan dengan optimal. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa dari 12 indikator, 8 indikator sudah berjalan dengan baik dan 4 indikator lainnya kurang berjalan dengan baik. 2) adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya kegiatan briefing yang dilakukan untuk menyampaikan perintah mengenai kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan kepada pegawai, kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan perpustakaan, kurangnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana.  3) Upaya yang dilakukan yaitu penyampaian informasi mengenai kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan secara berulang-ulang kepada semua pegawai, melakukan bimbingan teknis mengenai pengelolaan perpustakaan, mengajukan proposal bantuan keuangan ke Pemerintah Kabupaten dan Provinsi untuk pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Perpustakaan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN OLEH BIDANG BINA MARGA DAN CIPTAKARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN DI OBJEK WISATA BATUKARAS KABUPATEN PANGANDARAN DIANA HERDIANSAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2788

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditemukan beberapa permasalahan di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran seperti masih terlihat pedagang di daerah objek wisata Batukaras yang belum mempunyai tong atau bak penampungan sampah, masih adanya pedagang kaki lima dalam menempatkan barang dagangannya kurang tertata dengan tertib, belum optimalnya petugas pengelola atau petugas kebersihan dalam mengangkut sampah dari area wisata dan belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kebersihan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum. Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pegawai Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dan pedagang sebanyak 20 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi lapangan (observasi dan wawancara). Tekonis analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data. Penyajian Data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Terdapat hambatan antara lain yaitu adanya perbedaan tiap instansi dan organisasi, rendanya kemampuan pegawai, belum memadainya sarana dan prasarana, keterbatasan sejumlah anggaran. Telah dilakukan upaya yaitu upaya penyampaian informasi melakukan pendekatan dan kerjasama, pelaksanaan sosialisasi, upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pegawai, ketersediaan fasilitas dan upaya untuk menambah sejumlah anggaran
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA PARAKANMANGGU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN SURYATI SURYATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2832

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguan fisik di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran masih rendah.  Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam partisipasi pembangunan fisik? 3)  Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik?  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Pertisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik masih kurang sesuai dengan pendapat Solekhah (2014: 152)  merumuskan bahwa bentuk-bentuk partisipasi.  Begitupula berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa masyarakat kurang melibatkan diri pada proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan fisik yang dilaksanakan.  Hal ini dibuktikan dengan tidak sesuainya jumlah undangan rapat yang dilakukan dengan jumlah penghadir rapat sehingga ketika diundang sebanyak 65 orang masyarakat maka hanya 45 orang yang hadir.  Begitu pula ketika masyarakat diminta swadaya untuk pelaksanaan pembangunan maka masih ada masyarakat yang enggan untuk memberikan sumbangan baik uang maupun tenaga sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sesuai rencana yang dituangkan dalam RKPDes.  2)  Adanya beberapa hambatan yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik kurang optimal, hal ini dikarenakan dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat kurang dilibatkan,  begitu pula pada tahap pelaksanaan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam RKPDes tidak sesuai sehingga masyarakat tidak mau memberikan dukungan dana maupun tenaga dalam pembangunan, selain itu pada tahap evaluasi masyarakat tidak dapat memberikan penilaian secara objektif.  Begitu pula dengan observasi yang dilakukan diketahui bahwa adanya hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang dibuktikan dengan tidak tercapainya swadaya masyarakat untuk pembangunan fisik yang dilaksanakan. 3) Adanya beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik, hal ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai rapat perencanaan pembangunan fisik, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat dapat memberikan sumbangan beik berupa dana maupun tenaga serta melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan memberikan penilaian secara objektif terhadap pembangunan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memberikan berbagai masukan terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan.  Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa dilakukan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat pada proses perencanaan dengan cara mengundang masyarakat dalam merencanakan pembangunan fisik serta menyusun anggaran biaya dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang dilaksanakan. 

Page 12 of 36 | Total Record : 360

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue