cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 360 Documents
 12   13   14   15   16 
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WILAYAH CIJULANG (Studi Analisis di Objek Wisata Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran) Anita Sri Hastuti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i4.863

Abstract

Implementasi strategi pengembangan kawasan wisata di objek wisata Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran oleh UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Cijulang Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1)  Bagaimana implementasi strategi pengembangan  kawasan wisata ?, 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan strategi pengembangan kawasan wisata ? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan strategi pengembangan kawasan wisata ?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif.Lamanya penelitian selama 8 bulan.Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 15 orang.Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Implementasi strategi pengembangan kawasan wisata belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan UPTD Pariwisata dan Kebudayaan belum mampu melaksanakan tingkatan strategi yang disebut dengan master strategi. Berdasarkan hasil wawancara diketahui selama ini kurangnya mengekploitasi kreatifitas masyarakat untuk membuat kerajinan tangan yang dapat dijadikan usaha baru dalam meningkatkan kesejahteraannya, turun langsung ke lapangan untuk menjaga keasrian dan keaslian dari objek wisata Batukaras. 2) Adanya hambatan-hambatan yang dirasakan seperti kurangnya kreatifitas untuk mengembangkan kebudayaan setempat, kurang memahami strategi dalam mengembangkan kepariwisataan, kurangnya tim ahli, kurangnya dukungan modal dan sarana prasarana, rumitnya prosedur kerjasama terhadap pihak swasta untuk bekerjasama, kurangnya ketegasan dari pemerintah Daerah terkait dengan perusakan alam.  3) Adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti melakukan diskusi dengan kompepar dan kelompok pemuda seni, pengarahan dan pembinaan terhadap anggota kompepar agar lebih kreatif, membentuk tim ahli agar dapat diturunkan langsung kelapangan, memangkas prosedur untuk memberikan perizinan terhadap pihak swasta. Kata Kunci : Strategi Pengembangan Kawasan Wisata, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Cijulang
PERWAKILAN MASYARAKAT ADAT DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA: DINAMIKA DAN RELEVANSI PEMBENTUKAN DENGAN PENGUATAN DEMOKRASI DELIBERATIF Nelwan Ronsumbre; Dede Sri Kartini
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3400

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang dinamika pembentukan perwakilan masyarakat adat pada lembaga legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) serta relevansi pembentukan unsur perwakilan masyarakat adat tersebut dalam rangka penguatan demokrasi deliberatif di Papua. Guna mengkaji masalah ini digunakan acuan teori demokrasi deliberatif khususnya yang disampaikan oleh Habermas, Fishkin maupun Guttman. Dalam konteks demokrasi deliberatif terdapat beberapa tema yang dijadikan sebagai tema yaitu pemanfaatan ruang publik politis, pelibatan publik dalam pengambilan keputusan, alasan pemimpin dalam membuat keputusan, proses dan norma diskurtif, keputusan kolektif sebagai hukum tertulis, pengujian atas putusan publik dan sebagainya. Data kajian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beragam sumber antara lain dari anggota DPRP dari unsur perwakilan masyarakat adat, akademisi maupun dari pihak pemerintah daerah serta kajian pustaka melalui literatur ilmiah maupun dokumen resmi pemerintah. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa embrio penguatan demokrasi deliberatif bersama kehadiran perwakilan masyarakat adat pada DPRP telah muncul salah satunya dengan konsistensinya mendorong regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat dan orang asli Papua. Kajian ini selanjutnya merekomendasi perlunya anggota DPRP dari unsur masyarakat adat ini menginisiasi pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan diskurtif serta menjadikan ruang publik politis sebagai arena pembuatan keputusan kolektif maupun menginisiasi keputusan kolektif warga sebagai hukum tertulis.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR OLEH UPTD PARKIR DI KAWASAN PASAR CIAMIS KABUPATEN CIAMIS Aziz Sanjaya
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.693

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi penetapan lokasi parkir tidak sesuai dengan ruas jalan yang diperuntukan untuk tempat parkir, kurangnya kedisiplinan petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir, kurangnya tanggungjawab petugas dalam melaksanakan kewajibannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 17 orang yang terdiri dari Pegawai UPTD Parkir sebanyak 4 orang, juru parkir sebanyak 4 orang, masyarakat pengguna jasa parkir sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi). Analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa  Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan optimal, Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 33,61% menyatakan sudah baik dan sebanyak 66,39% menyatakan kurang baik. Hambatan-hambatan yang terjadi seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai lokasi objek parkir, belum adanya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dilapangan untuk menetapkan lokasi parkir berdasarkan jenis kendaraan, kurangnya dana operasional untuk memperbaiki rambu-rambu parkir yang sudah rusak, kurang disiplinnya dari sebagian petugas parkir, kurangnya dilakukan pengawasan dan masih kurangnya pemahaman dari petugas juru parkir wilayah pasar Ciamis mengenai sistem penarikan retribusi yang tidak bisa diborongkan serta masih kurangnya dilakukan evaluasi mengenai sarana untuk melakukan penarikan retribusi parkir di wilayah pasar Ciamis.Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi seperti secara rutin berjaga di wilayah pasar Ciamis untuk mengatur, mensosialisasikan dan mengarahkan masyarakat untuk parkir kendaraannya di lokasi yang sudah di tetapkan, segera mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai bekal pegawai di lapangan untuk menetapkan lokasi parkir, menyediakan dana operasional untuk melakukan perbaikan rambu-rambu dan marka parkir, secara rutin dan berkala mengadakan pengarahan kepada semua juru parkir untuk lebih disiplin dalam melakukan pekerjaan memberikan pelayan parkir, melakukan pengawasan secara rutin dan berkala terhadap petugas juru parkir, melakukan koordinasi untuk memberikan informasi mengenai sistem penyetoran hasil retribusi parkir yang tidak diborongkan serta secara rutin dan berkala dengan Dinas Hubkominfo melakukan evaluasi secara keseluruhan mengenai penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang perbaikan dalam penarikan retribusi di wilayah pasar Ciamis.  Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Bupati, Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi parkir
Analisis Kesiapan Kota Kotamobagu Dalam Mewujudkan Kotamobagu sebagai Smart City Devita Anggraina Bonde; Eko Priyo Purnomo; Lubna Salsabila
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3166

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan pemerintah kota Kotamobagu menuju kota cerdas tahun 2020. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pengumpulan informasi dan datannya peneliti mendapatkanya dari penelitian di beberapa artikel, jurnal, dokumen, data statistik dan juga berita tentang pembangunan smart city di Kota Kotamobagu dan lain-lain, yang berhubunagan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menjunjukan Kotamobagu telah memiliki tingkat kesiapan yang cukup siap untuk menggunakan sarana TIK menuju kota cerdas yang diman kesiapannya telah mencapai 80% kesiapannya. Melihat kesiapan pemerintah kota kotamobagu yang sekarang hampir mencapai 100 % kesiapan maka pemerintah kotamobagu sekarang tinggal terus mengingkatkan potensi yang ada untuk terus mendukung terealisasinya penerapan smart city di kota kotamobagu dengan menambah pengetahuan mengenai pengembangan smart city untuk mendukung implementasi penerapan smart city di kota kotamobagu.
PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA OLEH PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB) DI DESA KARANGJALADRI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN NOVY YUNIATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1962

Abstract

Hasil observasi penulis diketahui bahwa Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran masih rendah hal ini diduga disebabkan oleh diduga disebabkan oleh kurang optimalnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa ?; 2) Bagaimana penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)?;3) Bagaimana  pengaruh Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terhadap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara dan angket). Jumlah informan sebanyak 95 orang. Teknik analisa data melalui penentuan rentang, menentukan persentase, menganalisis hubungan dan menganalisis tingkat pengaruh serta melakukan analisis uji t. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :   1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan prinsip-prinsip Musrenbang desa menurut Nurcholis dkk (2009:97). Hal ini dibuktikan dengan diperoleh skor rata-rata sebesar 360,6 yang berada pada interval kelas yang termasuk pada kategori tinggi jika dipersentasekan sebesar 75,92 % yang berada pada kategori cukup baik. Begitupula dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan masih harus ditingkatkan pelaksanaanya karena masih kurang melibatkan masyarakat. 2) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penetapan APBdes menurut Sukamto (2014:73). Hal ini dibuktikan dengan diperoleh skor rata-rata sebesar 368,1 yang berada pada interval kelas yang termasuk pada kategori sangat baik jika dipersentasekan sebesar 77, 49 % yang berada pada kategori sangat baik. 3) Terdapat pengaruh Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terhadap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) sebesar 78,30% sedangkan 21,70 % adalah faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat.  Kata Kunci:   Musyawarah, Perencanaan, Pembangunan Desa. 
PENGAWASAN MASYARAKAT DAN KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH Etih Henriyani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1081

Abstract

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi Pemerintah di Indonesia, dan menganalisis pentingnya fungsi pengawasan masyarakat bagi kinerja birokrasi Pemerintah di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literature atau studi kepustakaan. Dari hasil analisis penulis dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi pemerintah di Indonesia antara lain : Faktor budaya, faktor individu, faktor organisasi dan manajemen, serta faktor politik Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pengawasan jalannya pemerintahan dalam berbagai aspek sangat penting dan perlu media yang memadai. Sehingga cita-cita untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab segera terwujud. Kata Kunci : Pengawasan, Kinerja Birokrasi
PELAKSANAAN KOMUNIKASI OLEH KEPALA DESA DALAM PEMBERIAN DANA BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) DI DESA CIKEMBULAN KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN ESTRI CAHYANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2938

Abstract

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, diketahui bahwa terdapat beberapa masalah mengenai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Permasalahan yang muncul tersebut diduga disebabkan oleh masih kurang baiknya komunikasi Kepala Desa di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Desa dan perangkatnya di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran serta masyarakat penerima BLSM dengan jumlah keseluruhan sebanyak 12 orang. Pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah dapat dilaksanakan cukup baik. Artinya pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan sesuai dengan empat prinsip yang mempengaruhi komunikasi atau pesan menurut Hasan (2005:28). Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut: Kepala Desa masih kurang dapat merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dengan baik, masih rendahnya pendidikan masyarakat khususnya penerima BLSM, belum adanya sosialisasi oleh pemerintahan desa. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan  dalam pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran antara lain: melakukan pembinaan terhadap masyarakat, berusaha untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif terutama kepada penerima BLSM dan menampung setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program selanjutnya.  
PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN FISIK DI DESA KARANGJAALDRI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN KIKI ENDAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2732

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya partisipasi masyarakat Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam memberikan sumbangan atau swadaya dalam proses pelaksanaan atau untuk merehabilitasi hasil dari pembangunan yang rusak dan masyarakat ikut serta dalam membantu terlaksananya pembangunan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana partisipasi masyarakat di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?; 2) Bagaimana efektivitas pembangunan fisik di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pembangunan fisik di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 633 orang sampel yang digunakan adalah sebanyak 42 orang,  teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) serta angket. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan melalui pengolahan data hasil angket yang ditabulasikan dan dideskripsikan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa partisipaso masyarakat di Desa Karangjaladri Kecamatan parigi Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan tahap-tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Efektivitas pembangunan fisik di Desa Karangjaladri Kecamatan Parihi Kabupaten Pangandaran sudah cukup efektif sesuai dengan ukuran efektivitas. Terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pembangunan fisik di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
TINJAUAN HISTORIS TENTANG PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Cecep Cahya Supena
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.4546

Abstract

Pada saat  diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Baru pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mensahkan   UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada periode pertama berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949), dalam pelaksanaannya terjadi beberapa penyimpangan. Begitupun halnya pada periode kedua berlakunya UUD 1945 ( 5 Juli 1959 s.d. sekarang) juga masih pula terjadi beberapa penyimpangan atas ketentuan-ketentuan UUD 1945. Hal itu dikarenakan  kondisi dalam negara  yang masih belum stabil, baik kondisi politik, ekonomi maupun keamanan. Di samping itu juga mengingat keadaan UUD 1945 pada waktu itu masih memiliki kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan, dimana beberapa ketentuan UUD 1945 masih ada  yang  tidak  sesuai dengan perubahan atau perkembangan jaman, baik dalam tingkat nasional maupun global, serta juga karena ada hal-hal yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang belum diatur dalam UUD 1945. Untuk mencegah terulangnya kembali penyimpangan-penyimpangan itu, maka salah satu  jalan keluarnya adalah dengan cara dilakukannya amandemen UUD 1945, yang sampai dengan saat ini telah dilakukan 4 (empat) kali amandemen UUD 1945, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, serta 2002
PENGARUH PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KAMPUNG LAUT KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 Sepi Beni Pratama
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i4.855

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurangnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap Tahun 2015. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 1)  Bagaimana pelayanan administrasi terpadu Kecamatan di Kantor Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap Tahun 2015?; 2) Bagaimana kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan administrasi terpadu Kecamatan di Kantor Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap Tahun 2015?; dan 3) Berapa besar pengaruh pelayanan administrasi terpadu Kecamatan di Kantor Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap terhadap tingkat kepuasan masyarakat?Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah 26 informan. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Berdasaran hasil penelitian diperoleh hasil bahwa: 1) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kantor Kecamatan Kampunglaut Kabupaten Cilacap Tahun 2015 diperoleh skor 106,7 atau dengan kategori baik. Apabila dipersentasekan mendapat skor 82,10 artinya pelaksanaannya berada pada kategori baik. 2) Kepuasan masyarakat sebagai Penerima Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Kampunglaut Kabupaten Cilacap diperoleh skor 86,85 atau dengan kategori sedang. Apabila dipersentasekan mendapat skor 66,80 artinya kepuasan yang diterima masyarakat termasuk kategori baik. 3) Pengaruh pelayanan administrasi terpadu kecamatan terhadap kepuasan masyarakat di Kecamatan Kampunglaut Kabupaten Cilacap Tahun 2015, setelah dihitung melalui rumus korelasi product moment didapat koefisien korelasi sebesar 0,658, hubungan pelayanan administrasi terpadu (Paten) dengan kepuasan masyarakat termasuk hubungan yang kuat.  Kata Kunci: Pengaruh, Pelayanan Administrasi Terpadu, Kepuasan Masyarakat  

Page 14 of 36 | Total Record : 360

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue