cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 360 Documents
 32   33   34   35   36 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAHAN DESA DI DESA CIJULANG KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA DADAN ARI NUGRAHA; AGUS DEDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2926

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya persyaratan pengangkatan pengurus yang kurang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pengelolaan BUMDes belum ditunjang oleh adanya sumber daya manusia atau pengelola yang memadai sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya pengurus hanya sebagai pelengkap saja untuk mengisi kepengurusan dan tidak memiliki jiwa berwirausaha. Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Penasihat, Badan Pengawas, Pelaksana Operasional dan Masyarakat sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Analisis data dalam penelitian kualitatif, langkah-langkah pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya secara umum telah diimplementasikan, namun belum optimal. Hambatan yang dihadapi diantaranya kurang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, keterbatasan modal anggaran, kemampuan, kemauan dan kesadaran masyarakat, masih rendahnya kemampuan dalam melakukan identifikasi jenis usaha, kurangnya sejumlah modal untuk pengadaannya dan sarana prasarana, minimnya informasi tentang dunia usaha, kurangnya pelibatan masyarakat. Upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan desa, berupa penyediaan barang oleh BUMDes, penambagan sejumlah modal dan anggaran, meningkatkan kemampuan pengurus dan masyarakat, melakukan identifikasi jenis usaha melakukan komunikasi, peningkatan kemampuan pengurus untuk memfasilitasi masyarakat dalam memasarkan produknya.
PERAN MANAJERIAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PURNAMASARI PURNAMASARI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2702

Abstract

Otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi tersebut bersifat luas karena kewenangan berada pada daerah. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada kabupaten dan kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (public oriented). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sudah seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran manajerial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran manajerial pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Adapun saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dalah agar memaksimalkan peran manajerial pengelolaan keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, karena hal tersebut berkaitan dengan pelayanan kepada publik atau masyarakat.
FUNGSI PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KARANGPANINGAL KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS CICI NUR MUSTIKA RAHAYU
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2825

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang ditemukan dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusywaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah meggunakan penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 15 orang.  Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara.  Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, mengenai Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis belum berjalan secara maksimal, dikarenakan pelaksanaan fungsi pengawasna kinerja kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis masih rendah.
PENGARUH PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TERMINAL PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN AGUS NURULSYAM SUPARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2736

Abstract

Berdasarkan hasil penjajagan penulis diketahui bahwa adanya beberapa masalah yang berhubungan dengan kepuasan penumpang angkutan umum. Keadaan tersebut diduga karena pelayanan yang diberikan oleh petugas kurang optimal, selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelayanan?; 2) Bagaimanakah kepuasan penumpang angkutan umum?; 3) Seberapa besar pengaruh pelayanan terhadap kepuasan penumpang angkutan umum? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sebanyak 420 orang. Teknik pengambilan sampel dengan teknik random sampling segingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 81 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara, dan angket). Teknik analisis dara melalui langkah-langkah, yaitu menentukan rentang, kategori penilaian dan persentase dilakukan uji korelasi, uji determinasi dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa: 1) Pelayanan penumpang angkutan umum sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan tahapan dan SOP yang berlaku, menurut Arikunto (1998:246). Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis angket dengan skor sebesar 279,4 yaitu berada pada kategori baik, artinya bahwa pelayanan petugas sudah dilaksanakan dengan baik. 2) Kepuasan penumpang angkutan umum yang dilakukan oleh petugas sudah sesuai dengan ukuran kepuasan. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis angket di dapat skor 301,2 berada pada kategori baik dan apabila dipresentasekan di dapat sebesar 74,37% termasuk cukup baik. 3) Terdapat pengaruh antara pelayanan terhadap kepuasan penumpang angkutan umum. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 57,19% kepuasan penumpang angkutan dipengaruhi oleh pelayanan.
PENDEKATAN PENELITIAN KOMBINASI: SEBAGAI “JALAN TENGAH” ATAS DIKOTOMI KUANTITATIF-KUALITATIF TATANG PARJAMAN; DEDE AKHMAD
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3077

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menempatkan posisi pendekatan penelitian kombinasi (mixed research) sebagai salah satu pelengkap dari dua pendekatan lama dalam praktek penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Selain itu, akan dibahas pula aspek pragmatisme yang menjadi dasar filosofis pendekatan penelitian kombinasi, serta menjelaskan kerangka kerja untuk merancang penelitian dengan pendekatan kombinasi. Dalam mendiskusikan pendekatan kombinasi ini, pada tahap awal tidak terlepas dari munculnya perdebatan mengenai kelebihan maupun kelemahan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk itu model ketiga ini merupakan bentuk pragmatisme. Hal lain yang terpenting adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar pendekatan kombinasi  serta bagaimana menerapkannya, berupa perangkat desain untuk dua tipe pendekatan kombinasi (desain model kombinasi dan rancangan metode). Dari aspek proses, terdapat delapan langkah, dengan titik tolak pada aspek pluralisme metodologis atau ekletisisme yang seringkali menghasilkan sejumlah keunggulan dalam penelitian dibanding dengan penelitian tunggal). Pendekatan penelitian kombinasi ini sangat bermanfaat bagi peneliti dari aspek detail data serta dapat membantu mengembangkan konsep yang muncul dari lapangan.
OPTIMALISASI PENCAPAIAN TARGET RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN OLEH BIDANG BINA MARGA DAN CIPTAKARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CIAMIS CUCU JUARIAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2826

Abstract

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa pendapatan asli daerah dari sektor retribusi kebersihan tidak mencapai target yang ditetapkan.  Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) bagaimanakah optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah? 2). Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah? 3).  Bagaimanakah upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah? Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif.  Informan sebanyak 10 orang yang terdiri dari kepala dan pegawai.  Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, dan studi lapangan (wawancara dan observasi).  Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa : 1) Optimalisasi pencapaian target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum dilaksanakan dengan optimal.  Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 70% menyatakan baik dan sebanyak 30% menyatakan kurang baik.  Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa optimalisasi pencapaian target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum optimal mengingat masih banyaknya sumber pendapatan retribusi yang dapat dioptimalkan. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam optimalisasi pencapaian target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan hal ini disebabkan kemampuan petugas yang masih kurang dalam memahami aturan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi.  Berdasarkan hasil observasi bahwa pencapaian target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum optimal. 3) Adanya upaya-upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah hal ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan petugas dalam memahami aturan.  Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dilakukan upaya optimalisasi pencapaian target penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sehingga menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA JAMBI 2013-2018 SUDAHKAH MEMASUKKAN PENTINGNYA KONSEP SMART CITY Ahmad Fajar Rahmatullah; Eko Priyo Purnomo; Aulia Nur Kasiwi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3170

Abstract

Tujuan penelitian  ini untuk menganalisa apakah kota Jambi telah memasukan urgensi pentingnya konsep smart city dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kota Jambi atau yang  menjadi  jabaran visi, misi dan program kepala daerah Jambi yang telah terpilih melalui proses pilkada. Metode  penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian menghasilkan bahwa dalam dokumen RPJMD kota jambi telah menerapkan konsep smart city dalam arah kebijakan pembangunannya. Dari ke enam dimensi smart city, kota jambi telah menerapkan 5 dimensi kecuali dimensi smart mobility. Hal ini bisa dimaklumi karna penerapan konsep smart city disesuaikan dengan kondisi suatu daerah serta kebutuhan urgensi terhadap smart city itu sendiri.
PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL INPRES OLEH DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 RANI NURAENI; R. DIDI DJADJULI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2927

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang baiknya pengelolaan Pasar Tradisional Inpres Sumedang oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang tahun 2014, baik dilihat dari fasilitas fisik dan penataan bangunan, sarana pendukung maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga yang dijadikan sebagai sumber data/informan adalah: pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang sebanyak 5 orang dan pedagang sebanyak 3 prang. Sedangkan dalam menganalisis data dipergunakan Model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah: reduksi data, penyajian data, Conclusion Drawing/Verification dan Triangulasi, serta Validasi Data. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan analisis data diperoleh bahwa pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional Inpres Sumedang oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang masih belum optimal, karena fasilitas bangunan dan tata letak pasar kurang sesuai dengan yang diharapkan, sarana pendukung pasar kurang terawat dengan baik dan standar operasional prosedur yang ada belum dilaksanakan secara baik. Hambatan-hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional Inpres Sumedang, antara lain: penambahan bangunan ke luar kios/los yang sudah ditentukan, area parkir yang tidak memadai, dan sistem pemeliharaan sanitasi dan drainase yang kurang baik. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain: membatasi jual beli penggunaan los/kios yang tidak sesuai dengan peruntukannya, menertibkan akses jalan yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas pasar dan membuat perencanaan revitaisasi pasar, menganjurkan kepada warga pasar agar tidak membuang sampah sembarangan, selain itu diadakan gerakan Jumat bersih. 
ANALISIS HISTORIS TENTANG PEMBAHARUAN POLITIK HUKUM NASIONAL INDONESIA DI AWAL ERA REFORMASI CECEP CAHYA SUPENA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3078

Abstract

Politik hukum adalah merupakan kebijakan dari negara yang disusun oleh badan-badan negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan.Politik hukum  merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk sebagai suatu perwujudan kehendak negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya pada masa kini (ius constitutum), maupun mengenai hukum yang akan  diberlakukan di masa datang (ius constituendum). Oleh karena itu politik hukum harus bisa menjadi suatu alat  yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki yang akan mendorong pada percepatan terwujudnya cita-cita bangsa dan negara. Atas dasar hal itu maka pembaharuan politik hukum nasional Indonesia harus bertujuan untuk membentuk / menyusun / menetapkan sistem hukum nasional Indonesia yang akan berlaku di Wilayah Negara Republik  Indonesia, dan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4(empat).
PENGARUH KOMUNIKASI INTERNAL DALAM MEWUJUDKAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS CIPTA KARYA KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN CIAMIS WAWAN RISNAWAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2859

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi Internal dalam mewujudkan Produktivitas Kerja Pegawai.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adlaah metode analisis deskriptif dengan teknik survey.  Populasi dalam penellitian ini adalah sebanyak 320 pegawai, namun karena luas cakupan wilayah penelitian dan keterbatasan waktu penelitian maka dilakukan penarikan smpling dengan teknim proporsional random sampling sebanyak 100 orang pegawai.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian lapangan (field research) dan studi dokumentasi.  Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian adalah analisis statistik dengan model analisis jalur (path analysis).  Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa Komunikasi Internal berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja sebesar 55,99%, sedangkan pengaruh diluar variabel Komunikasi Internal sebesar 44,01%.  Komunikasi internal berpengaruh secara langsung terhadap produktivitas kerja sebesar 15,50%.  Disamping itu, dalam penelitian ini ditemukan permasalahan diantaranya pertama, berkaitan dengan variabel komunikasi internal, yaitu dalam dimensi penyelenggaraan dimana dalam hal ini pimpinan kurang memberikan petunjuk dan pedoman kerja terhadap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman pegawai terhadap prosedur pekerjaan.  Hal ini menunjukkan bahwa tanggungjawab pelaksanaan kebijakan tentang petunjuk dan pedoman kerja terhadap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya melalui koordinasi yang baik perlu ditingkatkan, sehingga dengan optimalnya kebijakan tersebut dalam menjalankan peran dan fungsinya, maka semakin besar kemungkinan pelaksanaan kebijakan akan berhasil.  Kedua, berkaitan dengan variabel Produktivitas Kerja dalam dimensi efisiensi dan efektivitas yaitu pegawai dalam hal menggunakan fasilitas kerja, perlu dioptimalkan.  Hal ini antara lain diakibatkan pegawai memiliki keterbatasan dalam menggunakan fasilitas kerja yang merupakan hal penting untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pekerjaannya.  Implikasi dari permasalahan tersebut adalah belum optimalnya penggunaan fasilitas kerja oleh pegawai sehingga hasil kerjanya tidak optimal.  Hal ini antara lain disebabkan tidak adanya pelatihan bagi pegawai yang melaksanakan pekerjaan teknis dan kurang optimal dalam memanfaatkan fasilitas kerja.  Mengingat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka disarankan Kepala Dinas Cipta Karya, kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Ciamis melaksanakan kebijakannya dengan lebih jelas dan operasional agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai sasaran utama kebijakan secara optimal, yaitu melalui komunikasi internal yang baik diharapkan mampu untuk produktivitas kerja pegawai untuk memberikan kontribusi kepada pembangunan perekonomian daerah.

Page 36 of 36 | Total Record : 360

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue