MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Articles
360 Documents
<![CDATA[PENGARUH PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[ARIE BUDIAWAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2754
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah rasa tanggung jawab pegawai dalam membuat laporan keuangan masih kurang. Hal ini masih terbukti dengan masih ditemukannya indikasi-indikasi yang menunjukkan masih adanya berkas-berkas laporan keuangan yang masih keliru dan belum diperbaiki padahal waktu penyerahan berkas tersebut sudah terlewati. Target pencapaian suatu program seringkali memerlukan sumber daya dan biaya yang masih cukup tinggi, hal ini terbukti masih banyaknua biaya yang dianggap tidak perlu dalam menyelesaikan suatu program. Kurangnya keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah. Rumusan masalah dalam penelitian (1) Bagaimana pengawasan oleh inspektorat di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis tahun 2014? (2) Bagaimanakah pengelolaan keuangan daerah di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis tahun 2014? Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 46 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel X (pengawasan) adalah 2519. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 154,21. Apabila besar dipersentasekan sebesar 67,04 menunjukkan kategori tingkat pelaksanaan pengawasan pegawai kategori cukup baik. Artinya pembinaan oleh kepala cukup sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan menurut Handayaningrat (2007). Jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel Y (Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah 1947. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 162,25. Jika dipersentasekan sebesar 70,54 menunjukkan kategori tingkat pengelolaan keuangan daerah kategori baik. Artinya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ukuran prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Halim dan Iqbal (2012:29). Pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi pengawasan oleh Inspektorat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengawasan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 59,29%, cukup baik 40,71% merupakan faktor lain yang tidak terbukti yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja, seperti SDM, Sarana dan sebagainya.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI OLEH PEMERINTAH DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[Iin Sarinah]]>;
<![CDATA[Aan Anwar Sihabudin]]>;
<![CDATA[Erlan Suwarlan]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2709
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran. Berdasarkan kondisi obyektif yang ditemukan pada saat penjajagan, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu pemerintah desa kurang maksimal dalam memberdayakan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, sehingga perekonomian masyarakat desa pangandaran kurang begitu lancar, rendahnya tingkat kemampuan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, serta rendahnya tingkat kepedulian pemerintah desa terhadap keadaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Adapun hambatan-hambatan dalam pemberdayaan ekonomi yaitu: (1) keterbatasannya anggaran untuk melakukan pelatihan serta keterbatasan pengetahuan dari pemerintah desa (2) kurangnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang enggan melakukan perbandingan ke daerah lain, (3) keterbatasan anggaran untuk dialokasikan sebagai permodalan bagi para kelompok usaha, (4) keterbatasan jaringan atau signal sehingga kurang maksimal dalam penggunaannya (5) kesulitan media informasi dalam mencari tahu perkembangan pasar. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: (1) merancang dan menganggarkan anggaran desa untuk dialokasikan ke pelatihan pelaku usaha (2) memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha supaya melakukan perbandingan ke daerah lain agar menjadi gambaran dalam usahanya, (3) pemerintah desa mencari tahu ke dinas atau instansi yang menangani pembuatan legalitas dan segera memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara pembuatan legalitas, (4) menambah jaringan atau signal internet dengan cara memasang speedy atau sejenisnya (5) menjaring koneksi dan komunikasi yang baik dengan pihak lain demi mendapatkan informasi yang diinginkan.]]>
<![CDATA[KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR SYAHBANDAR DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II BIAK ]]>
<![CDATA[Musdalifah Haz]]>;
<![CDATA[Rijal Rijal]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3594
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor apa yang mempengaruhi kinerja pegawai dan bagaimana Kinerja Pegawai di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Biak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada pendekatan Studi Kasus. Data yang digunakan yakni data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta data sekunder melalui penelusuran dokumen. Peneliti melakukan analisis data secara deskriptif kualitatif melalui teknik pengelolaan data dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana yakni collection, Condensation, Display, dan Conclusion Drawing/Verification Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pegawai di lingkup kerja Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Biak masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan yang berorientasi kepada pelayanan prima. Hal ini dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai baik dari sisi individu/personal, pemimpin maupun sistem kerja yang selama ini diterapkan belum berjalan dengan baik. Ditinjau dari aspek indikator kinerja seperti kuantitas sumber daya manusia/pegawai yang tidak memadai, kualitas pegawai belum cukup baik dalam memberikan pelayanan, waktu kerja yang telah ditentukan dengan kedisiplinan pegawai belum terlihat secara signifikan sehingga pelayanan belum maksimal dan kerja sama yang dilakukan oleh setiap pegawai yang ada dalam mengembangkan organisasi belum maksimal dimana kualitas kinerja pegawai tidak terlihat karena tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang dibangun oleh pegawai baik dari setiap bidang yang ada maupun dari pimpinan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN DI DESA SIDAHARJA KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Dewi Ayu Ratnawati]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v3i3.755
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksana distribusi raskin yang kurang memeriksa kondisi kelayakan beras, kemudian terjadinya ketidaksesuaian masyarakat penerimaraskin, dan tim pelaksana raskin masih belum tepat dalam melakukan pembayaran ke Kecamatan.Berdasarkan uraian permasalahan di atas, selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?2) Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaksana distribusi raskin dalam melaksanakan tugasnya di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaksana distribusi raskin untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugasnya di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 11 orang yang terdiri dari pegawai Desa Sidaharja, petugas pelaksana distribusi raskin dan pengurus distribusi raskin. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Tugas Pelaksana Distriusi Raskin Di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamismasih belum bekerja secara optimal. Hambatan yang dihadapi berupapelaksana kurang memeriksa kelayakan beras dan ketidaksesuaian data masyarakat penerima raskin, kemudian masih terjadinya keterlambatan dalam pembayaran ke Kecamatan. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu dengan mengevaluasi antar kinerja pelaksana distribusi raskin untuk memperbaiki hasil kerja kedepannya. Kata Kunci :Pelaksanaan Tugas, Pelaksana Distribusi Raskin]]>
<![CDATA[RUANG PUBLIK VIRTUAL SEBAGAI PINTU KOMUNIKASI GOVERNMENT TO CITIZEN (Studi Kasus: Perbandingan Media Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta dan Surabaya) ]]>
<![CDATA[Muthiara Dwi Anggreani]]>;
<![CDATA[Eko Priyo Purnomo]]>;
<![CDATA[Aulia Nur Kasiwi]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3165
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pemanfaatan media sosial pemerintah sebagai suatu alat atau pintu untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini juga guna mengetahui bagaimana cara pemerintah dalam merespon atau berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui media sosial yang mereka miliki. Penelitian ini berangkat dari sebuah analisis mengenai perkembangan zaman dan pemanfaatan teknologi yang sudah masuk dalam ranah pemerintah. Menilik hal tersebut, sudah banyak instansi pemerintahan yang memiliki akun media sosial yang digunakan bukan saja hanya untuk menyebarkan informasi, namun juga untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya pada pemerintah daerah Kota Yogyakarta dan Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yang dilakukan guna menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti serta mengintergrasikan data di tempat penelitian secara objektif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka, sumber-sumber tulisan dari berbagai website dan media sosial pemerintah terkait, maupun berita serta dokumentasi yang dapat menunjang serta melengkapi bahan analisis penelitian. Dari hasil analisis pada pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya akun media sosial twitter Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai lebi responsif dalam menanggapi aspirasi dan pertanyaan dari masyaakat. Sedangkan akun twitter Pemerintah Kota Surabaya dinilai lebih massif dalam menyampaikan informasi kepada publik. Namun secara keseluruhan, kedua akun media sosial pemerintah ini dapat dikatakan sudah efektif digunakan sebagai sarana atau pintu untuk berkomunikasi dengan masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK RESTORAN OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[SUKIRNO SUKIRNO]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1702
<![CDATA[Hasil observasi penulis diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran belum dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran?; 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 15 orang. Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1)Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran belum sepenuhnya sesuai dengan enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2014:86). Begitupula berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran belum dilaksanakan dengan baik karena kurangnya dukungan seperti anggaran, sarana dan prasarana yang memadai bagi petugas pemungut pajak restoran, kurangnya dukungan petugas lain dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran serta kurangnya koordinasi dan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran. 2) Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran seperti masih kurangnya dukungan berbagai pihak, kurangnya anggaran yang dibutuhkan oleh petugas, dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai sarana dan prasarana. 3) Adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran yang antara lain dilakukan berbagai upaya oleh petugas dalam melakukan pemungutan pajak restoran seperti adanya pelibatan peran aktif semua pihak dalam proses perumusan kebijakan, adanya koordinasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran serta adanya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pajak Restoran, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kabupaten Pangandaran.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP PELAYANAN PRIMA PADA BIDANG TENAGA KERJA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[AGUS NURULSYAM SUPARMAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2778
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah mengenai proses pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pegawai bidang tenaga kerja yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan terutama yang menyangkut pelayanan pembuatan AK. I di DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan penerapan prinsip pelayanan prima pada bidang tenaga kerja dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis, untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan tersebut, dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriftif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 orang pegawai bidang tenaga kerja DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis dan 5 orang masyarakat yang menerima pelayanan pembuatan kartu pencari kerja. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling yang mana semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk digunakan sebagai sampel. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan penerapan prinsip pelayanan prima sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis dinilai sudah mampu secara optimal melaksanakannya, dilihat dari 15 indikator yang dijadikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan dimana 10 indikator sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan 5 indikator belum dapat dilaksanakan dengan baik. Faktor yang menghambat adalah Belumi tersedianya stundar operasional prosedur dalam melayani masyarakat khususnya dalam pelayanan Kartu Pencari Kerja; Keterbatasan sumber daya manusia sebagai pegawai pemberi layanan; Keterbatasan pemanfaatan media sosialisasi dalam hal prosedur dan alur proses pelayanan pembuatan AKI kepada masyarakat; Keterbatasan sarana dan prasana dalam ruang pelayanan AK. 1 yang tidak mendukung Upaya yang dilakukan adalah Pembuatan standar operasional prosedur pelayanan pembuatan AK.1 dengan mengacu berdasarkan aturan perundang-undangan; Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada melalui prinsip kerja gotong royong yang dapat bekerja secara fleksibel: Pemanfaatan media dan saluran komunikasi, seperti adanya media bookflet, banner, dan papan informasi; Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada agar dapat melakukan komunikasi dengan masyarakat yang dilayani secara efektif dan efisien.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI KINERJA PEGAWAI BALAI BENIH IKAN SUKAMAJU DALAM RANGKA PENYEDIAAN BENIH IKAN DI KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[AHYAR AHYAR]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2821
<![CDATA[Latar belakang penelitian yang penulis lakukan mengenai gejala-gejala tentang kurangnya capaian kinerja pegawai, dimana terkadang ada ketidak sesuaian capaian realisasi dari target yang sudah direncanakan, seperti hasil produksi benih ikan yang sudah direncanakan. Hasil produksi tersebut merupakan bagian yang sudah ditetapkan sebagai hasil kerja dari pegawai di Balai Benih Ikan Sukamaju Kabupaten Ciamis serta keterbatasan dan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di Balai Benih Ikan Sukamaju Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah yaitu : 1). Bagaimana optimalisasi kinerja pegawai Balai Benih Ikan Sukamaju dalam rangka penyediaan benih ikan di Kabupaten Ciamis? 2). Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi kinerja pegawai Balai Benih Ikan Sukamaju dalam rangka penyediaan benih ikan di Kabupaten Ciamis? 3). Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan optimalisasi kinerja pegawai Balai Benih Ikan Sukamaju dalam rangka penyediaan benih ikan di Kabupaten Ciamis? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Dengan jumlah responden sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu : 1). Reduksi data, 2). Display data, dan 3). Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1). Optimalisasi kinerja pegawai Balai Benih Ikan Sukamaju dalam rangka penyediaan benih ikan di Kabupaten Ciamis diketahui bahwa informan yang menyatakan sudah baik sebesar 31,03 %, yang menyatakan cukup baik sebesar 62,07% dan yang menyatakan kurang sebanyak 6,90%. 2). Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi kinerja pegawai Balai Benih Ikan Sukamaju Kabupaten Ciamis meliputi faktor kemampuan, motivasi, individu, serta lingkungan organisasi. 3). Upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan optimalisasi kinerja pegawai Balai Benih Ikan Sukamaju Kabupaten Ciamis dilakukan dengan menggunakan penilaian atas kinerja yang dimiliki dengan cara pengukuran kinerja seperti mempertimbangkan memberikan penilaian mengenai hal-hal seperti kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan pekerjaan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA CIJULANG KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ASEP NURWANDA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2741
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan IPM belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa?; 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 9 bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasli penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan program peningkatan indeks pembanguna manusia oleh Pemerintah Desa belum tercapai sesuai dengan yang ditentyjan oleh Badan Pusat Statistik (2006:20). Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban informan bahwa sebanyak 54.29% informan menyatakan sudah baik namun terdapat sebanyak 45.71% menyatakan kurang baik. Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia belum dilaksanakan dengan baik karena masih adanya masyarakat yang kesulitan dalam meningkatkan pendapatannya. Selain itu tingkat pendidikan masyarakat masih kurang sementara pemerintahan desa tidak dapat membantunya. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia belum tercapai sesuai dengan yang ditentukan hal ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan anggaran yang memadai dalam melaksanakan peningkatan IPM. 3) Adanya upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambayan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia dengan memperbaiki penyelenggaraan pelayanan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa dilakukan berbagai upaya dengan menyediakan anggaran yang disediakan untuk melakukan pengelolaan bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan serta melakukan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PEMBERIAN DANA BOS TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA SMPN 4 KOTA SUKABUMI ]]>
<![CDATA[oktaviani yunus]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i4.3592
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan biaya pendidikan (BOS) terhadap prestasi belajar siswa di SMP Negeri 4 Kota Sukabumi, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan datanya adalah kuisioner. Sedangkan untuk metode analisis datanya adalah penelitian ini dilakukan menggunakan analisis statistic asosiatif dan uji kualitas data yang digunakan untuk mengukur kualitas data menggunakan uji reliabilitas dan uji validitas. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, koefisisen determinasi dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil uji regresi, variable keefektifan biaya pendidikan (BOS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa dengan koefisien 0,519. Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Kota Sukabumi sudah berjalan efektif terlihat dari hasil perhitungan jawaban responden yang masuk kedalam kriteria sangat tinggi dan indikator-indikator yang mengarah pada tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan SMP Negeri 4 Kota Sukabumi banyak yang telah tercapai. Sedangkan variable prestasi belajar siswa di SMP Negeri 4 Kota Sukabumi, termasuk kedalam kriteria tinggi atau dapat dikatakan baik, tetapi tetap saja tidak luput dari berbagai macam permasalahan yang terjadi baik dari diri siswa maupun guru yang mengajar, seperti bakat, minat, kecerdasan siswa, dan proses pembelajaran yang berpusat hanya pada guru saja sehingga akan memperlambat proses pembelajaran.]]>
