cover
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Articles 360 Documents
PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNA MANUSIA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA CIJULANG KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN ENDAH VESTIKOWATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2699

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan IPM belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa?; 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 6 bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Kader Kesehatan dan Tenaga Pendidik dan unsur pedagang kecil. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa belum tercapai sesuai dengan yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (2006:20). Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban informan bahwa sebanyak 54,29% informan menyatakan sudah baik, namun terdapat sebanyak 45,71% menyatakan kurang baik. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia belum dilaksanakan dengan baik karena masih adanya masyarakat yang kesulitan dalam meningkatkan pendapatannya selain itu tingkat pendidikan masyarakat masih kurang sementara pemerintahan desa tidak dapat membantunya. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia belum tercapai sesuai dengan yang ditentukan hal ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan anggaran yang memadai dalam melaksanakan peningkatan IPM. 3) Adanya upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia dengan memperbaiki penyelenggaraan pelayanan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa dilakukan berbagai upaya dengan menyediakan anggaran yang disediakan untuk melakukan pengelolaan bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan serta melakukan penyuluhuan secara rutin kepada masyarakat.
PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP ETOS KERJA APARAT DESA DI DESA IMBANAGARA RAYA KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS AAN ANWAR SIHABUDIN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2734

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan karena belum terwujudnya etos kerja aparat desa di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten CIamis. Masalah tersebut disebabkan kepemimpinan Kepala Desa yang dijalankan belum sesuai dengan sepuluh sifat-sifat pemimpin yang unggul. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan: 1) Bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Imbanagara Raya?; Bagaimana etos kerja Aparat Desa Imbanagara Raya?; 3) Bagaimana pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap etos kerja Aparat Desa Imbanagara Raya? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis korelasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan untuk menentukan hubungan dengan menggunakan rumus korelasi product moment dan mencari pengaruh dengan menggunakan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan pada Bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan, bahwa: 1) Kepemimpinan Kepala Desa Imbanagara Raya diperoleh rata-rata skor sebesar 219 termasuk kategori cukup baik, jika dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 64.41%. 2) Etos kerja aparat desa Imbanagara Raya diperoleh rata-rata skor sebesar 220 termasuk kategori cukup baik, jika dipersentasekan diperoleh sebesar 64.70%. 3) Terdapat pengaruj kepemimpinan Kepala Desa terhadap etos kerja aparat desa dengan koefisien korelasi yang ditemukan adalah sebesar 0.957 yang termasuk dalam kategori sangat kuat, dan nilai koefisien determinasi sebesar 91.58%. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan yang berbunyi terdapat pengaruh positif antara kepemimpinan Kepala Desa terhadap etos kerja aparat desa di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terbukti.
PENGARUH EFEKTIVITAS PENARIKAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK OLEH BIDANG PERHUBUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN ABDUL MUTHOLIB
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2862

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya upaya strategis untuk mencapai target yang telah di tentukan.  Seperti halnya kurang sosialisasi, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan perhubungan penumpang umum dalam memperpanjang izin trayek.  Kurangya kesadaran pemilik kendaraan perhubungan penumpang umum memperpanjang izin trayek.  Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) bagaimana efektivitas penarikan retribusi izin trayek? (2) Bagaimanakah pencapaian target pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran? (3) Bagaimanakah pengaruh efektivitas penarikan retribusi izin trayek bidang perhubungan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika, termasuk kategori cukup.  Hal ini terbukti dengan diperolehnya jumlah total skor hasil angket sebesar 2633.  Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 175,53.  Jika dipersentasekan 62,69% menunjukkan tingkat sosialisasi dengan kategori cukup baik.  2) Pencapaian target pendapatan asli Daerah Kabupaten Pangandaran, termasuk kategori sedang.  Hal ini terbukti dengan diperolehnya jumlah skor hasil angket sebesar 1026.  Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata 171.  Jika dipersentasekan sebesar 61,07% menunjukan tingkat pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran termasuk kategori cukup.  3) Pengaruh efektivitas penarikan retribusi izin trayek Bidang Perhubungan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran sebesar 64,02% dengan tingkat pengaruhnya kuat.  Artinya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran dipengaruhi efektivitas penarikan retribusi izin trayek Bidang Perhubungan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar 64,02.  Adapun sisanya sebesar 35,98% merupakan faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan, motivasi dan sebagainya.
PARTISIPASI LANJUT USIA PADA KEGIATAN POS PELAYANAN TERPADU LANJUT USIA DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN RINI HARDIANTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1959

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya partisipasi masyarakat lansia dalam kegiatan posyandu lansia, Kurangnya kesadaran masyarakat lansia akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental, dan kurangnya perhatian dan dukungan dari keluarga, seperti sikap acuh tak acuh dari keluarga serta kurang memotivasi untuk mengikuti posyandu lansia.  Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana partisipasi lansia pada kegiatan posyandu lansia di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang timbul dalam partisipasi lansia pada kegiatan posyandu lansia di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam partisipasi lansia pada kegiatan posyandu lansia di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun informan yang terkait dalam penelitian ini sebanyak 19 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Dalam menganalisis selama ini dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data  dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) Partisipasi lansia pada kegiatan posyandu lansia di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran kurang dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan jenjang kesukarelaan partisipasi menurut Mardikanto dan Soebiato, (2017:87). 2) Hambatan-hambatan yang timbul berupa masih rendahnya SDM, minimnya pemberian pemahaman dan penjelasan dari pihak terkait, kurang memadainya sarana dan prasarana, sikap acuh tak acuh, kurangnya keperdulian, ketidaktahuan dan kemauan untuk patuh pada kebiasaan posyandu yang masih rendah, kurang adanya dorongan dan motivasi dari pihak keluarga dan tidak adanya aturan yang jelas sebagai payung hukum yang memberikan sanksi pada lansia. 3) Upaya-upaya yang dilakukan berupa pemberian pemahaman dan penjelasan dari aparatur desa dan kader Posyandu Lansia, menambah sejumlah sarana dan prasarana, pemberian pamahaman dan penjelasan, meningkatkan kemampuan komunikasi kader dan keinginnan, mengajak pihak luar seperti keluarga dan lingkungan, memberikan pengetahuan secara jelas, melakukan pendekatan pada pihak keluarga, pemberian dorongan dan motivasi dan pembuatan aturan yang jelas dan merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Kata Kunci:    Partisipasi Lansia, Kegiatan Posyandu Lansia. 
PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN GITA FEBI PUTRI PURWANDARI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1696

Abstract

Berdasarkan hasil observasi awal, dapat diketahui dalam pengajuan gagasan di tingkat dusun tidak semua masyarakat aktif dalam mengajukan usulan pembangunan, kurangnya pelibatan gender dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, dalam pelaksanaan Musrenbang Desa belum mampu mengakomodir semua kebutuhan masyarakat. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 23 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengolahan atau analisis data dalam penelitian ini yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian perencanaan partisipatif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan desa. Hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya pembangunan di Desa Bunisari belum mencakup semua bidang, kurangnya pelibatan perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, sulitnya menemui kesepakatan antara para pemangku kepentingan, belum optimalnya peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kurangnya pelibatan masyarakat dalam musyawarah dusun serta banyaknya usulan dari masing-masing dusun yang belum terakomodir, terbatasnya jumlah pendamping desa yang ada menjadi salah satu penghambat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi diantaranya memberikan pemahaman pada masyarakat jika suatu pembangunan belum dapat direalisasikan tahun ini masih bisa direalisasikan tahun-tahun berikutnya, adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk menemui kesepakatan antara para pemangku kepentingan melalui musyawarah dan mufakat, memberikan pengertian kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah dusun, ada konsultasi terkait kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan pendamping desa.Kata Kunci: Perencanaan, Partisipasi, Perencanaan Partisipatif.
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WILAYAH CIJULANG (Studi Analisis di Objek Wisata Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran) Anita Sri Hastuti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.753

Abstract

Implementasi strategi pengembangan kawasan wisata di objek wisata Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran oleh UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Cijulang Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik.Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1)  Bagaimana implementasi strategi pengembangan  kawasan wisata ?, 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan strategi pengembangan kawasan wisata ? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan strategi pengembangan kawasan wisata ?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 15 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Implementasi strategi pengembangan kawasan wisata belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan UPTD Pariwisata dan Kebudayaan belum mampu melaksanakan tingkatan strategi yang disebut dengan master strategi. Berdasarkan hasil wawancara diketahui selama ini kurangnya mengekploitasi kreatifitas masyarakat untuk membuat kerajinan tangan yang dapat dijadikan usaha baru dalam meningkatkan kesejahteraannya, turun langsung kelapangan untuk menjaga keasrian dan keaslian dari objek wisata Batukaras. 2) Adanya hambatan-hambatan yang dirasakan seperti kurangnya kreatifitas untuk mengembangkan kebudayaan setempat, kurang memahami strategi dalam mengembangkan kepariwisatan, kurangnya tim ahli, kurangnya dukungan modal dan sarana prasarana, rumitnya prosedur kerjasama terhadap pihak swasta untuk bekerjasama, kurangnya ketegasan dari pemerintah Daerah terkait dengan perusakan alam.  3) Adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti melakukan diskusi dengan kompepar dan kelompok pemuda seni, pengarahan dan pembinaan terhadap anggota kompepar agar lebih kreatif, membentuk tim ahli agar dapat diturunkan langsung kelapangan, memangkas prosedur untuk memberikan perizinan terhadap pihak swasta. Kata Kunci : Strategi pengembangan kawasan wisata, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Cijulang
STRATEGI PEMENANGAN MARTIN BILLA MELALUI PEMANFAATAN MODAL SOSIAL PADA PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 ( Studi : Kabupaten Malinau ) Raymond Pangihut Hasoloan sinaga; Muradi Muradi; Leo Agustino
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3478

Abstract

Tulisan ini dilakukan dengan pengamatan, studi literatur/pustaka serta menggunakan data primer dan sekunder, data primer melalui pengamatan di lapangan sedangkan data sekunder melalui jurnal, penelitian terdahulu dan teori. Strategi pemenangan Martin Billa pada pemilihan DPD di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 menggunakan strategi politik dan pemanfaatan modal sosial. Strategi politik difokuskan pada strategi kampanye, kampanye Martin Billa mengandalkan jejaring, komunikasi, dan relasi. Jejaring, komunikasi dan relasi terhadap tokoh adat, tokoh agama, pemerintah dan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara khususnya masyarakat Kabupaten Malinau sangat dipelihara dan dijaga dengan baik oleh Martin Billa, sehingga Martin Billa dapat menjalankan strategi pemenangannya pada pemilihan DPD di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 dengan mudah. Pemanfaatan modal sosial Martin Billa dilakukan dengan menjaga dan memelihara jejaring, komunikasi dan relasi terhadap masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Dari modal sosial inilah Martin Billa mendapat kepercayaan masyarakat Kalimantan Utara, sehingga pada pemilihan DPD masyarakat banyak yang memilih Martin Billa. Strategi pemenangan pemanfaatan modal sosial Martin Billa dikaji melalui metode kualitatif dengan studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara secara purposife dan melihat dokumen. Hasil kajian menunjukan bahwa strategi Martin Billa memanfaatkan modal sosial yang dimiliki Martin Billa melalui, jejaring, komunikasi dan relasi di pemilihan DPD mendapatkan hasil yang memuaskan karena Martin Billa memperoleh suara terbanyak dan menjadi no urut 1 (satu) dalam perolehan suara di pemilihan DPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PAJAK REKLAME TAHUN 2014 OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Asep Agung Nugraha
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.647

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan berawal dari adanya masalah bahwa (1) Adanya pembatasan tempat reklame yang disediakan oleh pemerintah daerah sehingga masih banyak wajib pajak yang khawatir terhadap pemasangan reklamenya, hal ini berdampak pada penurunan realisasi penerimaan pajak reklame. Dengan adanya kebijakan tersebut berdampak pada industri dan para pengusaha membatasi pemasangan reklame (2) Kelalaian wajib pajak reklame untuk orang/ pribadi, sehingga terbukti adanya penurunan capaian realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun anggaran 2014. Pada periode tahun anggaran 2014 realisasi hanya mencapai 80,82%.Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi kebijakan tentang pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya? (2) Bagaimana pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya? (3) Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan tentang pajak daerah terhadap pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya? Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 782 orang. Terdiri dari seluruh pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya sebanyak 82 orang dan wajib pajak reklame sebanyak 700 orang. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan Library research dan Field research. Sedangkan untuk menentukan hubungan menggunakan rumus koefisien korelasi dan menentukan pengaruh dengan rumus koefisien determinasi dengan menggunakan Software IBM SPSS Versi 23.Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Implementasi Kebijakan tentang Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya diperoleh rata-rata skor sebesar 307,75 atau 69,16% termasuk pada kategori baik (2) Pencapaian Target Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya diperoleh rata-rata skor sebesar 337,83 atau 75,92%. Angka tersebut termasuk pada kategori baik (3) Pengaruh implementasi kebijakan tentang pajak daerah terhadap pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dengan uji korelasi diperoleh nilai r sebesar 0,364 nilai tersebut mempunyai hubungan positif atau searah dengan derajat keeratan termasuk kategori rendah. Kata Kunci: Pengaruh Implementasi Kebijakan, Pajak Daerah, Pencapaian Target  
PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN EGIS MAULANA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2716

Abstract

Berdasarkan hasil observasi awal, dapat diketahui bahwa perilaku politik masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ada beberapa permasalahan, Sikap apatis masyarakat yang muncul karena tidak adanya pilihan dari calon kandidat yang disebabkan oleh ketidakjelasannya program yang dimiliki sehingga masyarakat enggan untuk menentukan pilihan, masyarakat menganggap program tersebut kurang rasional, Kehadiran pasangan calon yang hanya ada dua pasangan membuat masyarakat menjadi terbelah kedalam dua kubu pendukung yang berhadap-hadapan sehingga menyebabkan memanasnya situasi perpolitikan di tanah air dan tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik horizontal, Keterbatasan pengetahuan dan rendahnya pendidikan politik masyarakat membuat masyarakat mudah terpengaruh dengan berita hoax politik tanpa tahu tentang kebenarannya, sehingga akan membuat masyarakat tidak lagi objektif dalam memilih. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perilaku politik masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kecamatan Cimerak kabupaten Pangandaran  yang lebih dominan adalah pemilih rasional yatu nasyarakat yang memilih kandidat berdasarkan pertimbangan rasional seperti visi dan misi serta program kerja, pengalaman kerja kandidat dan juga menilai dari hasil kinerja yang sudah terbukti nyata kebaikannya. Sedangkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2019 mencapai 82,21 %. 
BUDAYA POLITIK LOKAL DALAM PROSES LEGISLATIF DI DAERAH IMAM MAULANA YUSUF
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2853

Abstract

Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada tingkat pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi.  Hal tersebut telah membuka peluang untuk menciptakan kebijakan atau suatu produk aturan hukum yang sesuai dengan konten lokal sebagai perwujudan dari demokrasi di daerah, pemerintah daerah diarahkan untuk mengembangkan pola pembukaan jaringan yang lebih besar dengan pihak lain dalam pembuatan dan pengimplementasian kebijakan.  Adanya unsur filosofis yang harus terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan ataupun dalam peraturan daerah, memberikan ruang untuk nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, baik berupa budaya, kebiasaan, adat ataupun tradisi yang selama ini dianggap memiliki persepsi positif atau berdampak baik terhadap pola pengaturan kehidupan bersama diantara masyarakat, menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap perumusan kebijakan publik.  Kekuatan dari budaya politik lokal untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terutama dalam berpartisipasi atas perumusan peraturan daerah, dapat dijadikan sebagai kerangka pendekatan untuk menilai tentang keberpihakan suatu peraturan daerah terhadap masyarakat setempat sebagai bentuk penanganan berbagai persoalan yang terjadi.

Page 8 of 36 | Total Record : 360