cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 360 Documents
 7   8   9   10   11 
PENGARUH PROFESIONALISME KERJA APARAT TERHADAP KUALITAS KERJA DI KANTOR DESA BULO WATTANG KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Muhammad Ikbal; Haeruddin Syarifuddin; Saifullah Saifullah
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1899

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Profesionalisme Kerja Aparat terhadap Kualitas Kerja Di Kantor Desa Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi dalam penelitian ini adalah 1453 dan sampel 94, penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner, Study Kepustakaan. Teknik Analisis data yang digunakan adalah Statistik Deksriptif, uji Kualitas Data, uji Asumsi Klasik, analisis regresi sederhanadan Pengujian Hipotesis serta Skala Likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Profesionalisme Kerja Aparat terhadap Kualitas Kerja di Kantor Desa Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa kategori Profesionalisme Kerja Aparat di Kantor Desa Bulo Wattang sebesar 36,7% dengan kriteria “Kurang Setuju”, kemudian kategori Kualitas Kerja di Kantor Desa Bulo Wattang sebesar 37,2% kriteria “Kurang Setuju” dan kategori Pengaruh Profesionalisme Kerja Aparat terhadap Kualitas Kerja di Kantor Desa Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 28,1% kriteria “Kurang Setuju”. Kata Kunci: Pengaruh, Profesionalisme Kerja, Aparat, Kualitas Kerja
PELAYANAN PEMBUATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN CIAMIS Deni Deni
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i4.861

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi diantaranya oleh masih adanya pegawai masih adanya pegawai yang membeda-bedakan masyarakat dalam melakukan pelayanan dan proses penyelesaian pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sesuai dengan yang diharapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis? 3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis?.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan ( observasi, dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) Pelaksanaan pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis secara umum sudah dilaksanakan namun belum optimal. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih belum optimal sesuai dengan kualitas pelayanan untuk mencapai kepuasan masyarakat menurut Sinambela dkk (2014:6). 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis, berupa belum memadainya SDM, keterbatasan fasilitas teknologi, kurang disiplin, kurang dipahaminya SOP, budaya antri masih rendah, sikap diskriminasi dan kurangnya perhatian dan ketelitian dalam melaksanakan tugas. 3) Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu peningkatan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas teknologi, pemberian petunjuk dan bimbingan, penegakan disiplin, pemberian penjelasan tentang SOP, Pemberian petunjuk dan mekanisme pelayanan yang berkualitas dan pemberian bimbingan terkait sikap petugas. Kata Kunci:Pelayanan,Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT (Studi Deskriptif Kuantitatif di Kantor Kecamatan Ciamis) KIKI ENDAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i2.1489

Abstract

Pelayanan sebagai suatu usaha dari organisasi (pemberi pelayanan) sebagai tanggapan atas harapan masyarakat akan pelayanan yang memuaskan. Peningkatan pelayanan perlu dilakukan oleh semua pihak baik itu oleh organisasi swasta atau publik karena sangat mempengaruhi keberlangsungan organisasi terlebih pada organisasi publik yang tujuan utamanya adalah perangkat daerah terdekat dengan masyarakat yaitu sebagai unsur kewilayahan yang mengemban misi pelayanan kepada masyarakat.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ada masyarakat yang merasa kurang puas terhadap prosedur pelayanan publik, terutama bagi masyarakat atau pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Masyarakat masih ada yang merasa tidak puas atas pelayanan IMB seperti ketepatan waktu pelayanan, kepuasan atas biaya pelayanan, kenyamanan fasilitas dan keramahan petugas pelayanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, diduga karena masih ada petugas pelayanan yang kurang mampu memberi pelayanan secara efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang memiliki karakteristik adanya pengukuran fakta obyektif berfokus pada variabel, memberi tekanan pada reliabilitas, bebas nilai, melakukan analisis statistik. Dari hasil penelitian diperoleh tingkat korelasi antara kualitas pelayanan dengan kepuasan masyarakat memiliki hubungan yang sangat kuat dan mempunyai arah positif dengan nilai r = 0,985. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat adalah sebesar 97,02%, sedangkan sebesar 2,98% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainnya. Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa thitung > ttabel (32,792 > 2,0357), maka Ha = diterima dan H0 = ditolak. Artinya kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan oleh pemerintah, khususnya pegawai pemerintah di Kantor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terus dilaksanakan, agar kepuasan masyarakat Kecamatan Ciamis dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat ditingkatkan.  Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Masyarakat, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB. 
ANALISIS PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA BUDAYA DI KABUPATEN CIAMIS Ari Kusumah Wardani; Slamet Riyadi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.4548

Abstract

Era desentralisasi saat ini telah menjadikan Pemerintah Daerah berpusat pada penyelenggaraan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat, baik dalam pelayanan administrasi sampai kepada pelayanan dasar. Namun permasalahan muncul, dimana masih banyak masyarakat perdesaan yang tergolong pra sejahtera. Selain itu, kualitas dari SDM masyarakat perdesaan yang secara kompetensi belum seluruhnya mempunyai tingkat kompetensi yang berdaya saing. Inilah yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa sebagai motor dari pembangunan yang berbasis kemasyarakatan. Potensi sumber daya yang ada di perdesaan didominasi oleh kualitas Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikembangkan menjadi sebuah potensi ekonomi bagi masyarakat perdesaan. Di Kabupaten Ciamis terdapat beberapa potensi wisata yang berada di wilayah perdesaan. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan potensi ekonomi berbasis kemasyarakatan yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari Pendapatan Asli Desa (PADes). Kapasitas Pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa tentunya, hal ini dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Hal tersebut menjadi urgensi agar penelitian tentang penguatan kapasitas Pemerintah Desa dalam mengembangkan obyek wisata yang berada di wilayah perdesaan, khususnya yang ada di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dari Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten Ciamis dalam mengembangkan potensi dan obyek wisata, khususnya wisata budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat perdesaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Desa cukup berperan aktif dalam pengembangan obyek wisata budaya. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya kelompok masyarakat yang mengusung konsep Community Based Tourism (CBT) dan Smart Tourism yang ditandai dengan banyaknya sosial media yang mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Ciamis.
PENGARUH PELAYANAN PEMBUATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH PERANGKAT DESA TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI DESA CINYASAG KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS Asep Saefulloh
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.691

Abstract

Latar belakang  penelitian ini adalah: ditemukan bahwa kepuasan masyarakat Desa Cinyasag, Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis masih rendah. Hal ini tampak dari adanya keluhan, kritik, perasaan kecewa yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Cinyasag, Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, dengan indikator sebagai berikut:  Adanya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat sehubungan dengan kurangnya pelayanan pada saat melaksanakan pekerjaan. Contoh keluhan masyarakat atas keterlambatan dalam pemberitahuan tentang cara pembuatan pembuatan administrasi  kependudukan seperti pembuatan KK. Masyarakat mengeluh  terhadap sikap perangkat desa yang mendiskriminasikan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan. Contoh   perangkat desa lebih mementingkan masyarakat yang lebih kaya dibandingkan dengan masyarakat yang miskin.  Adanya perasaan  kecewa yang dialami oleh masyarakat atas penataan ruangan yang ada, yang kurang mendukung  terhadap pelaksanaan pekerjaan. Seperti  dalam penyimpanan meja  yang memenuhi ruangan, sehingga  antrian lebih banyak di luar dibandingkan dengan di dalam  ruangan. Rumusan masalah dalam penelitian bagaimana pelayanan pembuatan administrasi kependudukan oleh perangkat desa? Bagaimana kepuasan masyarakat? Bagaimana pengaruh pelayanan pembuatan administrasi kependudukan oleh perangkat desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Cinyasag, Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis? Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan sampel penelitian berjumlah 111 orang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Pelayanan pembuatan administrasi kependudukan, diperoleh skor 13064.  Jika dirata-ratakan diperoleh  362,89 (65,39%). Menurut Arikunto, besar persentase 65,39% menunjukkan kategori cukup baik..  Kepuasan masyarakat, diperoleh skor 10462.  Jika dirata-ratakan diperoleh 373.64 (67,32%) menunjukkan kategori cukup baik. Terdapat pengaruh pelayanan pembuatan administrasi kependudukan terhadap kepuasan masyarakat sebesar 0,7692 artinya 76,92%  kepuasan masyarakat di Desa Cinyasag, Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dipengaruhi oleh pelayanan pembuatan administrasi kependudukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pelayanan pembuatan administrasi kependudukan terhadap kepuasan masyarakat di Desa Cinyasag, Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis sebesar 76,92%, cukup baik dan  23,08% merupakan faktor lain yang tidak terdeteksi yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja, seperti SDM, Sarana dan sebagainya. Kata Kunci: Pelayanan Pembuatan Administrasi  Kependudukan, Kepuasan Masyarakat
PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Muhammad Iqbal; Andri Sandria
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3368

Abstract

 Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Penataan Kelembagaan di Kabupaten Sleman Dengan Merespon Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 sebagai urgensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman dengan merespon Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dianalisis menggunakan teori penataan kelembagaan. Hasil yang didapat adalah bahwa analisis penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman tersebut sudah berhasil dilaksanakan dengan baik akan tetapi masih terdapat kendala dalam melakukan penataan kelembagaan yaitu tidak melibatkan aspek private sektor dan masyarakat dalam penataan kelembagaan, selain itu untuk penempatan kembali jabatan 3 struktural dan fungsional masih bersifat politis, kurangnya transparansi terhadap masyarakat dalam melakukan penataan kelembagaan dan tidak mengikutsertakan masyarakat dalam penataan kelembagaan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) OLEH PUSKESMAS KAMPUNG LAUT KECAMATAN KAMPUNG LAUT KABUPATEN CILACAP SUNCOKO SUNCOKO
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2795

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)? 3) Bagaimana Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 orang yang terdiri dari kepala Puskesmas 1 orang, tokoh masyarakat 4 orang dan perwakilan masyarakat dari 4 desa sebanyak 8 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :1) Kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) telah diimplementasikan cukup baik sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah. Begitupula berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa dalam mengimplementasikan Kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), Puskesmas telah melaksanakannya cukup baik walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan yang ditentukan. 2) Terdapat beberapa hambatan, yang antara lain anggaran yang ada kurang memadai dalam melaksanakan program jamkesda kepada masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi penulis bahwa implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) belum terlaksana dengan baik karena puskesmas memiliki hambatan seperti ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelayanan serta kemampuan sumber daya manusia. 3) Terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain : menambah anggaran serta sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh puskesmas dapat memperbaiki beberapa permasalahan terkait implementasi Kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang memiliki kartu jamkesda.
KINERJA APARAT DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA NAGARAPAGEUH KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS (Studi Tentang Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu) R. Rindu Garvera
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1086

Abstract

Untuk meningkatkan pembangunan ditingkat desa, maka diperlukan dalam memperkuat pemerintahan desa, supaya makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan serta melaksanakan administrasi yang secara meluas dan efektif.Dalam rangka peran serta kerja pemerintah daerah maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah yang merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana berafiliasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan disegala bidang. Selanjutnya penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut, bagaimana kinerja aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa Nagarapageuh Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis ?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah  sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang petugas aparat desa dan 5 orang tokoh masyarakat.  Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknis analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Nagarapageuh Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. Secara umum dapat dijelaskan bahwa dalam mewujudkan efektivitas pelayanan umum dari aparat pemerintah terhadap warga masyarakat pengguna jasa pelayanan melalui kualitas disiplin kerja aparat pemerintah yang memadai, maka birokrat di tingkat kecamatan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif.Kata Kunci: Kinerja Aparat Desa, Pelayanan Publik
SOSIALISASI OLEH KPUD CIAMIS TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS RINI NURHAYATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2761

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kurangnya tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum legislatif disebabkan karena kurangnya sosialisasi oleh KPUD Ciamis iu sendiri tentang pemilihan umum legislatif, kurangnya pengetahuan pemilih pemula mengenai pemilihan umum legislatif, kurangnya kesadaran pemilih, kurangnya informasi yang diterima pemilih pemula mengenai profil keseluruhan para calon anggota legislatif. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan sosialisasi oleh KPUD Ciamis tentang pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi oleh KPUD Ciamis tentang pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi oleh KPUD Ciamis tentang pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan jumlah informan sebanyak 48 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah data reduction, data display, dan Conclusion verification. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Ciamis tentang pelaksanaan pemilih umum legislatif tahun 2014 dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis masih rendah. Dari 10 indikator yang diteliti semuanya pnuis jadikan sebagai hambatan, diantaranya yaitu: pemilih pemula mengetahui siapa saja para calon anggota legislatif, pemilih pemula memahami arti pentingnya berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilihan umum legislatif, pemilih pemula mengikuti kegiatan mengkuti kegiatan pemilihan umum legislatif, dan sebagainya. Uapaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan para calon sebaiknya bersosialisasi secara face to face kepada pemilih pemula, memberikan pemahaman baik guru disekolah, orang tua, atau relawan demokrasi tentang pentingnya berpartisipasi aktif, menyediakan sarana transportasi dan panitia pemilihan lebih kreatif sehingga mengundang pemilih untuk datang ke TPS.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PERTANIAN OLEH PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) WILAYAH BINAAN DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS Engkus Kusmana; Regi Refian Garis
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3045

Abstract

Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pertanian oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis secara umum sudah berjalan, namun belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analsis. Berdasarkan hasil penelitian dikategorikan belum optimal. Berbagai Indikator menyatakan diantaranya PPL harus mengoptimalkan perannya sebagai penyuluh untuk memberikan motivasi, merangsang, dan memperluas wawasan petani terhadap perkembangan dunia luar. PPL mengajarkan petani agar terampil mengerjakan materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan. Hambatan yang dihadapi yaitu belum optimalnya peran dan fungsi PPL melalui kegiatan-kegiatan yang dikelola,. Lahan pertanian (sawah) tadah hujan dan sarana prasarana pengairan yang belum memadai menjadikan Desa Buniseuri belum bisa mengoptimalkan lahan pertanian. Pemerintah Desa, BPP (Balai Penyuluh Pertanian), UPTD Pendidikan, PKM (Pusat Kesehatan Masyarakat), UPTD P2KBP3A, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Indikator keberhasilan PPL salah satunya adalah adanya kelompok tani. Adanya kelompok tani sangat penting untuk meringankan tugas PPL.  Upaya yang dilakukan diantaranya: untuk mewujudkan pertanian yang tangguh diperlukan sumberdaya manuasia berkualitas melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok yang mendukung sistem agribisnis berbasis pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perkebunanTransfer teknologi pembuatan pupuk kompos memberikan manfaat yang besar yaitu adanya peningkatan pengetahuan warga tentang manfaat bahan sisa sampah organik sebagi bahan baku pembuatan pupuk kompos

Page 9 of 36 | Total Record : 360

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue