JOURNAL of LEGAL RESEARCH
Journal of Legal Research is a peer-reviewed journal on legal research published quarterly (February, May, August, November) since 2019 by Departemen Legal Studies Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta in cooperation with Center for the Study of Constitution and National Legislation (POSKO-LEGNAS). Journal of Legal Research aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The Review basically contains any topics concerning Indonesian laws and legal system. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. Published exclusively in English, the Review seeks to expand the boundaries of Indonesian legal discourses to access English-speaking contributors and readers all over the world. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The Review basically contains any topics concerning Indonesian laws and legal system. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. The range of contents covered by the Review spans from established legal scholarships and fields of law such as privacy laws and public laws which include constitutional and administrative law as well as criminal law, international laws concerning Indonesia, to various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law and legal anthropology, and many others. Specialized legal studies concerning various aspects of life such as commercial and business laws, technology law, natural resources law and the like are also welcomed.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 6 (2021)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Validitas Hukum Permendag Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Hewan Dan Produk Hewan Terhadap Eksistensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Indonesia ]]>
<![CDATA[Nurul Miftahul Jannah]]>;
<![CDATA[Bukhori Muslim]]>;
<![CDATA[Andi Syafrani]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i6.16169
<![CDATA[AbstrakMasalah yang akan diteliti dalam penelitian ini terkait Validitas hukum Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan terhadap eksistensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Adapun Permasalahnya terkait dengan legalitas pencantuman Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam konsiderans dan dasar hukum Permendag Nomor 29 Tahun 2019 dan validitas hukum permendag Nomor 29 Tahun 2019 dihadapkan dengan eksistensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis permasalahan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan (statute aproach) di bidang hukum perlidungan konsumen. Penelitian ini meggunakan pendekatan dalam konsep teori validitas dan kepastian hukum yang mencakup perlindugan hukum, keadilan hukum, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efesiensi serta profesionalitas Peraturan Perundang-undangan. Khususnya Undang-undang Jaminan Produk Halal dan Permendang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya permasalahan (konflik) tersebut dampak filosofis yang ditimbulkan bertentangan dengan teori perlindungan hukum dan moralitas hukum dimana suatu norma pada dasarnya tbertujuan untuk melindungi konsumen khusunya konsumen muslim dalam hak-haknya. Secara sosiologis dari penelitian tersebut juga berdampak pada penurunan stabilitas moral dan kepastian dalam hukum yang berlaku terhadap pencantuman sertifikasi halal dalam produk impor hewan dan produk hewan di Indonesia setelah di terbitkannya Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor hewan dan produk hewan sehingga dapat menimbulkan multi tafsir dan kesalahfahaman dari berbagai kalangan termasuk didalamnya masyarakat. Kata Kunci : Validitas, Legalitas, Norma, Konsiderans, Dasar Hukum, Pemendag, Jaminan Produk Halal ]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DARI TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Siti Chairana Nurmecca]]>;
<![CDATA[Abdullah Sulaiman]]>;
<![CDATA[Hidayatulloh Hidayatulloh]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i6.15534
<![CDATA[ABSTRAKPeraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) yang diharapkan dapat menjadi instrument penunjang pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, justru menuai problematika dikalangan masyarakat terlebih ditolak oleh Asosiasi E-commerce Indonesia (idea) karena aturan tersebut hanya menyasar pemungutan pajak pada media jual beli marketplace tetapi tidak mengatur kewajiban pembayaran pajak penghasilan dari pengusaha yang melakukan penjualan dan memperoleh penghasilan di media sosial, sehingga akhirnya PMK 210 Tahun 2018 tersebut dicabut oleh Menteri Keuangan, pengaturan yang hanya menyasar pada pengusaha di marketplace akan menyebabkan perpindahan secara besar-besaran pengusaha di market place untuk pindah ke media sosial, karena di media sosial tidak dipungut pajak penghasilannya, untuk menangani hal tersebut pengusaha yang mendapatkan penghasilan dari transaksi jual beli melalui media sosial harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan pajak penghasilan yang berlaku, aspek hukum yang menjadi landasan pemungutan pajak terhadap pengusaha yang memperoleh penghasilan dari media sosial menjadi suatu hal yang penting ditengah kekosongan pengaturan pajak atas e-commerce, sehingga penghasilan yang diperoleh pengusaha dapat dipungut pajak tanpa melihat media jual beli yang digunakan, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengusaha yang memperoleh penghasilan dari penjualan di media sosial harus memenuhi kewajiban pembayaran pajak penghasilan untuk menciptakan level playing field atau kesetaraan pemberlakuan pajak dengan pengusaha di marketplace maupun pengusaha konvensional kemudian aturan yang saat ini dapat diberlakukan untuk pemungutan pajak penghasilan yaitu General anti avoidance rule yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Transaksi Di Pasar Modal ]]>
<![CDATA[Budi Firmana Firdaus]]>;
<![CDATA[Muhammad Ali Hanafiah Selian]]>;
<![CDATA[Nisrina Mutiara Dewi]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i6.18070
<![CDATA[Metode Penelitian ini menggunakan tipe kajian pustaka (Library Research) yang mengkaji berbagai dokumen terkait penelitian. Metode yang digunakan peneliti adalah metode penulisan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach).Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait dengan perlindungan hukum bagi investor pada pasar modal di Indonesia sudah memiliki kerangka dan kekuatan hukum yang jelas. Hal ini dibuktikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal dalam 3 (tiga) pasal, yaitu pasal 91, pasal 92, dan pasal 93. Dalam rangka melindungi para investor di pasar modal dari tindak kejahatan manipulasi transaksi yang sedang marak, dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi yang telah ditentukan oleh OJK. ]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Asheila Fahira A Assagaf]]>;
<![CDATA[Afwan Faidzin]]>;
<![CDATA[Syafrudin Makmur]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i6.16628
<![CDATA[ABSTRACTThe development of information technology today is very rapid with a variety of electronic information, namely social media. One of them is the Bigo Live Application. Bigo Live application itself is a Live Streaming application that is used as a place to disseminate pornographic content that is shown on social media for profit. Showing parts of the body that should not be exhibited and performing indecent acts. This is very inappropriate and can damage the morale of society, especially children.This study uses a juridical normative method, which uses written legal norms that are absolute based on the Act. Namely in the Law on Information and Electronic Transactions (ITE).The results of this study illustrate that the dissemination of pornographic content on social media on the Bigo Live application has fulfilled the elements of pornographic crime and has been regulated in Article 27 paragraph (1) Jo Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 Year 2016 concerning Information and Transactions Electronics (ITE) and Article 4 paragraph (1) Jo Article 29 of Law Number 44 Year 2008 concerning Pornography.]]>
<![CDATA[Persekongkolan Dalam Tender Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin (Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2018 ]]>
<![CDATA[Akmal Mutiara]]>;
<![CDATA[Isnawati Rais]]>;
<![CDATA[Fitriyani Zein]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i6.15836
<![CDATA[Salah satu permasalahan dalam persaingan usaha di Indonesia adalah berkenaan dengan proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah banyak dijumpai praktek persekongkolan untuk menentukan pemenang dalam sebuah tender. Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 05/KPPU-L/2018 tentang persekongkolan dalam tender tender preservasi rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin di Provinsi Kalimantan Tengah dan benarkah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 05/KPPU-L/2018 telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 05/KPPU-L/2018 dan menganalisisnya dengan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum dari Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Status jenis Kelamin ]]>
<![CDATA[Kholifah Kholifah]]>;
<![CDATA[Abdul Qodir]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i6.16538
<![CDATA[Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini terkait dengan Kepastian Hukum dari Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Status Jenis Kelamin. Permasalahannya terkait dengan aspek yang mendasari pengadilan dalam memeriksa dan mengabulkan perubahan status jenis kelamin, dan kepastian hukum menjamin hak transeksual untuk mengubah status jenis kelamin pada identitas kependudukan.Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka. Melalui studi pustaka ini peneliti mengumpulkan berbagai data untuk diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif.Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan apa saja aspek dasar dalam memeriksa dan mengabulkan permohonan mengenai perubahan status jenis kelamin. Dalam hal ini untuk mempertimbangkan dari permohonan, hakim merujuk pada Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia. Serta dalam hal ini, hakim juga didasarkan pada keterangan ahli yang dibuktikan dengan keterangan saksi ahli yang diberikan oleh dokter dan keterangan psikologis yang diberikan oleh orang tua dan kerabat pemohon. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 bahwa pemohon yang telah mendapatkan penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sudah mempunyai kepastian hukum dan berhak untuk mendapatkan perubahan status jenis kelamin di Instansi Pelaksana yang sudah ditentukan oleh peraturan tersebut. Maka dalam kasus pada skripsi ini langkah paling mendasar yang dapat ditempuh oleh pemohon yaitu dengan upaya melaporkan atau mengadukan kepada ombudsman RI untuk menindaklanjuti pejabat instansi pelaksana yang memperlambat proses perubahan identitas pemohon.Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penetapan Pegadilan, Perubahan Status Jenis Kelamin]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PEMENUHAN HAK TENAGA KERJA ATAS PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT (STUDI PUTUSAN NO 13/PDT.SUS-PHI/2018/PN.YYK DAN PUTUSAN NO. 970 K/PDT. SUS-PHI/2018) ]]>
<![CDATA[Eldira Puspa Juwita]]>;
<![CDATA[Indra Rahmatullah]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i5.14615
<![CDATA[Permasalahan utama dalam skripsi ini adanya putusan yang bervariatif terkait pemenuhan hak tenaga kerja yang diputus pailit, yang menyebabkan ketidak pastian hukum mengenai prosedur dan pemenuhan hak – hak normatif dalam pemenuhan hak pekerja pada perusahaan yang diputus pailit. Seperti salah satu kasus PT. Starlight Prime Thermoplast, yang dalam putusan tingkat pertama majelis hakim mengabulkan pembayaran hak pekerja. Tapi, pada tingkat kasasi, majelis hakim membatalkan putusan tingkat pertama, dikarenakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili terhadap pihak yang telah dinyatakan pailit. Pada kasus lain yaitu pada kasus PT. Henrison Iriana, pada putusan kasasi PT. Henrison Iriana, majelis hakim mengabulkan untuk tim kurator membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak kepada penggugat yang merupakan salah satu pekerja perusahaan tersebut.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang mengacu pada kasus putusan di Pengadilan Hubungan Industrial No. 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk dan putusan No. 970 K/Pdt. Sus-PHI/2018.Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, tuntutan hak pekerja pada perusahaan yang telah dipailitkan adalah dengan cara didaftarkan dan dicocokkan kepada kurator. Dengan adanya aturan yang tidak komprehensif dan kurang sinergis antara Undang - Undang Ketenagakerjaan dan Undang - Undang Kepailitan, menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam proses pemenuhan hak – hak pekerja.]]>
<![CDATA[JASA PENGIRIMAN UANG OLEH ALFAMART DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA ]]>
<![CDATA[Muhammad Mahdi Firdaus]]>;
<![CDATA[Asep Syarifuddin Hidayat]]>;
<![CDATA[M Yasir]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i6.17043
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the form of Alfamart's legal responsibility as the organizer of money transfer or fund transfer activities in terms of several laws and regulations governing the legal responsibilities of the fund transfer organizer. The Law is Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers and other laws governing the obligations, rights and responsibilities of Alfamart as the organizer of fund transfer activities in force in Indonesia. Whereas in the United States, this kind of legal responsibility is regulated in the Electronic Fund Transfer Act (15 USC 1693 et seq) and the Electronic Fund Transfer Act (15 USC 1601 note) in Title IX.This research uses empirical normative legal research using the statute approach, horizontal synchronization approach, comparative approach and library research by conducting an assessment of the laws and regulations and related books. with the title of this thesis.The results showed that there are different forms of Alfamart's legal responsibility as the organizer of fund transfer activities, namely in the Electronic Transaction Information Act, the form of legal responsibility for electronic system organizers and electronic transactions is liability based on fault due to negligence. Whereas in the Fund Transfer Act, the form of legal liability is absolute liability without the possibility of defense (defense) from the organizer of the transfer of funds. On the other hand, the form of legal responsibility implemented in the Electronic Fund Transfer Act (EFTA) is a strict liability with the possibility of a defense (defense) and if there is a conflict between the Funds Transfer Act and the Information Act and Electronic Transactions, according to the principle of "lex posteriori derogat lex priori" used is the latest Law, the Funds Transfer Act.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Sanksi Administratif Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perusahaan Yang Terbukti Melakukan Persaingan Usaha Tidak Sehat ]]>
<![CDATA[Ilham Ulin Nuha]]>;
<![CDATA[Muh Fudhail Rahmah]]>;
<![CDATA[Fitriyani Fitriyani]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i5.14634
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menentukan nominal penetapan sanksi administratif berupa denda. Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah mengenai adanya perbedaan putusan hakim Komisi Pengawas Persaingan usaha dengan batas minimum yang ditetapkan oleh Undang Undang, dalam pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2009 disebutkan bahwa batas minimal untuk sanksi administratif adalah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi tingginya Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan dalam beberapa kasus hakim memutuskan denda yang nominalnya tidak mencapai batas ambang minimal yang ditetapkan oleh Undang Undang.Metode Penelitian Yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat yuridis normative. Yuridis normatif adalah yang mana peneliti mengacu pada norma- norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, dan makalah-makalah.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam beberapa kasus memutuskan untuk menetapkan denda dibawah ambang batas minimal karena beberapa faktor yang diantaranya faktor pendekeatan yuridis, faktor pendekatan sosial maupun faktor ekonomi.]]>
<![CDATA[PERAN PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN ]]>
<![CDATA[Siti Aniza Rahmah]]>;
<![CDATA[Kamarusdiana Kamarusdiana]]>;
<![CDATA[Mara Sutan Rambe]]>
<![CDATA[ JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v3i6.15875
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan diversi dan peran penyidik pada kurun waktu 2018-2019 dalam kasus tindak pidana yang dilakukan anak, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan di Polres Metro Jakarta Selatan.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian yang dilakukakan dengan melakukan pengkajian bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan penelitian di Polres Metro Jakarta Selatan, pengkajian bahan sekunder yaitu dengan buku-buku, jurnal, dan literasi yang berhubungan dengan skripsi ini. Peneliti juga meneliti mengenai implementasi ketentuan hukum (normatif) dalam kenyataan.Hasil penelitian menunjukan bahwa penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan dalam proses diversi pelaksanaan yang dilakukan dalam peran penyidik belum sesuai dengan aturan yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 27 dan Pasal 29 dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengenai hasil penelitian terdapat faktor penghambat, dimana faktor penghambat terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Dalam penelitian yang menjadi faktor eksternal adalah adanya tokoh masyarakat yang membantu dalam musyawarah dan pelaksanaan diversi. Dalam faktor penghambat yaitu adanya intervensi atau paksaan dari pihak korban untuk tidak adanya proses diversi.]]>
