cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ishar Helmi
Contact Email
jlruinjkt@gmail.com
Phone
+6281291179663
Journal Mail Official
jlruinjkt@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
JOURNAL of LEGAL RESEARCH
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 27157172     EISSN : 27157164     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Journal of Legal Research is a peer-reviewed journal on legal research published quarterly (February, May, August, November) since 2019 by Departemen Legal Studies Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta in cooperation with Center for the Study of Constitution and National Legislation (POSKO-LEGNAS). Journal of Legal Research aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The Review basically contains any topics concerning Indonesian laws and legal system. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. Published exclusively in English, the Review seeks to expand the boundaries of Indonesian legal discourses to access English-speaking contributors and readers all over the world. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The Review basically contains any topics concerning Indonesian laws and legal system. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. The range of contents covered by the Review spans from established legal scholarships and fields of law such as privacy laws and public laws which include constitutional and administrative law as well as criminal law, international laws concerning Indonesia, to various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law and legal anthropology, and many others. Specialized legal studies concerning various aspects of life such as commercial and business laws, technology law, natural resources law and the like are also welcomed.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 312 Documents
 15   16   17   18   19 
Sistem First To File Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Hukum Merek: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus- Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst Dezza Al Manda; Raditya Permana; Faris Satria Alam
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i1.23794

Abstract

In this study, we will look into the First to File system and the principle of equality in the law on trademarks and geographical indications. We will also look into how the judges looked at the Geprek Bensu case in the Supreme Court Decision Number 57/2018/PN Niaga Jkt.Pst. First to File is the most important thing in Law Number 20 of 2016, which deals with trademarks and geographical indications. It is the first step to a chance. Article 3 of Law Number 20 of 2016 says that if the mark has been registered in the General Register of Marks, you can get the right to a mark. Even though the law doesn't say it, this is what it says (DUM). It was found that Ruben Samuel Onsu was not careful when he tried to use the Geprek Bensu trademark. The Supreme Court ruled that he broke the First to File system. The results of this study show that some Indonesian people haven't paid much attention to the First to File system. One of them is Ruben Samuel Onsu. It was finally up to the judge in this case to decide that he didn't believe the Plaintiff, Ruben Samuel Onsu, and that he wanted the Director General of Trademarks and Geographical Indicators to remove the registration of the marks in the name of Ruben Samuel Onsu.
Kepastian Hukum dari Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Status jenis Kelamin Kholifah Kholifah; Abdul Qodir
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i6.16538

Abstract

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini terkait dengan Kepastian Hukum dari Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Status Jenis Kelamin. Permasalahannya terkait dengan aspek yang mendasari pengadilan dalam memeriksa dan mengabulkan perubahan status jenis kelamin, dan kepastian hukum menjamin hak transeksual untuk mengubah status jenis kelamin pada identitas kependudukan.Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka. Melalui studi pustaka ini peneliti mengumpulkan berbagai data untuk diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif.Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan apa saja aspek dasar dalam memeriksa dan mengabulkan permohonan mengenai perubahan status jenis kelamin. Dalam hal ini untuk mempertimbangkan dari permohonan, hakim merujuk pada Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia. Serta dalam hal ini, hakim juga didasarkan pada keterangan ahli yang dibuktikan dengan keterangan saksi ahli yang diberikan oleh dokter dan keterangan psikologis yang diberikan oleh orang tua dan kerabat pemohon. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 bahwa pemohon yang telah mendapatkan penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sudah mempunyai kepastian hukum dan berhak untuk mendapatkan perubahan status jenis kelamin di Instansi Pelaksana yang sudah ditentukan oleh peraturan tersebut. Maka dalam kasus pada skripsi ini langkah paling mendasar yang dapat ditempuh oleh pemohon yaitu dengan upaya melaporkan atau mengadukan kepada ombudsman RI untuk menindaklanjuti pejabat instansi pelaksana yang memperlambat proses perubahan identitas pemohon.Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penetapan Pegadilan, Perubahan Status Jenis Kelamin
Perlindungan Hukum bagi Investor Terhadap Penggunaan Bitcoin sebagai Alat Investasi di Indonesia Alysa alysa; nahrowi nahrowi
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i5.14616

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam melakukan investasi bitcoin di Indonesia. Meskipun telah dibentuk regulasi mengenai teknis penyelenggaraan perdagangan aset kripto, nyatanya aturan tersebut masih memiliki kekosongan hukum dan belum memberikan perlindungan hukum penuh pada setiap pengguna bitcoin yang melakukan investasi. Penulis ingin meneliti bagaimana peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dapat melindungi setiap masyarakat dalam kegiatan perdagangan atau investasi bitcoin di Indonesia.Penelitian menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku dimasyarakat, pendekatan yang digunakan adalah statutory approach (undang-undang) yang dilakukan pada taraf sinkronisasi secara horizontal, yang mengukur sejauh mana suatu perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional dan konsisten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan yang mengatur mengenai aktivitas bitcoin di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum bagi investor yang melakukan investasi bitcoin di Indonesia.Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mengkategorikan bitcoin sebagai Komoditi Kontrak Berjangka berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2019 dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 sebagai dasar investor dalam melakukan investasi, akan tetapi aturan tersebut hanya mengatur dan memberikan perlindungan bagi investor bitcoin di Bursa Berjangka saja sehingga masih terdapat kekosongan hukum bagi investor yang melakukan investasi diluar Bursa Berjangka.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Antara Pt Migo Anugerah Sinergi Dengan Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Azdho Muhamad Ramadhon; Soefyanto Soefyanto; Nisrina Mutiara Dewi
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i1.22562

Abstract

The purpose of this thesis is to establish and define the kind of legal protection that will be provided to the parties bound by the PT Migo Anugerah Sinergi partnership agreement in order for them to fulfill their rights and obligations. PT Migo Anugerah Sinergi has entered into an agreement with Migo Station, which serves as its partner, to explain the rights and obligations of the parties regarding legal protection in the event of a loss, as well as the type of legal protection that will be provided to them by the Migo Ebike transportation service provider, in order to better understand the implementation or application of the agreement. As a result of their participation in the partnership arrangement, they have suffered losses. Because the relationship between PT. Migo Anugerah Synergy and Migo Station is not only established in writing through a partnership/cooperation agreement, but it is also established through an electronic agreement, both parties are required to approve and sign the electronic agreement. A qualitative research approach is used in this study, which employs a normative empirical approach based on Indonesian laws and regulations, specifically Article 1 paragraph (13) and Article 11 of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises and Article 4, Article 5, Article 6, and Article 7 of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 4, Article 5, and Article 6 of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2016 concerning Small and Medium-Sized.
Implementasi Penerapan Pemberian Ganti Kerugian Korban Kecelakaan Pesawat: Studi Kasus Lion Air JT-610 PK-LPQ Pramuditya Syaiful Maarif; Burhanudin Burhanudin
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i4.14570

Abstract

The purpose of this study is to ascertain the carrier's legal obligation for compensating victims of aviation accidents and the appropriate use of release and discharge documents in compensating victims of the Lion Air JT-610 PK-LPQ plane crash. This study employs an empirical normative research methodology in conjunction with a legislative and conceptual approach. Legislative approach to Aviation Law No. 1 of 2009 and Minister of Transportation Regulation No. PM 77 of 2011 on Air Transport Carriers' Responsibilities. A conceptual approach to issue analysis presupposes the existence of empty standards. The findings of this study indicate that Lion Air has paid compensation in accordance with Law No. 1 of 2009 in the amount of Rp. 1.300.000.000,00 per passenger or victim of the Lion Air JT-610 plane crash, but has violated Law No. 1 of 2009 by utilizing release and discharge documents related to Lion Air's compensation, which contain an exoneration clause or waiver of liability clause, thereby absolving the carrier of responsibility in the event of a plane crash. 
ANALISIS KONTRAK ADIRA FINANCE DALAM HAL JAMINAN FIDUSIA Muhammad Irvan Septadiono; Ahmad Chairul Hadi
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i5.14583

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai Perjanjian yang penandatanganannya tidak dihadapan Notaris, padahal dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pembebanan benda jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Serta tata cara proses penarikan objek jaminan fidusia harus dilakukan terdapat aparat Kepolisian sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.Jenis penelitian yang terdapat dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia serta tinjauan langsung kelapangan untuk melihat langsung penerapan dari Peraturan Perundang-undangan.Hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah Jaminan Fidusia memiliki sifat accesoir (tambahan) artinya perjanjian ini ada setelah adanya perjanjian pokok yang dimana perjanjian pokok ini adalah perjanjian baku, atau klausul. Mengingat syarat sah perjanjian pasal 1320 telah memenuhi unsur maka perjanjian tersebut tetap sah. Kemudian Debt Collector dapat melakukan eksekusi dimana saja sesuai di dalam perjanjian tersebut, namun harus dihadiri pihak Kepolisian sebagai saksi dalam proses Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tersebut. Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
IMPLIKASI PEMENUHAN HAK TENAGA KERJA ATAS PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT (STUDI PUTUSAN NO 13/PDT.SUS-PHI/2018/PN.YYK DAN PUTUSAN NO. 970 K/PDT. SUS-PHI/2018) Eldira Puspa Juwita; Indra Rahmatullah
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i5.14615

Abstract

Permasalahan utama dalam skripsi ini adanya putusan yang bervariatif terkait pemenuhan hak tenaga kerja yang diputus pailit, yang menyebabkan ketidak pastian hukum  mengenai prosedur dan pemenuhan hak – hak normatif dalam pemenuhan hak pekerja pada perusahaan yang diputus pailit. Seperti salah satu kasus PT. Starlight Prime Thermoplast, yang dalam putusan tingkat pertama majelis hakim mengabulkan pembayaran hak pekerja. Tapi, pada tingkat kasasi, majelis hakim membatalkan putusan tingkat pertama, dikarenakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili terhadap pihak yang telah dinyatakan pailit. Pada kasus lain yaitu pada kasus PT. Henrison Iriana, pada putusan kasasi PT. Henrison Iriana, majelis hakim mengabulkan untuk tim kurator  membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak kepada penggugat yang merupakan salah satu pekerja perusahaan tersebut.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang mengacu pada kasus putusan di Pengadilan Hubungan Industrial No. 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk dan putusan No. 970 K/Pdt. Sus-PHI/2018.Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, tuntutan hak pekerja pada perusahaan yang telah dipailitkan adalah dengan cara didaftarkan dan dicocokkan kepada kurator. Dengan adanya aturan yang tidak komprehensif dan kurang sinergis antara Undang - Undang Ketenagakerjaan dan Undang - Undang Kepailitan, menyebabkan adanya ketidakpastian hukum  dalam proses pemenuhan hak – hak pekerja.
Suatu Kegentingan Memaksa Menjadikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Iskandar Iskandar
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i1.24813

Abstract

The State of Indonesia is a legal state that tries to keep things in order and make things clear for the people who work for the government. People and the government should always use the law as a guide when they do things in the name of the country or state. The Constitution gives the President, who is in charge of the government, the power to make a rule called a "Government Regulation in Lieu of a Law." This rule is meant to make sure that the safety of the state can be taken care of by the government in an emergency so that the government can act quickly and appropriately. Regulations made by the government instead of law are rules that are at the same level as the law, made in a time of crisis, and formed by the President. They do the same thing as the law. The President can make rules for the government instead of law when there is a "compelling need." This means that Perppu must be based on Pancasila and Indonesia's constitution from 1945. It must also be based on state laws and basic laws in-laws and regulations, and it must also be the source of laws and regulations, as well. The one on the bottom. Even though the level and degree of the law are the same, there are a lot of differences between the two types of legislation, including who made it, how it was made, and when it was made.
Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Mobil, Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Rindung Bulan; Abdullah Sulaiman; Elviza Fauzia
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i5.14635

Abstract

Masalah yang diteliti pada penelitian ini yakni mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen jasa parkir terkait adanya pengalihan tanggung jawab, serta bagaimana   pertimbangan   majelis   hakim   berdasarkan   Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 ditinjau berdasarkan teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan melalui pendekatan kasus (Case Approach). Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen. Dokumen yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1940 K/Pid.Sus/2015. Kemudian dokumen itu diolah menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT Nusapala Parkir sebagai pengelola parkir (Pemohon Kasasi/Tergugat) melawan H. Mudji Waluyo sebagai pemilik kendaraan mobil (Termohon Kasasi/Penggugat) sesuai putusan Mahkamah Agung beserta yurisprudensi terdahulu, bahwa pengelola parkir wajib bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan kendaraan mobil dan kehilangan barang di dalam area parkir milik pengelola parkir. 
JASA PENGIRIMAN UANG OLEH ALFAMART DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA Muhammad Mahdi Firdaus; Asep Syarifuddin Hidayat; M Yasir
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i6.17043

Abstract

The purpose of this study was to determine the form of Alfamart's legal responsibility as the organizer of money transfer or fund transfer activities in terms of several laws and regulations governing the legal responsibilities of the fund transfer organizer. The Law is Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers and other laws governing the obligations, rights and responsibilities of Alfamart as the organizer of fund transfer activities in force in Indonesia. Whereas in the United States, this kind of legal responsibility is regulated in the Electronic Fund Transfer Act (15 USC 1693 et seq) and the Electronic Fund Transfer Act (15 USC 1601 note) in Title IX.This research uses empirical normative legal research using the statute approach, horizontal synchronization approach, comparative approach and library research by conducting an assessment of the laws and regulations and related books. with the title of this thesis.The results showed that there are different forms of Alfamart's legal responsibility as the organizer of fund transfer activities, namely in the Electronic Transaction Information Act, the form of legal responsibility for electronic system organizers and electronic transactions is liability based on fault due to negligence. Whereas in the Fund Transfer Act, the form of legal liability is absolute liability without the possibility of defense (defense) from the organizer of the transfer of funds. On the other hand, the form of legal responsibility implemented in the Electronic Fund Transfer Act (EFTA) is a strict liability with the possibility of a defense (defense) and if there is a conflict between the Funds Transfer Act and the Information Act and Electronic Transactions, according to the principle of "lex posteriori derogat lex priori" used is the latest Law, the Funds Transfer Act.

Page 17 of 32 | Total Record : 312

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023): ARTICLES IN PRESS Vol 5, No 1 (2023) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol 4, No 6 (2022) Vol 4, No 5 (2022) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 3 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 6 (2021) Vol 3, No 5 (2021) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 5 (2020) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 6 (2019) Vol 1, No 5 (2019) Vol 1, No 4 (2019) Vol 1, No 3 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019): Journal of Legal Research More Issue