JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Articles
120 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI"
:
120 Documents
clear
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE DENGAN MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Feby Mulyanita]]>;
<![CDATA[Nynda Fatmawati Octarina]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2994
<![CDATA[Along with the development of technology and information, making it easier for the community. The impact obtained from this convenience, of course, is not only the positive impact, but also the negative impact, one of which is the growing crime of prostitution carried out online. In its activities it would be a problem if it involved minors as the subject, whether it be pimps, waiters, or users. Users who are minors are motivated to try new things considering they are still in the search for self-patterns. The aim of this research is to find out the legal consequences of users of online prostitution services who are minors. In this study, normative research methods will be used to examine and approach legislation as material in analyzing and discussing it. The conclusion states that if a child is in conflict with the law related to online prostitution, he can be punished as a last resort with a penalty of half of the maximum penalty of 15 years in prison and a maximum fine of 5 billion rupiah.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN HUKUM DAN AKIBAT KEGAGALAN HASIL KESEPAKATAN DALAM PELAYANAN REPRODUKSI MELALUI TEKNOLOGI BAYI TABUNG ]]>
<![CDATA[Namira Fadhya Yogasara]]>;
<![CDATA[Veronica Komalawati]]>;
<![CDATA[Sherly Ayuna Putri]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3094
<![CDATA[Pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung merupakan salah satu bentuk pelayanan kedokteran berupa pemberian pembantuan dokter dalam membantu pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan karena ketidaksuburan (infertilitas). Hubungan hukum antara dokter dan pasien merupakan jenis perikatan inspanningverbintenis, sehingga apabila terjadi suatu kegagalan dalam mencapai hasil maka tidak dapat dituntut berdasarkan suatu hubungan kontraktual. Namun, pada kenyataannya timbul permasalahan dari hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga menimbulkan gugatan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan merumuskan terjadinya hubungan hukum dan akibatnya apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung ditinjau dari Buku III KUHPerdata tentang Perikatan dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan hukum terjadi dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung apabila adanya kesepakatan yang dituangkan melalui informed consent (persetujuan didasarkan informasi sebelumnya), tindakan medik yang dilakukan dalam pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung meliputi fase pra tindakan, tindakan dan pasca tindakan. Didasarkan hukum perikatan, hubungan hukum antara dokter dan pasien dikategorikan sebagai jenis perikatan inspanningverbintenis sehingga apabila terjadi kegagalan dalam mencapai hasil yang disepakati pada pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung, maka akibat hukumnya tidak bisa dilaksanakan karena dokter hanya memiliki kewajiban inspanningverbintenis yaitu terpenuhinya usaha maksimal (ikhtiar) dengan hasil dari usaha tersebut tidak dapat dipastikan dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi. Tetapi apabila terjadi kerugian pada pasien, pasien dapat menuntut ganti kerugian dengan membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dokter dalam menjalankan kewajiban hukumnya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI DOKTRIN TRI DHARMA EKA KARMA DALAM STRATEGI MENJAGA KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tri Yulianto]]>;
<![CDATA[Syaiful Rachman]]>;
<![CDATA[Panji Suwarno]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3114
<![CDATA[Doktrin Tri Dharma Eka Karma strata dasar pedoman TNI yang berisi tentang nilai-nilai dan komitmen terhadap negara, nilai demokrasi, perdamaian dan penggunaan kekuatan sebagai langkah terakhir. Studi Kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh infromasi tentang implementasi Doktrin Tri Dharma Eka Karma dalam strategi menjaga kepentingan nasional Indonesia. Penelitian ini melibatkan teori kepentingan nasional dari Daniel S. Pap dengan pendekatan variabel ekonomi, ideologi dan keamanan negara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Doktrin Tri Dharma Eka Karma mampu menjawab tantangan dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia di sektor ekonomi, ideologi dan keamanan negara. Yang dijabarkan melalui peran, fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menindaklanjuti temuan pada penelitian ini, maka pihak-pihak terkait dapat memaksimalkan peran TNI dengan bekerja sama di berbagai sektor bidang guna menjaga kepentingan nasional. Adapun keterbatasan yang terdapat pada tulisan ini menjadi peluang peneliti lain untuk menganalisa dengan faktor dan variabel lain yang lebih lengkap]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg) ]]>
<![CDATA[Agum Marenra]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>;
<![CDATA[Muhammad Yahya Selma]]>;
<![CDATA[Erli Salia]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3036
<![CDATA[Kasus pembunuhan berencana merupakan kasus yang sangat serius yang seharusnya pelaku dihukum seberat-beratnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)? dan 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg) dilakukan secara penal yaitu dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar pentujuk-pentujuk dari jaksa penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan selnjutnya di pengadilan, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun. dan 2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh penyidik kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plg) penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah Pertama, Faktor Aparat Penegak Hukum, secara kuantitas masih kurangnya personil penyidik kepolisian. Kedua, Faktor sarana atau fasilitas, kurang memadai sarana yaitu minimnya alat bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara), sehingga para penyidik harus lebih bekerja ekstra untuk menemukan alat bukti. Ketiga, masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika terjadi tindak pidana pembunuhan dan ketidakmauan masyarakat yang mengetahui kejadian untuk menjadi sanksi dalam kasus tersebut]]>
<![CDATA[PERLINDUNGАN HUKUM BАGI NАSАBАH ASURАNSI UNIT LINK ]]>
<![CDATA[Gracia Kamarov]]>;
<![CDATA[Yuwono Prianto]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3034
<![CDATA[ABSTRACT Humаns experience risks that cаnnot be predicted аnd hаve quite аn impаct on one's finаnciаl condition. In fаct, when а person experiences а risk to life (illness, аccident, nаturаl disаster, аnd unexpected deаth) it does not only аffect the emotionаl stаte, it is аffected by lаrge expenditures for medicаl treаtment аnd even funerаl processions. Trаnsferring or delegаting risk to other pаrties or business entities in insurаnce is one wаy to reduce risk. Unit link is а well-known type of insurаnce. This study аims to determine whether Utilink insurаnce customers hаve legаl remedies. This study uses а normаtive аpproаch thаt is similаr to descriptive аnаlysis reseаrch. The statutory approach аnd the conceptuаl аpproаch аre used in this reseаrch. The results of the study, nаmely the form of legаl protection for Unit link Insurаnce Customers is аccording to lаw Number 2 of l992 concerning the Implementаtion of аn insurаnce business nаmely: It is stated in Article 2 point a and Аrticle 3 point а number 2 Аrticle ll paragraph (l) аnd Article l5 paragraph (l) аnd аccording to lаw Number 8 of l999 concerning Consumer Protection nаmely: Contained in Аrticle 4 аnd Аrticle 45.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI KASASI SEBAGAI UPAYA HUKUM TERAKHIR PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN HASIL RUMUSAN PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG) ]]>
<![CDATA[Ita Wardatul Janah]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3152
<![CDATA[Kasasi merupakan upaya hukum pembatalan putusan tentang penentuan pengadilan dari semua lingkaran peradilan di tingkat peradilan akhir. Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018, Kasasi digunakan sebagai jalan hukum terakhir karena peninjauan kembali tidak diterapkan pada kasus perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas “Implikasi kasasi sebagai upaya terakhir dalam peradilan hubungan industrial”. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) banding menangguhkan putusan pengadilan hubungan industrial, 2) putusan kasasi tidak bisa dilakukan peninjauan kembali dan membatalkan putusan pengadilan hubungan industrial.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PADA TERBITNYA IZIN PENGEDAR DALAM NEGERI TUMBUHAN LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/Lh/2022/Pn Tjk) ]]>
<![CDATA[Recca Ayu Hapsari]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>;
<![CDATA[Muhammad Satria Akbari]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3171
<![CDATA[The purpose of this study was to find out the reasons why the perpetrators committed the criminal act of coercing permits for domestic distribution of wild plants that were not protected based on Decree No. 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk, Discussing legal issues . Consequences in criminal cases of enforcing permits for domestic distribution of wild plants that are not protected (Review of Decision No. 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk). The research method uses a prescriptive approach. The factors that prompted the perpetrators to commit the criminal act of implementing permits for the domestic distribution of wild plants that were not protected in Decision No. 36/Pid.B/LH/2022/ PN.Tjk based on factors and perpetrators did not consider it. Explaining the consequences of negligent actions, the perpetrator does not know that his actions can lead to unlawful consequences. The perpetrator's negligence in taking legal precautions means that the perpetrator did not exercise due care, intention, skill, prevention or wisdom in carrying out the act. This is the basis for perpetrators to commit crimes without issuing permits according to law. The legal consequence arising from the defendant's actions is a violation of the fourth alternative lawsuit Article 106 of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Elimination of Forest Damage. The requirements for negligence in carrying out tasks based on Article 28 letter H are fulfilled in accordance with the law. The defendant's actions violated the fourth alternative charge of Article 106 of the Law of the Republic of Indonesia No. 18 of 2013 concerning Prevention and Elimination of Forest Damage. Therefore, as a result of the defendant's actions, the panel of judges sentenced the defendant to seven months' imprisonment and replaced him with a fine of Rp. one month.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENCETAK,MENERBITKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN KREDIT ]]>
<![CDATA[Tubagus Suhanda Wijaya]]>;
<![CDATA[Bambang Hartono]]>;
<![CDATA[Ansori Ansori]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3245
<![CDATA[Salah satu kasus hukum yang menuntut pertanggungjawaban pidana atas tidak adanya hak untuk mencetak, mengeluarkan dan/atau mendistribusikan surat keterangan kependudukan, mengenai nomor keputusan: 507/Pid B/2022/PN Tjk apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak untuk mencetak, menyebarkan dan/atau menyebarluaskan dokumen publik. Permasalahan penyidikan ini adalah apa faktor penyebab dan apa tanggung jawab pelaku kejahatan tanpa hak untuk mencetak, mengumumkan dan mengedarkan surat kependudukan sebagai syarat pendaftaran Putusan 507/Pid B/2022/PN Tjk Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan empiris. Data sekunder dan data primer digunakan sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan setelah mengumpulkan bahan, bahan-bahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum kualitatif yaitu. H. Deskripsi masalah berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk pernyataan atau uraian proposisional. Kalimat disusun secara sistematis. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa tanpa hak untuk mencetak, mengeluarkan dan mendistribusikan dokumen pengurusan kependudukan dikarenakan kesulitan keuangan dan kurangnya kesadaran dan keahlian hukum terdakwa. Terdakwa tidak dapat mengajukan pinjaman keuangan kredit karena ada masalah dengan verifikasi BI terdakwa, sehingga terdakwa terus memanipulasi demografi terdakwa. Manipulasi demografis dilakukan dengan meminta bantuan teman, dan informasi demografis digunakan untuk mengajukan pembiayaan pinjaman dari bank. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat mengecualikan tanggung jawab terdakwa, baik yang meringankan maupun yang meringankan, dan karena semua unsur Pasal 24 UU 96A Tahun 2013 mengacu pada UU No. Pasal 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan Pasal 55 Ayat 1 No. 1 sudah diisi oleh yang disebut Terdakwa yang terbukti bersalah secara definitif dan diperintahkan menerbitkan izin tinggal tanpa hak cetak sebagai penanggung jawab, dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00. (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terlambat maka pidana denda dikurangi menjadi 3 bulan.]]>
<![CDATA[URGENSI PENDAFTARAN IZIN PRODUK BPOM OLEH PELAKU USAHA (STUDI KASUS UMKM OLAHAN IKAN ASIN KELOMPOK PEREMPUAN SEPAKAT DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA) ]]>
<![CDATA[Fita Sari]]>;
<![CDATA[Putri Kemalasari]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3155
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah produk ikan asin olahan yang dibuat oleh pelaku komersial dapat didaftarkan pada izin BPOM dan bagaimana prosesnya. Keharusan pelaku usaha mengajukan izin produk BPOM ditunjukkan dalam studi hukum empiris ini, yang menggunakan metodologi penelitian deskriptif (Studi Kasus UMKM Olahan Ikan Asin oleh Kelompok Perempuan dalam Perjanjian di Kabupaten Aceh Barat Daya). Temuan studi menunjukkan bahwa, meskipun tidak memiliki izin usaha, Kelompok Wanita Sepakat di Kabupaten Aceh Barat Daya bertindak cepat untuk mendaftarkan izin barang oleh pelaku komersial oleh BPOM sesuai dengan undang-undang.]]>
<![CDATA[PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[Manjaga Jacky]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3312
<![CDATA[Pengawas pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggara pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Bawaslu pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tugas Bawaslu adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat pemilu berlangsung. Dimana pencegahan dan penindakan pelanggaran yang diawasi oleh bawaslu salah satunya adalah tentang Politik uang saat penyelenggaraan pilkada serentak. Namun pada faktanya yang berkembang di masyarakat masih banyak terjadi politik uang saat pilkada berlangsung. Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara, Untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pencegahan dan Penindakan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara, Untuk mengetahui Hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pencegahan dan Penindakan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan maksud menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum, yang diambil dari hasil studi wawancara dengan mempelajari serta menganalisis bahan pustaka, dengan mengolah data dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil Penelitian dapat dipahami bahwa Peran Bawaslu dalam pilkada dijalankan sesuai dengan UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebagaimana yang sudah dibuktikan dengan adanya pelanggaran politik uang yang terjadi di kota Siantar pada tahun 2015 lalu, Untuk selanjutnya jika terjadi kembali kecurangan Politik Uang maka UU No.15 Tahun 2011 ini tidak diberlakukan lagi, akan tetapi yang dipakai untuk selanjutnya UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. sesungguhnya peran Bawaslu dalam Penindakan dan pencegahan Politik uang kurang maksimal dan memiliki hambatan dalam Pencegahan dan Penindakan Politik uang pada Pilkada yang berlangsung, Bawaslu juga harus meningkatkan sumber daya manusia, faktor anggaran dan faktor rekrutmen atau pembentukan bawaslu untuk meningkatkan kinerja sebagai instansi pengawasan untuk Pemilu.]]>
