cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurfaika Ishak
Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com
Phone
+6285292349495
Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27163245     EISSN : 27161994     DOI : https://doi.org/10.24252/qadauna
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
QadauNa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang diinisiasi untuk menampung dan mengoptimalkan minat menulis mahasiswa di bidang hukum islam dan hukum umum yang memiliki keterkaitan dalam masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1" : 7 Documents clear
SISTEM PEMBAGIAN KEWARISAN MASYARAKAT SAYYID DI KELURAHAN SIDENRE KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO Weni Agustina; Abd. Halim Talli
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11430

Abstract

AbstrakKewarisan merupakan permasalahan yang sensitif, karena berkaitan dengan pembagian harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Bahkan seringkali terjadi perselisihan antara para ahli waris dalam pembagianya. Hal ini disebabkan fitrah manusia yang lebih cenderung serakah, matrealistis dan rela mengorbankan hak-hak orang lain demi kepentingan dan ambisi pribadinya. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu field research deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini Menunjukkan bahwa sistem pembagian kewarisan masyarakat sayyid lebih memilih menggunakan hukum adatnya dalam persoalan kewarisan. Alasannya, jika menggunakan hukum Islam, lebih banyak mudharatnya dibanding maslahatnya karena didalam hukum Islam, adanya perbedaan kewarisan antara laki-laki dan perempuan. Adapun kebiasaan melarang anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan sayyid yang mengakibatkan anak perempuan tersebut menjadi terhalang mewaris. Oleh karena itu, diharapkan adanya pembelajaran dari para tokoh Agama untuk memberikan nasehat tentang perlunya menggunakan hukum waris Islam apalagi kita sebagai pemeluk agama Islam sudah tentunya menggunakan hukum waris Islam sudah tentunya menggunakan hukum waris Islam agar menciptakan rasa keadilan.Kata Kunci: Adat, Hukum Islam, Warisan.AbstractInheritance is a sensitive issue because it is related to the distribution of property of people who die to their heirs. In fact, disputes often occur between heirs in their distribution. This is due to human nature that is more likely to be greedy, realistic and willing to sacrifice other people's rights for their personal interests and ambitions. This research includes field research that is descriptive qualitative field research with an empirical juridical approach that is a study conducted on the actual situation or real conditions that occur in the community with a view to knowing and finding the facts and data needed. This research shows that the system of inheritance distribution of sayyid people prefers to use their customary law in inheritance issues. The reason is, if you use Islamic law, there are more disadvantages than the benefits because in Islamic law, there are inheritance differences between men and women. As for the habit of forbidding their daughters from marrying men who are not descendants of sayyid which resulted in the girl being blocked from inheriting. Therefore, it is expected that learning from religious leaders to provide advice on the need to use Islamic inheritance law especially we as followers of Islam certainly use Islamic inheritance law, of course using Islamic inheritance law to create a sense of justice.Keywords: Custom, Islamic Law, Inheritance.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK POLIGAMI TERHADAP ISTRI DI KABUPATEN GOWA Ibnu Hamdun; Muh. Saleh Ridwan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11426

Abstract

AbstrakPraktik poligami diperbolehkan dalam Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan – batasan yang adil, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Syarat dan prosedur tertentu bertujuan agar praktik poligami dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berpedoman pada aturan-aturan di dalam kompilasi hukum Islam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan penelitian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan terjadinya poligami karena istri tidak dapat memiliki keturunan. Dampak terhadap istri pertama ialah merasa suami tidak adil dan lebih berpihak kepada istri keduanya. Oleh karena itu, hubungan antara suami dan istri bila ingin rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah maka mereka harus saling menyayangi, saling menghargai, saling menasehati dan saling introspeksi diri dan diharapkan suami yang ingin berpoligami meminta izin kepada istri untuk menikah lagi dengan  syarat suami harus berbuat adil kepada istri-istrinya.Kata Kunci: Hukum Islam, Poligami, Suami-Istri.AbstractThe practice of polygamy is permissible in Islam but the acquisition was given as an exception. Obtaining is given with fair limits, in the form of urgent terms and objectives. Certain conditions and procedures aim to ensure that the practice of polygamy can realize the purpose of marriage, namely to build a family that is sure to have love and mercy. This type of research is qualitative research, the approach used is a normative approach, which is an approach based on the rules in the compilation of Islamic law Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Data collection techniques used in this study were observation, interviews, and document research. The results showed that the cause of polygamy because the wife can not have offspring. The impact on the first wife is being feel that the husband is unfair and more biased towards his second wife. Therefore, the relationship between husband and wife if they want the household to be sure, mawaddah warahmah then they must love each other, respect each other, advise each other and look at themselves and each other's self and it is expected that the husband who wants to polygamy asks his wife permission to remarry on condition that the husband must do fair to his wives.Keywords: Islamic law, polygamy, husband and wife.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN KUANTITAS BOKA ADAT PERKAWINAN SUKU MUNA DI KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA Khairah Zul Fitrah; Darussalam Darussalam
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11427

Abstract

AbstrakBoka adalah satuan nilai yang disebut oleh mempelai laki-laki saat ijab qabul setelah menyebut mahar. Bagaimana proses penentuan kuantitas boka pada adat perkawinan suku Muna dan bagaimana Islam memandang hal ini akan dianalisa. Jenis penelitian tergolong field research kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Lalu teknik pengolahan dan analisis data terdiri tiga tahapan: pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Bahwa kuantitas atau jumlah boka pada adat perkawinan suku Muna sudah ada ketentuannya sejak dahulu. Penentuan tersebut berdasarkan hasil musyawarah para tetua adat terdahulu yang kemudian diteruskan oleh anak cucu hingga saat ini. Adat boka adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang termasuk dalam adat shahihah karena tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai hal ini agar masyarakat secara keseluruhan mengetahuinya. Hal tersebut didukung dengan didirikannya secara formal gedung Lembaga Adat Muna yang mempunyai struktur organisasi. Selanjutnya, para orang tua perlu mempersiapkan anak-anaknya. Mereka sudah harus disosialisasikan mengenai adat istiadat dan tradisi suku Muna karena mereka adalah para penerus tradisi ini.Kata Kunci: Adat, Boka, Hukum Islam, Perkawinan.AbstractBoka is a unit of value that is called by the bridegroom at the consent qabul after mentioning the dowry. How is the process of determining the quantity of boka in Muna tribal marriages and how Islam views this matter will be analyzed. The type of this research is classified as descriptive qualitative field research with the research approach used is a juridical and normative approach that is supported by field research. The data collection method used was an interview. Then the data processing and analysis techniques consist of three stages: data processing, data analysis, and drawing conclusions. The quantity or number of boka in Muna tribal marriages has been stipulated long time ago. The determination is based on the results of the deliberations of the traditional elders who were then continued by their children and grandchildren until now. Boka custom is a tradition or custom that is included in the custom of shahihah because it does not conflict with the Qur'an and as-Sunnah, does not conflict with common sense, does not conflict with applicable laws and bring benefit to the community. Therefore, the government needs to conduct socialization on this matter so that the community as a whole knows it. Also be supported by the formal establishment of the Muna Traditional Institution building which has an organizational structure. Then, parents need to prepare their children. They have to be socialized about the customs and traditions of the Muna because they are the successors to this tradition.Keywords: Custom, Boka, Islamic Law, Marriage.
PRAKTIK POLIGAMI DI KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Ramlah Ramlah; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11428

Abstract

AbstrakPoligami yang terjadi di masyarakat Campalagian, tidak semua orang mengetahui dengan jelas, bagaimana sebenarnya perkawinan poligami itu terjadi dengan secara hukum (baik perundang-undangan yang dibuat oleh negara maupun menurut hukum syari’at Islam). Poligami pun selalu memicu reaksi keras dan menjadi isu meresahkan terutama di kalangan perempuan. Jenis penelitian ini Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris, serta melalui informan (masyarakat Campalagian), selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya berdasarkan data dari hasil wawancara yang ada, penulis berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik poligami dilakukan dengan secara diam-diam, adapun beberapa faktor sehingga beberapa masyarakat melakukan praktik poligami yaitu menghindari zina, karena berdasarkan sunnah Rasulullah Saw. Adapun praktik poligami menurut KUHPerdata poligami tidak sah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sedangkan menurut KHI poligami yang dilakukan sah menurut Agama karena terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Oleh karena itu, praktik poligami bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan, bigitupun sebaliknya bagi orang orang-orang yang ingin berpoligami namun tidak memenuhi persyaratan, dianjurkan jangan melakukan poligami, hingga akhirnya memenuhi syarat dan ketentuan berpoligami.Kata Kunci: Hukum Islam, Perkawinan, Poligami.AbstractPolygamy that occurs in the Campalagian community, not everyone knows clearly, how exactly the marriage of polygamy takes place legally (both the laws made by the state and according to Islamic sharia law). Polygamy always triggers strong reactions and becomes a troubling issue, especially among women. This type of research is qualitative with an Empirical Juridical approach, and through informants (Campalagian community), then the data collection methods used are interviews, observation, and documentation. Furthermore, based on data from existing interviews, the authors try to draw conclusions from facts that are specific to a more general conclusion. This research was conducted in Campalagian Subdistrict, Polewali Mandar Regency. The results of this study indicate that the practice of polygamy is done secretly, as for several factors so that some people practice polygamy, namely avoiding adultery, because it is based on the sunnah of the Prophet. The practice of polygamy according to the civil code polygamy is invalid because it is not registered at the Office of Religious Affairs while according to compilation of Islamic law, polygamy is done legally according to religion because of the fulfillment of marriage conditions and harmony. Therefore, the practice of polygamy can only be carried out by people who meet the terms and conditions set, big and vice versa for people who want to polygamy but do not meet the requirements, it is recommended not to do polygamy, until finally fulfilling the terms and conditions of polygamy.Keywords: Islamic Law, Marriage, Polygamy
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRENUPTIAL AGREEMENT ATAU PERJANJIAN PRA NIKAH Ahmad Assidik; A. Qadir Gassing
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11424

Abstract

AbstrakPerjanjian pra nikah (prenuptial agreement) adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian ini mengatur bagaimana harta kekayaan pasangan suami-istri akan dibagi jika seandainya terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan. Penelitian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan perjanjian ini dilakukan dan bagaimana kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam analisis digunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang datanya berupa teori, konsep pemikiran dan ide. Bahwa hasil analisa menunjukkan perjanjian pra nikah dilakukan seacara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian ini. Para pihak harus menaaati perjanjian tersebut. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah untuk membuat aturan yang mengatur secara khusus tentang perjanjian perkawinan sehingga dapat digunakan secara nasional di Indonesia. Terkhusus kepada calon suami istri sebelum melakukan perjanjian perkawinan harus memahami hakikat keberadaan perjanjian perkawinan tersebut.Kata Kunci: Hukum Islam, Perjanjian, Pra Nikah.AbstractPrenuptial agreement is an agreement made before the marriage is held and binds for both parties. This agreement regulates how the assets of a married couple will be divided, in case of divorce, the death of one of the spouses. This research will discuss how the implementation of this agreement is carried out and how its position in Islamic law and positive law. In the analysis used library research (library research) which is a study whose data in the form of theories, concepts of thought and ideas. The analysis shows that the prenuptial agreement was carried out in writing with the agreement of both parties. This has legal consequences which means the parties have entered into the agreement and may not violate this agreement. The parties must obey the agreement. As an agreement, if one of the parties violates (fails to promise), a claim can be made, either divorced or compensation. Therefore, the government is expected to make rules that specifically regulate marriage agreements so that they can be used nationally in Indonesia. Especially for prospective husband and wife before entering into a marriage agreement must understand the nature of the existence of the marriage agreement.Keywords: Islamic Law, Agreement, Pre-Marriage.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT TEKA RA NE’E DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN PARADO KABUPATEN BIMA-NTB Syamsu Rizal; Supardin Supardin
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11429

Abstract

AbstrakPerkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara- saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Tulisan ini menganalisa masalah Teka Ra Ne’e dalam perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB. Jenis penelitian skripsi ini adalah Field Research Kualitatif yaitu suatu penelitian dimana penulis melakukan penelitian secara langsung dengan objek yang diteliti. Bahwa Hukum Islam memandang pelaksanaan adat Teka Ra Ne’e yang ada di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan adat Teka Ra Ne’e lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat ketimbang mudhoratnya. Dalam adat Teka Ra Ne’e terdapat hal-hal yang positif diantaranya: tolong-menolong, gotong- royong, menjalin silaturrahmi, serta menjaga persatuan dan persaudaraan antar sesama. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan serta pemahaman baik kepada masyarakat awam, lebih-lebih kepada generasi milenial yang hidup di era globalisasi dengan teknologi yang semakin maju tentang adat Teka Ra Ne’e yang sesuai dengan tuntunan/perintah Allah (al-Qur’an) dan Rasul-Nya (Hadits).Kata Kunci: Adat, Hukum Islam, Perkawinan.AbstractMarriage is one of the most important events in the life of our society, because marriage is not only about women and men going to the bride, but also parents of both parties, siblings, even their respective families. This paper analyzes the issue of Teka Ra Ne'e in marriage in Parado District, Bima Regency, NTB. The type of this research is a qualitative field research that is a study in which the author conducts research directly with the object under study. Whereas Islamic Law considers the implementation of the Teka Ra Ne'e adat in Parado Sub-District, Bima-NTB Regency in accordance with Islamic Law. This is because in the implementation of the Teka Ra Ne'e tradition there are more benefits for the community than the mudhorat. In the tradition of Teka Ra Ne'e there are positive things including: helping, building relationships, and maintaining unity and brotherhood among each other. This paper is expected to be a reference material and increase knowledge and understanding both for people, especially for millennials who live in the globalization era with increasingly advanced technology about Teka Ra Ne'e customs that are in accordance with God's guidance / orders (al- Qur'an) and His Messenger (Hadith).Keywords: Custom, Islamic Law, Marriage.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI HIBURAN DALAM PESTA PERKAWINAN (WALIMAH AL-‘URS) DI KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA Heradani Heradani; Lomba Sultan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11425

Abstract

AbstrakPerkawinan merupakan sunnatullah, hukum alam di dunia. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi hiburan dalam pesta perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan syar’i dan budaya. Untuk memperoleh data maka digunakan metode pengumpulan data, yaitu library research dan field research yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan adanya hiburan dalam pesta perkawinan adalah: Faktor gengsi, yaitu faktor yang dimana masyarakat Bontomarannu rela berhutang demi suatu hiburan; untuk menyenangkan hati para tamu undangan, para penonton, para mempelai; dan untuk publikasi pernikahan. Dalam padangan hukum Islam tentang hiburan dalam pesta perkawinan adalah mubah atau boleh, selagi tidak mengadung unsur kekejian atau tidak melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat Bontomarannu, jika ingin menyelenggarakan Walimah tidak perlu mengejar gengsi, apalagi sampai berhutang. Kepada seluruh umat muslim khususnya yang hendak mengadakan suatu Walimah, alangkah baiknya apabila mengadakan pengajian karena begitu besar pahala yang akan diterimanya, jangan mengadakan hiburan yang menimbulkan maksiat, karena begitu besar juga dosa yang akan diterima.Kata Kunci: Hiburan, Hukum Islam, Perkawinan.AbstractMarriage is sunnatullah, the natural law in the world. What is the view of Islamic law on entertainment traditions in marriage parties and its influencing factors. This research includes field research or qualitative field research with a qualitative research approach using the syar'i approach and culture. To obtain data, the data collection methods are used, namely library research and field research namely observation, interviews, and documentation. Then the data obtained is then analyzed and concluded. The results showed that the factors causing entertainment in a marriage party were: Prestige factor, which is a factor in which the Bontomarannu people are willing to owe for entertainment; to please the invited guests, the audience, the bride and groom; and for marriage publications. In the view of Islamic law about entertainment at a wedding party is permissible, while not containing elements of atrocity or does not violate Islamic law. Therefore, to the entire Bontomarannu community, if you want to hold wedding, you don't need to pursue prestige, or even go into debt. To all Muslims, especially those who want to hold a wedding, it would be nice if they hold a recitation because of the great merit to be received, do not hold entertainment that causes immorality because it will bring sin/ wickedness.Keywords: Entertainment, Islamic Law, Marriage.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 3 Vol 6 No 2 Vol 6 No 1 Vol 5 No 3 Vol 5 No 2 Vol 5 No 1 Vol 4 No 3 Vol 4 No 2 Vol 4 No 1 Vol 3 No 3 Vol 3 No 2 Vol 3 No 1 Vol 2 No 3 Vol 2 No 2 Vol 2 No 1 Vol 1 No 3 Vol 1 No 2 Vol 1 No 1 More Issue