cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tri Imam Munandar
Contact Email
imamtri@unja.ac.id
Phone
+6285266101878
Journal Mail Official
pjc@unja.ac.id
Editorial Address
Jl. Lintas Jambi - Ma. Bulian KM. 15, Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi, Indonesia 36122
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
PAMPAS: Journal of Criminal Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : 27217205     EISSN : 27218325     DOI : https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PAMPAS: Journal of Criminal Law (ISSN Print 2721-7205 ISSN Online 2721-8325) is a periodical scientific publication in the field of Criminal Law. The word Pampas comes from the Malay language which means Compensation, Pampas is a traditional Jambi sanction as a law to injure people. This journal is published by the Faculty of Law, Jambi University as a medium for discussing Criminal Law. First published in February 2020, PAMPAS: Journal of Criminal Law is published three times a year, namely in February, June and October. In each of its publications, PAMPAS: Journal of Criminal Law publishes 8-10 articles on the results of research or research on criminal law. PAMPAS: Journal of Criminal Law publishes articles on the results of research or studies of criminal law, including: (1) criminal law (2) criminal procedural law (3) criminology (4) victimology (5) special crimes (6) criminal law enforcement (7) criminal law reform (8) penal policy (9) comparative criminal law (10) criminal law and punishment (11) international criminal law (12) criminal customary law (13) criminal justice system (14) Islamic Criminal Law (15) military crime and the study of Indonesian criminal law which is global in nature in accordance with the latest developments in the dynamics of criminal law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 173 Documents
 9   10   11   12   13 
Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment) Monika Monika; Yulia Monita
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i2.26992

Abstract

Along with the development of technological advances in the present as well fueled development modes of crime. One of them is a sexual crime that frequent occurrence over the internet or online application and social media. That is not a simply deceit, but also can causes sexual traps and sexual harassment in online then harms victims. This study will focus on legal protection aspects towards women of Online Sexual Crimes (Cyber Harassment). This is normative legal research which will examine blankness of norm, obscurity of norm and discrepancy of norm. Method of this study used study of literature and focus on particularize of positive criminal law in Indonesia. Purpose of this study is for researching how far Indonesian criminal law policy in protecting women from sexual crime that happened in online. Formulation of the problem in this study are how online sexual crime in perspective rules of legislation in Indonesia and how legal policy regulation of sexual crime into to the ahead. Abstrak Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi di masa sekarang juga memicu berkembangnya modus-modus kejahatan. Salah satunya adalah Kejahatan Seksual yang marak terjadi melalui internet atau aplikasi online dan sosial media. Tidak hanya penipuan, tetapi juga dapat menimbulkan jebakan-jebakan seksual dan pelecehan seksual secara online yang membahayakan korban. Dalam penelitian ini akan berfokus pada aspek perlindungan hukum terhadap perempuan dari kejahatan seksual online (cyber harassment). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang akan meneliti kekosongan norma, kekaburan norma dan kesenjangan norma. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dan berfokus meneliti hukum pidana positif di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti seberapa jauh kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam melindungi wanita dari kejahatan seksual yang terjadi secara online. Rumusan masalah didalam penelitian ini adalah bagaimana kejahatan seksual online dalam perspektif peraturan perundangan di Indonesia dan bagaimana kebijakan hukum pengaturan kejahatan seksual ke depannya
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama El Firsta Nopsiamti Ar; Dessy Rakhmawati
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i2.27002

Abstract

This article aims to find out the basic considerations of judges in convicting perpetrators of corruption jointly between Court Decision Number 5/Pid.Sus.Tpk/2021 PN.Jmb and Decision Number 6/Pid.Sus.TPK/2021. PN. Jmb. Corruption is classified as an extraordinary crime because of its extraordinary impact, not only damaging public finances and disrupting social stability and security, but also destroying democratic values and legal certainty. This paper uses a normative juridical research method. The results of this study are the Basis for Judges' Considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of Corruption Crimes which are committed jointly (Analysis of Court Decisions Number 5/Pid.Sus.Tpk/2021 PN.Jmb and Decision Number 6/Pid.Sus.TPK/ 2021. PN.Jmb, the Judge considered in Decision Numbers 05/PID.SUS-TPK/2021/PN.Jmb and 06/PID.SUS-TPK/2021/PN.Jmb namely juridical considerations; the prosecutor's indictment, the statements of the accused and witnesses, evidence, and articles Non-juridical considerations, namely the background to the defendant's actions, the defendant's personal condition, the things Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara Bersama-sama antara Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus.Tpk/2021 PN.Jmb dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021. PN. Jmb. Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dikarenakan dampaknya yang luar biasa, tidak hanya merusak keuangan publik dan mengganggu stabilitas dan keamanan sosial, tetapi juga merusak nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum..Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus.Tpk/2021 PN.Jmb dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021. PN. Jmb, Hakim mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2021/PN.Jmb dan 06/PID.SUS-TPK/2021/PN.Jmb yaitu pertimbangan yuridis; dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, dan pasal- pasal. Pertimbangan non yuridis yaitu yang melatar belakangi perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan terdakwa.
Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum Rosalin S; Usman Usman
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i2.27009

Abstract

The purpose of this research is 1. To identify and analyze the regulation of restorative justice in the process of resolving domestic violence crimes. 2. To examine the application of restorative justice in resolving domestic violence crimes from the perspective of utilitarianism. The formulation of the problem in this research are 1. How is the regulation of restorative justice in the process of resolving domestic violence crimes 2. How is the application of restorative justice in resolving domestic violence crimes from the perspective utilitarianism The research method used is normative juridical research with a conceptual approach, legislation approach, and historical approach. The results of this research indicate that the regulation of the concept of restorative justice in Indonesia is related to its legal framework, as almost all criminal cases handled by the Indonesian criminal justice system end up in imprisonment. Resolving cases using restorative justice is in line with the theory of the utility of law and runs counter to retribution, namely criminal sanctions. The law should be measured based on the good or bad consequences resulting from its application. Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan restorative justice dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 2. Untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif kemanfaatan hukum. Rumusan Masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimanakah pengaturan restorative justice dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 2. Bagaimanakah penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif kemanfaatan hukum. Metode Peneltian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Sejarah. Hasil Penelitian ini didapat adalah: Pengaturan konsep restorative justice di Indonesia dikaitkan dengan pengaturan hukumnya didasari dengan hampir seluruh tindak pidana yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Penyelesaian dengan restorative justice sejalan dengan teori kemanfaatan hukum dan bertolak belakang dengan suatu pembalasan yakni sebuah sanksi pidana yakni hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu.
Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan No. 189/Pid.Sus/2022/PN Jmb) Jelita Herawati Sinaga; Andi Najemi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i2.27021

Abstract

The urgency of this study is made to find out how judges in their consideration make decisionon cases of criminal acts of narcotics abuse. There are two parts to the formulation of tge problem in this study. First, what is the punishment for criminal acts of drug abuse. Second, what are the basic considerations used by judges in making decisions against narcotics abusers? The results obtained from the research show that in imposing a sentence the judge is based on the ability of the perpetrator to be responsible, sentencing, law enforcement and other considerations that are appropriate for the perpetrator. Judges in their consideration of narcotics crime cases are based on applicable laws and regulation, juridical and sociologicalfacts. From this study it was found that the handling of narcotics was inefficient, one of which was caused by the judge’s decisions which were often different and tended to be lighter than the prosecutor’s demands, the judges in passing their decisions more often imposed prison sentences or confinement, of criminal rehabilitation. This research is method used in this study is normative juridical research with a legal approach and a case approach. Abstrak Urgensi yang dibuat pada penulisan ini ialah agar memperoleh bagaimana upaya seorang hakim dalam pertimbangannya demi menjatuhkan putusan yang tepat terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua bagian. Pertama, bagaimana penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. Kedua, apa landasan pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam memutus hukuman bagi seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Dari penelitian diperoleh hasil jika dalam proses menjatuhkan pidana hakim mendasarkan kepada kemampuan bertanggung jawab pelaku, pemidanaan, dan penegakan hukum serta pertimbangan lainnya yang sesuai dijatuhkan terhadap pelaku. Hakim dalam pertimbangannya terhadap kasus tindak pidan narkotika mendasarkan pada peraturan perundang-undang yang berkaitan, fakta yuridis dan sosiologis. Dari penelitian ini didapatkan fakta bahwa penanganan narkotika belum efisien, salah satunya disebabkan oleh putusan hakim yang seringkali berbeda dan cenderung lebih ringan dari tuntutan jaksa, hakim dalam penjatuhan putusannya lebih sering menjatuhkan putusan penjara atau kurungan bukan pidana rehabilitasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.
Pengaturan Suap Sektor Swasta Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Audifirdha Meilytia; Elly Sudarti
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i2.27538

Abstract

The purposes of this study are 1)To analyze and examine the regulation of bribery in private sector as one of the criminal acts of corruption in Indonesia. 2)To find out the urgency of bribery regulation in the private sector as one of the criminal acts of corruption in the perspective of criminal law reform. The result of this study argued that the regulation of bribery in Indonesia has not been regulated in the Corruption Act. Therefore, the Corruption Eradication Commission lacks the authority to handle corruption cases that occur in the private sector. Above all, in view of the urgency, Indonesia has been considered vital to make adjustments to legislation with the United Nations Convention Against Corruption to specifically regulate bribery occurring in the private sector. The author’s suggestion to law enforces 1)It is compulsory to ament the law by updating the Criminal Code and revising Law Number 13 of 1999 concerning Amendments to Law Number 20 of 2001 on Corruption Eradication. 2)Regulate the criminal act of bribery in the private sector to the greatest degree, in a persistent and an upright manner. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah 1)Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan suap di sektor swasta sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia. 2)Untuk mengetahui urgensi pengaturan suap di sektor swasta sebagai slaah satu tindak pidana korupsi dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana suap di Indonesia belum diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki wewenang untuk menangani kasus korupsi yang terjadi di sektor swasta. Dan apabila dilihat dari urgensinya, Indonesia dianggap sudah sangat perlu melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan United Nations Convention Against Corruption untuk mengatur secara khusus mengenai tindak pidana suap yang terjadi di sektor swasta. Saran penulis kepada para penegak hukum 1)Perlunya dilakukan pembaharuan hukum dengan melakukan pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dsan merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2)Mengatur tindak pidana suap di sektor swasta secara maksimal, konsisten dan jujur.
Menantang Humanisme; Perspektif Al-Qur`an Terhadap Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Sulhi M Daud; M. Iqbal Bafadhal; Mohamad Rapik
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i3.28534

Abstract

This article aims to explore the concept of humanism from the application of the death penalty against narcotics dealers and to find out the response of the Qur'ān with respect to the application of the death penalty. This article employs a literature review, namely a type of research whose legal sources are available in libraries and digital access, which is normative research with a qualitative-descriptive approach. The research results show that the textual meaning of the verses of the Qur'ān for narcotics dealers can be categorized as a form of destructive action (fasādan fī al-ardhi) belonging the ta'zīr punishment where the right to pardon and claim leniency in court is still open. However, contextually the verses for narcotics dealers can be categorized into various punishment provisions, namely based on the ḥirābah (robbery) verse where the perpetrator is sentenced to death, if the narcotics dealer does it to take wealth by deception and violence. Also based on the verse al-baghyu (rebellion) with the threat of the death penalty, if narcotics traffickers do it politically with the aim of chaos and disturbing state security and/or taking over legitimate power/government, based on the verse drinking wine (shirb al-khamr), if Narcotics dealers are sentenced to death as recidivists who have been punished several times, as are repeat al-khamr drinkers up to 4 times who are sentenced to death. With several alternative applications of punishment, a reflection of the humanism of the Qur'ān can be observed clearly. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep humanisme dalam bentuk penerapan hukuman mati pada pengedar narkotika dan mengetahui respons al-Qur`an dalam menyikapi penerapan hukuman mati tersebut. Artikel ini menggunakan studi literatur (literature review), yaitu jenis penelitian yang sumber hukumnya sudah tersedia di perpustakaan dan akses digital, yang bersifat penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara makna tekstual ayat al-Qur`ān untuk pengedar narkotika dapat dikategorikan sebagai makna fasādan fī al-ardhi dalam ranah hukuman ta’zīr yang masih terbuka hak grasi dan penuntutan keringanan hukuman di pengadilan. Namun secara kontektual ayat bagi pengedar narkotika dapat dikategorikan ketentuan hukumannya secara beragam yaitu berdasarkan ayat ḥirābah (perampokan) di mana pelaku dipidana mati, jika pengedar narkotika melakukannya untuk mengambil kekayaan dengan cara tipuan dan kekerasan. Juga berdasarkan ayat al-baghyu (pemberontakan) dengan ancaman pidana mati, jika pengedar narkotika melakukannya secara politis dengan tujuan kekacauan dan mengganggu keamanan negara dan/atau mengambil alih kekuasaan/pemerintahan yang sah, berdasarkan ayat peminum khamar (syirb al-khamr), jika pengedar narkotika dipidana mati sebagai residivis yang telah dihukum beberapa kali sama halnya dengan peminum al-khamr yang berulang sampai 4 kali untuk dipidana mati. Dengan beberapa alternatif penerapan hukuman itulah, refleksi humanisme al-Qur’an terlihat.
Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis Naomi Artadinata; Sahuri Lasmadi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i3.28637

Abstract

This study aims 1) to find out the role of the Public Prosecutor in handling criminal acts in the justice system in Indonesia 2) To find out the consequences of the existence of legal ambiguity regarding the authority of the Public Prosecutor to handle criminal acts based on the principle of dominus litis. Whereas the authority investigate and prosecute in the Indonesian criminal justice system related to the dominus litis KUHAP principle is only limited to prosecution. Because the prosecutor's office only present at the preliminary examination, the investigative actions of the public prosecutor can be reflected and become the responsibility of the public prosecutor. The research method used is a type of normative legal research. The research approach used is the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The results of the study show that the principle of dominus litis is functionalized in the arrangement the authority to stop prosecution that belongs the prosecutor's office, as stipulated in Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. The article regulates three components of the reasons that form the basis for stopping the prosecution, namely there isn’t enough evidence, the incident is not a crime, the case is closed by law. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana dalam sistem peradilan di Indonesia serta akibat dari adanya kekaburan hukum tentang kewenangan Jaksa Penuntut Umum menangani tindak pidana berdasarkan asas dominus litis. Bahwa kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia terkait dengan asas dominus litis KUHAP hanya terbatas pada penuntutan. Karena kejaksaan hanya hadir dalam pemeriksaan pendahuluan, maka tindakan penyidikan penuntut umum dapat tercermin dan menjadi tanggungjawab penuntut umum. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip dominus litis terfungsionalisasi dalam pengaturan kewenangan untuk menghentikan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut mengatur tiga komponen alasan yang menjadi dasar penghentian penuntutan, yaitu tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum.
Penegakan Hukum Perjudian Online (Slot) di Wilayah Hukum Kota Jambi Wijaya, Aldi Miraj; Usman, Usman
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i3.28663

Abstract

This study aims: 1) To find out and understand the factors that make someone do online gambling (slots, 2) To know and understand the efforts of the Jambi City Resort Police in dealing with online gambling: 1) What are the factors that make someone do online gambling (slots) 2) How Efforts by the Jambi City Police Resort in Overcoming Online Gambling There are several techniques used in writing and this research on legal principles which is a legal research aimed at discovering the applicable legal principles or positive legal doctrine. This type of research is commonly called dogmatic or doctrinal research, namely the exploratory stage of a research: 1) conducted by studying books, journals, essays by scientists, experts and scholars as well as laws and regulations that are relevant to the subject matter of the thesis. The results of studying books and others are extracted as secondary data, which is useful in formulating and compiling the theoretical framework of this thesis 2) in the discussion above, the writer needs to conduct research in the field to obtain primary data, it is important in describing the problem under discussion This thesis is the Jambi City Resort Police 1) The number of factors behind the occurrence of online gambling carried out by family members is caused by several factors, both internal and external factors, including the ease of accessing online gambling sites, fun and joining friends , environmental factors that provide opportunities 2) Law enforcement against online gambling can be carried out using three strategies that are carried out simultaneously and in different intensities according to the level or simultaneous strategy to social problems. Abstrak Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui dan memahami faktor sesorang melakukan Perjudian Online (Slot, 2) Untuk mengetahui dan memahami Upaya Kepolisian Resort Kota Jambi dalam mengatasi Perjudian Online: 1) Apa faktor yang menjadikan sesorang melakukan Perjudian Online (Slot) 2) Bagaimana Upaya Kepolisian Resort Kota Jambi dalam mengatasi Perjudian Online Ada beberapa teknik yang digunakan dalam Penulisan dan penelitian ini terhadap asas-asas hukum yang merupakan suatu penelitian hukum bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut dogmatic atau penelitian doctrinal (Doctrinal Research) yaitu tahap eksploratif dari suatu penelitian: 1) dilakukan dengan cara mempelajari dari buku-buku, jurnal, karangan para ilmuan, ahli dan sarjanan juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relefansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu di ambil intisarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini 2) pembahaan diatas, maka penulis Perlu melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer, penting artinya dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan skripsi ini yaitu pihak Kepolisian Resort Kota Jambi 1) Banyaknya yang melatarbelakangi terjadinya perjudianonline yang dilakukan oleh anggota keluarga ini disebabkan oleh beberapa faktor baik dari faktor intern maupun faktor ekstern, antara lain kemudahan mengakses situs-situs perjudian online, rasa iseng dan ikut-ikutan teman, faktor lingkungan yang memberikan kesempatan 2) Penegakan hukum terhadap judi online dapat dilaukan dengan menggunakan tiga strategi yang dilakukan secara simultan dan dalam dengan intensitas yang berbeda-beda sesuai tingkatan atau simultaneous strategy to social problem..
Victim Precipitation sebagai Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Wilda Mahaliya; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i3.28664

Abstract

Crime is a criminal act that is often encountered in everyday life. However, not all crimes are pure intention or main intention of the perpetrator. In some crime cases, it shows that the victim can also provoke or provoke the perpetrator, which can lead to victimization. The role or attitude of potential victims that creates or accelerates crime can be called victim precipitation. When a crime occurs, usually the public or law enforcers focus more on the fault of the perpetrator of the crime rather than examining the role of the victim. This research aims to examine a crime not only from the perspective of the perpetrator but also from the perspective of the role of the victim or victim precipitation, which can be used by the judge in his consideration of things that aggravate and mitigate the defendant in accordance with article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code . In this research the author uses a normative juridical method with a case and law approach. The results obtained are that in sentencing decisions, judges are more likely to consider sociological aspects of the defendant, such as the defendant acting politely during the trial, the defendant regretting his actions, the defendant being young, and the defendant having never been convicted. Basically, victim precipitation has not been a consideration that is explicitly written into the sentencing decision. Therefore, the author hopes that this research can provide space to consider victim precipitation in sentencing decisions so that justice can be created for both the perpetrator and the victim. Abstrak Kejahatan merupakan tindak pidana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua kejahatan merupakan murni niat atau mainsrea dari pelaku. Dalam beberapa kasus kejahatan menunjukkan bahwa korban juga dapat memprovokasi atau memancing pelaku yang membuat terjadinya penimbulan korban (viktimisasi). Peranan calon korban yang membuat atau mempercepat kejahatan bisa disebut dengan victim precipitation. Di dalam terjadinya kejahatan, biasanya masyarakat ataupun penegak hukum lebih memfokuskan kepada kesalahan pelaku dibanding mengkaji dari sisi peranan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu kejahatan tidak hanya dari sisi pelaku melainkan juga dari sisi peranan korban atau victim precipitation, yang bisa digunakan oleh hakim di dalam pertimbangannya pada poin hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh bahwa putusan pemidanaan, hakim cenderung mempertimbangkan aspek sosiologis dari terdakwa seperti terdakwa berlaku sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, masih muda, dan terdakwa belum pernah dihukum. Pada dasarnya, victim precipitation ini belum menjadi pertimbangan yang secara tersurat ditulis dalam putusan pemidanaan. Karena itu penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberi ruang untuk mempertimbangkan victim precipitationini didalam putusan pemidanaan agar terciptanya keadilan untuk pelaku maupun korban.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Aisah, Siti; Haryadi, Haryadi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i3.28672

Abstract

This article aims to find out and analyze current criminal law arrangements and future criminal law policies regarding illegal mining crimes that cause loss of life (according to Law Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 About Mineral and Coal Mining). The research method used in this study is normative juridical and the approaches taken are conceptual approaches, statutory approaches, case approaches. The results of the research can be stated that: Criminal law arrangements for illegal mining crimes that cause loss of life based on the Act do not contain clear and specific rules. The law only contains rules regarding illegal mining, it does not regulate in the event that the result of illegal mining causes the loss of other people's lives. Criminal law policies related to these problems for the future are very necessary. This because the legal consequences at this time cannot be given criminal sanctions because there is no regulation in the event that if the result of illegal mining causes the loss of other people's lives, so that these actions can continue to spread, because the actions that are imposed in the trial process are only illegal mining. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana saat ini dan kebijakan hukum pidana untuk masa yang akan datang mengenai tindak pidana penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa (menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa berdasarkan Undang-Undang tersebut tidak memuat aturan yang jelas dan khusus. Di dalam Undang-Undang tersebut hanya terdapat aturan tentang penambangan ilegal saja, tidak mengatur dalam hal seandainya akibat dari penambangan ilegal tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kebijakan hukum pidana terkait permasalahan tersebut untuk masa yang akan datang sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan akibat hukumnya pada saat ini tidak dapat diberikan sanksi pidana karena belum adanya pengaturan dalam hal seandainya akibat dari penambangan ilegal tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, sehingga perbuatan tersebut dapat saja terus meluas, karena perbuatan yang dikenakan di dalam proses persidangan hanya penambangan ilegal saja.

Page 11 of 18 | Total Record : 173

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2025) Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 3 (2024) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 4 No. 3 (2023) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 3 (2022) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 3 (2021) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 3 (2020) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue