PAMPAS: Journal of Criminal Law
PAMPAS: Journal of Criminal Law (ISSN Print 2721-7205 ISSN Online 2721-8325) is a periodical scientific publication in the field of Criminal Law. The word Pampas comes from the Malay language which means Compensation, Pampas is a traditional Jambi sanction as a law to injure people. This journal is published by the Faculty of Law, Jambi University as a medium for discussing Criminal Law. First published in February 2020, PAMPAS: Journal of Criminal Law is published three times a year, namely in February, June and October. In each of its publications, PAMPAS: Journal of Criminal Law publishes 8-10 articles on the results of research or research on criminal law. PAMPAS: Journal of Criminal Law publishes articles on the results of research or studies of criminal law, including: (1) criminal law (2) criminal procedural law (3) criminology (4) victimology (5) special crimes (6) criminal law enforcement (7) criminal law reform (8) penal policy (9) comparative criminal law (10) criminal law and punishment (11) international criminal law (12) criminal customary law (13) criminal justice system (14) Islamic Criminal Law (15) military crime and the study of Indonesian criminal law which is global in nature in accordance with the latest developments in the dynamics of criminal law.
Articles
162 Documents
<![CDATA[Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank) ]]>
<![CDATA[Elisa Putri, Dina]]>;
<![CDATA[Sudarti, Elly]]>;
<![CDATA[Siregar, Elizabeth]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v5i1.31716
<![CDATA[The aim of this research is 1) to determine and analyze the regulations for criminal acts of fraud through digital applications, and 2) the form of bank criminal liability for criminal acts of fraud through digital applications. The type of research is normative juridical. The research results show that regulation of criminal acts of fraud through digital applications can be guided by Article 492 and Article 263 of the new Criminal Code as well as Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. However, in the regulation there is still a blurring of norms because Article 378, Article 492 and Article 263 of the Criminal Code as well as Article 28 paragraph (1) of the ITE Law also do not specifically emphasize the proportion of "fraud", especially for fraud that is not related to buying and selling. The form of bank accountability for criminal acts of fraud through digital applications can be carried out by providing protection to customers by providing implicit protection through supervision and explicit protection through the establishment of an institution that guarantees public savings. Furthermore, the bank has the responsibility to provide compensation to customers who experience losses if technical errors or leakage of bank customer data occurs due to negligence on the part of the Bank. ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, dan 2) bentuk pertanggungjawaban pidana bank atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital. Jenis penelitian adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat berpedoman pada Pasal 492 dan Pasal 263 KUHP baru maupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Akan tetapi dalam pengaturannya masih terjadi kekaburan norma karena dalam Pasal 378, Pasal 492 dan Pasal 263 KUHP maupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut juga tidak menegaskan proporsi “penipuan” secara spesifik, terutama untuk penipuan yang tidak berkaitan dengan jual beli. Bentuk pertanggungjawaban bank atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap nasabah dengan melakukan perlindungan secara implicit melalui pengawasan dan perlindungan secara eksplisit melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Se;anjutnya pihak bank memilki tanggung jawab untuk melakukan ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami kerugian jika kesalahan teknis atau bocornya data nasabah bank terjadi karena kelalaian dari pihak Bank.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana terkait Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara ]]>
<![CDATA[Ubaidila, Atta Syach]]>;
<![CDATA[Liyus, Herry]]>;
<![CDATA[Munandar, Tri Imam]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v5i1.31791
<![CDATA[The purpose of this research is to find out and examine how future criminal law policies related to illicit enrichment as an effort to recover state assets in Indonesia. The formulation of the problem in this study is how criminal law policy related to illicit enrichment as an effort to recover state assets. This research uses a type of Normative Judicial research, which is writen by analyzing and examining legal materials such as literature studies, legal literature, and laws and regulations related to research. The results of the study found that Indonesia has not yet made illicit enrichment an offense in the Anti-Corruption Law so that efforts to restore state financial losses have not been maximized, because there are still limitation in Law Number 20 of 2001 Concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption in combating corruption and recovering state financial losses. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terkait dengan illicit enrichment sebagai upaya pemulihan aset negara di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kebijakan hukum pidana terkait illicit enrichment sebagai upaya pemulihan aset negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yang ditulis dengan menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukum seperti studi kepustakaan, literatur hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian. Hasil penelitian diketahui bahwa Indonesia hingga saat ini belum menjadikan illicit enrichment sebagai delik di dalam Undang-Undang Tipikor sehingga upaya dalam mengembalikan kerugian keuangan negara belum berjalan secara maksimal, dikarenakan masih terdapat keterbatasan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi serta memulihkan kerugian keuangan negara.]]>
<![CDATA[Implikasi Yuridis Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pelecehan Seksual Pengidap Fetishistic Disorder Dalam Perspektif Hukum Progresif ]]>
<![CDATA[Mahendra, Reza]]>;
<![CDATA[Erwin, Erwin]]>;
<![CDATA[Usman, Usman]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v5i1.31808
<![CDATA[The urgency of this study is made to find out how the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence against Sexual Harassment committed by people with fetishistic disorder in relation to progressive legal developments which is a breakthrough amid the loss of public trust in the current law. The formulation of the problem in this study is in two parts. First, what is the role of Law Number 12 of 2022 on sexual harassment of people with fetishistic disorder. Second, how is the role of progressive law in dealing with sexual harassment committed by people with fetishistic disorder to fill the legal impasse. results obtained in this study have not been able to answer and provide legal certainty for victims and perpetrators of sexual harassment with fetishistic disorder, because in Articles 5-6 of the Law only provide a definition that the material element of sexual harassment is only directed at sexual organs both physically and non-physically. In contrast to people with fetishistic disorder whose sexual desire is for non-sexual organs or on non-sexual objects which of course the article cannot be applied to overcome these sexual crimes. This research is important because sexual abuse of people with fetishistic disorder has taken its toll. In an effort to answer the legal impasse, the author recommends progressive legal ideas as an answer to provide legal certainty to the problem. method used in this study is normative juridical research with a legal approach and a case approach. Abstrak Urgensi pada penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap fetishistic disorder dalam kaitannya terhadap perkembangan hukum progresif yang menjadi terobosan ditengah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sekarang. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua bagian. Pertama, bagaimana peran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap pelecehan seksual pengidap fetishistic disorder. Kedua, bagaimana peran hukum progresif dalam menangani pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap fetishistic disorder untuk mengisi kebuntuan hukum tersebut. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini belum mampu menjawab dan memberikan kepastian hukum terhadap korban maupun pelaku pelecehan seksual pengidap fetishistic disorder, karena dalam Pasal 5-6 Undang-Undang tersebut hanya memberikan definisi bahwa unsur materiil dari pelecehan seksual hanya ditujukan kepada organ tubuh seksual baik dilakukan secara fisik maupun non fisik. berbeda terhadap pengidap fetishistic disorder yang hasrat seksualnya terhadap organ tubuh non seksual atau pada benda-benda non seksual yang barang tentu pasal tersebut tidak dapat diterapkan untuk mengatasi kejahatan seksual tersebut. Penelitian ini penting dilakukan karena pelecehan seksual pengidap fetishistic disorder telah memakan korban. Sebagai upaya untuk menjawab kebuntuan hukum tersebut penulis merekomendasikan gagasan hukum progresif sebagai jawaban untuk memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.]]>
<![CDATA[Penerapan Pidana Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Dilindungi di Pengadilan Negeri Jambi ]]>
<![CDATA[Utary, Sisi Delica]]>;
<![CDATA[Hafrida, Hafrida]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Dheny]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v5i1.31809
<![CDATA[The use of fine categories is intended to provide a clear pattern for the highest sanctions set for various offenses, in this case offenses against protected animals. Protected animals are animals that are protected by the government. The decision of Jambi District Court Judge is considered to have exceeded the maximum penalty provided for in Article 40 (2) Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems, so that it becomes Article 65 (2) KUHP. The problem discussed in this work is how the judge uses legal considerations in imposing a fine exceeding the maximum limit the amount of the verdict and the judge's consideration in imposing a fine exceeding the maximum pada Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb. The research was conducted using a prescriptive legal approach. Data collection was carried out by means of literatures study. This research resulted in conclusions. That is, the judge's decision is considered to exceed the maximum criminal limit of Article 40 (2) Law Number 5 of 1990. Based on the conclusions, it’s recommended that prosecutors be more careful in determining the punishment and be more specific in preparing the prosecution. The need to change the criminal provisions in the judge's decision. Abstrak Tujuan penggunaan kategori denda adalah untuk memiliki pedoman yang jelas mengenai jumlah denda maksimal yang dapat dikenakan untuk berbagai jenis tindak pidana, seperti dalam kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Putusan hakim dari Pengadilan Negeri Jambi dianggap melampaui batas maksimum pidana denda yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) KUHP. Fokus dari skripsi ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana denda yang melebihi batas maksimum, serta melakukan analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam kasus Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan hakim tersebut melewati batas pidana denda maksimum yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem. Berdasarkan kesimpulan ini, disarankan agar Jaksa Penuntut Umum lebih teliti dalam menetapkan ketentuan pidana dan menyusun surat dakwaan dengan tepat. Juga diperlukan revisi terhadap ketentuan pidana dalam Putusan hakim yang melampaui batas maksimum pidana denda tersebut.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Adri, Nadita]]>;
<![CDATA[Najemi, Andi]]>;
<![CDATA[Monita, Yulia]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v5i1.31815
<![CDATA[This article aims to analyze the fulfillment of the exercise of the right to restitution or compensation for child victims of sexual violence and the factors that impede the exercise of the right to restitution or compensation by child victims of sexual violence. Indecent or immoral acts and sexual harassment or sexual harassment are two forms of ethical behavior that are not only a matter of national law in a country, but have become legal issues in the United States, other countries in all countries in the world or have become global problems. The research results of this article are victims of sexual violence not only among adults but also those who are classified as minors (children). The low biological condition of children makes it easier for criminals to commit crimes against children and makes them the most vulnerable victims. It can be said that the application of efforts to exercise the right to compensation for victims of criminal acts has not been optimal in upholding these rights in the justice system. Victims of criminal acts are entitled to compensation in the form of compensation for property or income losses, compensation for losses suffered as a result of suffering directly related to the crime, and/or reimbursement for medical and/or psychological expenses, but laws and regulations do not specifically regulate guarantees, property rights and rights to compel the perpetrator to compensate the victim for losses resulting in the negligence of the perpetrator in carrying out his obligations without doing optimally for the victim to seek justice for his actions. guilty. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan atas pelaksanaan hak restitusi atau ganti rugi anak korban kekerasan seksual dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak atas restitusi atau ganti rugi oleh anak korban kekerasan seksual. Perbuatan tidak senonoh atau tidak bermoral dan pelecehan seksual atau pelecehan seksual adalah dua bentuk perilaku etis yang tidak hanya menjadi masalah hukum nasional suatu negara, tetapi telah menjadi masalah hukum di Amerika Serikat, negara lain di semua negara di dunia atau telah menjadi masalah global. Hasil penelitian artikel ini adalah korban kekerasan seksual tidak hanya di kalangan orang dewasa tetapi juga mereka yang tergolong anak di bawah umur (anak-anak). Kondisi biologis anak yang rendah membuat pelaku kejahatan lebih mudah melakukan perbuatannya terhadap anak dan menjadikan mereka korban yang paling rentan. Dapat dikatakan bahwa penerapan upaya pelaksanaan hak atas ganti kerugian bagi korban tindak pidana belum optimal dalam penegakan hak tersebut dalam sistem peradilan. Korban tindak pidana berhak mendapat ganti rugi berupa penggantian kerugian harta benda atau penghasilan, penggantian kerugian yang dideritanya sebagai akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, dan/atau penggantian biaya pengobatan dan/atau psikologis, tetapi peraturan perundang-undangan tidak secara khusus mengatur tentang jaminan, hak milik dan hak untuk memaksa pelaku mengganti kerugian kepada korban yang mengakibatkan kelalaian pelaku dalam menjalankan kewajibannya tanpa melakukan secara optimal bagi korban untuk mencari keadilan atas perbuatannya. bersalah. ]]>
<![CDATA[Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Analsis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk linggau Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN LLG) ]]>
<![CDATA[Utami, Tiara Ayu]]>;
<![CDATA[Rakhmawati, Dessy]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v5i1.31898
<![CDATA[The purpose of this research is to know and analyze the basis judge's consideration in imposing a sentence on a child as a perpetrator crime of child sexual exploitation. With the formulation of the problem that is what become the basis for the judge's consideration in the District Court Decision Lubuklinggau Number 30/Pid.Sus-Children/2022/PN/Llg. The research results of this thesis contain consideration of the judge in passing the decision in the form of sentencing against child perpetrators of child sexual exploitation in District Court Decisions Lubuklinggau Number 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN/Llg.In the judge's consideration in passing criminal decisions against children who are in conflict with the law as the perpetrator of the crime of child sexual exploitation in violation of Article 88 Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in Decisions Number 30/Pid.Sus-Children/PN/Llg in accordance with legal facts, trial facts and mitigating circumstances against defendants who were sentenced to imprisonment during prison for 5 (five) months and Job Training for 3 (three) months Even against the accused should not need to be sentenced to prison but enough with a sentence in the form of Job Training at the Lubuklinggau City Social Service. ABSTRAK Tujuan dari jurnal ini adalah guna megetahui terkait apa yang menjadikan pertimbangan dan dasar bagi hakim dalam mejatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berupa eksploitasi seksual anak. Dengan rumusan masalah yakni apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam melakukan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN/Llg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian skripsi ini berisi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap anak pelaku tindak eksploitasi seksual anak pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN/Llg.Dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana eksploitsi seksual anak yang melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/PN/Llg sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan dan hal yang meringankan terhadap terdakwa yang dipidana penjara selama penjara selama 5 (lima) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau dan Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Walaupun terhadap terdakwa seharusnya tidak perlu dijatuhi pidana penjara melainkan cukup dengan pidana berupa Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.]]>
<![CDATA[Anak, Inses dan Problematikanya ]]>
<![CDATA[Fitriani, Nurlinda]]>;
<![CDATA[Najemi, Andi]]>;
<![CDATA[Siregar, Elizabeth]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v5i2.33287
<![CDATA[The purpose of writing this research is to find out and analyze how the handling of child victims of incestuous sexual violence is carried out in the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Jambi Province. The formulation of the problems in this study are: 1) how is the implementation of handling child victims of incestuous sexual violence at UPTD PPA Jambi Province, 2) what are the obstacles in carrying out handling of child victims of incest sexual violence at UPTD PPA Jambi Province. In this study the authors used empirical juridical research methods or field research based on primary data and secondary data. The results of the study show that handling child victims of incestuous sexual violence is very important to do because after the occurrence of incestuous sexual violence experienced by the victim, the victim will experience trauma because the perpetrator of the violence is the person closest to the victim. This underlies the importance of the role of UPTD PPA Jambi Province to provide treatment for child victims of incestuous sexual violence to help restore the physical and psychological condition of the child victim so as not to hinder the child's growth and development. However, in carrying out its duties and functions the UPTD PPA is constrained by several things such as: the lack of facilities and infrastructure, the lack of human resources in the field of psychology, the lack of budgetary funds in carrying out the treatment of child victims of sexual violence.]]>
<![CDATA[Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian ]]>
<![CDATA[Giovani, Eldytha]]>;
<![CDATA[Sudarti, Elly]]>;
<![CDATA[Rakhmawati, Dessy]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v5i2.33289
<![CDATA[This study aims to analyze and find out the basis and reasons for the panel of judges to impose criminal conditional on children who are perpetrators of abuse that cause death. The role of the authorized judge in imposing the sentence must go through various considerations. In verdict No. 12/Pid.sus-Anak/2021/PN Jmb it pertains to a severe assault case where the victim died as a result of the juvenile's delinquent behavior. This study uses a normative juridical method. The findings of this research reveal that the imposition of criminal conditional on children who are in confront with the law because judges is primarily based on sociological considerations. Sociological considerations encompass aggravating and mitigating factors, which the judge is obliged to include in the verdict according to Article 197, paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code. The main reason for the panel of judges to impose a suspended sentence is not for retribution purposes but to provide an opportunity for the juvenile to reintegrate into society and become a better individual, hence the child is given a criminal conditional with the general conditions of probation for 10 (ten) months and specific conditions that must be fullfilled in accordance with Article 14 of the Indonesian Criminal Code and this case adhered to the guidelines of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Hacktivist dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Maharani, Puan]]>;
<![CDATA[Hafrida, Hafrida]]>;
<![CDATA[Rapik, Mohamad]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v5i2.33291
<![CDATA[This article aims to analyze the criminal liability of hacktivists in Indonesia. In an increasingly advanced digital era, hacktivism has become a significant phenomenon in cyberspace. Hacktivists are individuals or groups who use hacking techniques to voice socio-political ambitions or convey ideological messages related to issues that occur in society. Specifically, this article concerns how the criminal liability of hacktivists in Indonesia and how the legal policy of criminal liability by hacktivists in Indonesia in the future. As normative juridical research, this article refers to the applicable laws and regulations. The results of this study indicate that hacktivists criminal liability in Indonesia experiences several obstacles, including the absence of specific regulation of hacktivism in legislation and obstacles in law enforcement that affect criminal liability by hacktivists. Therefore, it is necessary to reform the criminal law into legislation so that hacktivism can be specifically sanctioned as well as more effective cybercrime countermeasures. In addition, close cooperation between authorities and law enforcement agencies is needed to improve the ability to deal with cyber attacks and ensure effective criminal liability for hacktivists. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana hacktivist di Indonesia. Dalam era digital yang semakin maju, hacktivisme telah menjadi fenomena yang signifikan di dunia maya. Pelaku yang melakukan hacktivisme disebut hacktivist, ialah individu atau kelompok yang menggunakan teknik peretasan untuk menyuarakan ambisi sosial politik atau menyampaikan pesan ideologi terkait isu-isu yang terjadi di masyarakat. Secara khusus, artikel ini mempermasalahkan bagaimana pertanggungjawaban pidana hacktivist di Indonesia dan bagaimana kebijakan hukum dari pertanggungjawaban pidana hacktivist di Indonesia ke depannya. Sebagai penelitian yuridis normatif, artikel ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hacktivist di Indonesia mengalami beberapa hambatan, antara lain tidak diaturnya hacktivisme secara khusus dalam peraturan perundang-undangan dan hambatan dalam penegakan hukum yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana oleh hacktivist. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana terhadap peraturan perundang-undangan agar hacktivisme dapat dikenakan sanksi secara khusus serta upaya penanggulangan cybercrime yang lebih efektif. Selain itu, diperlukan kerjasama yang erat antara pihak berwenang dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani serangan siber dan memastikan pertanggungjawaban pidana yang efektif terhadap hacktivist.]]>
<![CDATA[Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHP Baru ]]>
<![CDATA[Aprilianti, Della]]>;
<![CDATA[Usman, Usman]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v5i2.33295
<![CDATA[The purpose of this study is to find out and analyze the regulation against insults against the president and vice president in the new Criminal Code and the old Criminal Code that has been declared unconstitutional by the Constitutional Court as well as to know and analyze the urgency of the insult article against the president and vice president so that it is revived. The formulation of the problem in this study is: 1) How is the regulation of the criminal act of insult against the President and Vice President in the Criminal Code? And 2) What is the criminal law policy on the urgency of the article of insult to the president and vice president so that it is included in the new criminal code? This thesis is written using a normative juridical type of research, which includes the study of norm vagueness. This thesis uses various approaches, including the Legislation approach, conceptual approach, comparative approach, historical approach. The results of the study found that 1) The regulation on insults to the President and Vice President in the new Criminal Code, is not a violation or defiance of the Constitutional Court Decision Number 013-022 / PUU-IV / 2006 because there is progress from regulating the criminal act of insult to the President and Vice President in the new Criminal Code 2) special protection of the dignity and dignity of the honor of the President and/or Vice President is something that deserves attention in a presidential system like Indonesia because the Criminal Code is considered no longer able to support various cases and dimensions of the development of new forms of crime. The Criminal Code, which is a Dutch heritage, is also seen as incompatible with the development of thoughts or ideas and aspirations, demands or needs of the community, both on a national and international scale.]]>
