cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Fadli
Contact Email
jurnal.jih@gmail.com
Phone
+6285643130146
Journal Mail Official
jurnal.jih@gmail.com
Editorial Address
Master of Legal Science, Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman 2nd Floor, Yustisia II Building
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Idea Hukum
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : 24427454     EISSN : 24427241     DOI : http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.2.154
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Focus of JIH is publishing the manuscript of outcome study, and conceptual ideas which specific in the sector of Law science. We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Criminal Law, Civil Law, International Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, Civil Procedural Law, Adat Law, Environmental Law,and etc
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 198 Documents
 15   16   17   18   19 
EFEKTIVITAS CONJUGAL VISIT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB NUSAKAMBANGAN Sukardi, Sukardi -; Angkasa, Angkasa; Budiyono, Budiyono
Jurnal Idea Hukum Vol 9, No 1 (2023): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2023.9.1.411

Abstract

The provision of conjugal visit facilities in prisons is one of the rights needed by prisoners as a maintenance and improvement of relationships with their legal partners, in addition to fulfilling their sexual desires and avoiding deviations of sexuality that prisoners are vulnerable to in prison. The effectiveness of the implementation of conjugal visits for prisoners in Nusakambangan Class IIB Open Correctional Institution can be said to be effective because prisoners who carry out the conjugal visit program feel the benefits in maintaining and maintaining the integrity and harmony of the household, so that prisoners who will soon be free feel more ready and confident to return to society. The obstacles faced by correctional officers in carrying out conjugal visits for prisoners in Nusakambangan Class IIB Open Correctional Institutions are from the aspect of legal substance, namely the implementation of the conjugal visit program at Nusakambangan Class IIB Open Correctional Institutions using assimilation rights and the right to receive family visits so that there is no implementing regulation that specifically regulates the conjugal visit program.
EFEKTIVITAS PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI NARAPIDANA SEBAGAI BEKAL REINTEGRASI MASYARAKAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEMBANGKUNING NUSAKAMBANGAN soenaryo, muhammad
Jurnal Idea Hukum Vol 9, No 1 (2023): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2023.9.1.414

Abstract

Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya duduk diam di balik jeruji besi dan menunggu hukumannya berakhir, akan tetapi narapidana diberikan bimbingan-bimbingan ataupembinaan agar mereka berperan aktif di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu pembinaan tersebut adalah pembinaan kemandirian.Tujuan penelitian iniuntuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakatdan hambatan dalam pelaksanaan pembinaan yang bersifat kemandirian bagi narapidana  sebagai  bekal  reintegrasi  masyarakat  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (Social Legal Approach) Berdasarkan hasil penelitin dan pembahasan maka Pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai reintegrasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan efektif, karena dengan pembinaan kemandirian menambah kemampuan dan/atau ketrampilan Narapidana yang dapat dijadikan bekal bagi mereka untuk mencari nafkah di masyarakat. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat dariaspek struktur hukum yaitu:Petugas Instruktur Pembinaan Ketrampilan baru memiliki 23% dari jumlah yang ditentukan serta anggaran pembinaan kemandirian yang kurang sehingga tidak semua narapidana mendapatkan pembinaan kemandirian.
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA HIGH RISK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS I BATU NUSAKAMBANGAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA Ibnu, Muhammad -
Jurnal Idea Hukum Vol 9, No 1 (2023): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2023.9.1.398

Abstract

The treatment of high risk prisoner at the Correctional Institution Class I Batu Nusakambangan applies the placement of one man one cell for 24 (twenty four) hours and with CCTV surveillance in the room causes the prisoner to have no privacy. To be able to know the treatment of prisoner reviewed from aspects of human rights, it must know the implementation of high risk prisoner treatment, so that it can be known the human rights of prisoners who are violated. The purpose of this study is to analyze the implementation of high risk prisoner treatment in special Correctional Institution Class I Batu Nusakambangan reviewed from the principles of Human Rights and analyze the obstacles to the implementation of the treatment of high risk prisoner in Special Correctional Institution Class I Batu Nusakambangan in the fulfillment of prisoners' rights. This research was conducted with a method of sociological juridical approach, descriptive, research location in Special Correctional Institution Class I Batu Nusakambangan. Primary data collection with interviews, secondary data with literature studies. The data is presented in the description of the narrative text, the data in qualitative analysis. Based on the results of research and discussion, it can be concluded as follows: The implementation of high risk prisoner treatment in Special Correctional Institution Class I Batu Nusakambangan is reviewed from the principles of human rights still found to be human rights violations. It is characterized by violations of honor and dignity, health care rights, and physical and spiritual care rights. The obstacles to the implementation of high risk prisoner treatment in special Correctional Institution Class I Batu Nusakambangan in the fulfillment of prisoners' rights are from the aspect of legal substance there is still overlap between laws governing human rights and the rights of inmates with guidelines for the implementation of high Risk prisoner treatment with The Special Correctional Institution Work Guidelines for High Risk Categories of Narcotics Dealers. From the aspect of legal structure, the quantity of officers who only fulfills 47% of the ideal composition of Correctional Institution High Risk officers and still lack of facilities and infrastructure in the implementation of treatment. Keywords: Treatment, Prisoners, Human Rights
EFEKTIVITAS PEMBERIAN REMISI ONLINE DALAM PERSPEKTIF PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PURWOKERTO Widyadarma, Bima Ganesha
Jurnal Idea Hukum Vol 9, No 1 (2023): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2023.9.1.415

Abstract

Tujuan penelitian ini menganalisis efektivitas pemberian remisi secara online dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dan nenganalisis kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemberian remisi secara online terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif, Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Pengumpulan data primer dengan wawancara, data sekunder studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian, di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Efektivitas pemberian remisi secara online dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto  adalah efektif, karena dengan   pemberian remisi online ternyata proses pemberian remisi bagi warga binaan mendapatkan pelayanan lebih praktis dan cepat, lebih transparan dan akuntabel melalui layanan self service (narapidana bisa melihat proses pengajuan remisi dan besaran remisi yang di terima sehingga mereka bisa langsung mengetahui perubahan tanggal ekspirasi (bebas) berdasarkan pengurangan dari remisi yang diperoleh oleh narapidana tersebut). Remisi online mengurangi potensi pungutan liar dari oknum petugas yang menjanjikan akan mengurusi remisi narapidana tersebut dengan meminta imbalan sejumlah uang, di mana hal ini sering terjadi pada waktu pengajuan remisi masih secara manual. Kendala dalam pelaksanaan pemberian remisi secara online terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto adalah dari aspek struktur yaitu berupa : kendala jaringan, server SDP lagi down; waktu verifikasi dari Ditjen yang lama; kecermatan seorang operator Sistem Database Pemasyarakatan dalam melakukan input data narapidana dan kualitas hasil pindai dokumen yang diunggah.
POLITIK HUKUM PASAL 176 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PROSPEK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH Habibie, muhammad Mirza
Jurnal Idea Hukum Vol 9, No 1 (2023): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2023.9.1.412

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran secara jelas mengenai politik hukum Pasal 176 UU Cipta Kerja serta bagaimana prospek terhadap hubungan antara pusat dan daerah. Indonesia merupakan negara kesatuan yang mana terdiri dari beberapa daerah yang secara teritorial terpencar-pencar. Pemencaran secara kewilayahan berdampak pada pemencaran kekuasaan. Pola pemencaran tersebut dilakukan dengan otonomi luas yang mana desentralisasi sebagai pilihan utama, desentralisasi ini sebagai gambaran pemencaran ideal yang diharapkan peran serta daerah untuk mengelola dan mengurus urusan sendiri secara mandiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal dengan pembagian pemerintahan yang mana diatur dalam konstitusi dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan kontroversi dikalangan akademis, hal ini dikarenakan pembentukan UU tersebut menggunakan metode omnibus law. Omnibus law merupakan hal baru dalam teknik pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Teknik atau metode ini tidak diakomodir dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 176 UU Cipta Kerja mengatur tentang perubahan dan penambahan pasal yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan pusat dan daerah pasca terbentuknya UU Cipta kerja mengalami perubahan kewenangan dan pembagian urusan berimplikasi pada perubahan pembagian keuangan daerah. Perubahan keuangan akan mengikuti peralihan kewenangan dan penambahan urusan. Benturan kepentingan pusat dan daerah yang terdapat dalam UU Cipta Kerja mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang cenderung sentralistik sebagaimana ditentukan dalam UU Cipta Kerja, berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM NAMA CV (COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP) DALAM LELANG PEKERJAAN KONSTRUKSI Putri, Laras Diastika
Jurnal Idea Hukum Vol 9, No 1 (2023): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2023.9.1.400

Abstract

The CV (Commanditaire Vennotschap) loan agreement is an example of a nominee agreement. Nominee agreement is one type of innominate agreement or an anonymous agreement that is not regulated in the Civil Code, the birth of this agreement in practice is based on the principle of freedom of contract in entering into agreements and must meet the legal requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Government procurement of goods/services, especially in construction work auctions, the practice of borrowing the name of the CV agreement is often carried out by business actors, both in writing and in writing (verbal), so that the loan agreement for the name of the CV is as if the borrowing party is the holder of the contract. shares, or directors of a company and others, while the legal action is carried out for the purposes or interests of other parties. This borrowing of names becomes a problem when the borrower does not perform as it should, either in default or against the law. This article aims to analyze the validity of the CV name loan agreement or CV flag borrowing in the practice of construction auctions and the legal consequences for the owner of the CV whose company name is borrowed. The research method used in this research is normative juridical, prescriptive research type, data collection method literature study and document study, no rmative qualitative analysis method. The CV name loan agreement is invalid because it does not meet the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, especially on the fourth condition, namely a lawful cause or cause. The causa in the CV name loan agreement is a false causa, because the causa that is violated is against the law. There are two legal consequences for the owner of a CV whose company name is borrowed. The civil legal consequences, namely, default and unlawful acts and administrative legal consequences, namely the CV is listed on the black list or blacklist.
TABUNGAN EMAS DIGITAL DI E-COMMERCE TOKOPEDIA DITIN-JAU DARI PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH Ulya, Widadatul
Jurnal Idea Hukum Vol 9, No 1 (2023): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2023.9.1.196

Abstract

Abstrak. Coronavirus Disease 2019 yang dikenal dengan Pandemi Covid-19 berdampak pada krisis ekonomi, sehingga nilai investasi turun derastis. Hal ini berbanding terbalik dengan nilai inves-tasi emas di Tokopedia Emas, yang transaksinya naik sampai 30 kali. Tokopedia Emas adalah tabungan emas berbasis digital hasil kerjasama antara PT Pegadaian (Persero) dan PT Pega-daian Galeri Dua Empat yang diperjualbelikan melalui e-commerce Tokopedia. Pada praktiknya, penyelenggaraan Tokopedia Emas menemui beberapa permasalahan, yakni; legalitas produk, keamanan produk, penerapan prinsip-prinsip perjanjian syariah pada lembaga yang tidak secara khusus berprinsip syariah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan Tokopedia Emas dari perspektif hukum bisnis syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode studi dokumen dan observasi. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa kesesuaian penyelenggaraan Tokopedia Emas dengan prinsip hukum bisnis syariah tergantung total berat emas yang dimiliki konsumen. Bagi kon-sumen unlimited telah mengimplementasikan seluruh prinsip hukum bisnis syariah, sedangkan konsumen dengan limit kepemilikan maksimal 10 gram mengandung gharar sehingga hanya mengimplementasikan 5 dari 6 prinsip. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Tokopedia Emas adalah perlindungan hukum melalui perjanjian dan perlindungan hukum melalui perun-dang-undangan. Kata kunci: Emas Digital; Tokopedia Emas; Hukum Bisnis Syariah.
DISPARITAS PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Kasus Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes) Fathuroji, Fathuroji
Jurnal Idea Hukum Vol 9, No 1 (2023): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2023.9.1.413

Abstract

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Persoalan dalam penegakan hukum mengenai disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus- Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes adalah perbedaan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam kasus yang sama, area hukum yang sama dan dasar hukum yang sama. Hal ini akan menyebabkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan semakin melemah dan akan menimbulkan stigma terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia.   Penelitian   ini   bertujuan   untuk   menganalisis   pandangan   hakim mengenai disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dan faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes. Pandangan hakim mengenai disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No./6/Pid.Sus- Anak/2019/PNBbs, dan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs adanya kesenjangan dalam penjatuhan pidana karena hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS dengan melihat latar belakang anak dan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan anak melakukan tindak pidana persetubuhan yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anak agar memperbaiki dirinya. Disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Brebes disebabkan oleh: (1) faktor keadaan hakim berupa sifat subjektif dan objektif, (2) faktor perundang-undangan yang tidak memberikan pedoman pidana, (3) faktor sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil law System dan (4) faktor tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya dijadikan sebagai pedoman saja.
PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Utami, Katrina Nur
Jurnal Idea Hukum Vol 9, No 1 (2023): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2023.9.1.410

Abstract

ABSTRACT The endorsement agreement carried out by the parties through social media in the agreement does not stipulate provisions for liability if the product endorsed by the advertised artist is not in accordance with what has been promoted on social media, so that there is no definite responsibility to consumers if a risk arises, who will responsible and how to take responsibility. An example of a case regarding this endorsement issue is Decision Number 1555/Pid.Sus/2019/PN.Sby where sister Karina Indah Lestari in December 2018 was caught selling dangerous cosmetics which clearly did not have a distribution permit by BPOM, attracting the business actor to use the services of 7 (seven) well-known artists to advertise their products using Instagram social media with the name of their online shop account named DSC (Derma Skin Care) Beauty_id. The purpose of this study is to analyze the civil legal relationship of online business actors, endorse artists, and consumers as well as the civil liability of online business actors and endorsed artists to consumers who have used illegal cosmetic products. The use of normative juridical methods in this study obtained 2 (two) conclusions, namely first: the civil legal relationship between online business actors and endorsed artists is a legal relationship born of endorsement agreements, legal relationships between online businesses and consumers are online buying and selling agreements, artists endorse has no legal relationship with consumers. The second conclusion is the civil liability of online business actors to consumers in the form of providing compensation in accordance with the provisions of applicable regulations. As a result of losses obtained by consumers, as consumers have the right to sue or even sue online business actors with Article 1365 of the Civil Code on the basis of PMH. While the civil liability of endorsed artists to consumers who have used illegal cosmetics for endorsements made on Instagram social media is charged to online business actors.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II.A PEREMPUAN SEMARANG, JAWA TENGAH Fadhila, Talitha; Angkasa, Angkasa; Retnaningrum, Dwi Hapsari
Jurnal Idea Hukum Vol 9, No 2 (2023): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2023.9.2.408

Abstract

AbstractThe implementation of coaching for correctional inmates or prisoners is based on systems, institutions and coaching methods which are expected to be in accordance with the goals of prisons, namely producing inmates who have good personalities and have independence. The aim of this research is to analyze the effectiveness of the implementation of the female prisoner development program and the obstacles to implementing the program at the Class II.A Women's Penitentiary in Semarang, Central Java. This research uses a sociological juridical type of legal research. In this research, the research specifications are qualitative descriptive. Data types and sources consist of primary data and secondary data. The data collection methods are interviews, observation, literature study and documentary study. Data processing methods consist of data reduction, data display, and data categorization. The data presentation method is carried out in the form of narrative text and qualitative matrices. Data analysis uses qualitative analysis methods. The results of the research and discussion indicate that the Class II.A Women's Penitentiary in Semarang, Central Java, implements its program based on the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M.02-PK.04.10 of 1990 concerning the Pattern for the Development of Prisoners and Detainees, which is not yet effective. The obstacle can be seen from the legal structure factor, namely there are only 7 officers. Ideally, one officer will train around 7-8 inmates, but in reality 1 officer will train around 35-42 people out of a total of 295 inmates.Keywords : Effectiveness, Development, Female Prisoners. AbstrakPelaksanaan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan atau narapidana bersumber pada sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang diharapkan dapat menghasilkan hasil yang ditargetkan sesuai dengan tujuan Lapas yang terwujud dari kinerja atas proses pembinaan yang dilakukan oleh pegawai agar dapat menghasilkan narapidana berkepribadian baik dan memiliki kemandirian. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan dan hambatan-hambatan pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan  Semarang, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum secara yuridis sosiologis, Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian secara deskrtiptif kualitatif. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data secara wawancara, observasi, studi kepustakaan dan studi dokumenter. Metode pengolahan data terdiri dari reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Metode penyajian data dilakukan secara bentuk teks naratif dan matriks kualitatif. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah  didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan belum efektif. Hambatan-hambatan efektivitas pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan  Semarang, Jawa Tengah, dapat dilihat dari faktor struktur hukum (legal structure) yakni petugas yang masih belum memadai hanya berjumlah 7 petugas.  Idealnya untuk satu petugas membina sekitar 7-8 orang warga binaan, tetapi dalam kenyataannya bahwa 1 petugas membina sekitar 35-42 orang dari jumlah 295 warga binaan.Kata kunci : Efektivitas, Pembinaan, Narapidana Perempuan.

Page 17 of 20 | Total Record : 198

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2025) Vol 11, No 1 (2025): Jurnal Idea Hukum Vol 10, No 1 (2024): Jurnal Idea Hukum0 Vol 10, No 2 (2024): Jurnal Idea Hukum Vol 10, No 1 (2024): Jurnal Idea Hukum Vol 9, No 2 (2023): Jurnal Idea Hukum Vol 9, No 1 (2023): Jurnal Idea Hukum Vol 8, No 2 (2022): Jurnal Idea Hukum Vol 8, No 1 (2022): Jurnal Idea Hukum Vol 7, No 2 (2021): Jurnal Idea Hukum Vol 7, No 1 (2021): Jurnal Idea Hukum Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Idea Hukum Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Idea Hukum Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Idea Hukum Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Idea Hukum Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Idea Hukum Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Idea Hukum Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Idea Hukum Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Idea Hukum Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Idea Hukum Vol 2, No 1 (2016): Jurnal Idea Hukum Vol 1, No 2 (2015): Jurnal Idea Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Idea Hukum More Issue