Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERSAINGAN USAHA DALAM PEMANFAATAN BIG DATA MARKETPLACE DI INDONESIA Widadatul Ulya
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 20, No 2 (2022): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.245 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v20i2.3552

Abstract

The digital era has an impact on the rapid growth of the marketplace. Through the marketplace, traders can target international markets only by marketing their products digitally. The growth of the marketplace cannot be separated from the value of consumer satisfaction in increasing purchasing power, because consumer satisfaction is the key to public trust. To provide satisfaction to consumers, business actors utilize big data technology. The use of consumer big data ultimately brings positive and negative impacts for consumers themselves and also business actors. This normative juridical research with the type of library research is carried out to see a review of business law on the use of consumer marketplace big data. This research is important because digital business is growing and developing rapidly in various sectors, one of which is the trade sector through a marketplace platform that utilizes big data. As a result, the preventive efforts that have been carried out so far through the implementation of laws and regulations have not been effective in protecting the interests of consumers, so the role of the Legal Aid Institute and the Consumer Dispute Settlement Agency is needed to support consumer protection. The healthy business competition climate also still needs to be improved, of course with the role of the Business Competition Supervisory Commission, given the limitations of the Business Competition Law which does not yet apply the principle of extraterritoriality
Pengembangan Niche Marketing Online Desa Pariwisata Berbasis Konten Lokal dan Pelatihan Pembukuan Keuangan Sedarhana Reza Rahmadi Hasibuan Reza; Almas Rifqi Darmawan Almas; Widadatul Ulya Widya; Aulia Nisa' Khusnia Nisa; Diky Faqih Maulana Diky
Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Mandala pengabdian Masyarakat
Publisher : Progran Studi Farmasi STIKES Mandala Waluya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.997 KB) | DOI: 10.35311/jmpm.v3i2.82

Abstract

Kegiatan workshop bertujuan menyalurkan pengertian penggunakaan media sosial sebagai optimalisasi media marketing dan pembukuan keuangan secara sedarhana. Masyarakat yang hadir pada pendampingan sejumlah 20 masyarakat Desa Petahunan pada Pokdarwis Petahunan. Bahan kajian atau makalah dalam kegiatan workshop memfokuskan pembahasan “Pengoptimalan Instagram Pada Online Bisnis” dan Pembukuan Keuangan. Hasil pembahasan adalah Manfaat Instagram, alur dari pengoptimalan Instagram, Penentuan NICHE, Pemaksimalan Nama dan Profil, Bahan kajian Posting, Penetapan Ritme serta Timeline Pola, Waktu dan Narasi, Mengubah Personal Akun Menjadi Bisnis Akun, Mempelajari dan Membaca Insight, Menciptakan Follower Tertarget, Tools Pendukung dan Cara Bermain Aman Instagram serta pembukuan keuangan yang sederhana dengan proses pencatatan debit kredit pada buku besar.
Analisis Persepsi Harga Produk Marketplace Tokopedia dalam Perspektif Bauran Pemasaran 7P dan Hukum Perlindungan Konsumen Widadatul Ulya; Reza Rahmadi Hasibuan; Hana Afifah
Pekobis : Jurnal Pendidikan, Ekonomi, dan Bisnis Vol 8, No 1 (2023): PEKOBIS
Publisher : Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/pekobis.v8i1.P15-32.29269

Abstract

Tokopedia mengimplementasikan sistem diskon bagi konsumen hingga mencapai 90% untuk satu produk, yang berdampak pada pembelian impulsif. Adanya diskon membuat persepsi harga terhadap suatu produk tidak lagi dapat menggambarkan kualitas produk tersebut. Semestinya penerapan diskon menjadi metode pemasaran untuk meningkatkan daya beli konsumen dengan tetap melindungi kepentingan konsumen. Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisa persepsi harga produk yang timbul pasca penerapan diskon di Tokopedia dalam perspektif bauran pemasaran dan perlindungan konsumen. Penelitian dengan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi ini memanfaatkan data sekunder serta observasi dan wawancara. Pengambilan sample menggunakan teknik puposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diskon produk menjadi metode promosi sekaligus penerapan harga yang dapat membangun persepsi harga produk bagi konsumen. Kualitas produk tidak hanya digambarkan melalui persepsi harga, tetapi merek produk dan branding marketplace. Hak konsumen Tokopedia dapat dilindungi dengan cara pelaku usaha menuliskan deskripsi produk secara jelas, lengkap dan jujur, sebagaimana ketentuan undang-undang perlindungan konsumen.
UPAYA STRATEGI PEMASARAN DAN PEMBUATAN ABON DARI IKAN LELE PADA DESA SUMPINGHAYU Reza Rahmadi Hasibuan; Aulia Nisa’ Khusnia; Hana Afifah; Almas Rifqi Darmawan; Widadatul Ulya; Sekar Waskitho Agung
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 7 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i7.2263-2271

Abstract

Sumpinghayu adalah sebuah desa di salah satu kabupaten Cilacap, dan berfungsi sebagai pusat penting bagi industri lele dan pertanian padi dan peternakan kota. Letak Sumpinghayu yang strategis dengan akses air yang mudah dan kondisi alam yang indah kondusif untuk produksi kerajinan tangan dan penjualan lele, abon lele, dan produk ikan lainnya, menjadikannya ideal untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara beberapa telah bekerja sama dengan pemilik usaha, industri abon lele masih menghadapi tantangan dalam pemasaran dan penjualan karena kurangnya keahlian pemasaran. Promosi Abon Lele khususnya adalah salah satu bidang di mana layanan ini bercita-cita untuk membantu usaha kecil dan menengah. Alat untuk mewujudkan rencana termasuk kunjungan ke lokasi, wawancara mendalam, dan seminar pemasaran. Kemasan abon lele yang baik, abon lele berkualitas tinggi yang dibumbui dengan bahan-bahan alami, pilihan menu abon lele yang lebih beragam, peluncuran kehadiran media sosial di seluruh platform seperti Facebook, Instagram, Telegram, dan video youtube hasil dari waktu dan usaha yang diinvestasikan dalam strategi pemasaran yang ditawarkan. Selain itu, penting untuk mempraktikkan teknik pemasaran yang aman untuk menghindari penipuan. 
Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Literasi Pemasaran Digital dan Legalitas Produk UMKM di Kabupaten Purbalingga Ulya, Widadatul; Pratiwi, Agustin Riyan; Utami, Nesti
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 02 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v7i02.12183

Abstract

Industri Usaha Mikro Kecil Menengah sering berhadapan dengan masalah penerapan teknologi, pemasaran dan legalitas atau perizinan usaha. Di era teknologi saat ini, UMKM seharusnya mampu menerapkan pemasaran berbasis digital, dan memenuhi legalitas produknya dalam rangka melindungi hak dan kewajiban konsumen, sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. Problematika tersebut melatarbelakangi perlunya dilaksanakan kajian yang mendalam, sehingga tujuan peneliti yaitu melakukan analisis terhadap pengaruh literasi pemasaran digital dan legalitas produk terhadap kepatuhan berusaha serta kepatuhan berusaha terhadap implementasi perlindungan konsumen. Metode Structural Equation Modeling (SEM) digunakan dalam penelitian explanatory research ini dan diperkuat dengan analisis kuantitatif dan teknik purposive sampling agar mendapatkan hasil yang reliabel. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa literasi pemasaran digital dan legalitas prodak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan berusaha. Selanjutnya, kepatuhan berusaha berpengaruh signifikan terhadap perlindungan konsumen. Hal ini dapat diartikan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen UMKM dapat diimplementasikan melalui peningkatan literasi pemasaran digital dan legalitas produk UMKM, karena literasi pemasaran digital dan legalitas produk berpengaruh terhadap kepatuhan berusaha pelaku UMKM
TABUNGAN EMAS DIGITAL DI E-COMMERCE TOKOPEDIA DITIN-JAU DARI PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH Ulya, Widadatul
Jurnal Idea Hukum Vol 9, No 1 (2023): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2023.9.1.196

Abstract

Abstrak. Coronavirus Disease 2019 yang dikenal dengan Pandemi Covid-19 berdampak pada krisis ekonomi, sehingga nilai investasi turun derastis. Hal ini berbanding terbalik dengan nilai inves-tasi emas di Tokopedia Emas, yang transaksinya naik sampai 30 kali. Tokopedia Emas adalah tabungan emas berbasis digital hasil kerjasama antara PT Pegadaian (Persero) dan PT Pega-daian Galeri Dua Empat yang diperjualbelikan melalui e-commerce Tokopedia. Pada praktiknya, penyelenggaraan Tokopedia Emas menemui beberapa permasalahan, yakni; legalitas produk, keamanan produk, penerapan prinsip-prinsip perjanjian syariah pada lembaga yang tidak secara khusus berprinsip syariah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan Tokopedia Emas dari perspektif hukum bisnis syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode studi dokumen dan observasi. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa kesesuaian penyelenggaraan Tokopedia Emas dengan prinsip hukum bisnis syariah tergantung total berat emas yang dimiliki konsumen. Bagi kon-sumen unlimited telah mengimplementasikan seluruh prinsip hukum bisnis syariah, sedangkan konsumen dengan limit kepemilikan maksimal 10 gram mengandung gharar sehingga hanya mengimplementasikan 5 dari 6 prinsip. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Tokopedia Emas adalah perlindungan hukum melalui perjanjian dan perlindungan hukum melalui perun-dang-undangan. Kata kunci: Emas Digital; Tokopedia Emas; Hukum Bisnis Syariah.
Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku Pada Uang Elektronik (Studi Pada E-Money Bank X) az-zarqa, az-zarqa; Ulya, Widadatul
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 10 No. 2 (2018): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v10i2.1743

Abstract

X e-money merupakan uang elektronik unregistered dan nilai uangnya tersimpan di dalam chip. Dalam penggunaanya tidak memerlukan PIN, sehingga mudah dipindahtangankan. X e-money memiliki syarat dan ketentuan yang di dalam UU Perlindungan Konsumen disebut dengan klausula baku. Dari jumlah seluruhnya 13 klausula, penyusun memfokuskan pembahasan pada 3 klausula baku.: Pertama, menyatakan pembatasan dan/atau pengalihan tanggungjawab saat konsumen mengalami kehilangan kartu, kerusakan kartu atau kartu digunakan oleh orang yang tidak berwenang. Klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggungjawab dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen. Kedua, mengharuskan konsumen menyepakati aturan baru dari penyelenggara. Artinya, konsumen tidak diberi kebebasan memilih isi klausula dan klausula tersebut mengandung ketidakjelasan maksud dan tujuannya (gharar). Hal ini berpeluang melanggar pasal 18 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen. Ketiga, menyatakan penyelenggara tidak berkewajiban memberitahukan alasan penangguhan pelayanan apabila terjadi kesalahan teknis atau non teknis. Klausula ini dimungkinkan melanggar Pasal 4 tentang hak-hak konsumen, karena konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, serta informasi yang jelas, benar dan jujur.Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum perjanjian Islam klausula baku ini sesuai dengan asas-asas perjanjian Islam. Namun, klausula yang menyatakan keharusan konsumen menyepakati aturan baru bersifat fasid, karena memenuhi rukun dan syarat terbentuknya perjanjian tetapi belum memenuhi syarat keabsahan perjanjian yakni mengandung gharar. Sedangkan dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen, klausula baku X e-money tidak bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 18 dan klausula pertama yang menyatakan pengalihan tanggungjawab akibat kelalaian sesuai dengan Pasal 27 UU Perlindungan Konsumen.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PADA TRANSAKSI BISNIS SOCIAL COMMERCE TIKTOK SHOP (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM) Ulya, Widadatul
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 6 No 1 (2023): Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v6i1.9746

Abstract

Social commerce merupakan media transaksi bisnis melalui sistem elektronik yang dikembangkan dalam aplikasi social media. TikTok Shop menjadi social commerce yang tumbuh akif sejak tahun 2020 dan diminati konsumen. Transaksi bisnis menggunakan aplikasi social commerce tidak memerlukan adanya tatap muka ataupun prosedur know your customer berdampak pada kemudahan munculnya tindak pidana, seperti penipuan dan pencurian data pribadi yang mengancam pelaku usaha (seller). Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan analisis bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi bisnis social commerce, khususnya TikTok Shop. Penelitian dengan jenis kualitatif ini menggunakan metode kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang terkumpul dianalisis dan diuraikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha secara preventif termuat dalam KUH Pidana, UUPK, UU ITE, PP PMSE dan Permendag No. 50/2020, dimana pelaku usaha berhak atas perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Jika terjadi tindak pidana penipuan oleh konsumen, maka konsumen dapat dihukum pidana maksimal 4 tahun. Menurut perspektif hukum Islam pelaku usaha dapat menerapkan prinsip kehati-hatian, agar terhindar dari maysir, gharar dan riba’, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang adil dan sehat.
Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Literasi Pemasaran Digital dan Legalitas Produk UMKM di Kabupaten Purbalingga Widadatul Ulya; Agustin Riyan Pratiwi; Nesti Utami
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 02 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v7i02.12183

Abstract

Industri Usaha Mikro Kecil Menengah sering berhadapan dengan masalah penerapan teknologi, pemasaran dan legalitas atau perizinan usaha. Di era teknologi saat ini, UMKM seharusnya mampu menerapkan pemasaran berbasis digital, dan memenuhi legalitas produknya dalam rangka melindungi hak dan kewajiban konsumen, sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. Problematika tersebut melatarbelakangi perlunya dilaksanakan kajian yang mendalam, sehingga tujuan peneliti yaitu melakukan analisis terhadap pengaruh literasi pemasaran digital dan legalitas produk terhadap kepatuhan berusaha serta kepatuhan berusaha terhadap implementasi perlindungan konsumen. Metode Structural Equation Modeling (SEM) digunakan dalam penelitian explanatory research ini dan diperkuat dengan analisis kuantitatif dan teknik purposive sampling agar mendapatkan hasil yang reliabel. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa literasi pemasaran digital dan legalitas prodak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan berusaha. Selanjutnya, kepatuhan berusaha berpengaruh signifikan terhadap perlindungan konsumen. Hal ini dapat diartikan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen UMKM dapat diimplementasikan melalui peningkatan literasi pemasaran digital dan legalitas produk UMKM, karena literasi pemasaran digital dan legalitas produk berpengaruh terhadap kepatuhan berusaha pelaku UMKM
IMPLEMENTASI HUKUM RAHASIA DAGANG SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL Ulya, Widadatul
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 6, No.1, 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol6.iss1.art2

Abstract

Business actors use digital media in various forms to support market expansion. Various information related to production methods and marketing methods through digital media is no longer in line with the legal concept of trade secret protection in Indonesia. It seems that business actors have no worries about a decrease in economic value when the production methods used are disseminated using social media. This study aims to analyze the implementation of trade secret law as intellectual property rights in the digital era. This normative research uses qualitative methods and a phenomenological approach. Data was collected through literature study, observation, and interviews. The results of the study show that the implementation of trade secret legal protection is private or individualistic. If a business actor disseminates trade secret information, the information will no longer be the object of a trade secret and will not receive legal protection as stipulated in Law No.30/2000.