cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
ZAMZAMI ZAINUDDIN
Contact Email
cut.muftia@gmail.com
Phone
+6282122342230
Journal Mail Official
cut.muftia@gmail.com
Editorial Address
Kuta Blang, Banda Sakti, Lhokseumawe City, Aceh
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Asia-Pacific Journal of Public Policy
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional
ISSN : -     EISSN : 27759911     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY (APJPP) is a publication media for Scientific Writing in the field of Public Administration, published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional. The journal was formerly named "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Nasional", is an open accessed journal, published periodically twice a year in April and October. Accepted manuscripts are in Bahasa Indonesia or English. We welcome other language articles, subject to translation cost before publication acceptance. APJPP, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policy as follows: Public policy and management; Bureaucracy and Administration Development; Decentralization and Regional Autonomy; Local Government; South East-Asian Studies; Indonesian Studies; Public Management and Governance; Political sciences; Business Administration; and Any specifics issues of Humanities and Social Sciences. Our target audience is not just scholars, but also policy-makers and practitioners, including aspiring public sector leaders engaged in education and research in the growing global public service, policy, and administration, and governance community. We want to draw on the latest research – whether carried out by scholars or practitioners or indeed collaborations. We aim for – and encourage – the reporting of this research to be as clear and accessible to the widest possible audience, while maintaining the necessary rigour and scholarly standards. APJPP will include not just cutting edge research, but also: feature interviews or opinion pieces from leading scholars and policy-makers; a resources section for scholars and practitioners; symposia and debates; and themed issues of topics of special interest. Proposals in all these areas are always welcome
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 76 Documents
 1   2   3   4   5 
PEMANFAATAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA BERSUMBER DARI APBN TAHUN 2015 DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Junaidi Junaidi
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 2 No 1 (2016): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang “Pemanfaatan kebijakan dana alokasi desa bersumber dari APBN Tahun 2015 dalam pemberdayaa masyarakat”. Lokasi penelitian pada Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Dasar pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian ini karena timbulnya fenomena bahwa pemanfaatan kebijakan alokasi dana desa bersumber APBN tahun 2015 dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur desa dan tidak dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Pada hal dari jumlah penduduk 17.289 jiwa diantaranya 7832 penduduk miskin (35%) belum pernah mendapat pemberdayaan ekonomi dari pemerintah. Sehingga kondisi kehidupan mereka semakin memprihatikan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisa data ditempuh melalui langkah-langkah koleksi data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (ferivikasi). Informan yang digunakan sebanyak 13 orang, terdiri dari Camat, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan, Kepala Mukim, Geuchik Gampong serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Informan ditentukan secara purposif yaitu berdasarkan kriteria yang mampu mewakili populasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa pada tahun 2015 lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur seperti di Gampong Manyang Baroh membangun jalan plat beton dan pengerasan jalan dengan biaya Rp. 211.586.000. Di Gampong Tanjong Mulien memanfaatn dana desa untuk jalan rabat beton dan drainase Rp. 203.000.000. Di Gampong Calong membangun jalan rabat beton Rp.204.000.000. Di Gampong U membangun jalan plat beton, rabat beton dan pengerasan jalan Rp. 217.000.000. Belum memanfaatkan untuk pemberdayaan maasyarakat. Kesimpulan bahwa pemanfaatan kebijakan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 belum dimanfaatkan secara efektif, karena lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur desa dan tidak memanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.
IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIPIKASI TANAH USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KABUPATEN ACEH UTARA MUHAMMAD MUHAMMAD
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 2 No 1 (2016): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sertipikat tanah merupakan hal yang terpenting yang harus dimiliki masyarakat dalam mendapat kekuatan dan kepastian hukum atas tanah yang dikuasainya, serta mamfaat yang dapat diperoleh dari arti pentingnya sertipikat tanah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai implementasi program sertipikasi tanah usaha kecil menengah (UKM), lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Kementrian Agararia dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Aceh Utara. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah teknik kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Program Sertipikasi Tanah UKM yaitu adanya kesalahan informasi yang diberikan masyarakat mengenai data yuridis dan data fisik pada persyaratan administrasi, adanya sanggahan dari pihak lain mengenai data fisik dilapangan yang diberikan pemohon, adanya penggunaan jasa orang lain oleh pemohon yang mengakibatkan timbulnya biaya diluar biaya yang seharusnya. Diharapkan kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh utara agar dapat meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang kegiatan Program Sertipikasi Tanah UKM, sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pengumpulan data yuridis berupa surat menyurat maupun data fisik seperti patok disetiap bidang tanah yang nantinya mengakibatkan terlambatnya proses sertipikat.
PENGARUH KETERAMPILAN , DISIPLIN DAN KERAMAHAN PETUGAS TERHADAP KINERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH UTARA Saiful Bahri
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 2 No 1 (2016): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah keterampilan, disiplin dan keramahan petugas berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pengujian regresi berganda. Uji validitas, uji reliabilitas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keterampilan, disiplin dan keramahan petugas. Variabel dependen adalah kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pemohon izin, dengan purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 100 orang. Hasil penelitian yang dilakukan dengan uji F (α=0,000) membuktikan bahwa secara simultan keterampilan, disiplin dan keramahan petugas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian yang dilakukan dengan uji t membuktikan bahwa secara parsial keterampilan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (α=0,000). Disiplin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (α=0,001) dan keramahan petugas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (α=0,000). Bagi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi.
PELAYANAN DAN PEMBINAAN SENTRA USAHA KECIL DAN MENENGAH RATNA FARIDA
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 2 No 1 (2016): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian yang dilaksanakan ini membahas tentang Pelayanan dan Pembinaan sentral usaha kecil yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe. Adapun penelitian yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koeperasi Kota Lhokseumawe dalam pembinaan usaha kecil menengah serta hambatan yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam pembinaan usaha kecil. Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan tiga cara yaitu : observasi, wawancara dengan informan dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan mulai dilaksanakan awal penelitian. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pelayanan dan pembinaan bagi usaha kecil menengah yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam membina pelaku usaha kecil, terutama dalam meningkatkan hasil produksi usaha kecil bordir motif Aceh di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, yaitu peningkatan kemampuan finansial pelaku usaha dalam memproduksi bordir motif Aceh, merupakan salah satu program perioritas. Kemudian pengembangan pasar yang tersedia dalam menyerap hasil produksi pengrajin bordir motif Aceh, selanjutnya dilaksanakan pembinaan usaha kecil dalam pengembangan sumber daya manusia, karena kebanyakan pengrajin bordir motif Aceh di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat merupakan keahlian kerajinan yang dilaksanakan secara tradisional dari orang tua, sehingga perlu diberikan pelatihan yang mampu membekali pengetahuan bordir yang kreatif dalam menghasilkan motif-motif cantik yang laku dijual. Kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam menjalankan tugas pembinaan sentra usaha kecil di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat diantaranya masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana usaha yang membuat kegiatan pembinaan tidak mencapai target yang diharapkan. Selain itu masih kurangnya promosi membuat produk yang telah dihasilkan oleh pengrajin bordir motif Aceh di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat tidak memperoleh pangsa pasar yang dapat meningkatkan nilai penjualan atas produk kerajinan bordir motif Aceh di Kota Lhokseumawe
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KEPARIWISATAAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Safrida Safrida
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 2 No 1 (2016): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang implementasi kebijakan pemerintah bidang kepariwisataan untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) dengan lokasi penelitian pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe. Dasar pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut, karena timbul fenomena bahwa kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan belum diimplementasi secara efektif sehingga kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan PAD tidak terwujud sebagainaya diharapkan. Jenis penelitian (metode) yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan yang digunakan sebanyak 12 (dua belas) orang ditentukan secara purposif antara lain kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe bersama jajarannya, pengamat pariwisata, petugas atau pemandu wisata. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun tehnik analisa data ditempuh melalui koleksi data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, untuk mengetahui dan mendekripsikan implementasi kebijakan pemerintah tentang kepariwisataan dan hambatannya di Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Lhokseumawe memiliki 20 (dua puluh) objek wisata terdiri 2 (dua) wisata alam, 9 (Sembilan) wisata budaya dan 9 (Sembilan) wisata minat khusus. Sektor Kepariwisataan di Kota Lhokseumawe belum mampu mendukung PAD Kota Lhokseumawe 2014. karena tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.369.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.2.103.000.00,0. Berdasarkan angka pencapaian tersebut menunjukkan bahwa tidak mecapai target Rp.166.000.000,-. Kesimpulannya bahwa kebijakan pemerintah tentang kepariwisataan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan sudah diimplementasikan namun dalam pelaksanaannya belum terwujud secara efektif, sehingga kontribusi sektor pariwisata belum mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD karena masih ada hambatan yaitu terbatasnya dana operasional pariwisata, minimnya partisipasi Pemerintah Daerah, terbatasnya sumber daya manusia dan minimnya promosi pariwisata.
Sistem Pengembangan Karir Sekretaris Desa Setelah Pengangkatan Menjadi ASN Amri Amri; Rudi Kurniawan
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 6 No 1 (2020)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52137/humanis.v6i1.18

Abstract

This study aims to explore information on the career development system of the village secretary after being appointed as a civil servant (ASN). The location of the study was conducted at the North Aceh Civil Service and Human Resources Development Agency (BKPSDM) involving 10 informants who were determined based on purposive sampling. The results of the study found that there are still 322 active village secretaries who did not get career development as civil servants. From this research, it can be assumed that the village secretary career development system in North Aceh Regency has not been implemented completely. There are still barriers, including lack of awareness, low education, motivation, desire and aspirations to progress and develop, as well as low enthusiasm and enthusiasm of the village secretary. Besides, there is also a lack of attention from the stakeholder and never allowing taking part in training. Meanwhile, some efforts should be provided to support the career of the village secretary such as providing a coaching, direct superior directives, work motivation from the leadership and providing opportunities for training.
Implementasi Program Indonesia Pintar bagi Siswa Tingkat Sekolah Dasar Bobby Rahman; Romi Asmara
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 6 No 1 (2020)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52137/humanis.v6i1.11

Abstract

This study aims to observe closely the implementation of the Smart Indonesia Program at an elementary school in Lhokseumawe city and the obstacles encountered in its implementation. A qualitative descriptive was employed to obtain data through interviews, observation, and documentation. The results revealed that the assistance provided to students is very useful, even though only in the amount of Rp. 450,000, but it can ease the strain on parents, which is used to meet student needs. The Smart Indonesia Program is expected to be sustained so that students can continue their studies to higher levels of education. However, the obstacle faced is that the supervision from the local government (stakeholder) has not been effective. Some students cannot afford to have not been registered as recipients of the Smart Indonesia Card even though the school operator has submitted it through the Dapodik application. As a result, some parents of students complained to the school regarding this case.
Pelayanan Pihak Rumah Sakit Swasta Terhadap Pasien Miskin di Kota Lhokseumawe Cut Muftia Keumala; Zanzibar Zanzibar
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 6 No 1 (2020)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52137/humanis.v6i1.12

Abstract

The hospital as a health service facility has a very strategic role in an effort to accelerate the improvement of the health status of the Indonesian citizens - both public and private hospitals. This is because hospitals have the capacity of affording quality health services that are affordable to the poor community. Based on the research results, it shows that the health services provided by the Bunda Lhokseumawe Hospital have been carried out optimally according to the applicable procedures. Patient satisfaction with the health services. There are those who give satisfying responses to a friendly doctor's attitude and there are also the patient's responses that are not satisfactory. The lack of ability of IT operators to computer applications is a very fatal obstacle in online administration services. To overcome this predicament, intensive socialization and training are required for the IT operators so that they will be able to overcome various obstacles in the event of technical errors during data entry. Another obstacle to health services carried out by the Bunda Lhokseumawe Hospital for patients is the lack of specialist doctors. To overwhelm this matter, the management must recruit more specialist doctors to the hospital.
Aktualisasi Perilaku Aparatur dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Junaidi Junaidi
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 6 No 1 (2020)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52137/humanis.v6i1.10

Abstract

The results of the study discovered that the actualization of personnel in building construction permit services in Lhokseumawe city, Aceh, Indonesia, is manifested through fair behavior, work quality behavior, competency behavior, initiative behavior, communication behavior, and work standard behavior. This research concludes that although the behavior of the officials has been manifested in the aforementioned behavior, it has not been fully actualized in the building construction permit service, because there are still many internal and external obstacles. Internal obstacles such as limited personnel resources, services that are not yet transparent and not accountable. Besides, there is no certainty of time, no operational standard work, and complicated bureaucratic path. The external obstacle is the lack of public legal awareness, and most of them have not fulfilled the completeness of administrative documents. It is suggested that the apparatus can actualize their behavior in IMB services optimally. This study suggests that the stakeholder should provide particular and extra training and education for the personnel, including character building, as well as forming a special team to supervise and evaluate the IMB.
Implementasi Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Utara KURNIAWAN, RUDI
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 4 No 1 (2018): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melalui program LARASITA ini diharapkan BPN dapat memberikan kemudahan pelayanan serta akses yang cepat dan murah dalam pengurusan sertifikat tanah, serta dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi masyarakat. Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi program layanan rakyat untuk sertifikat tanah ini masih kurang efektif dilihat dari jumlah sumber daya manusianya yang kurang, waktu penyelesaian sertifikat tidak tepat waktu yang telah ditentukan, sarana/prasarana digunakan untuk selain LARASITA dan gangguan transmisi radio/signal internet, serta kurang tanggapnya masyarakat terhadap program layanan rakyat untuk sertifikat tanah ini. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal ini Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, telah mengupayakan penambahan tenaga pelaksana, memberikan pelatihanpelatihan dan petunjuk pelaksanaan LARASITA bagi implementor, perbaikan jaringan internet ataupun pada provider jaringan layanan, serta lebih giat melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang LARASITA kepada masyarakat.

Page 2 of 8 | Total Record : 76

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2023) Vol 9 No 1 (2023) Vol 8 No 2 (2022) Vol 8 No 1 (2022) Vol 7 No 2 (2021): Vol 7 No 2 (2021) Vol 7 No 1 (2021) Vol 6 No 2 (2020) Vol 6 No 1 (2020) Vol 5 No 2 (2019) Vol 5 No 1 (2019) Vol 4 No 2 (2018): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara" Vol 4 No 1 (2018): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara" Vol 3 No 2 (2017): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara" Vol 2 No 1 (2016): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara" Vol 1 No 1 (2015): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara" More Issue