cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
ZAMZAMI ZAINUDDIN
Contact Email
cut.muftia@gmail.com
Phone
+6282122342230
Journal Mail Official
cut.muftia@gmail.com
Editorial Address
Kuta Blang, Banda Sakti, Lhokseumawe City, Aceh
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Asia-Pacific Journal of Public Policy
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional
ISSN : -     EISSN : 27759911     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY (APJPP) is a publication media for Scientific Writing in the field of Public Administration, published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional. The journal was formerly named "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Nasional", is an open accessed journal, published periodically twice a year in April and October. Accepted manuscripts are in Bahasa Indonesia or English. We welcome other language articles, subject to translation cost before publication acceptance. APJPP, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policy as follows: Public policy and management; Bureaucracy and Administration Development; Decentralization and Regional Autonomy; Local Government; South East-Asian Studies; Indonesian Studies; Public Management and Governance; Political sciences; Business Administration; and Any specifics issues of Humanities and Social Sciences. Our target audience is not just scholars, but also policy-makers and practitioners, including aspiring public sector leaders engaged in education and research in the growing global public service, policy, and administration, and governance community. We want to draw on the latest research – whether carried out by scholars or practitioners or indeed collaborations. We aim for – and encourage – the reporting of this research to be as clear and accessible to the widest possible audience, while maintaining the necessary rigour and scholarly standards. APJPP will include not just cutting edge research, but also: feature interviews or opinion pieces from leading scholars and policy-makers; a resources section for scholars and practitioners; symposia and debates; and themed issues of topics of special interest. Proposals in all these areas are always welcome
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 76 Documents
 1   2   3   4   5 
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE MENGHADAPI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MUHAMMAD MUHAMMAD
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 4 No 1 (2018): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Issu yang mengglobal saat ini khusus di negara ASEAN, dimana Indonesia merupakan salah satu anggotanya menghendaki peningkatan kesadaran akan peran dan fungsi pemerintah untuk memenangkan daya saing antar negara. Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus berperan aktif melahirkan kebijakan melalui berbagai program sesuai dengan potensi dan kearifan lokal yang dimiliki. Harapan kedepan adalah meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah sekaligus masyarakatnya, dengan menyiapkan rencana strategis diberbagai sektor dan bidang seperti sektor tenaga kerja, investasi, industri rumah tangga, badan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata, termasuk pemberdayaan para pengusaha agar mampu menciptakan peluang dan daya saing di berbagai sektor dan bidang. Termasuk program pemberdayaan desa (gampoeng) dengan konsep “one village one product”. Kesemuanya ini merupakan kebijakan strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Lhokseumawe, dalam rangka menciptakan keunggulan, daya saing dan produktivitas untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sedang berlangsung saat ini.
AKTUALISASI PERILAKU APARATUR DALAM PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN NURZAMLI NURZAMLI
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 4 No 1 (2018): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil penelitian diketemukan bahwa aktualisasi aparatur dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Lhokseumawe diwujudkan melalui perilaku adil, perilaku kualitas kerja, perilaku kompetensi, perilaku berinisiatif, perilaku komunikasi dan perilaku standar kerja. Kesimpulan penelitian bahwa walaupun perilaku aparatur sudah diwujudkan dalam perilaku tersebut di atas, namun belum diaktualisasikan seluruhnya secara optimal dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, karena masih banyak hambatan internal maupun eksternal. Hambatan internal seperti terbatasnya sumber daya arapatur, pelayanan belum transparan dan belum akuntabel, belum ada kepastian waktu, belum memiliki standar operasional kerja, dan menempuh jalur birokrasi yang panjang. Hambatan ekternal adalah minimnya kesadaran hukum masyarakat, dan sebagian besar belum memenuhi kelengkapan berkas administrasi. Disarankan agar aparatur dapat mengaktualisasi perlaku dalam pelayanan IMB secara optimal. Upaya yang dilakukan adalah pendidikan formal dan Diklat, Sosialisasi, penegakan hukum, membentuk tim khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi IMB.
PERAN DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA ACEH UTARA DALAM PENGAWASAN HAK-HAK TENAGA KERJA PADA WADUK KRUENG KEUREUTOE SAFRIDA SAFRIDA
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 4 No 1 (2018): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini melibatkan 12 orang informan yang ditentukan secara purposif didapatkan bahwa Proyek Pembangunan Bendungan Krueng Keureutoe menampung 630 tenaga kerja yang menggunakan anggaran Rp.1,7 trilyun yang pembangunannya dilaksanakan Perusahaan PT. Hutama Karya, PT. Widya Karya, PT. Berantas dan PT. Perapen Jo. Salah satu diantara perusahaan tersebut yaitu PT. Perapen Jo. yang memiliki 138 tenaga kerja melakukan pelanggaran hukum dalam pemenuhan kewajiban hak-hak tenaga kerja yaitu pembayaran gaji/upah dibawah UMP Aceh Rp.2.000.000/bulan yang seharusnya Rp.2.717.750/bulan, jam kerja lebih/lembur tidak pernah dibayar, perlengkapan keselamatan kerja seperti helm, sepatu, baju kerja, pembayaran THR, cuti kurang mendapat perhatian perusahaan, Hak dalam kesehatan kerja kurang persediaan obat-obatan dan selama ini pemeriksaan berkala 3 bulan sekali sebagaimana dijanjikan pada awal kerja (20015) tidak pernah dilaksanakan lagi.. Namun pengawasan tersebut belum terwujud secara efektif, karena masih banyak terdapat berbagai pelanggaran aturan hukum dalam memenuhi kebutuhan hak-hak tenaga kerja. Upaya yang perlu dilakukan, sosialisasi, pengawasan secara intensif dan berkesinambungan secara berkala, memeberikan teguran lisan dan tertulis serta diajukan ke pihak berwajib (pemberian sanksi)
KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA MISKIN AMRU ALBA
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 4 No 1 (2018): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52137/apjpp.v4i1.31

Abstract

Penelitian ini mengkaji Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin, dengan studi kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penelitian untuk memahami bagaimana proses perumusan kebijakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin, implementasi dari kebijakan pemberian bantuan sosial dan dampak yang terlihat setelah bantuan disalurkan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Metode yang digunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, menggolongkan, menyajikan dan menarik kesimpulan. Banyuan Sosial rawan penyimpangan karena berkaitan erat dengan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tidak ada batasan yang jelas atas belanja dana. Pengajuan bantuan sosial harus ada proposal, sementara keluarga miskin tidak bisa membuat proposal. Kebijakan pemberian bantuan sosial tidak dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tetapi itu regulasi, aturannya Permendagri No. 39 tahun 2012. Data keluarga miskin tidak akurat, penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) tidak tepat sasaran, keluarga miskin tidak bisa membuat proposal, tidak sanggup mentaati peraturan dan tidak menerima bantuan secara utuh. Diperlukan kerjasama lintas sektor untuk membantu keluarga miskin meningkatkan kehidupan sosial dan ekonominya. Pemerintah Aceh Utara memberdayakan keluarga miskin dengan memberikan bantuan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama.
Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penertiban Pengemis di Bawah Umur Bobby Rahman; Rudi Kurniawan; Rizki Utami; Zamzami Zainuddin
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 6 No 2 (2020)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52137/humanis.v6i1.21

Abstract

This research discusses the proliferation of underage beggars in Banda Aceh, the capital of the Aceh province, Indonesia. This case confronts the local law, namely Qanun No. 11 of 2013 articles 45 and paragraphs 46. The focus of this study was to identify the effectiveness of direct and indirect monitoring and inspecting of underage beggars in this capital city, and at the same time to observe the obstacles encountered in handling this issue. A qualitative method was employed in collecting the data through observation, interviews, and documentation. The result of the investigation affirmed that the obstacle in overcoming beggars is the unavailability of social rehabilitation centers. Besides, beggars who are caught are only managed after they are released, then they repeat their actions because they are constrained by their daily needs. The patrol work carried out by the Office of Social Affairs often battled with resistance, such as when they rebelled and tried to escape in order to be caught by the officers. Most beggars in the capital city of Aceh are categorized as children and elderly people so that when conducting training, it is difficult to give punishment like to other beggars. Furthermore, the minimal budget provided by the government to curb beggars also becomes a challenge, especially to control underage beggars with routine patrols.
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Juni Ahyar; Safrida Safrida
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 6 No 2 (2020)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52137/humanis.v6i1.20

Abstract

Optimization of the service implementation for reports of violence against women and children by the Protection Unit for women and children in the Banda Aceh City Police has not been effective due to several motives. The main problem is that a large number of victims are reluctant to report to the police. The reason is that a lot of acts of violence that occur among families are expected to be resolved among families without interventing by the police. The police always appeal to the whole communities if the incident has been repeated, it is hoped that they should immediately report to the police and the time needed to handle or complete cases of violence against women and children is two weeks. The case will be completed if the examination of the perpetrators, victims, and witnesses are not hampered, and as soon as a month, a completed file will be transferred to the prosecutor. Another problem encountered by the police is the unavailability of appropriate room for investigating violence against women and children. It is highly influential in the investigation process to arrest the perpetrators. Besides, the limited budget allocated for this unit also becomes a problem. Lacking public awareness regarding the handling of victims of criminal acts of domestic violence also becomes another problem.
Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara dalam Melaksanakan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Afriani Afriani; Saiful Bahri; Thanthawi Ishak
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 6 No 2 (2020)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52137/humanis.v6i1.22

Abstract

This study aims to gain information concerning the role, obstacles, and efforts of implementing integrated Hajj information and computerization systems at the Office of the Ministry of Religion of North Aceh Regency, Indonesia. Qualitative approaches were employed in collecting the data through observations and interviews. The results revealed that the role of the Office of the Ministry of Religion of North Aceh Regency in implementing the Integrated Hajj Information and Computerization System (SISKOHAT) is still not optimal, based on the report from the society. The problem is the insufficient time to serve the pilgrims who want to register because the group must firstly receive a validation number from BPS-BPIH. The IT facilities (e.g., internet, computers) are also inadequate to support this computerization system program. Besides, the office facilities are not supported or friendly for the majority of elderly pilgrims. Another problem is the lack of sufficient information provided to the pilgrims. Based on these issues, we strongly suggest stakeholders evaluate their services regarding the Hajj information and computerization systems. In terms of information services, service contact numbers (Call Center) should be accommodated to enable the pilgrims to obtain information without wasting much effort and time revisiting the Ministry of Religion office regularly.
Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kota Layak Anak Fitri Rizkiani; Rudi Kurniawan; Hadi Iskandar
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 5 No 2 (2019)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52137/humanis.v6i1.06

Abstract

This study reported that the Regulation of the State Minister for Women's Empowerment and Child Protection Number 11 of 2011 concerning Child-Friendly City Development has been executed through the equipment of public facilities for children in the Lhokseumawe city, Aceh Province. However, this program has not effectively been implemented and well-designed. Numerous obstacles are found such as a lack of friendly public spaces supported for children and no restrictions on smoking in public places. Therefore, the improvement and evaluation for the Child-Friendly City Development are needed in the city. This study suggests that the local government should immediately issue a policy on providing free certificates for children and building friendly public spaces. Another effort is to encourage society to actively participated in the program through campaigning the Child-Friendly City Development program. The authors also suggested that if the city is planned to be expanded into a friendly city for children, the local government must fulfill supported public facilities such as schools, libraries, playgrounds, and so on. All facilities must also meet the safety and comfort for children, and be safe from child abuse (e.g., violence, discrimination, racism, sexual abuse, and excessive exposure to children's data).
EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER DI KOTA LHOKSEUMAWE Ratna Farida; Syarida Syarida; Zamzami Zainuddin; Yusrizal Yusrizal
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 4 No 2 (2018): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang “Efektivitas Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer di Kota Lhokseumawe”dengan mengambil lokasi penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe. Pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut, karena timbul fenomena bahwa pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer belum terwujud secara efektif. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan mendeksripsikan efektivitas bersama hambatannya dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di Kota Lhokseumawe. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik memperoleh data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data ditempuh melalui koleksi data, mereduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan (verifikasi). Informan yang digunakan sebanyak 10 orang yang ditentukan secara purposif terdiri dari Kepala. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, Kepala sekolah bersama guru dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer melalui ujian mata pelajaran yanhg telah ditentukan serta memiliki tujuan untuk meningkatkan suber daya manusia bagi 2088 siswa dalam Kota Lhokseumawe. Kesimpulan bahwa program nasional ujian nasional berbasis komputer sudah dilaksanakan pada SMA, MA dan SMK di Kota Lhokseumawe, namun belum terwujud secara efektif, karena masih terdapat berbagai hambatan, sehingga masih memerlukan perbaikan dan peningkatan. Hambatannya adalah agar sekolah dapat mengadakan sarana komputer sebagai media ujian nasional berbasis komputre. Haambatan lain adalah rendahnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian serta minimnya motivasi siswa untuk belajar ilmu komputer. Upaya yang dilakukan adalah agar Kepala sekolah dapat mengadakan sarana komputer sebagai media ujian nasional. Selain itu agar kepala sekolah selalu memberikan pembinaan, arahan dan motivasi sehingga siswa dapat menambah pengethauan, keterampulan dan keahlian serta minat pengembangan dirinya untuk mempelajari ilmu komputer sebagai media ujian nasional.
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TNI AD PADA KANTOR KOREM 011/LILAWANGSA LHOKSEUMAWE Muliana Muliana; Nurzamli Nurzamli; Yusrizal Yusrizal
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 4 No 2 (2018): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52137/apjpp.01

Abstract

Penelitian ini tentang “Perencanaan kepegawaian dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil negara (ASN) TNI AD” dengan mengambil lokasi penelitian pada Kantor Korem 011/Lilawangsa di Lhokseumawe. Pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut, karena timbul fenomena bahwa perencanaan kepegawaian belum terwujud secara efektif, walaupun perencanaan dimaksud sudah dilaksanakan dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan perencanaan kepegawaian bersama hambatannya dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara TNI AD pada Korem 011/Lilawangsa Jenis pendekatan yang digunakan termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik memperoleh data ditempuh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data ditempuh melalui empat langkah yaitu koleksi data, mereduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan (verifikasi). Informan ditentukan berdasarkan purposf yang dipilih sebanyak 10 orang terdiri Kasi Personalia, Kepala Ajenrem 011/Lilawangsa bersama jajrannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kepegawaian dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil negara TNI AD, diwujudkan melalui analisasi kebutuhan pegawai, rekruitmen yaitu seleksi secara objektif, pemanfaatan pegawai sesuai dengan latar belakng pendidikannya, peningkatan tanggiungjawab dan disiplin kerja dan pembinaan serta pengembaggan pegawai melalui Diklat. Kesimpulan bahwa perencanaaan kepegawaian dalam meningkatkan kualitaskinerja aparatur sipil negara sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum efektif, karena masih ada hambatan, sehingga memerlukan peninhkatan. Hambatannya adalah analisa kebutuhan pegawai belum terlaksana dengan baik, rekruitmen dan seleksi belum terwujud secara objektif, penempatan aparatur sipil negara belum sesuai dengan latar belakng pendidikannya, tingkat tanggungjawab dan disiplin yang masih rendah, dan rendahnya peluang aparatur untuk mengikuti Diklat. Upaya yang dilakukan adalah peningkatan sumber daya manusia petugas perencana dan aparatur sipil negara, menempatkan aparatur sesuai dengan kemampuan dan pendidikannya serta pembinaan dan arahan pimpinan secara konsisten dan berkesinambungan.

Page 3 of 8 | Total Record : 76

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2023) Vol 9 No 1 (2023) Vol 8 No 2 (2022) Vol 8 No 1 (2022) Vol 7 No 2 (2021): Vol 7 No 2 (2021) Vol 7 No 1 (2021) Vol 6 No 2 (2020) Vol 6 No 1 (2020) Vol 5 No 2 (2019) Vol 5 No 1 (2019) Vol 4 No 2 (2018): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara" Vol 4 No 1 (2018): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara" Vol 3 No 2 (2017): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara" Vol 2 No 1 (2016): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara" Vol 1 No 1 (2015): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara" More Issue