cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zul Anwar
Contact Email
zulanwar17@gmail.com
Phone
+62817259116
Journal Mail Official
mandalikaindo@gmail.com
Editorial Address
Jalan Candi Pawon No. 7, Getap Barata, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB. 83238 Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Cahaya Mandalika
Published by Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27214796     DOI : https://doi.org/10.36312/jcm
Core Subject : Humanities, Education,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media
This journal is a means of scientific publication to develop knowledge and information. This journal specifically contains the results of research carried out in all scientific fields. Apart from publishing research results, this journal also accepts manuscripts from literature reviews and other reports for publication
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 90 Documents
 5   6   7   8   9 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2022)" : 90 Documents clear
Analisis Kesiapan Penerapan Rekam Medis Elektronik Dengan Metode Doctor’s Office Quality Information Technology (Doq-It) di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan Indonesia Talib, Muhammad Thabran
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3622

Abstract

Pengelolaan dokumen menggunakan sistem yang berbasis elektronik di fasyankes adalah Rekam Medis Elektronik yang merupakan sistem informasi kesehatan yang wajib diterapkan oleh seluruh fasyankes di Indonesia. Adanya keterbatasan ruang rekam medis serta untuk meningkatkan kualitas pelyanan terhadap pasien merupakan motivasi untuk menerapkan rekam medis rekam medis elektronik. Penilaian kesiapan pengimplementasian rekam medis elektronik perlu dilakukan untuk optimalisasi penerapan rekam medis elektronik. Untuk menganalisis kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf dalam menerapkan rekam medis elektronik dengan menggunakan metode Doctor’s Office Quality Information Technology. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuisioner, sampel dalam penelitian ini yaitu selurih staff rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa sebanyak 36 tenaga, analisa kesiapan enggunakan EHR Readiness Starter Assesment dari DOQ-IT. Total kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf dalam menerapkan rekam medis elektronik adalah 122,69 berada pada range III yang artinya Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf sangat siap dalam menerapkan rekam medis elektronik, kesiapan rekam medis dapat diurutkan mulai dari infrastruktur IT (skor ; 4,49), kesiapan sumber daya manusia (skor ; 4,47), kesiapan tata kelola kepemimpinan (skor ; 4,38), dan kesiapan budaya kerja organisasi (skor ; 4,27). Rumah sakit sangat siap dalam penerapan Rekam Medis Elektonik, namun belum mendapatkan nilai sempurna dikarenakan setiap variabel mendapatkan nilai yang berbeda.
Pengaturan Pembuangan Limbah Medis Pada Fasilitas Layanan Kesehatan Dokter Gigi Puspita, Natalia Astrid; Heridadi, Heridadi; Suhadi, Suhadi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3631

Abstract

Praktek kedokteran gigi yang semakin marak membuat limbah medis yang dihasilkan juga semakin banyak. Pengolahan limbah yang tepat dapat menghindari terjadinya infeksi pada manusia dan pencemaran pada lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peraturan mengenai limbah medis dan sanksi yang dapat dikenakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Bahaya limbah medis akibat praktik kedokteran gigi dapat memberikan dampak bagi kualitas hidup manusia. Setiap orang yang melanggar ketentuan baik secara sadar atau tidak sadar dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Peraturan Undang-Undang Kesehatan terbaru No.17 Tahun 2023 mencantumkan tentang pentingnya pengelolaan limbah untuk menjaga lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup masyarakat.
Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Inteligent) Dalam Penegakan Diagnosis Pasien di Rumah Sakit Sastria, Evan; Prastopo, Prastopo; Mulyono, Mulyono; Prasetyo, Boedi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3640

Abstract

Artikel ini membahas implikasi hukum perlindungan konsumen terkait penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam penegakan diagnosis pasien di rumah sakit. Seiring dengan meningkatnya peran teknologi AI dalam sektor kesehatan, yang meningkatkan akurasi diagnosis dan efisiensi operasional, penting untuk membahas kerangka hukum yang mengatur hak dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menganalisis regulasi dan pedoman yang ada seputar aplikasi AI dalam layanan kesehatan, berfokus pada tanggung jawab penyedia layanan kesehatan dalam memastikan keselamatan pasien dan informed consent (persetujuan berdasarkan informasi). Melalui tinjauan literatur dan analisis kasus, makalah ini mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan diagnosis berbasis AI, termasuk masalah tanggung jawab hukum, akuntabilitas, dan transparansi. Lebih lanjut, artikel ini membahas kebutuhan akan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari malpraktik dan memastikan standar etika dalam implementasi AI. Temuan ini menyoroti perlunya kolaborasi antara ahli hukum, profesional kesehatan, dan pengembang teknologi untuk menetapkan undang-undang perlindungan konsumen yang komprehensif yang dapat beradaptasi dengan lanskap AI yang terus berkembang dalam layanan kesehatan.
PENATALAKSANAAN BAYI BARU LAHIR NY. P DENGAN ASFIKSIA SEDANG DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES TAHUN 2024 Ahmad Ridlo; Himatul Khoeroh
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3645

Abstract

Neonatal asphyxia is a condition when a newborn baby lacks oxygen shortly after birth. This condition can be fatal because it has the potential to cause difficulty breathing in babies which can have an impact on infant death. Asphyxia is one of the highest problems at Brebes Regional Hospital in 2023. This study aims to describe the management of asphyxia cases through a study of subjective and objective data, analysis and management. This study is a qualitative descriptive type with a case study approach. Initial informants with acidental sampling techniques. Data collection methods through in-depth interviews, observation and documentation of 1 main informant, namely Mrs. P, and additional informants in the family of Mrs. P, the midwife on duty, a pediatrician and an obstetrician. Data validity is carried out on one of the triangulation informants as a key, namely the VK room coordinator midwife. The results of the study on subjective data, Mrs. P's baby was born perabdominally, did not cry immediately, and had weak muscle tone. Objective data obtained APGAR Score 4,5,6 results of anthropometric examination, namely weight 3440 grams, Length 51 cm, head circumference 33 cm, chest circumference 32 cm, and there is a chest crack when breathing, with a respiratory rate of 65x / minute, heart rate > 100 which is 140x / minute and the general condition of the baby is weak and no reflexes were found. Data analysis with Moderate Asphyxia. Management of newborns with asphyxia at Brebes Hospital includes oxygenation and resuscitation and asphyxia is resolved.
Perspektif Hukum Pada Hak Pasien Atas Informasi Dalam Pelayanan Pembedahan Parlin, Julius; Buaton, Tiarsen
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3662

Abstract

Tindakan pembedahan merupakan tindakan berisiko tinggi terhadap pasien yang dapat berakhir dengan kecacatan dan kematian, meski bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi jika tidak dilakukan. Informasi medis yang termasuk didalammnya persetujuan tindakan pembedahan (informed consent) harus didapatkan pasien beserta keluarga oleh dokter terutama terkait dengan risiko dan komplikasi medis. Informasi medis harus tetap dijaga kerahasiaanya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien dan dokter. Penelitian yuridis normatif ini berfokus pada pengaturan hak pasien terhadap informasi dalam pelayanan pembedahan dan dampak bagi pelanggaran terhadap informasi layanan pembedahan oleh dokter dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep serta dianalisis secara deskriptif dan preskriptif. Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak pasien atas informasi pelayanan pembedahan telah dilindungi oleh Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis; pelanggaran hukum terhadap hak pasien atas informasi pelayanan pembedahan oleh dokter telah diatur dalam kode etik profesi kedokteran, kitab undang-undang hukum perdata Pasal 1365, Kitab undang-undang Pidana Pasal 351, dan hukum administratif yang terkait dengan kerahasiaan informasi dan pelanggaran perikatan janji (verbintenis).
Analisis Yuridis Keadilan Distribusi Pembayaran Jasa Fisioterapi Program JKN/BPJS Syahbunan, Devina Indra; Arimbi, Diah; Jaeni, Ahmad
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3663

Abstract

Kesehatan ialah kebutuhan dasar setiap individu, pada keadaan sehat dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Jaminan Kesehatan bertujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Pelaksanaan JKN dilaksanakan / diperankan oleh BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, peserta dan pemerintah. Fasilitas kesehatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta. Salah satu pelayanan yang diklaim oleh BPJS adalah layanan fisioterapi yang saat ini terdapat dalam tindakan Rehabilitasi Medik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana hubungan BPJS terhadap pelayanan Fisioterapi? 2) Bagaimana klaim BPJS pada tindakan Fisioterapi?. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini yaitu yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-undangan, Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-undang dan Pendekatan Konseptual serta data yang diperoleh yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan fisioterapi tidak terdapat dalam peraturan BPJS. Peraturan BPJS hanya mengklaim layanan Rehabilitasi Medik bukan pelayanan Fisioterapi. Dalam hal ini, seorang fisioterapis memberikan tindakan tanpa ada pendistibusian jasa fisioterapi. Karena dalam kacamata BPJS tindakan fisioterapi adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.
Implikasi Hukum Perjanjian Tertulis Tindakan Medis Antara Dokter Gigi Dengan Pasien Himawan, Hartani; Suryono, Arief; Jaeni, Ahmad
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3665

Abstract

Penelitian ini berjudul "Implikasi Hukum Perjanjian Tertulis Tindakan Medis antara Dokter Gigi dengan Pasien" bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari perjanjian tertulis yang dibuat antara dokter gigi dengan pasien dalam tindakan medis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, literatur hukum, serta kasus-kasus yang relevan. Latar belakang penelitian ini menekankan pentingnya perjanjian tertulis dalam memberikan kepastian hukum bagi dokter gigi dengan pasien serta melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan hak asasi manusia, serta kemajuan teknologi medis, kebutuhan akan perjanjian tertulis yang jelas dan transparan menjadi semakin signifikan. Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian tertulis antara dokter gigi dengan pasien memainkan peran penting dalam memastikan bahwa tindakan medis dilakukan dengan persetujuan yang terinformasi. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian harus memenuhi syarat sah yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan causa yang halal. Hak pasien untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar, serta hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis, dijamin melalui perjanjian tertulis dan prinsip informed consent yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008. Dokter gigi memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan medis sesuai dengan standar profesional dan etika, termasuk kewajiban untuk menjelaskan secara rinci tindakan medis yang akan dilakukan. Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, dapat timbul konsekuensi hukum seperti tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau sanksi pidana jika terbukti adanya malpraktik. Saran yang diberikan dalam penelitian ini meliputi peningkatan edukasi dan pelatihan bagi dokter gigi mengenai pentingnya perjanjian tertulis dan informed consent, pengembangan pedoman standar, sosialisasi hak-hak pasien, peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian, pengembangan teknologi informasi, dan penguatan regulasi. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan hubungan hukum antara dokter gigi dengan pasien dapat berjalan lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.
Implementasi Program Smart Village Dalam Mewujudkan Desa Mandiri, Maju dan Sejahtera di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Andri Marta; Kris Ari Suryandari
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3666

Abstract

Kecamatan Jati Agung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yang diamantkan oleh provinsi lampung untuk mencoba melakukan program Smart Village ini. Program Smart Village di Kecamatan Jati Agung ini menitikberatkan bagaimana pemerintah desa mampu melakukan integrasi sistem informasi layanan administrasi pemerintahan desa. Pengembangan Smart Village dalam prosesnya memerlukan analisis tentang berbagai nilai, karakter dan norma yang ada di masyarakat. Hal ini menjadi penting karena masyarakat ditempatkan sebagai customer dari teknologi informasi. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang mendasar dalam penerapan program tersebut. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Jati Agung Besar Kabupaten Lampung Selatan. Data primer di peroleh melalui observasi, wawancara, , FGD dan kunjungan lapang. Hasil penelitian ini adalah Impelemntasi program Smart Village di Kecamatn Jati Agung sudah berjalan dengan baik baik itu hal itu terlihat dari pemanfaatan smart governmet dalam pelayanan publik seperti pembayaran pajak dan promosi pariwisata sudah berjalan dengan baik. Hambatan dalam program ini adalah terkendala terbatasnya SDM yang hanya beberapa orang yang menguasai apilkasinya selain itu juga anggaran yang terbatas mengakibatkan belum maksimalnya program ini disetiap desa yang ada di Kecamatan Jati Agung.
Perlindungan Hukum Kepada Klinik dan Dokter Terhadap Informasi Data Pasien yang Tidak Lengkap Pomantow, Margaretha Peggy; Rokhmat, Rokhmat; Retnowati, Anis
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3667

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap klinik dan dokter terhadap informasi data pasien yang tidak lengkap. Fokus penelitian melibatkan evaluasi kepatuhan terhadap regulasi kesehatan dan dampaknya terhadap manajemen data pasien. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan relevansi sanksi administratif serta pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan pasien. Hasil penelitian ini menunjukan perlindungan hukum kepada klinik dan dokter terhadap informasi data pasien yang tidak lengkap tercermin dalam regulasi kesehatan Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum untuk menjaga hak kerahasiaan dan privasi pasien. Komitmen terhadap standar profesi, regulasi kefarmasian, dan adaptasi telemedicine kunci implementasi. Sanksi administratif dan pidana mendorong kesadaran akan konsekuensi hukum. Dalam prakteknya, klinik dan dokter perlu memastikan sistem manajemen informasi mematuhi etika dan hukum. Kerangka hukum Indonesia menciptakan keseimbangan hak dokter dan pasien, menekankan pentingnya pencatatan untuk kesinambungan perawatan. Sanksi memberikan perlindungan tambahan, memastikan hubungan yang saling menghormati dalam pelayanan kesehatan yang etis sesuai norma hukum.
Analisis Yuridis Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) di Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia Purwandari, Maya Febriyanti; Efrila, Efrila; Edwin, Edwin
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3668

Abstract

Pendapat ahli menyatakan Fraud dalam pelaksanaan JKN adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan financial dari program jaminan kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berbagai bentuk kecurangan (fraud) serupa akan dapat mewarnai dalam klaim asuransi sosial kesehatan, yang dapat dilakukan oleh individu ataupun kelompok maupun oleh Fasilitas Kesehatan pada tingkat pertama maupun rumah sakit sebagai penerima rujukan. Bentuk kecurangan ini dapat terjadi karena ketidak pahaman masyarakat pengguna pelayanan kesehatan ataupun dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan karena biaya pengobatan ditanggung oleh penanggung. Selain mengancam keberlangsungan program JKN itu sendiri, kecurangan (fraud) juga merugikan banyak pihak diantaranya masyarakat umum, pasien, tenaga medis, rumah sakit dan pemerintah. Masyarakat umum turut menanggung premi yang lebih besar serta manfaat yang lebih kecil akibat bocornya anggaran. Pasien juga dapat dirugikan dengan adanya pelayanan substandar dan pemecahan episode layanan. Untuk melakukan analisa penerapan sistem pencegahan kecurangan atau Fraud dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Untuk melakukan Analisa Model hukum dalam mencegah Penyimpangan atau Fraud dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional.

Page 7 of 9 | Total Record : 90

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2025) Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 3 (2024) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 1: Jurnal Cahaya Mandalika Vol. 4 No. 3 (2023) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023): Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2: Jurnal Cahaya Mandalika Vol. 3 No. 3 (2022) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 3 (2021) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 3 (2020) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue