cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Florensius Tijan
Contact Email
admin@unka.ac.id
Phone
+6281227902049
Journal Mail Official
admin@unka.ac.id
Editorial Address
Jl.Yc.Oevang Oeray, Baning Kota Sintang
Location
Kab. sintang,
Kalimantan barat
INDONESIA
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Published by Universitas Kapuas Sintang
ISSN : 2338333X     EISSN : 27751104     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM adalah jurnal yang di kelola oleh fakultas hukum universitas kapuas sintang. jurnal Perahu selalu memberikan yang terbaik tentang kajian kajian hukum secara ilmiah dan terukur sesuai dengan judul penelitian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 204 Documents
 14   15   16   17   18 
Kebijakan Hukum Pajak Pertambahan Nilai Siagian, Hamzah; Ida Nadirah
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i2.982

Abstract

Salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki potensi yang tinggi, pajak diharapkan dapat menggerakkan perekonomian negara Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kebijakan Hukum Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan metode Normatif dengan menggali sumber bacaan dan riset kepustakaan serta doktrin Para Ahli dalam hal politik hukum Kebijakan Hukum Pajak Pertambahan Nilai adapun hasil penelitian adalah Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai menyesuaikan prinsip Indonesia yaitu Gotong Royong dengan berkeadilan yang diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan bahwa ada nya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai yang semula 10% mengalami kenaikan menjadi 11% bahkan akan terus meningkat hingga 12% di tahun 2025 mendatang. UU yang dibuat bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung program-program pemulihan ekonomi yang lebih luas berdasarkan asas kekeluargaan
PENTINGNYA KEPATUHAN KONTRAKTUAL DALAM MENGHINDARI WANPRESTASI al haq, muhammad arasy
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i2.983

Abstract

Abstract The importance of contractual compliance in avoiding default This topic is raised to inform all Indonesian people that agreements can be defaulted due to the existence of contractual in every agreement made but if there is no contractual governing then it is not categorized as default. Contractual is a legal subject that one is entitled to performance and so is the other legal subject who is obliged to carry out its performance in accordance with what has been agreed. And default is a term taken from the Dutch wanprestatie with the meaning of not fulfilling or carrying out an achievement or obligation in an agreement. There are so many violations in an agreement but these violations cannot be criminalized or sued because there is no contractual agreement governing the agreement.Therefore, the importance of making contractual in the agreement and complying with the contract in the contract is obligatory to implement so that we are avoided from disabling and disablement in the arrangement in the data center. keywords: contractual, disableness, agreement, KUH Perdata ABSTRAK Pentingnya kepatuhan kontraktual dalam menghindari wanprestasi topik ini kita angkat untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat indonesia bahwa perjanjian bisa terjadi wanprestasi dikarenakan adanya kontraktual dalam setiap perjanjian yang dibuat namun jika tidak ada kontraktual yang mengatur maka tidak dikategorikan wanprestasi. Kontraktual adalah sebuah Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum yang lain yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Dan Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda wanprestasi dengan arti tidak dipenuhinya atau dilaksanakan sebuah prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Banyak sekali terjadi pelanggaran dalam sebuah perjanjian namu pelanggaran tersebut tidak bisa dipidanakan atau digugat karena dalam penandatangan perjanjian tidak ada kontraktual yang mengatur tentang perjanjian tersebut. oleh karena itu pentingnya membuat kontraktual dalam perjanjian dan mematuhi kontraktual dalam pernjanjian adalah hal yang wajib dilaksanakan agar kita terhindar dari wanprestasi dan wanprestasi di atur dalam KUH Perdata. kata kunci: kontraktual, wanprestasi,perjanjian, KUH Perdata.
MENINJAU ILMU DIGITAL FORENSIK TERHADAP BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Gemilang, Herdino Fajar
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i2.984

Abstract

Digital forensics is a branch of forensic science used for the investigation and examination of a case involving the analysis of material (data) and the discovery of content on digital devices. The focus of this research aims to assess the application of digital forensic science by investigators to support the identification of a case, swiftly and accurately locating evidence, and revealing the reasons and motivations behind the actions taken by the perpetrator. The Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP) does not explicitly regulate the admissibility of electronic evidence, which is related to the principle of legality stating that Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE) in Article 54, paragraph (1) allows electronic data to be used as admissible evidence. The legality of electronic evidence is also addressed in the ITE Law in Chapter III concerning Information, Documents, and Electronic Signatures, as well as the explanations in Article 44 and Article 5 of the ITE Law. Referring to the rules of evidence provided in the KUHAP, there must be a means of examination for electronic evidence to establish its admissibility in court, similar to other forms of evidence, involving both formal and substantive requirements. The research method employed in this article is normative legal research, which, in its development, is also known as doctrinal legal research, employing a case approach and a conceptual approach method. Keywords: Digital Forensics; Legality; Electronic Evidence
Urgensi Penerapan WBS Pada Perusahaan di Indonesia Gracia Maydelin Arganto
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i2.986

Abstract

Conflicts arise in companies when individual and company interests differ. Indonesia is fourth globally in fraud cases. This writing suggests to the government the importance of using the Work Breakdown Structure (WBS) in companies, similar to the U.S. The research method is qualitative, utilizing a Comparative Approach and Conceptual Approach. Reaviling a lack of WBS regulations for private companies in Indonesia. The hope is for the government to consider U.S. Sarbanes-Oxley Act for WBS guidelines and whistleblower protection to encourage reporting fraud in companies.
HKI Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pegetahuan Tradisional Masyarakat Dalam Pembuatan Makanan Dekke Naniura Di Desa Siallagan Kabupaten Samosir: Pengetahuan Tradisional Simanjuntak, Ester
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i2.1001

Abstract

Pengetahuan tradisional merupakan hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya. Pengetahuan tradisional meliputi kesehatan, spiritual, budaya, dan bahasa dari masyarakat pemegang. Naniura ialah makanan tradisional khas suku Batak Toba yang berbahan dasar dari ikan mas yang di terfermentasi dengan bahan-bahan rempah Dalam membuat naniura, hanya beberapa tokoh masyarakat saja yang dapat membuat masakan tradisional tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui eksitensi makanan naniura dimasa ini dan pelindungan hukum terhadap makanan tradisional. Dalam membuat suatu kajian keilmuan perlu lah suatu metode, dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitaif dengan pendekatan normatif (empiris). Hal ini peneliti tertarik membahas mempertahankan eksitensi dari budaya tersebut pemerintah seharusnya dapat menjaga dan keberadaan dekke nainura hal ini harus dilindungi dan didaftarkan kepada DJKI supaya tidak diakui oleh bangsa asing Kata Kunci: Pelindungan, Pengetahuan Tradisional, Dekke Naniura.
Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Karawang Detya Anggraeni
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in Indonesia is increasing every year and occupies a strategic position in the national economic structure. One very crucial aspect for all businessman in UMKM is the protection of the intellectual property of their products, such as brands, patents, copyrights, and industrial designs. Unfortunately, awareness of businessman in UMKM is still relatively low in their efforts to protect the intellectual property of their businesses, which in reality can be a valuable asset. So, legal protection is needed to obtain legal certainty for the community. This research aims to reveal legal protection efforts for brands in Indonesia and the role of the Karawang Regency Government in accommodating brand registration for UMKM products. This research uses sociological juridical research or field legal research whose focus is to evaluate applicable legal regulations and the realities that occur in society. The results of the research show that the government makes it easy for businessman UMKM in industry to register brands, namely through a policy of cheaper UMKM brand registration fees, a collaboration between the Director General of IP, Ministry of Law and Human Rights, and the Ministry of Cooperatives and UMKM, as well as registering collective brands for the UMKM industry. The role of the Regional Government, in this case, the Karawang Regency UMKM and Trade Cooperatives Service, in accommodating brand registration for small businesses is to act as a facilitator and catalyst.
A AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN BERIMPLIKASI TERHADAP HAK ASUH ANAK PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL : Indoneisa padang, rasshidiq wahid
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i2.1004

Abstract

As a result of the breakdown of marriages raises significant concerns regarding child custody within the framework of Private International Law. The primary challenge lies in determining child custody when partners from different countries are involved. Offspring of mixed marriages often possess dual or restricted citizenship based on the laws of each parent's respective country. However, the conclusion of the marriage prompts questions about how child custody is to be established and how it is influenced by the legal systems of each parent's nation. This research aims to address the issue of child custody in mixed marriages from an international civil law perspective. To achieve this, a qualitative approach, incorporating a literature review and legislative analysis, will be employed. The study will draw on scientific sources, including articles and academic works, as well as data from national laws in Indonesia, the Convention on the Rights of the Child, and relevant international laws governing rights in this context. Given the increasing prevalence of mixed marriages in Indonesia due to the effects of globalization, this research will focus on the repercussions of divorce in such marriages. Specifically, it will delve into the challenges surrounding the custody of children, emphasizing how the jurisdiction where the divorce is filed dictates the legal framework for defending and adjudicating child custody. The study will also explore issues such as proving a child's legitimacy as a biological offspring, determining the rightful custodian, addressing financial responsibilities for child maintenance and education post-custody resolution, and establishing arrangements for the child's citizenship.
A DAPATKAH KETIMPANGAN HUKUM YANG TERDAPAT DI DALAM KASUS “ICE COLD” MENJADI SEBUAH AMUNISI KUAT UNTUK MENGAJUKAN PK KE - 2 ? : DAPATKAH KETIMPANGAN HUKUM YANG TERDAPAT DI DALAM KASUS “ICE COLD” MENJADI SEBUAH AMUNISI KUAT UNTUK MENGAJUKAN PK KE - 2 ? Wiguno, Ahadira Setyo
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i2.1006

Abstract

The murder case of Mirna by the defendant Jessica caused a lot of controversy, especially after the publication of the documentary entitled "Ice Cold" which contained a series of "cyanide" cases from the beginning to the end of the verdict handed down to the murder suspect Jessica Kumala Wongso. The purpose of this research is to show the irregularities in this case and provide the author's argument regarding the sentence and decision of the presiding judge and JPU (Public Prosecutor) which raises many questions due to the lack of valid evidence such as violations of principles in the process. trials regulated in the KUHAP Book. The research method used in this article is the Normative Juridical method with a Qualitative analysis approach and a Literature Study approach. The formulation of the problem in this research is, what are the parameters and conditions for submitting a 2nd Judicial Review, if in Jessica's case she wants to carry out a 2nd Judicial Review. The results of the research are that Jessica and the defendant's legal team must carry out an examination and review the evidence of irregularities regarding the case “Ice Cold” which started appearing recently. This must be done to fulfill the requirements for submitting the 2nd Judicial Review which contains the following, if the judge's decision in the trial contains lies, false evidence that incriminates one of the parties, both the plaintiff and the defendant, then there are documents of evidence that are decisive, then there is a judge's decision granting something that is not demanded or more than what is demanded, there is a part regarding a claim in the lawsuit that has not been decided without any consideration of the reasons, there are conflicting decisions, even though the parties are the same, regarding the basis or issue in question. the same, or at the same level. Keywords: Murder; Documentaries; 2nd Judicial Review.
legalitas LEGALITAS KONTRAK ELEKTRONIK DALAM JUAL BELI E-COMMERCE DIVERIFIKASI DARI HUKUM PERIKATAN: - tobing, Ruben nicholas
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i2.1009

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawakan berbagai hal-hal baru yang biasanya dilakukan secara tatap muka, kini dapat dilakukan melalui teknologi komunikasi dalam sistem komputer. Salah satunya dalam bidang perjanjian kontrak elektronik (e-contract) yang sifatnya sangat memudahkan bagi para produsen atau konsumen dalam hal transaksi jual beli. Akan tetapi, pelaksanaan dari perjanjian kontrak ini kerap kali timbul permasalahan. Akibat berkembangnya perjanjian secara online secara otomatis tidak menghadirkan kedua belah pihak secara fisik. Permasalahan yang timbul di ranah Kontrak Elektronik erat kaitannya dengan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai keabsahan dari perjanjian kontrak yang dilaksanakan berbasi jaringan internet, penilaian keabsahan yang dimaksud adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang bertugas untuk melindungi hak dari masing-masing pihak yang dirugikan. Serta juga mengetahui cara menyelesaikan sengketa dari kasus wanprestasi yang timbul di ranah Perjanjian Kontrak Elektronik. Penelitian ini mendalam tentang bagaimana legalitas kontrak elektronik dalam jual beli e-commerce dapat diverifikasi dari perspektif hukum perikatan. Fokusnya adalah pada dampak perkembangan teknologi terhadap pelaksanaan kontrak online, dengan penekanan pada permasalahan yang muncul terkait wanprestasi. Tujuan penelitian mencakup evaluasi keabsahan kontrak berbasis internet dan analisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi strategi penyelesaian sengketa khususnya terkait kasus wanprestasi dalam konteks kontrak elektronik.
Peran Advokat dalam Meningkatkan Efektivitas Penanganan Kasus Penipuan di Pengadilan Risma Silviana Zuhriyya; Trio Ramadani Sasmita
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i2.1010

Abstract

Kasus penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat. Penanganan kasus penipuan menjadi penting untuk memastikan keadilan bagi para korban dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Dalam hal ini, peran advokat sangatlah vital dalam memastikan efektivitas penanganan kasus penipuan di pengadilan. Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana menjadi penting terkait dengan prinsip equality before the law (setiap orang sama dipandang dihadapan hukum) asas ini menuntut adanya hak bantuan hukum, melalui penyediaan bantuan hukum terdakwa/tersangka pelaku tindak pidana. Artikel ini akan membahas bagaimana advokat dapat berperan dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus penipuan dan memberikan perlindungan kepada korban.

Page 16 of 21 | Total Record : 204

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum (IN PROGRESS) Vol 13 No 1 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2022): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2022): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 2 (2021): PERAHU(Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2021): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 2 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 1 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 2 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 2 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 5, No 1 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 4, No 2 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 4, No 1 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 3, No 2 (2015): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 3, No 1 (2015): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 2 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 2, No 1 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 1, No 2 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM More Issue