cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Florensius Tijan
Contact Email
admin@unka.ac.id
Phone
+6281227902049
Journal Mail Official
admin@unka.ac.id
Editorial Address
Jl.Yc.Oevang Oeray, Baning Kota Sintang
Location
Kab. sintang,
Kalimantan barat
INDONESIA
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Published by Universitas Kapuas Sintang
ISSN : 2338333X     EISSN : 27751104     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM adalah jurnal yang di kelola oleh fakultas hukum universitas kapuas sintang. jurnal Perahu selalu memberikan yang terbaik tentang kajian kajian hukum secara ilmiah dan terukur sesuai dengan judul penelitian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 204 Documents
 13   14   15   16   17 
Pembunuhan Terhadap Pencuri: Aspek Hukum Dan Keadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana P. Berutu, Sigar; Tysennerick Berley; Yoga Dharmawan, Aldy; Hakim Lubis, Andi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the phenomenon of killings committed against thieves, particularly within the context of criminal law. The study aims to explore legal aspects associated with the act of killing thieves and analyze the justice factors in the enforcement of criminal law concerning such cases. The research methodology utilized both normative and empirical juridical approaches. Data were obtained through literature reviews from various legal sources and the analysis of cases occurring in society. This approach enables a comprehensive understanding of legal issues related to the killing of thieves. The research findings indicate that the practice of killing thieves raises complex moral and legal dilemmas. A review of laws and legal precedents reveals diverse perspectives related to these acts of killing.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN WANITA DI MALL BOEMI KEDATON : Zainab ompu zainah1, Via Fristha Dewi2, ompu zainah, Zainab; Viafristhadew
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.1054

Abstract

Abstract The brief definition of a thief is someone who commits acts of theft. The definition of thief in the legal dictionary is not written and explained clearly, but the legal dictionary explains the meaning of the word theft, namely taking someone else's property without permission or in an illegal way with the intention of possessing it unlawfully. Research methods used in this thesis research namely the normative juridical approach and the empirical approach. Criminal liability for perpetrators of criminal acts involving theft in aggravating circumstances committed by women based on Decision Number: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk, The defendants were legally and convincingly proven to have violated the provisions of Article 363 paragraph 1-4 of the Criminal Code Thus, the Panel of Judges handed down a sentence of imprisonment for 1 year. The basis for the judge's considerations in handing down a verdict against the perpetrator of the crime of theft in aggravating circumstances committed by a woman in Decision Number: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk was the defendant M and his colleagues. his partner had fulfilled the elements in Article 363 paragraph (1) 4th, apart from that the Panel of Judges also based on the aggravating circumstances, namely the defendant's actions were detrimental to PT Candra Sekawan Abadi and the defendant's actions disturbed the community, as well as mitigating circumstances the defendant was polite in court and the defendant admitted guilt and regret for his actions.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENGALAMI LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Tjk): Baharudin1, Angga Alfian2, Muhammad Iqbal Rofif3, Baharudin; Alfian, Angga; Muhammad Iqbal Rofif
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.1055

Abstract

Abstrak Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang umum terjadi di masyarakat, dan dengan berkembangnya teknologi serta intensnya interaksi yang terjadi dengan sifat individu manusia, manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi sebagai individu dan saling membutuhkan.Setiap orang mempunyai kepribadian yang unik dan berbeda dengan orang lain, meliputi perbedaan kepribadian, tujuan, dan pandangan hidup.Perbedaan tersebut dalam beberapa hal dapat mempengaruhi proses interaksi, sehingga menimbulkan konflik karena perbedaan kepentingan (conflictissue), dan selanjutnya menimbulkan bentuk-bentuk kekerasan, baik yang bersifat halus berupa pertentangan gagasan (violence)Faktor Penyebab Pelaku Penganiayaan dalam Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Tjk yang didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber ( kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim ) menyatakan bahwa terdakwa tersebut melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat dikarnakan mendapatkan bisikan dari dirinya bahwa kuburan wak terdakkwa digali dengan orang yang terdakwa lihat pada saat dia melintasi kuburan uwaknya yang baru dikubur beberapa hari sebelum si terdakwa melintasi kuburan tersebut.
GUGATAN BALIK TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (Studi Putusan Nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Tnk: Lukmanul Hakim1, Risti Dwi Ramasari2,Boy Zaffran Aziz3 Hakim, Lukmanul; Dwi Ramasari, Risti; BOY ZAFFRAN AZIZ
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.1063

Abstract

Abstrak Harta bersama adalah harta yang dihasilkan secara bersama-sama oleh setiap pasangan dalam pernikahan. Ketika adanya penceraian maka harta Bersama harus dibagi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, namun jika terdapat sengketa dalam membagi harta Bersama, untuk menghadapi permasalahan tersebut dapat diajukan bukti surat misalnya berupa kuitansi, tanda terima dan sertifikat yang terdapat selama berlangsungnya perkawinan. Selain bukti surat dapat pula diajukan saksi-saksi yang melihat perolehan harta bersama. Karena hal tersebut menurut penulis putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang serta pertimbangannya sudah tepat dan sesuai dengan hokum yang berlaku dan sudah memenuhi prinsip keadilan, karena hakim mempertimbangkan hal apa saja yang dapat diterima dan tidak dalam gugatan penggugat ataupun tergugat, yang dimana hakim memutuskan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. R.A Basyid Gg. Subli, RT. 006, LK. II, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dengan luas ±265 m2 harta bersama Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi yang belum dibagi, dan menghukum tergugat untuk membagi harta Bersama tersebut masing-masing ½ bagian, lalu dalam rekonvenksi hakim mengabulkan gugatan Peggugat rekonvensi sebagian saja.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MODUS MEMINJAM MOTOR BESERTA STNK (Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/2022/PN Kla): Wiratama Bangsawan1, Zainab Ompu Zainah2 Bangsawan, wiratama; ompu zainah, Zainab
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.1064

Abstract

Abstrak Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. penegakan hukumnya terbukti secara sah terdakwa Dadang Sutrisna melakukan penggelapan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang mapun menghapuskan piutang.Kepada para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim untuk menerapkan Undang-undang yang sesuai dengan dasar hukum Negara kita dengan tetap mempertimbangkan alasan yang memperingan dan memperberat hukuman tanpa adanya ajang pembalasan dendam bagi si pelaku dan bersikap tegas untuk mengadili hukuman kepada terdakwa, sehingga dapat terciptanya keadilan bagi prespektif si pelaku maupun korban dengan tetap menggunakan hati nurani kita.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG: Bambang Hartono 1 Zainudin Hasan 2 Wilsa Syahira 3 Hartono, Bambang; Hasan, Zainudin; Wilsa Syahira
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.1081

Abstract

ABSTRACT Corruption is a form of dishonesty or criminal act committed by a person or an organization entrusted with a position of power, to obtain illicit profits or abuse of power for one's personal gain. The problem in this research is what was the factor that caused the perpetrator to commit the criminal act of corruption in the performance allowance funds of the Bandar Lampung State Prosecutor's Office (Decision Study Number: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk) Article 2 paragraph (1) Jo. Article 18 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes Jo. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code Jo. Article 64 paragraph (1) 1 of the Criminal Code, Law Number 46 of 2009 concerning Corruption Crime Courts, Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other relevant statutory regulations, adjudicates This case decided to sentence the defendant to a prison sentence of 7 (seven) years and 6 (six) months minus the time the defendant was in custody, with an order that the defendant remain in detention.
tanda batas bidang tanah,kepasti tanda batas bidang tanah,kepastian hak.: PENETAPAN TANDA BATAS BIDANG TANAH DAN DAMPAKNYA PADA KEPASTIAN HAK U.Nurzia, nurzia
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.1087

Abstract

Tanah seringkali menimbulkan masalah dan menjadi sumber konflik dalam masyarakat.Padahal masyarakat itu sendiri selalu menginginkan kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki/dikuasainya.Dalam memperoleh kejelasan dan pengakuan atas bidang-bidang tanah tersebut diperlukan bukti-bukti yang akurat.Biasanya masyarakat hanya memiliki Surat Pernyataan Tanah (SPT).Dasar hak penguasaan atas bidang tanah masih didasarkan pada dokumen yang kekuatan pembuktiannya masih lemah di mata hukum. Ironisnya, masih ada bidang-bidang tanah yang tidak jelas batas-batasnya, sehingga membuka celah bagi orang-orang tertentu untuk menuntut hak atas tanah orang lain. Rambu-rambu batas harus dibuat jelas, agar tidak mudah dipindahkan dan digeser oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.Tanda batas menjadi dasar pembuatan peta dasar dalam pendaftaran tanah.Sehingga jika patok batas hanya berupa tanaman tumbuh, patok kayu yang tidak tahan lama dan parit seadanya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan hak.
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Tanpa Izin Tarigan, Dear Padani
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i2.946

Abstract

A general case of hazardous and toxic waste pollution in Indonesia is the case of managing hazardous and toxic waste without a permit. Environmental Protection and Management Law Number 32 of 2009 has formulated minimum and maximum penalties, punishment for violations of quality standards, expansion of evidence, integrated criminal law enforcement, and regulation of corporate criminal acts. According to Environmental Protection and Management Law Number 32 of 2009 Environmental Protection and Management, hazardous and toxic waste management is an activity that includes reducing, storing, collecting, transporting, utilizing, processing and/or landfilling. The problem discussed in this research is how judges consider juridically, philosophically, sociologically and in the theory of retaliatory/absolute punishment regarding the punishment of perpetrators of the crime of managing hazardous and toxic waste without a permit so that the perpetrators are sentenced to a minimum imprisonment in the Salatiga District Court Conviction Number 115/Pid.B /LH/2019/PN.Slt. In this case, the author wants to find the law in the Salatiga District Court Conviction Number 115/Pid.B/LH to provide sentencing guidelines in giving minimums imprisonment for the same criminal incident. This type of research is normative juridical which is carried out based on legal materials and statutory regulations by examining theories, concepts and legal principles related to this research.
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRESPEKTIF UU NO 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASANTINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Aminudin, Muhammad Aminudin; Muhammad Sadi Is; Conie Pania Putri
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i2.978

Abstract

The crime of corruption is an Extra Ordinary Crime becoming the greatest enemy of the country and must work together to prevent and combat corruption. Fighting corruption is not just through law enforcement but preventive measures are crucial. Efforts to raise awareness of the issue of corruption must involve the role and society at large. To search, obtain and provide information on alleged corruption offences to law enforcement authorities. The issue in this study is how the rule of law regulates the role and society in the prevention and suppression of corruption crimes in Indonesia and the factors that influence the role as well as the society in preventing and suppressing corruption crime in Indonesia. This type of research is included in the study of normative law.The specification of this study is descriptive. The data sources used are voluntary, primary, and tertiary data. The data collection tool is library research. The data analysis technique used is qualitative analysis. Results in this study The role of the public in the efforts to prevent and combat corruption is essential in the fight against corruption crimes, the public must participate because of two things: the public as a victim and the society as a component of the state. Role forms and society is by dominating the role and society in efforts to prevent and combat corruption as regulated in the laws, namely the Law No. 31 Year1999 Jo Law No. 20 of 2001 on the Suppression of Criminal Acts of Corruption and Government Regulations of the Republic of Indonesia No. 43 Year 2018 on the Rules of Implementation of Roles and Society Awards in Prevention and Combating Corruption. The role as well as the community in the prevention and suppression of corruption crimes has not been performed effectively due to several factors, including legal factors, law enforcement factors, means and means factors, community factors and cultural factors. The recommendation given to the Government and the Council of Representatives of the People as the legislator is advised to make regulations specifically for the setting of roles as well as arrangements in the prevention and suppression of corruption crimes, further to socialize continuously to all elements of the society against such regulations, in cooperation with all institutions, universities, community organizations, stake holders etc., so that the public becomes aware and cares and can play a role in the preventing and suppressing corruption crime.
Penyelesaian Hukum Sengketa Pajak Sakbanol Rahmansyuri; Ida Nadirah
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i2.980

Abstract

Sengketa pajak terjadi karena ketidaksamaan presepsi atau perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihanyang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian hukum sengketa pajak dengan menggunakan metode Normatif yang bersumber dari bahan bacaan baik buku referensi, Doktrin hukum maupun Undang-Undang Untuk menyelesaikan Sengketa Pajak yang dapat dilakukan Wajib Pajak adalah meliputi proses keberatan, banding, peninjauan kembali, dan gugatan. Upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak, sedang upaya hukum Banding dan Gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak (PP). Penyelesaian sengketa pajak selain dapat diselesaikan melalui lembaga tidak murni yaitu lewat lembaga keberatan, juga dapat di selesaikan oleh lembaga pengadilan pajak murni (yudikatif).

Page 15 of 21 | Total Record : 204

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum (IN PROGRESS) Vol 13 No 1 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2022): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2022): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 2 (2021): PERAHU(Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2021): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 2 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 1 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 2 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 2 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 5, No 1 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 4, No 2 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 4, No 1 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 3, No 2 (2015): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 3, No 1 (2015): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 2 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 2, No 1 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 1, No 2 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM More Issue