cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Florensius Tijan
Contact Email
admin@unka.ac.id
Phone
+6281227902049
Journal Mail Official
admin@unka.ac.id
Editorial Address
Jl.Yc.Oevang Oeray, Baning Kota Sintang
Location
Kab. sintang,
Kalimantan barat
INDONESIA
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Published by Universitas Kapuas Sintang
ISSN : 2338333X     EISSN : 27751104     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM adalah jurnal yang di kelola oleh fakultas hukum universitas kapuas sintang. jurnal Perahu selalu memberikan yang terbaik tentang kajian kajian hukum secara ilmiah dan terukur sesuai dengan judul penelitian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 204 Documents
 12   13   14   15   16 
PENERAPAN TERTIB ADMINISTRASI DALAM PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM YANG BERLANDASKAN KEADILAN Fitria Dewi Navisa
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 11 No 2 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari negara demi memastikan perkembangan dan kemajuan sangatlah memerlukan kesedian lahan yang cukup guna melakukan pembagunan fasilitas umum. Yang mana dalam pelaksanaanya pemerintah dalam memastikan ketersedian tanah guna melaksanakan pembangunan selalu melakukan sebuah kebijakan berupa pengadaan tanah yang mana itu diatur dalam UU No.02 tahun 2012.alasan dalam pengadaan ini dikarenakan keterbatasan tanah yang dikuasai negara oleh karenanya perlu adanya sebuah pengadaan dilakukan guna memastikan lahan tersedia.akan tetapi dalam keyataanya selalu saja muncul sebuah permasalahan baik itu sengketa tanah, ketidak puasan akan solusi yang diberi,hingga ganti rugi yang dirasa tidak sesuai.guna mengatasi hal-hal itu pemerintah perlu melakukan langkah yang baik untuk kepetingan bersama dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Adapun setelah tanah tersebut tersedia pemerintah wajib melaksanakan tertib administrasi guna melindungi aset negara dikemudian hari agar tidak menimbulkan kerugian terhadap negara serta dengan melaksanakan tertib administrasi maka pemerintah telah melaksanakan UU No.30 tahun 2014 tetang Adminitrasi Pemerintahan.Maka disinilah perlu adanya pengkajian atas nurma dan aturan yang berlaku serta harus diimbangi dengan asas-asas atau norma hukum yang ada guna sebagai kontrol dalam penerapan aturan yang ada,yang mana diharapkan bisa memberikan keadilan bagi semua pihak kedepanya.
Implementasi Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Batam Jaya, Febri; Fitri, Winda; Ulya, Muna
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.942

Abstract

Seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, batas usia minimal perkawinan diubah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, masih ada peluang untuk mendapatkan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama, terutama dalam situasi yang dianggap sangat mendesak. Hakim perlu berpikir bijak dan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan dalam permohonan penetapan dispensasi perkawinan dan dampak sosial yang mungkin terjadi jika dispensasi tersebut dikabulkan. Penelitian ini menerapkan metode empiris dengan memperoleh data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Artikel ini mengulas bagaimana hakim di Pengadilan Agama Batam menerapkan dispensasi nikah, termasuk pertimbangan yang mereka buat dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hukum adalah inti dari keputusan hakim, yang melibatkan analisis, argumen, dan menarik kesimpulan hukum. Artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana dispensasi perkawinan diatur dan dilaksanakan di Pengadilan Agama Batam, dengan penekanan pada peran dan pertimbangan hakim dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan pernikahan di Indonesia.
Analisa Penerapan Proyek Rempang Eco City Yang Mengabaikan Hak Ulayat Dan Melukai Keadilan Masyarakat Adat Ramadhan, Dany; Dhayinta Septya Martha; Nurul Laili Fadhilah S.H., M.H; Warah Atika S.H., M.H
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.953

Abstract

The analysis of land ownership conflicts on Pulau Rempang within the framework of UUPA, the constitution, and Utilitarianism's theory of justice, as well as understanding the reasons for selecting Pulau Rempang as the location for the Rempang Eco City project, is of a normative or doctrinal nature. It examines legal regulations, the constitution, and theories of justice in the context of land conflicts on Pulau Rempang. The importance of protecting the customary rights of indigenous communities in the context of national strategic development is crucial. The Basic Agrarian Law (UUPA) should be applied while considering the rights of indigenous communities, as recognized in the constitution. The conflict on Pulau Rempang reflects disagreement between indigenous communities and the government regarding relocation for Rempang Eco City. Resolving land ownership conflicts on Pulau Rempang requires an approach that considers customary rights, consistency with the constitution, and Utilitarian principles of justice. The government must acknowledge the presence of indigenous communities in the context of national strategic development. The choice of Pulau Rempang as the location for the Rempang Eco City project should consider social and environmental impacts, as well as the involvement of local communities in the development process.
The Law Enforcement Against Violations of Space Utilization in River Boundary Areas in Sintang Regency: Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Garis Sempadan Sungai Di Kabupaten Sintang Aldi Sofiandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.972

Abstract

The large number of buildings scattered in the river border area in Sintang Regency indicates that there is a violation of the use of river border area space without permission in Sintang Regency. By using empirical juridical research methods, this research found that there are two regulations governing law enforcement against violations of regional space use and river borders without permits, namely the RTRW Regional Regulation and the Public Order Regional Regulation. However, these two regulations have different provisions in providing administrative sanctions and criminal sanctions against perpetrators of violations. In the RTRW Regional Regulation, criminal sanctions are not specifically mentioned but are more general for spatial planning violations, in contrast to the Public Order Regional Regulation, which more specifically mentions criminal sanctions for these violations. Furthermore, law enforcement factors include the absence of implementing regulations, information regarding the exact boundaries of river borders, and the existence of old traditional village communities that have long lived in river border areas.
Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK Mohammad Zulfahmi; Rosalia Dika Agustanti
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.976

Abstract

This article examines the negative impact of the implementation of the revision of Law Number 19 of 2019 on the Corruption Eradication Commission (KPK) in Indonesia. The main focus is on a substantive comparison between the revised KPK Law and previous laws, highlighting significant changes in the KPK's leadership selection mechanism, authority and independence. This research also analyzes the impact of these revisions on the performance and performance of the Corruption Eradication Commission, including changes in organizational structure, transfer of authority, and the impact on handling corruption cases. This evaluation provides critical insight into these legal changes, with the hope of providing a better understanding of the challenges faced by the Corruption Eradication Commission in carrying out its crucial mission of eradicating corruption. These results can aim to identify errors in the formation of the revision of the Corruption Eradication Commission Law which was initiated in 2019 using a regulatory approach to the formation of legislation. This article was written normatively, namely a research method that focuses on the analysis of legal documents or literature as the main source. This method does not involve collecting primary data, but instead focuses on the study and interpretation of legal texts or related literature. These results are then closed with suggestions and recommendations given so that the revision of the Corruption Eradication Committee Law that has been attempted does not become an arbitrary legal instrument but remains a good implementation so as to create a climate of good governance for the legal atmosphere in Indonesia.
Akibat Hukum Bug Hunter yang Melakukan Illegal Access Terhadap Aplikasi Wardaya, Argo Cakra Wardaya; Yudianto, Otto
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.979

Abstract

Menemukan celah atau bug terhadap suatu sistem atau aplikasi merupakan kegiatan yang positif yang sangat membantu bagi pemilik aplikasi yang diuntungkan dengan temuan tersebut. Bug hunter yang memiliki etika untuk melaporkan informasi hasil temuan bug terhadap suatu sistem atau aplikasi tetapi memasuki sistem atau aplikasi tanpa seizin pemilik aplikasi masih menjadi persoalan. Kegiatan yang dilakukan oleh Bug Hunter yang memasuki sistem aplikasi tanpa seizin developer untuk menemukan bug atau celah keamanan dilakukan dengan sengaja dan mengetahuinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti bahan pustaka atau data skunder, menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dengan mengumpulkan bahan hukum berupa norma dan asas-asas hukum yang kemudian dianalisis untuk memberikan jawaban terkait isu hukum yang dihadapi. Kesengajaan yang menjadi dasar bagi Bug Hunter dalam melakukan aksinya inilah yang mengakibatkan Bug Hunter terjerat Illegal Access walaupun dilandasi dengan motif etika yang baik tetapi unsur kesengajaan yang dilakukan Bug Hunter dan memasuki sistem aplikasi tanpa seizin pemilik aplikasi inilah yang mengakibatkan Bug Hunter terjerat Illegal Access.
Penguatan Peran Politik Ekonomi Sosial Budaya dalam Perlindungan Hukum Adat untuk Membangun Soliditas Masyarakat Dayak menghadapi Eksploitasi Sumberdaya Alam Kalimantan Barat Sedia, Genopepa
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.992

Abstract

The Dayak nation views that so far the rhythm of development and culture has tended to be out of sync. Decentralization policy also contains the main paradigm to encourage the growth of democratization, public services, as well as higher participation and empowerment of regional communities. The real manifestation of the pro-community paradigm is shown by the change in the function of representative institutions and the mechanism for selecting Regional Heads from top-down to bottom-up, so that regional leaders are truly the result of the aspirations of local communities. Community Participation: The success of regional development in the era of autonomy is not in the hands of policy holders alone, but instead lies in the establishment of mutually reinforcing synergies (mutual interrelations) between the pillars of regional development, namely the regional government, the business world and the community. broadly including indigenous groups. Social system The social system of the Dayak community is closely related to the village. Each Village has a government led by a Village Head, Temenggung and/or Traditional Head and/or Supplier or Penghulu. The Village Head acts as the Administrative leader of the Village. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) provides opportunities for the wider community in terms of monitoring and preparing spatial planning. As a legal instrument, UUPPLH seeks to strengthen environmental democracy. Strengthening democracy can be done through increasing access to information, public participation, access to justice and strengthening people's rights in environmental protection and management. The protection of Customary Law above at least shows that the role of women has the same dignity and status as men in terms of their role of mutual respect and respect in each other's lives. Recommendations from the national seminar on the X Gawai Dayak Week, Sintang Regency in 2023, were presented and read by the Drafting Team on the closing night of the X X Gawai Dayak Week, Sintang Regency, Monday evening, July 10 2023, to be followed up as appropriate by policy makers from the central level, the government Province to district government
POTENSI PELINDUNGAN KAIN HIOU SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SUKU SIMALUNGUN: Kata kunci: Hiou, Ekspresi Budaya Tradisional, Suku Simalungun Shohiro Hasibuan, Ramadani; Julietta Saragih, Theresia; Nopi Yanti Ar Rahma Pasaribu, Nopi Yanti Ar Rahma Pasaribu; Bungana Beru Perangin-angin, Reh; Gabriel Siahaan, Parlaungan
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.993

Abstract

ABSTRAK Hiou merupakan jenis pakaian yang terbuat dari kain tenunan khas Batak dengan pola dan ukuran tertentu, digunakan sebagai pelindung tubuh. Pakaian Hiou, yang berasal dari Suku Simalungun, memiliki potensi untuk menjadi ekspresi budaya tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi perlindungan Hiou sebagai bentuk ekspresi budaya tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hiou memiliki potensi untuk menghasilkan hak ekonomi bagi pembuat atau pemilik produk ekspresi budaya tradisional. ABSTRAK Hiou is a type of clothing made from typical Batak woven cloth with certain patterns and sizes, used as body protection. Hiou clothing, which comes from the Simalungun Tribe, has the potential to become an expression of traditional culture. The aim of this research is to explore the potential of Hiou protection as a form of traditional cultural expression. The research method used is descriptive qualitative with an empirical normative approach. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation with sources. The research results show that Hiou has the potential to generate economic rights for makers or owners of traditional cultural expression products.
FUNGSI PENGAWASAN ORANG ASING OLEH KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR Syah Rezah, Farah; Tenri Sapada, Andi; Adha Hamzah, Yuli; Anggraeny Mangarengi, Arianty
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.1014

Abstract

There is no doubt that the vast number of foreigners with diverse objectives and interests entering and departing Indonesian territory has an impact on a number of fields. Therefore, one method to deal with the problems caused by the foreign inflow—which, of course, cannot be isolated from immigration violations—is to monitor foreigners in Indonesia. This study demonstrates that, in compliance with Immigration Law Number 6 of 2011, the immigration office at TPI Makassar Class I Immigration Office has been successfully managing foreign nationals. Numerous elements, including those related to legal content, law enforcement, facilities, and infrastructure, have a significant impact on this. cultural and communal aspects. Nonetheless, there are still foreigners accessing Indonesian territory, so the procedure for gathering data on them needs to be enhanced.
Tinjauan Yurisdis Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia Noor Ihsan, Reza; Adisty Indallah, Salsabila; Nazwa Alwisyah, Ahmad; Ningsih, Sartika; Bayu Kencono
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.1041

Abstract

Tax dispute resolution is a legal process that aims to resolve disputes between tax authorities and taxpayers regarding disagreements over tax obligations that arise. The administration stage involves negotiation and mediation efforts between the taxpayer and the tax authority with the aim of reaching a settlement agreement. If a settlement is not reached, the taxpayer can appeal to a court or special arbitration body appointed to resolve the dispute. In order to increase the effectiveness of tax dispute resolution, it is important to have a clear and transparent legal framework, as well as develop an efficient and fair process. This study aims to analyze the legal aspects of tax settlement in Indonesia with a normative approach. This study uses analytical methods and the results of the research show the important role of the tax authorities and the judiciary in the process of resolving tax disputes. Keywords: Taxpayers; Tax Authorities; Administration; Litigation.

Page 14 of 21 | Total Record : 204

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum (IN PROGRESS) Vol 13 No 1 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2022): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2022): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 2 (2021): PERAHU(Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2021): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 2 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 1 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 2 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 2 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 5, No 1 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 4, No 2 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 4, No 1 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 3, No 2 (2015): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 3, No 1 (2015): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 2 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 2, No 1 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 1, No 2 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM More Issue