cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
kalabbirang.journal@gmail.com
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
kalabbirang.journal@gmail.com
Editorial Address
Makassar
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Kalabbirang Law Journal
Published by AHMAR Institute
ISSN : 26849232     EISSN : 26851385     DOI : https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kalibbaring Law Journal is a peer-review scholarly Law Journal issued by Ahmad Institute which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Kalibbaring Law Journal accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 60 Documents
 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Konsumen Pada Perjanjian Baku (Standar Contract) PT. Telkomsel Terhadap Penggunaan Kartu Pasca Bayar (Halo Kick) Yunus, Ahyuni; Bilondatu, Agustina Ali
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang160

Abstract

Penelitian ini bertujuan, pertama Bentuk perlindungan hukum konsumen pada perjanjian baku (Standart Contract) PT Telkomsel Terhadap Penggunaan Kartu Pasca Bayar (Halo Kick), kedua Upaya hukum konsumen Konsumen tindakan sepihak yang dilakukan oleh pihak Telkomsel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Perlindungan hukum terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Perlindungan pekerja tersebut hanya dapat tercapai jika adanya peran serta Negara secara aktif dalam menjaga stabilitas iklim industrialisasi dengan perindungan terhadap pekerja, atau dengan kata lain ditengah gesekan perubahan zaman dan menggeliatnya pertumbuhan ekonomi maka peran serta Negara merupakan keniscayaan. This study aims, firstly, the form of consumer legal protection in the PT Telkomsel standard contract against the use of postpaid cards (Halo Kick), secondly the consumer's legal efforts for unilateral actions taken by Telkomsel. The research method used is normative legal research method. The results show that, first, legal protection for workers is intended to guarantee basic rights and guarantee equal opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers and their families. Protection of workers can only be achieved if there is an active role of the State in maintaining the stability of the industrialization climate with protection of workers, or in other words, amidst the friction of changing times and stretching economic growth, the participation of the State is a necessity.
Penerapan Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Watansoppeng Kantao, A. Sudarman; Hambali, Azwad Rachmat; Bima, Muh. Rinaldy
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang166

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memperoleh pemahaman terhadap penerapan nilai serta hambatan dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum dan kendala yang dihadapi majelis hakim pengadilan Negeri watansoppeng dalam menerapkan keadilan restoratif untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait proses persidangan terhadap kasus anak, hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng senantiasa mengupayakan penerapan restoratif justice dengan memberi saran kepada korban, terdakwa dan pihak keluarga untuk mengusahakan perdamaian sebagai upaya penyelesaian kasus di luar jalur persidangan, namun upaya tersebut seringkali ditolak oleh korban dan keluarganya dan menginginkan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Faktor Kebudayaan dari keluarga korban inilah yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan atau perdamaian. This study aims to analyze and gain an understanding of the application of values ​​and obstacles in the application of restorative justice in juvenile criminal justice cases in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children in order to provide legal protection for children who are in conflict with the law and the obstacles they face. watansoppeng District Court panel of judges in implementing restorative justice to adjudicate crimes committed by children. The results showed that in relation to the trial process for juvenile cases, the judges at the Watansoppeng District Court always tried to apply restorative justice by advising victims, defendants and their families to seek peace as an effort to resolve cases outside the court, but these efforts were often rejected by the victim and his family and wants the perpetrator to be punished as severely as possible. The cultural factor of the victim's family does not support the settlement of cases outside the court or peace.
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Arifai, Arifai
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang268

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pembinaan narapidana anak pada lembaga pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis yang terkait pelaksanaan pembinaan anak narapidana di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pembinaan narapidana anak pada lembaga pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian, hal itu akan memberikan dampak yang kurang baik kepada anak narapidana ketika melakukan reintegrasi dengan masyarakat yang diberi stigma negatif oleh masyarakat. Rekomendasi penelitian hendaknya para Pimpinan di instansi LPKA, Lapas dan Rutan untuk memaksimalkan Kerjasama dengan intansi terkait dalam rangka pembinaan narapidana anak dalam menjalani hukuman pada lembaga pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. The research objective was to analyze the implementation of the development of child prisoners in prisons in Southeast Sulawesi Province. The type of research to be carried out is descriptive research with the type of combining normative legal research with sociological legal research related to the implementation of child prisoners in Southeast Sulawesi Province. The results showed that the implementation of coaching child prisoners in prisons in Southeast Sulawesi Province which includes personality and independence development, will have an adverse impact on child prisoners when reintegrating with a community that is given a negative stigma by society. Research recommendations should be made by leaders in LPKA, prisons and detention centers to maximize collaboration with related institutions in the framework of fostering child prisoners in serving sentences in prisons in Southeast Sulawesi Province.
Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum Hambali, Azwad Rachmat
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang278

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kemerdekaan hakim dan kemandirian kehakiman dalam konsep negara hukum. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normative, Hasil penelitian bahwa Kemerdekaan Hakim dan kemandirian Kekuasaan Kehakiman sebagai penjelmaan konsep Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen) beserta beberapa peraturan perundang undangan yang terkait seperti Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Mahkamah Agung, Undang Undang Komisi Yudisial serta ketetapan MPR yang merupakan rujukan dalam pelaksanan Kemerdekaan Hakim, dan kemandirian personal, kemandirian substantive ,kemandirian internal serta kemandirian institusi. Rekomendasi mewujudkan konsep Negara Hukum perlu ditata peraturan perundang undangan yang menjamin kemerdekaan Hakim dan Kemandirian Kekuasaan. The research objective is to analyze the independence of judges and the independence of the judiciary in the concept of a rule of law. The research method uses normative legal research. The results show that the independence of judges and the independence of the judicial power as the embodiment of the concept of the rule of law as regulated in Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (amendments) along with several related laws and regulations such as the Law Judicial Power, the Law on the Supreme Court, the Judicial Commission Law and the MPR decrees which are references in the implementation of Judges' Independence, and personal independence, substantive independence, internal independence and institutional independence. Recommendations to embody the concept of a rule of law need to put in place laws and regulations that guarantee the independence of judges and independence of power.
Re-Evaluasi Proses Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Arief, Muhammad
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang279

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis proses penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat pada Persitiwa Trisaksi oelh Kejaksanaan Agung Republik Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Normative dengan pendekatan kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Hasil peneltian menunjukan bahwa pelanggaran HAM berat pada peristiwa penanganan demonstrasi di Kampus Universitas Trisakti pada tahun 1998, oleh aparat keamanan; sehingga menyebabkan tewasnya empat orang mahasiswa dan ratusan lainnya luka. Komnas HAM telah melakukan (investigasi) penyelidikan terhadap peristiwa tersebut, dan laporan Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM berat atas insiden tersebut. Hasil penyelidikan tersebut telah dilaporankn Komnas HAM, dan berkas laporan tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Agung; tetapi sampai saat ini (±18 tahun) Jaksa Agung belum memproses ke tingkat peneyidikan dan penuntutan. Alasan Jaksa Agung, berkaitan dengan hal-hal teknis yuridis, yang oleh publik dianggap tidak relevan dengan substansi kasus/masalah. Tetapi intinya aspek politis dan non yudisial lebih mengitari kasus-kasus tersebut. The purpose of this research is to analyze the process of resolving gross violations of human rights (HAM) at the Trisaksi event by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The research method used is legal research methods. Normative with a qualitative approach described descriptively. The research results show that gross human rights violations during the handling of demonstrations at the Trisakti University Campus in 1998, by security forces; causing the death of four students and hundreds of others injured. Komnas HAM has conducted (investigated) investigations into the incident, and the Komnas HAM report concludes that gross human rights violations have occurred in the incident. The results of the investigation have been reported by Komnas HAM, and the report files have been submitted to the Attorney General; but until now (± 18 years) the Attorney General has not yet proceeded to the level of investigation and prosecution. The Attorney General's reasons relate to juridical technical matters which the public deems irrelevant to the substance of the case / problem. But in essence, the political and non-judicial aspects surround these cases.
Pelaksanaan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Nasrullah, Narullah
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang296

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Gorontalo. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan penekanan pada fakta yuridis yang ada di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu diversi menekankan pada pemulihan kembali seperti pada keadaan yang semula, dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari stigma anak sebagai pelaku kejahatan dan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak tersebut dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi di wilayah hukum provinsi Gorontalo belum efektif dikarenakan masih banyak perkara anak, ditangani secara prosedur formal dengan kata lain gagal atau tidak dilaksanakan diversi. The research objective is to analyze the implementation of diversion of criminal cases committed by children in the Gorontalo Legal Area. This type of research is empirical juridical research with an emphasis on juridical facts in the field. The results showed that the nature of the implementation of diversion in criminal cases committed by children, namely diversion emphasizes recovery back to its original state, motivated by the desire to avoid the stigma of children as perpetrators of crime and avoid negative effects on the child's psyche and development in their involvement in the system. criminal justice. The implementation of diversion in the jurisdiction of Gorontalo province has not been effective because there are still many cases of children, handled in a formal procedure, in other words failing or not being carried out by diversion.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Protitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus Aplikasi Mi Chat) Febrianty Chalid, Irma; Djanggih, Hardianto
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 2 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.klj618

Abstract

Penelitian bertujuan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya prostitusi online melalui aplikasi mi-chat dan upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan prostitusi online melalui aplikasi mi-chat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris untuk memperoleh data dan informasi, maka penulis memilih lokasi penelitian melalui aplikasi mi-chat dan POLDA Sulawesi Selatan. Hasil penelitian bawha Faktor penyebab terjadinya prostitusi online melalui aplikasi mi-chat di kota Makassar yakni didasarkan pada faktor aplikasi mi-chat yang mudah digunakan dan diakses. Selain itu bahwa para pengguna aplikasi mi-chat untuk prostitusi online karena untuk menutupi kehidupan ekonomi dan untuk membiayai gaya hidupnya. Upaya prefentiv yaitu melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi, melakukan kerjasama pihak kepolisian dan dinas sosial, melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi. Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi. Upaya represif bahwa pihak kepolisian memberikan penerapan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. This study aims to analyze the factors that cause online prostitution through the mi-chat application and the efforts of law enforcement officials in tackling the crime of online prostitution through the mi-chat application. This study uses empirical research methods to obtain data and information, so the authors choose the research location through the mi-chat application and the South Sulawesi Regional Police. The results of the study show that the factors that cause online prostitution through the mi-chat application in the city of Makassar are based on the mi-chat application factor which is easy to use and access. In addition, the users of the mi-chat application for online prostitution are due to cover their economic life and to finance their lifestyle. Preventive efforts are conducting legal counseling regarding the dangers of the crime of prostitution, cooperating with the police and social services, conducting counseling on the dangers of disease caused by prostitution. The police conduct patrols around areas that are considered prone to crime of prostitution. Repressive efforts that the police provide the implementation of the investigation in accordance with the provisions of the applicable legislation.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Produk Secara On Line Mila, milawartati
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 2 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.klj620

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam pembelian produk secara on line dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian produk secara on line?. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam pembelian produk secara on line, dan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian produk secara on line. Metode penelitian ini yaitu normatif, bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kesimpulan: perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian produk secara on line didasarkan atas dua hal yaitu, perlindungan hukum berdasarkan perjanjian (kontrak elektronik) yang dilakukan antar para pihak terhadap suatu produk yang pembeliannya dilakukan secara on line dan perlindungan hukum berdasarkan regulasi yang ada. The purpose of this research is to analyze the responsibility of business actors to consumers in purchasing products online and legal protection to consumers in purchasing products online. The purpose of this study is to identify and analyze the responsibilities of business actors to consumers in purchasing products online, and to analyze legal protection for consumers in purchasing products online. This research method is normative, sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Conclusion: legal protection for consumers in purchasing products online, legal protection based on agreements (electronic contracts) made between parties for a product whose purchases are made online and legal protection based on existing regulations.
Evektifitas Pengawasan Ombudsman Kota Makassar Terhadap Penyelengaraan Pelayanan Publik Di Kota Makassar Saputra, Imran Eka; Hasbi, Hasna
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 2 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.klj697

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas Pelaksanaan pengawasan Ombudsman Kota Makassar pada penyelenggaraan pelayanan publik dan faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan pengawasan Ombudsman Kota Makassar pada penyelenggaraan pelayanan publik. Metode peneltian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Lembaga Ombusmen Kota Makassar telah melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan efisein dan seefektivitas mungkin hal ini dapat dilihat dari Jumlah laporan dan konsultasi yang masuk dan ditagani oleh Ombusmen Kota Makassar sejak Mei-Desember 2019 sebanyak 108 laporan antara lain: 54 orang yang berkunjung langsung ke Kantor OKM, melalui telepon sejumlah 23, dan Sosial Media sebanyak 31 yang mana penangananya dilakukan dengan memverifikasi dugaan pelanggaran baik terhadap temuan dan atau laporan dugaan pelanggaran pelayanan Publik. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Ombudsman Kota Makassar pada penyelenggaraan pelayanan publik yakni faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana dan faktor masyarakat. faktor penegak hukum yakni masih diperlukannya pelatihan dan peningkatan kualitas di tubuh Ombusmen Kota Makassar secara massif, Faktor Sarana dan Prasana yakni diharapkan tidak terjadi suatu disfungsi dimana peraturan sudah eksis untuk difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap, Faktor Masyarakat yakni penyelenggara pelayanan publik wajib melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan karena masyarakat merupakan salah satu pengawas eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik. The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of the supervision of the Makassar City Ombudsman on the implementation of public services and the factors that influence the implementation of the supervision of the Makassar City Ombudsman on the implementation of public services. The research method uses empirical legal research. The results of the study that the Makassar City Ombusmen Institute has carried out its authorities and duties as efficiently and effectively as possible this can be seen from the number of reports and consultations that have been submitted and handled by the Makassar City Ombusmen since May-December 2019 as many as 108 reports, including: 54 people who visited directly to the OKM Office, by telephone numbering 23, and Social Media as many as 31, where the handling is carried out by verifying alleged violations of findings and or reports of alleged violations of public services. Factors influencing the implementation of the Makassar City Ombudsman's supervision in the implementation of public services are law enforcement factors, facilities and infrastructure factors and community factors. law enforcement factors, namely the need for massive training and quality improvement in the Makassar City Ombusmen, the Facilities and Infrastructure Factors, which is expected to avoid a dysfunction where regulations already exist to function, even though the facilities are not fully available, Community Factors, namely public service providers must involve the community in the preparation and determination of service standards because the community is one of the external supervisors in the implementation of public services.
Pengaruh Covid-19 Sebagai Overmacht Pada Berbagai Perjanjian Dikota Makassar Syahruddin Nawi; Salle Salle
Kalabbirang Law Journal Vol. 4 No. 1 (2022): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.klj782

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaruh Covid 19 sebagai Overmacht (Keadaan Memaksa) terhadap berbagai pihak dalam setiap perjanjian. Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris (nondoctrinal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Covid 19 sebagai Overmacht (Keadaan Memaksa) terhadap berbagai pihak dalam setiap perjanjian. Dalam hubungan ini para pihak, khususnya debitur gagal atau tidak dapat menunaikan kewajiban akibat terkendala oleh adanya Covid 19, hal mana debitur tidak dirumahkan atau diberhentikan dari pekerjaan sehingga tidak memiliki dana guna menunaikan kewajiban sebagai debitur. Bahwa implikasi hukum dengan adanya Covid 19 sebagai overmacht (Keadaan Memaksa) terhadap para pihak dalam setiap perjanjian, yakni bahwa debitur harus dibebaskan dari denda, dan diberi kemudahan dalam menunaikan kewajibannya. The research objective to analyze the effect of Covid 19 as an Overmacht (State of Coercion) on various parties in each agreement. The type of research is empirical legal research (nondoctrinal). The results of the study show that there is a significant influence between Covid 19 as an Overmacht (State of Coercion) on various parties in each agreement. In this connection, the parties, especially the debtor, failed or were unable to fulfill their obligations due to being constrained by Covid 19, in which case the debtor was not laid off or dismissed from work so that he did not have the funds to fulfill his obligations as a debtor. That the legal implications of the existence of Covid 19 as an overmacht (State of Coercion) against the parties in each agreement, namely that the debtor must be freed from fines, and given convenience in carrying out his obligations.

Page 3 of 6 | Total Record : 60

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2022): Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 2 (2021): Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal Vol. 1 No. 2 (2019): Kalabbirang Law Journal