cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
kalabbirang.journal@gmail.com
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
kalabbirang.journal@gmail.com
Editorial Address
Makassar
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Kalabbirang Law Journal
Published by AHMAR Institute
ISSN : 26849232     EISSN : 26851385     DOI : https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kalibbaring Law Journal is a peer-review scholarly Law Journal issued by Ahmad Institute which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Kalibbaring Law Journal accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 60 Documents
 1   2   3   4   5 
Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Hambali, Azwad Rachmat
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang36

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi pendekatan hukum melalui pendekatan restorative justice penyelesaian perkara tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, maupun studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa sebagai suatu filosofi pemidanaan, restorative justice dapat membingkai berbagai kebijakan, gagasan program dan strategi penanganan perkara pidana sehingga diharapkan hasil proses tersebut dapat menciptakan keadilan yang dirasakan oleh pelaku, korban dan masyarakat serta menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana saat ini. This study aims to analyze legal issues through reforming restorative justice to request criminal cases. This study used qualitative research methods. Sources of data obtained through field research, or document studies. The results of the research find facts as a philosophy of criminalization, restorative justice can frame various policies, programs and case planning strategies requiring results that can be made related to disputes, victims and the community related to solving the problems raised by the justice system.
Efektifitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Sahardian, Ikbal; Thalib, Hambali; Badaru, Baharuddin
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang120

Abstract

Penelitin ini di latar belakangan oleh fenomena bahwa efektif tidaknya penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi dikabupaten jayapura papua kebanyakan korupsi terjadi pada lingkup pemerintah maupun swasta tetapi kebanyakan juga korupsi yang terjadi di bidang pertanian terutama dampak negative pada sector perekonomian serta kehidupan pada petani sehingga menghambat kemajuan dan pertumbuhan disektor pertanian. Penelitian ini dilaksakan di kabupaten jayapura papua pada kantor polres jayapura, Kejaksaan Negeri Jayapura dan Pengadilan Negeri jayapura dengan alas an bahwa instansi yang terjadi di kabupaten jayapura selama tiga tahun terakhir. Hasil penelitian ini menukkan bahwa dalam waktu tiga tahun terakhir ini. Tingkat efektifitas penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi mengalami peningkatan. Hal ini di sebabkan karena kekurangna kepekaan apparat penegak hokum dalam hal mencegah serta mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi disamping itu pula kesadaran hukum dan oknum pemerintah sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi yang seharusnya ia mengetahui hukum sebagai unsur pemerintah tetapi malah ia sendiri yang melakukan perbuatan korupsi. Padahal yang melakukan korupsi diancam dengan sanksi penjatuhan yang berat. This study was in the background by the phenomenon that the effective absence of the rationing of corruption criminal sanctions in the district Jayapura Papua most corruption occurs in the scope of the government and private but most of the corruption in the field of agriculture, especially negative impact on the economic sector and life on the farmers, thereby inhibiting progress and growth of agricultural disetor. This research was established in Jayapura Papua District at the Jayapura Police Office, Jayapura state Attorney and the District Court of Jayapura with the base that the agency occurred in Jayapura district for the last three years. The results of this study have been inserted in the last three years. The level of effectiveness of criminal offence sanctions has increased. This has been caused by the Kekurangna sensitivity apparat the law enforcement in preventing and reducing the corruption of criminal acts besides the legal awareness and the Government itself who committed criminal acts of corruption that he should know the law as an element of the government but instead he himself doing corruption. In fact, corruption is threatened with heavy allotment sanctions.
Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim Di Indonesia Wahyudin, Wahyudin; Sampara, Said; Baharuddin, Hamza
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang122

Abstract

Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim di Indonesia sampai saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia secara bertahap. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Pemerintah didalam Konvensi Perubahan Iklim, protocol Kyoto , Paris Agremeent , dan Bali Roadmap. berkomitmen bersama Negara-negara anggota PBB menandatangani Komitmen didalam forum Internasional untuk ikut menanggulangi pemanasan global. Komitmen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan pengejawantahan komitmen tersebut di tuangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. 2) Upaya Pengendalian Krisis Iklim di Indonesia dilakukan melalui adaptasi dan mitigasi, Upaya adaptasi, difokuskan pada area yang rentan terhadap perubahan iklim, yakni: sumber daya air, pertanian, perikanan, pesisir dan laut, infrastruktur dan pemukiman, kesehatan, dan kehutanan. Upaya mitigasi dengan cara menghemat penggunaan listrik dan air, Melakukan 5R (Rethink, Reduce, Reuce, Recycle, Replace), Memanfaatkan energi alam semaksimal mungkin, Menggunakan peralatan ramah lingkungan, Melakukan kegiatan penghijauan, Efektivitas penggunaan kendaraan, Mengajak orang-orang sekitar Anda untuk melakukan hal yang sama. The Environmental Law Policy on Overcoming the Climate Crisis in Indonesia to date has been carried out by the Government of Indonesia in stages. This is evidenced by the Government's participation in the Climate Change Convention, the Kyoto protocol, the Paris Agremeent, and the Bali Roadmap. commit with the United Nations member states to sign a commitment in an international forum to help combat global warming. The commitment is outlined in the Law, Government Regulation and the manifestation of that commitment is contained in Presidential Regulation No. 61 of 2011 concerning the National Action Plan for Reducing Greenhouse Gas Emissions. 2) Efforts to Control the Climate Crisis in Indonesia are carried out through adaptation and mitigation. Adaptation efforts are focused on areas that are vulnerable to climate change, namely: water resources, agriculture, fisheries, coastal and marine, infrastructure and settlement, health and forestry. Mitigation efforts by saving electricity and water use, Performing 5R (Rethink, Reduce, Reuce, Recycle, Replace), Utilizing natural energy as much as possible, Using environmentally friendly equipment, Conducting greening activities, Effectiveness of vehicle use, Inviting people around you to do the same thing.
Efektivitas Proses Pendaftaran Tanah Hak Milik Nurmiati, Nurmiati; Rahman, Sufirman; Yunus, Ahyuni
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas proses pendaftaran tanah hak milik dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendaftaran tanah hak milik di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Populasi penelitian ini adalah semua pegawai Kantor Pertanahan Kota Makassar yang akan diwawancarai dan masyarakat sebagai responden pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 belum sepenuhnya efektif akibat dari pengaruh substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana/prasarana. Untuk itu diperlukan adanya penyuluhansubstansi hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pendaftaran tanah, pembentukan budaya hukum, serta pembenahan secara prioritas sarana/prasarana sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Dalam rangka keefektifan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafatran Tanah, diharapkan kantor pertanahan untuk lebih sering mengadakan penyuluhan ke desa/kelurahan secara menyeluruh guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pendafatran tanah, agar masyarakat lebih memahami akan pentingnya pendaftaran tanah. Bagi kantor pertanahan, perlu meningkatkan sumber daya manusia dan komputer, jaringan internet serta perangkat lainnya dilakukan secara teliti dan cermat dimasa depan agar lebih meningkatkan pelayanan dan keahlian. This research aims to know the effectiveness of land registration process of proprietary rights and factors that affect the effectiveness of land registration of property rights in the land Office of Makassar. The population of this research is all employees of the land office of Makassar that will be interviewed and the community as respondents in the land office of Makassar.The results showed that the implementation of government Regulation number 24 year 1997 has not been fully effective as a result of the influence of legal substance, legal structure, legal culture, public law awareness and facilities/infrastructure. Therefore, there is a need for legal counseling to increase public law awareness about land registration, the establishment of legal culture, and the prioritization of facilities/infrastructure in accordance with the budget capability available in the Land Office of Makassar. In the framework of the effectiveness of government Regulation number 24 year 1997 on the implementation of the land, it is expected that land office to more often conduct counseling to the village/Kelurahan thoroughly to increase public awareness about the implementation of the land, so that the community better understand the importance of land registration. For land offices, need to improve human resources and computers, Internet network and other devices are done carefully and carefully in the future to further improve service and expertise.
Problematika Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Hasriadi K, M; Djanggih, Hardianto
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang126

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses penahanan dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tentang proses penahanan dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian, kalau dilihat dari tipe penelitiannya maka termasuk penelitian hukum empiris karena penekanannya adalah menelaah fenomena hukum yang berkaitan dengan proses penahanan dalam sistem peradilan pidana. Sehingga data yang dibutuhkan dalam peneltian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penahanan dalam sistem peradilan pidana kurang efektif disebabkan karena didalam Pasal 31 KUHAP masih memberikan peluang untuk melakukan penangguhan penahanan bagi tersangka. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang proses penahanan dalam sistem peradilan pidana adalah faktor substansi hukum, sgtruktur hukum dan budaya hukum. Direkomendasikan bahwa perlu adanya suatu aturan yang jelas tentang penangguhan penahanan karena dalam Pasal 31 KUHAP sebenarnya tidak memberikan peluang untuk melakukan penangguhan penahanan tetapi kalau dikaitkan dengan Pasal 29 KUHAP seakan ada peluang untuk melakukan penangguhan penahanan. Dan jangka waktu penahanan terlalu lama pada tiap-tiap tahap pemeriksaan, sehingga perlu adanya suatu aturan baru yang mengatur tentang penahanan. This research is to know and analyze about the containment process in the criminal justice system and to know and analyze the factors that affect the containment process in the criminal justice system. The research method, when viewed from the type of research, includes empirical legal studies because the emphasis is on studying legal phenomena related to the detention process in the criminal justice system.sSo the data needed in this study are primary data and secondary data. The results showed that the detention process in the criminal justice system was less effective because in article 31, KUHAP still gave the opportunity to suspend the detention of the suspect. And the factors that affect the detention process in the criminal justice system are the legal substance factors, the legal and cultural sgtructure. It is recommended that there is a clear rule about the suspension of detention because in article 31 the criminal CODE does not actually provide an opportunity to suspend the detention but the Kmalau is associated with article 29 of the criminal CODE as if there is an opportunity to suspend the detention. And the period of detention is too long in each phase of the inspection, so there needs to be a new rule governing the detention of.
Implementasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Makassar Ahmad, Muhammad Al Habsy
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang132

Abstract

Tujuan Penelitian untuk menganalisa implementasi Peran serta masyarakat dalam Pembentukan Peraturan daerah di Kota Makassar. Metode penelitian adalah Penulisan ini menggunakan metode penelitian empiric. Hasil Penelitian, implementasi peran serta masyarakat dalam Pembentukan Peraturan daerah di Kota Makassar belum terimplementasi dengan baik. Hal ini didasarkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terhitung sejak 2010 sampai dengan 2015 sebanyak 46 peraturan daerah telah dibentuk dan hanya 3 peraturan daerah yang melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peran serta masyarakat dalam Pembentukan Peraturan daerah di Kota Makassar adalah faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor pengetahuan masyarakat. Faktor tersebut menjadi hal utama dalam teralisasinya suatu peraturan daerah dengan baik khususnya peraturan daerah kota Makassar. Research Objectives to analyze the implementation of the community in the formation of regional regulation in the city of Makassar The approach is writing it uses research methodology empirical. The result of the research, research methodology is writtend for implementation the role of the community in the formation of regulation areas in the city makassar not allowed well. The results of the study, the implementation of community participation in the formation of local regulations in Makassar City has not been implemented well. This is based on that in the past 5 years from 2010 to 2015 46 regional regulations have been formed and only 3 regional regulations have involved the community in the formation of these regional regulations. Factors that influence the implementation of community participation in the formation of local regulations in Makassar City are education, employment, legal substance, legal structure and community knowledge. These factors become the main thing in the realization of a local regulation properly, especially the Makassar city regional regulation
Kewenangan Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Sutin, Kiki Astuti Wulandary
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang133

Abstract

Penelitian ini bertujuan; Pertama mengetahui penerapan pengesampingan perkara dalam memenuhi adanya kepentingan umum, dan Kedua mengkaji dampak yang ditimbulkan dengan tidak adanya instrumen hukum untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan pengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama Pengesampingan perkara terhadap perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dengan pertimbangan Jaksa Agung belum menunjukkan terganggunya kepentingan umum secara nyata; Kedua Tidak ditemukan adanya mekanisme untuk melakukan perlawanan atau upaya hukum terhadap keputusan pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung sebagai bentuk kebebasan kebijaksanaan (beleidvrijheid) menimbulkan dampak yakni, keputusan pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung bersifat final dan mengikat (final and binding),tidak mengakomodir hak-hak korban kejahatan sesuai prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan kewenangan tersebut rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. The study aims to : (1) describe the public interest that becomes the basis of a general attorney in dismissing a case; (2) explain the implementation of dismissing a case to fulfill the public interest reason; and (3) analyze the impact caused by the absence of law instrumen againts the decision of dismissing a case for public interest. This research was a normative study usinglegal approach, case approach, comparative approach, and conceptual approach. It was conducted atthe Provincial Attorney General’s Office of South Sulawesi. The results show that:(1) In the dismissing of a case, public interest indicates the existence of state’s interest and community interest. This is in line with the explanation of article 35 letter c of the Act Number16 of 2004 that have to. The scope is broadand there is no standard in defining the public interest. Therefore, it needs to be considered within the context of state’s constitutional principleaccording to the Preamble of 1945 Constitution. (2) The dismissing of the case of Abraham Samad and Bambang Widjojanto with the consideration of Attorney General have not indicatedthe disturbance of public interest. (3) There is no anymechanism to appealagaints the general attorney’s decision to dismiss a case as a form of wisdom (beleidvrijheid), which caused some impacts namely the decision of general attorney to dismiss a case is final and binding, does not accommodate the rights of victims according to the principle of equality before the law, and vulnerable to abuse of power.
Kedudukan Hak Angket sebagai Fungsi Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Negara Muin, Sri Amlinawaty
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang134

Abstract

Tujuan Penelitian untuk menganalisis kedudukan hak angket sebagai fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitan hukum mormatif. Hasil penelitian bahwa Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20A ayat (2)) mengatur dan merekomendasikan diatur dengan Undang-Undang dengan asumsi dan dengan keinginan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Presidensil adalah juga Parlemen harus punya hak sebagai bagian dari Fungsi Pengawasan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil Penelitian menunjukkan penggunaannya cenderung royal bahkan sasarannya melebar menjadi alat penekan terhadap Pemerintah. Ini terjadi sebagai akibat belum diaturnya dalam Undang-Undang tentang Hak Angket. The purpose of the study was to analyze the position of the questionnaire right as a function of supervision of state administration. The research method used is a normative legal research method. The results of the study that the House of Representatives' Questioning Rights (Article 20A paragraph (2)) regulates and recommends are regulated by law with the assumption and with the wishes of the House of Representatives in the Presidential Government System that the Parliament must have the right as part of the Oversight Function owned by the Council House of Representatives. Research results show that their use tends to be royal even the target is widening to be a pressure tool on the Government. This happened as a result of not having been regulated in the Law on Questionnaire Rights.
Revitalisasi Peran Srategis Sekretaris Daerah Dalam Mengakselerasi Reformasi Birokrasi Ilyas, Ilyas
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang146

Abstract

Penelitian ini mengkaji revitalisasi peran strategis Sekretaris Daerah dalam akselerasi reformasi birokrasi, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan desain penelitian evaluatif, analitik, eksploratif, eksplanatif dan komparative, serta teknik analisis kualitatif. Hasilnya, secara umum dan keseluruhan, ada 8 (delapan) dimensi pokok dan utama satu kesatuan kelompok peran strategis seorang Sekretaris Daerah dalam birokrasi pemerintahan yaitu: (1) Pemimpin (Leader) birokrasi dan ASN. (2) Manajer (Manager) birokrasi dan ASN, (3) Konseptor, konsultan, desainer, formulator kebijakan daerah, organisasi birokrasi dan ASN, (4) Administrator birokrasi, ASN dan pelayanan public, (5) Koordinator, komunikator, fasilitator, mediator, motivator, dinamisator, energisator organisasi birokrasi, ASN dan pelayanan public, (6) Supervisor, educator, trainer, learner, advocator, promotor dan empower organisasi birokrasi, ASN dan pelayanan public, (7) Implementor dan eksekutor kebijakan organisasi birokrasi, ASN dan pelayanan public, (8) Controller, monitor dan evaluator organisasi birokrasi, ASN dan pelayanan publik. Model revitalisasi peran strategis Sekretaris Daerah dalam akselerasi reformasi birokrasi adalah revitalisasi peran Sekda sebagai aktor Reinventer Government, Leader Manager birokrasi, Entrepreuner birokrasi, aktor New Public Management (NPM), aktor Strategi Banishing Bureucracy reformasi birokrasi, dan aktor reformasi birokrasi berbasis kearifan budaya lokal. Disarankan untuk mempertimbangkan penerapan model revitalisasi peran strategis Sekretaris Daerah dalam akselerasi reformasi birokrasi tersebut. This research explore revitalization a strategic role of Local Secretary owned Local Government to accelerate bureaucracy reformation, by use a qualitative descriptive as method, and an evaluative, analytic, explorative, explanative and comparative as investigation design, and a qualitative as analyses. Results, by all dan generally, there are eight main dimensions as unity at strategic role played by Local Government Secretary within government bureaucracy include: (1) Leader, (2) Manager, (3) Conseptor, consultant, designer and formulator for local policy and officer or employment, (4) Administrator for public service and employment, (5) Coordinator, communikator, facilitator, mediator, motivator, dynamisator, energizer, (6) Supervisor, educator, trainer, learner, advocator, promotor and empower for bureaucracy, public service and employment, (7) Implementor and executor, (8) Controller, monitor and evaluator. Revitalization model of strategic role of Local Government Secretrary to accelerate bureaucracy reformation are revitalization as Reinventer Government actor, Leader Manager, Entrepreuner, New Public Management (NPM) actor, Banishing Bureucracy Strategy actor, and actor bureaucracy reformation based local wisdom. Recommended to actualize those revitalization model as mentioned above in order to accelerate any strategic role of Local Government Secretary into bureaucracy reformation it.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara Alam, Syamsul; Arif, Mohammad
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang154

Abstract

Kedudukan Hukum Pekerja dan Pengusaha adalah setara. Namun pada penerapannya cenderung menempatkan pengusaha pada posisi yang lebih diuntungkan Mendasari hal tersebut, paper ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja dari aspek tanggungjawab konstitusional negara. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan Analisis Isi (Content Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya. The legal position of workers and entrepreneurs is equal. However, in practice, it tends to put employers in a more advantageous position. Based on this, this paper aims to analyze legal protection for workers from the aspect of state constitutional responsibility. The research method used is a type of research with Content Analysis. The results of the study show that legal protection for workers is intended to guarantee basic rights and guarantee equal opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers / laborers and their families.

Page 2 of 6 | Total Record : 60

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2022): Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 2 (2021): Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal Vol. 1 No. 2 (2019): Kalabbirang Law Journal