cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
El-Iqtishady
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2615241X     EISSN : 26860503     DOI : https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
EL-IQTHISADI : JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 7 No 2 (2025): Desember" : 50 Documents clear
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD ISTISHNA’ PADA PEMBUATAN PERAHU DI PULAU PAMANTAUANG DESA PAMMMAS KECAMATAN LIUKANG KALMAS KABUPATEN PANGKEP Khaerul Anam; Muhammadiyah Amin; Basyirah Mustarin
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.59741

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Istishna’ Pada Pembuatan Perahu di Pulau Pamantauang Desa Pammas Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan syariah. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah pihak pembuat perahu dan pembeli perahu, dan sumber data sekunder bersumber dari al-Qur’an, buku, jurnal, dan sumber lainnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi langsung dengan pihak pembeli dan pembuat perahu di Pulau Pamantauang. Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan jual beli perahu di Pulau Pamantauang Desa Pammas Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep dilakukan dengan sistem pesanan yaitu pembeli (mustashni’) meminta dibuatkan langsung kepada penjual (shani’) dengan spesifikasi dan syarat tertentu antara kedua belah pihak. Dalam jual beli perahu yang dilakukan di Pulau Pamantauang tersebut termasuk dalam bentuk jual beli Istishna’. 2) Dalam Praktik jual beli perahu yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat istishna’ yang dimana pembuat dan pembeli perahu dilakukan dengan saling ridha dan sukarela tanpa adanya paksaan, hal tersebut dilandasi pada prinsip yang lebih mengedapankan pada kepercayaan, kerelaan, dan kebersamaan oleh masyarakat sehingga jual beli yang dilakukan dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan dalam hukum Islam. Kata Kunci: Hukum Islam, Akad Istishna’, Pembautan Perahu   Abstract This research was conducted to find out how the Review of Islamic Law on the Istishna' Contract on Boat Making on Pamantauang Island, Pammas Village, Liukang Kalmas District, Pangkep Regency. This type of research uses qualitative descriptive field research with the research approaches used are juridical approaches and sharia approaches. The primary data sources of this study are boat builders and boat buyers, and secondary data sources are sourced from the Qur'an, books, journals, and other sources. The data collection methods used are observation, interviews and direct documentation with buyers and boat builders on Pamantauang Island. This study shows that: 1) the implementation of buying and selling boats on Pamantauang Island, Pammas Village, Liukang Kalmas District, Pangkep Regency is carried out with an order system, namely the buyer (mustashni') asks to be made directly to the seller (shani') with certain specifications and conditions between the two parties. In the boat buying and selling carried out on Pamantauang Island, it is included in the form of buying and selling Istishna'. 2) In the practice of buying and selling boats that are carried out has fulfilled the harmony and conditions of istishna' where the boat maker and buyer are carried out with mutual pleasure and voluntarily without any coercion, it is based on a principle that is more based on trust, willingness, and togetherness by the community so that the buying and selling carried out can be declared valid and allowed in Islamic law. Keywords: Islamic Law, Akad Istishna', Boat Anchoring
ANALISIS KEBIJAKAN TATA RUANG DI KAWASAN WISATA SUNGAI JODOH LATUPPA SEBAGAI UPAYA MITIGASI RISIKO BENCANA BANJIR Ichsan Ashari Achmad; Nasrah Hasmiati Attas; Astrid idham; Muh.Iqbal; Andhika Pammase; Nuraeni
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.59239

Abstract

Abstrak Kawasan Sungai Jodoh Latuppa di Kota Palopo memiliki fungsi ekologis yang vital sebagai daerah resapan air. Namun, kawasan ini kini menghadapi tekanan signifikan akibat penataan ruang yang kurang tepat. Pembangunan di sempadan sungai, alih fungsi lahan menjadi permukiman, serta lemahnya penegakan regulasi meningkatkan risiko bencana banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tata ruang yang berlaku dan menilai keterkaitannya dengan kejadian banjir di kawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat dan wisatawan serta observasi langsung terhadap kondisi fisik sungai dan lingkungan sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir disebabkan oleh kombinasi antara faktor alam dan aktivitas manusia, dengan kontribusi besar dari penyempitan sungai, pendangkalan, dan pembangunan yang tidak sesuai dengan regulasi tata ruang. Kata Kunci: Tata Ruang, Banjir, Mitigasi, Sungai Jodoh latuppa   Abstract The Jodoh Latuppa River area in Palopo City serves a vital ecological function as a water catchment area. However, this area is currently facing significant pressure due to inappropriate spatial planning. Development along the riverbank, land conversion for residential use, and weak regulatory enforcement increase the risk of flooding. This study aims to analyze existing spatial planning policies and assess their relationship to flooding in the area. The method used was a descriptive qualitative case study approach. Data were obtained through interviews with local residents and tourists, as well as direct observation of the physical condition of the river and its surrounding environment. The results indicate that flooding is caused by a combination of natural factors and human activities, with significant contributions from river narrowing, silting, and development that does not comply with spatial planning regulations. Keywords: Spatial Planning, Flooding, Mitigation, Jodoh Latuppa River
STUDI LITERATUR TENTANG TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Ippa Syahida; Moh Yusuf; Lince Bulutoding; Saiful Muchlis
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.59621

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar dan bentuk-bentuk transaksi keuangan dalam perspektif Islam melalui pendekatan studi literatur. Dalam Islam, transaksi keuangan merupakan bagian dari muamalah yang diatur secara rinci untuk menjamin keadilan, menghindari penipuan, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengkaji berbagai sumber literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk transaksi seperti kafalah (penjaminan), muzayyada (lelang), urbun (uang muka), suftajah (wesel), umum balwa (kondisi darurat umum), dan qabd (penguasaan barang) merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan syariah. Setiap akad memiliki karakteristik dan fungsi tersendiri yang tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Kajian ini menegaskan bahwa transaksi keuangan Islam tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dan sosial sebagai landasan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Kata Kunci: Transaksi Keuangan, Islam, Akad Syariah, Studi Literatur, Ekonomi Syariah   Abstract This study aims to examine the basic principles and forms of financial transactions from an Islamic perspective through a literature study approach. In Islam, financial transactions are part of muamalah (contracts) that are regulated in detail to ensure justice, avoid fraud, and avoid elements of usury, gharar, and maysir. This study uses a descriptive qualitative method by reviewing various classical and contemporary literary sources. The results show that forms of transactions such as kafalah (guarantee), muzayyada (auction), urbun (down payment), suftajah (bill of exchange), umum balwa (general emergency conditions), and qabd (control of goods) are important instruments in the Islamic financial system. Each contract has its own characteristics and functions that remain relevant for application in the modern economic context. This study emphasizes that Islamic financial transactions not only have a legal dimension, but also prioritize moral and social values as the foundation of a just and sustainable economic system. Keywords: Financial Transactions, Islam, Sharia Contracts, Literature Studies, Sharia Economics
PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PERSEPSI IMBAL HASIL, DAN UANG SAKU TERHADAP MINAT INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH (Studi pada Mahasiswa FAI Unmuha) Harisna Rais; Hemma Marlenny; Khairunnisa
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.60323

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, persepsi imbal hasil dan uang saku terhadap minat investasi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh. Teknik pengumpulan data penelitian dikumpulkan melalui daftar pertanyaan/kuesioner. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang mahasiswa FAI Unmuha. Teknik Analisis data menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel literasi keuangan  didapatkan hasil 1.920 < 1,984 atau thitung < ttabel, dengan nilai signifikansinya 0,05 yaitu 0,058 > 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat investasi. Pada variabel persepsi imbal hasil didapatkan 0,328 < 1,984 atau thitung < ttabel, dengan nilai signifikansinya 0,05 yaitu 0,744 > 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel persepsi imbal hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadapat minat investasi. Pada variable uang saku didapatkan 8.219 > 1,984 atau thitung > ttabel, dengan nilai signifikansinya 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 yang menunjukkan bahwa variable uang saku berpengaruh secara signifikan terhadap minat investasi. Hasil uji simultan menunjukan bahwa F hitung sebesar 30.449 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel literasi keuangan, persepsi imbal hasil dan uang saku terhadap minat investasi mahasiswa FAI Unmuha. Kata Kunci : Minat Investasi, Literasi Keuangan, Persepsi Imbal Hasil, Uang Saku   Abstract This research aims to determine the influence of financial literacy, perceptions of returns, and pocket money on the investment interest of students at the Faculty of Islamic Studies, Muhammadiyah University of Aceh. The research data collection technique was gathered through a list of questions/questionnaires. Sample in this study consisted of 100 students from FAI Unmuha. The data analysis technique used multiple linear analysis. The research results indicate that for the financial literacy variable, the result obtained is 1.920 < 1.984 or t count < t table, with a significance value of 0.05, which is 0.058 > 0.05, indicating that the financial literacy variable does not significantly affect investment interest. In the variable of return perception, it was found that 0.328 < 1.984 or t count < t tabel, with a significance value of 0.05, namely 0.744 > 0.05, indicating that the return perception variable does not have a significant effect on investment interest. In the pocket money variable, a t value of 8.219 was obtained > 1.984 or t count > t table, with a significance value of 0.05 which is 0.000 < 0.05 indicating that the pocket money variable significantly influences investment interest. The results of the simultaneous test show that the calculated F value is 30.449 with a significance level of 0.000 < 0.05, which allows us to conclude that there is a significant influence of financial literacy, perceived returns, and pocket money on the investment interest of FAI Unmuha students. Keywords: Investment Interest, Financial Literacy, Perception of Returns, Pocket Money
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PERSAINGAN USAHA OLEH KPPU PADA PERKARA PELANGGARAN KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 08/Pdt.Sus-Kppu/2023) Pratomo, Susatyo Sunu; Suyatno, Suyatno
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.60970

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara pelanggaran kemitraan sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakpus No. 08/Pdt.Sus-KPPU/2023 terhadap Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020. Fokus penelitian mencakup relevansi dan batas kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi pelanggaran persaingan usaha pada perkara kemitraan berdasarkan UU UMKM dan UU Persaingan Usaha, serta kesesuaian amar putusan dengan ketentuan kedua undang-undang tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU memiliki legitimasi yuridis untuk menindak pelanggaran kemitraan melalui denda atau pencabutan izin usaha sesuai UU UMKM, namun pengaitan langsung dengan aturan persaingan usaha tanpa pembuktian terpisah berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan pelanggaran asas legalitas. Putusan Pengadilan Niaga menegaskan denda Rp2,5 miliar sah sebagai sanksi kemitraan, sementara perintah penyerahan lahan dan addendum kontrak dinilai ultra vires karena bersifat keperdataan. Penelitian ini merekomendasikan pembatasan tegas dan mekanisme koordinasi antar-lembaga untuk menghindari overlapping jurisdiction serta memperkuat kepastian hukum dalam penegakan kemitraan dan persaingan usaha. Kata Kunci: Kemitraan, KPPU, persaingan usaha.   Abstract This study analyzes the application of competition law sanctions by the Indonesian Competition Commission (KPPU) in partnership violation cases, as reflected in the Central Jakarta Commercial Court Decision No. 08/Pdt.Sus-KPPU/2023 concerning KPPU Decision No. 02/KPPU-K/2020. The research focuses on the relevance and limits of KPPU’s authority to impose competition law sanctions in partnership cases under Law No. 20 of 2008 and Law No. 5 of 1999, as well as the conformity of the ruling with the provisions of these laws. The study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that KPPU has legal legitimacy to sanction partnership violations through fines or business license revocation under Law No. 20 of 2008. However, directly linking such violations to the competition law regime without separate proof risks overlapping jurisdiction and violating the legality principle. The Commercial Court affirmed that the IDR 2.5 billion fine was valid as a partnership sanction, while the orders for land transfer and contract addendum were deemed ultra vires due to their civil nature. This study recommends clear limitations and inter-agency coordination mechanisms to prevent overlapping jurisdiction and to strengthen legal certainty in the enforcement of partnership and competition laws. Keywords: Partnership, KPPU, competition law.
LEGAL CONSEQUENCES OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES ON HALAL CERTIFICATION OBLIGATIONS Suriyadi; Muhammad Azhar Nur; Mutmainnah
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.61003

Abstract

Abstract Islam provides guidance and guidance for humans in all aspects, one of which is the command to eat halal and good food. As a country that has a majority Muslim population, consumer protection in the form of guarantees of halal products is carried out. The Halal Product Guarantee Law has regulated the obligation to carry out halal certification, including micro and small business actors, so there is an obligation to carry out halal certification for their products. The research method used in this research is normative legal research using a statutory approach and a normative theological approach to study the obligation of halal certification based on the provisions of applicable laws and regulations and based on sources of Islamic law. The implementation of halal product guarantees has been regulated in such a way in statutory regulations that require all business actors to carry out halal certification, including micro and small business actors, by providing an easy halal certification process in the form of a statement (self-declare) with the provisions on the type of product and business actor that has been implemented. regulated in BPJPH regulations. Sanctions against micro and small business actors who do not carry out halal certification are not regulated so violations of this obligation are interpreted based on the provisions for violations of halal product guarantees which carry the threat of sanctions in the form of administrative sanctions, but the form of violation of halal product guarantees which is threatened with sanctions is not clearly stated. administratively, but if you look at the provisions of statutory regulations, sanctions can be in the form of written warnings, fines, and even withdrawal of goods from circulation. in the context of halal certification, micro, and small business actors need to implement regulations from Law 6 of 2023 regarding halal product guarantees Keywords: Halal Product, Self Declare, Micro and Small Enterprises
SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH YANG RAMAH LINGKUNGAN: MENILAI DAMPAK PENGEMBANGAN UMKM KULINER HALAL TERHADAP PERILAKU INOVASI HIJAU KARYAWAN Kurnaemi Anita; Siradjuddin; Murtdiadi Awaluddin
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.61204

Abstract

Abstrak Pertumbuhan UMKM kuliner halal di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan sebagai bagian dari penguatan ekonomi syariah. Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul tantangan terkait praktik pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara pengembangan UMKM kuliner halal dengan perilaku inovasi hijau (green innovation behaviour) karyawan, serta mengeksplorasi peran nilai-nilai halal-thayyib sebagai pendorong inovasi dalam konteks pengelolaan limbah ramah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research), melalui analisis data sekunder dari jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks, buku referensi, dan laporan resmi terkait topik. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan UMKM kuliner halal memiliki potensi signifikan dalam membentuk perilaku inovasi hijau karyawan melalui proses internalisasi nilai-nilai halal-thayyib. Nilai-nilai ini bukan hanya sebagai standar syariah, tetapi juga berfungsi sebagai dynamic capability yang adaptif dalam menghadapi isu keberlanjutan. Selain itu, praktik pengelolaan limbah di sektor kuliner halal perlu diarahkan pada pendekatan circular economy, yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah dari limbah. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menawarkan konsep integrasi halal-thayyib, green innovation behaviour, dan circular economy sebagai kerangka baru dalam pengelolaan limbah sektor halal. Implikasi praktisnya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pelaku usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem bisnis halal yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kata kunci: UMKM Kuliner Halal, Halal-Thayyib, Pengelolaan Limbah. Abstract The development of halal culinary micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia has demonstrated significant growth as part of the Islamic economic ecosystem. However, behind this positive trend lies a challenge regarding the implementation of environmentally friendly waste management practices. This study aims to analyze the relationship between the growth of halal culinary MSMEs and employees’ green innovation behaviour, while exploring the role of halal-thayyib values as a catalyst for green innovation in waste management. The research employs a descriptive qualitative approach through a literature review, utilizing secondary data from reputable national and international journals, reference books, and official reports related to the topic. The findings indicate that the development of halal culinary MSMEs has the potential to shape employees’ green innovation behaviour by internalizing halal-thayyib values within the organizational culture. These values serve not only as a standard for Shariah compliance but also as an adaptive dynamic capability that fosters responsiveness to sustainability challenges. Furthermore, waste management practices in halal culinary MSMEs should adopt a circular economy approach, shifting from a linear waste disposal model to one that creates value from waste. This study contributes theoretically by offering an integrative framework that combines halal-thayyib values, green innovation behaviour, and circular economy principles within the context of the halal sector. The practical implications are expected to provide strategic recommendations for business owners, policymakers, and stakeholders in fostering an environmentally conscious and sustainable halal business ecosystem. Keywords: Halal Culinary MSMEs, Halal-Thayyib, Waste Management.
KEBIJAKAN APLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pbl.) Ahmad Wafy Naufal; Mushafi Miftah
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.60977

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya studi mengenai kebijakan aplikasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, padahal fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan moralitas generasi muda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pbl., serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapannya, khususnya dalam konteks keseimbangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis bahan hukum kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih didominasi pendekatan represif, meskipun undang-undang tersebut membuka peluang rehabilitasi bagi pengguna. Hambatan utama mencakup minimnya alat bukti, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan kurangnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Temuan ini sejalan dengan teori pemidanaan gabungan dan prinsip trias hukum Gustav Radbruch, yang menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Simpulan utama penelitian ini adalah perlunya reformasi kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan humanis. Implikasi penelitian ini meliputi pengayaan literatur hukum pidana terkait penanganan narkotika, serta rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum untuk memperluas penerapan pendekatan rehabilitatif. Penelitian ini juga membuka peluang studi lanjutan terkait efektivitas penerapan rehabilitasi dalam menekan angka residivisme kasus narkotika. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Narkotika; Putusan Pengadilan; Rehabilitasi; Pemidanaan.   Abstract This research is motivated by the limited studies on criminal law policy application toward narcotics offenders, despite the fact that this phenomenon has a significant impact on public health, social stability, and the morality of young generations. The purpose of this study is to analyze the criminal law policy in handling narcotics crimes based on Decision Number 6/Pid.Sus/2025/PN Pbl., as well as to identify challenges and obstacles in its implementation, particularly in balancing repressive and rehabilitative approaches. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through literature studies of legislation, legal doctrines, and court decisions, and analyzed using qualitative legal material analysis techniques. The results show that the implementation of Law Number 35 of 2009 is still dominated by a repressive approach, although the law provides opportunities for rehabilitation for users. The main obstacles include limited evidence, inadequate rehabilitation facilities, and lack of coordination among law enforcement agencies. These findings align with the combined sentencing theory and Gustav Radbruch’s trias of law principles, which demand a balance between legal certainty, justice, and utility. The main conclusion is the need for a more proportional reform of criminal law policy, strengthening the capacity of law enforcement officers, and fostering cross-sectoral collaboration to create a fair, effective, and humanistic legal system. The implications include enriching the criminal law literature on narcotics crime handling, as well as providing practical recommendations for policymakers and law enforcement agencies to expand the application of rehabilitative approaches. This study also opens opportunities for further research on the effectiveness of rehabilitation in reducing recidivism in narcotics cases. Keywords: Criminal Law Policy; Narcotics; Court Decision; Rehabilitation; Sentencing.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Lilin Hindriyani; Mushafi Miftah
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.60978

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya studi mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, padahal fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap hak asasi manusia dan keamanan negara. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep perlindungan hukum yang berhak didapat oleh korban perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta mengidentifikasi faktor yuridis dan non-yuridis yang menjadi kendala dalam penanganan perlindungan hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan sampel berjumlah tidak spesifik karena merupakan studi pustaka yang menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (bibliography study) dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang mencakup pemidanaan bagi pelaku serta pemenuhan hak-hak korban seperti kerahasiaan identitas, restitusi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian dan memperkuat teori perlindungan korban, pencegahan, dan penegakan hukum. Simpulan utama penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang harus bersifat holistik dan komprehensif. Implikasi penelitian ini meliputi aspek teoretis, seperti pengayaan literatur tentang perlindungan hukum korban perdagangan orang, serta aspek praktis, misalnya rekomendasi bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi UU No. 21 Tahun 2007, serta bagi pemerintah untuk mengatasi faktor-faktor non-yuridis seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan. Penelitian ini juga membuka peluang studi lanjutan tentang efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Korban, Perlindungan Hukum, Trafficking, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.       Abstract This research is motivated by the limited studies on the effectiveness of legal protection for victims of human trafficking, even though this phenomenon has a significant impact on human rights and national security. The purpose of this study is to analyze the concept of legal protection that victims of human trafficking are entitled to based on Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking, and to identify the legal and non-legal factors that become obstacles in handling this legal protection. The method used is normative legal research, with a non-specific sample size because it is a literature study that examines laws and legal literature. Data were collected through a literature study (bibliography study) and analyzed using descriptive analysis methods. The results of the study indicate that legal protection for victims of human trafficking is regulated in Law Number 21 of 2007, which includes criminal penalties for perpetrators and the fulfillment of victims' rights such as identity confidentiality, restitution, health rehabilitation, social rehabilitation, repatriation, and social reintegration. These findings are in line with the research objectives and strengthen the theory of victim protection, prevention, and law enforcement. The main conclusion of this study is that legal protection for victims of human trafficking must be holistic and comprehensive. The implications of this research include theoretical aspects, such as enriching the literature on legal protection for victims of human trafficking, as well as practical aspects, such as recommendations for law enforcement officials to improve their understanding and implementation of Law No. 21 of 2007, and for the government to address non-legal factors such as poverty and low education. This research also opens up opportunities for further study on the effectiveness of rehabilitation and social reintegration programs for victims. Keywords: Human Right, Victims, Legal Protection, Trafficking, Law No. 21 of 2007
ANALISIS HUBUNGAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL DENGAN KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA GENERASI Z PENGGUNA E-COMMERCE DI KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI Nur Fajriah, Dewi; Ferawati, Rofiqoh; Sari Putri, Nurrahma
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.61457

Abstract

Abstrak Pertumbuhan e-commerce di Indonesia juga semakin pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone.  Generasi Z, yakni mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, merupakan kelompok yang sangat dekat dengan teknologi digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana sistem pembayaran digital berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen generasi Z. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran digital memiliki hubungan yang signifikan dengan keputusan pembelian konsumen generasi Z pengguna e-commerce di Kecamatan Kotabaru Kota Jambi. Dari analisis regresi linier menggunakan SPSS diperoleh nilai R Square sebesar 0,482, yang berarti 48,2% variasi keputusan pembelian konsumen dapat dijelaskan oleh variabel sistem pembayaran digital, sementara sisanya 51,8% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini. Selain itu, uji korelasi menunjukkan nilai Pearson Correlation sebesar 0,694 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, yang mengindikasikan adanya hubungan kuat dan positif antara sistem pembayaran digital dan keputusan pembelian. Data ini menegaskan bahwa semakin baik layanan pembayaran digital yang dirasakan konsumen, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk melakukan pembelian. Selain itu, faktor-faktor seperti keamanan, kenyamanan, kecepatan, dan promosi terbukti berperan penting dalam membentuk keputusan pembelian generasi Z. Hasil uji validitas menunjukkan semua item pernyataan kuesioner memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,138) sehingga valid, dan uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,876, yang menandakan instrumen penelitian reliabel. Data ini memperkuat kesimpulan bahwa sistem pembayaran digital bukan hanya sarana transaksi, tetapi juga instrumen pemasaran yang efektif dalam memengaruhi perilaku konsumen. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa kualitas sistem pembayaran digital berkontribusi nyata terhadap peningkatan keputusan pembelian generasi Z di Kecamatan Kotabaru Kota Jambi. Kata Kunci: Sistem Pembayaran Digital, Keputusan Pembelian, Generasi Z, E-Commerce, Kotabaru Kota Jambi       Abstract The growth of e-commerce in Indonesia is also accelerating along with the increasing penetration of the internet and the use of smartphones.  Generation Z, those born between 1997 and 2012, is a group that is very close to digital technology. The purpose of this study is to analyze the extent to which the digital payment system affects the purchasing decisions of Generation Z consumers. The results of the study can be concluded that the digital payment system has a significant relationship with the purchase decisions of Generation Z consumers who use e-commerce in Kotabaru District, Jambi City. From linear regression analysis using SPSS, an R Square value of 0.482 was obtained, which means that 48.2% of the variation in consumer purchase decisions can be explained by the digital payment system variable, while the remaining 51.8% is influenced by other factors outside this study. In addition, the correlation test showed a Pearson Correlation value of 0.694 with a significance of 0.000 < 0.05, which indicates a strong and positive relationship between the digital payment system and the purchase decision. This data confirms that the better the digital payment service that consumers feel, the higher their tendency to make a purchase. In addition, factors such as safety, convenience, speed, and promotion were shown to play an important role in shaping the purchasing decisions of generation Z. The results of the validity test showed that all items of the questionnaire statement had a calculated r value greater than the r of the table (0.138) so it was valid, and the reliability test resulted in a Cronbach's Alpha value of 0.876, which indicates a reliable research instrument. This data reinforces the conclusion that digital payment systems are not only a means of transaction, but also an effective marketing instrument in influencing consumer behavior. Thus, this study proves that the quality of digital payment systems contributes significantly to the increase in purchasing decisions of generation Z in Kotabaru District, Jambi City. Keywords: Digital Payment System, Purchase Decision, Generation Z, E-Commerce, Kotabaru Jambi City

Page 1 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Desember Vol 7 No 1 (2025): Juni Volume 6 Nomor 2 Desember 2024 Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Volume 3 Nomor 1 Juni 2021 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020 Volume 2 Nomor 1 Juni 2020 Volume 1 Nomor 2 Desember 2019 Volume 1 Nomor 1 Juni 2019 More Issue