cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
El-Iqtishady
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2615241X     EISSN : 26860503     DOI : https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
EL-IQTHISADI : JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 5 Nomor 2 Desember 2023" : 15 Documents clear
ANALISIS PRAKTIK PERLOMBAAN MEMANCING DITINJAU DARI TEORI MAYSIR (Studi Kasus Pemancingan Geneng di Kabupaten Sragen) Yazid, Afthon
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.40755

Abstract

Abstrak Memancing salah satu hiburan yang memiliki banyak peminat, hal ini terjadi di Pemancingan Geneng di Kabupaten Sragen. Pada praktik perlombaan memancing di Pemancingan Geneng menggunakan sistem taburan yaitu ikan ditabur ke dalam kolam sebelum perlombaan dimulai dan banyaknya ikan yang telah ditentukan dan hasil tangkapan boleh diambil atau dibawa pulang. Kompetisi ini mendapatkan hadiah dengan mendaftar dan membayar Rp 50.000 pada setiap sesinya. Dalam perlombaan para peserta telah memahami peraturan dan tahapan perlombaan dari panitia mulai dari tahapan pendaftaran, tahap pelaksanaan perlombaan dan tahap pemberian hadiah. Namun dalam praktik perlombaan memancing yang berada di Pemancingan Geneng mengandung unsur maysir di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini ada berasal dari observasi dan wawancara langsung dengan pemilik atau penyelenggara dan para peserta perlombaan memancing. Sumber kedua berasal dari studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perlombaan memancing yang berada di Pemancingan Geneng di Kabupaten Sragen terdapat unsur maysir atau perjudian dalam pelaksanaannya jika ditinjau dengan kajian teori maysir. Karena di lapangan hadiah berasal dari uang pendaftaran para peserta sehingga terdapat harta yang dipertaruhkan di dalamnya dan hadiah bukan berasal dari pihak ketiga. Kata Kunci: hadiah, maysir, perlombaan memancing. Abstract Fishing is one of the entertainment that has many enthusiasts, this happened in Geneng Fishing, Sragen Regency. In the practice of fishing competitions in Geneng Fishing using a sprinkling system, fish are sown into a pond before the race starts and the number of fish that has been determined and the fish which catched can be taken. This competition gets prizes by registering and paying IDR 50,000 in each session. In the competition, the participants have understood the rules and stages of the competition from the registration stage, the stage of competition implementation and the stage of awarding prizes. However, in practice, fishing competitions in Geneng Fishing contain elements of maysir in it. This type of research is field research and uses descriptive qualitative research methods. The source of data in this study came from direct observation and interviews with owners or organizers and participants of fishing competitions. The second source comes from the study of literature. The results showed that the practice of fishing competitions in Geneng Fishing, Sragen Regency had elements of maysir or gambling in its implementation when reviewed with maysir theory. Because in the field the prizes come from the registration money of the participants so that there are treasures at stake in it and prizes do not come from third parties. Keywords: fishing competition, maysir, prize.
TRANSAKSI JUAL BELI PISANG DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DI DESA SANA TENGAH Kholil, Moh Kholilur Rahman; Sukron; Fadoilul Umam
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.41681

Abstract

Abstrak: Praktik jual beli pisang yang terjadi di Desa Sana Tengah masih jauh untuk bisa dikatakan sesuai dengan sistematika akad wakalah bil ujrah. Pasalnya, secara implementasi di lapangan masih mempunyai banyak keluhan dari masyarakat, karena dinilai merugikan. Oleh karenanya, peneliti mempunyai keinginan untuk meneliti agar dapat memberikan sebuah landasan secara metodologis berdasarkan kepastian hukum fikih muamalah. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dengan jenis penelitian Field research di dalam menjawab dua rumusan masalah dari objek penelitian; pertama, untuk mengetahui transaksi jual beli pisang yang terjadi di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Kedua, seperti apa sebenarnya implementasi akad wakalah bil ujrah pada transaksi penjualan pisang tersebut. Dari kedua pokok permasalahan tersebut. Pertama, pihak yang diwakili hanya dapat memberikan barang jualan kepada yang mewakili tanpa menentukan harga yang hendak dijualkan. Kedua, pihak yang mewakili tidak sesuai dengan akad wakalah bil ujrah yang semestinya harus dilakukan. Bentuk ketidaksesuaiannya, yakni ketika pihak yang mewakili tidak mengikuti hak dan kewajiban yang diwakilkannya, sebagaimana akad diawal yang telah disepakati. Kata Kunci: Akad Wakalah, Jual Beli Pisang, Pamekasan. Abstract The practice of buying and selling bananas that occurs in Sana Tengah Village is still far from being able to be said to be in accordance with the systematics of the wakalah bil ujrah contract. The reason is, implementation in the field still has many complaints from the public, because it is considered detrimental. Therefore, researchers have the desire to conduct research in order to provide a methodological basis based on the legal certainty of muamalah fiqh. In this research, the researcher used an interview method with a field research type of research to answer two problem formulations of the research object; First, to find out the banana buying and selling transactions that occur in Sana Tengah Village, Pasean District, Pamekasan Regency. Second, what is the actual implementation of the wakalah agreement in banana sales transactions? From these two main issues, first, the party being represented can only give goods for sale to the representative without determining the price at which they will be sold. Second, the representing party does not comply with the wakalah bil ujrah contract which should be carried out. The form of non-compliance is when the representing party does not follow the rights and obligations of the person being represented, as agreed in the initial contract. Keywords: Banana Sales, Pamekasan, Wakalah Contract.
CROWDFUNDING WAKAF DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH MENURUT IMAM SYATIBI Syamsuri; iman, Muhammad Iman Kurniawan; Dwi Karunia Arti
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.41701

Abstract

Abstrak Perkembangan wakaf tak hanya berupa tanah, dan bangunan tetapi wakaf memiliki potensi yang besar bagi perekonomian umat. dengan berkembangnya wakaf, kini wakaf dapat melalui platform biasa yang kita sebut dengan crowdfunding, crowdfunding inilah sala satu platform untuk mengumpulkan dana wakaf kemudian di alokasikan kepada yang mebutuhkan, maka sudah tak heran lagi jika perkembangan tekhnolgi kita kian berkembang begtu pesat. Adapun jenis harta yang di kumpulkan melalui platform crowdfunding ialah wakaf melalui uang yang harta benda wakafnya dapat berbentuk bergerak selain uang dan tidak bergerak. penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang menganalisis suatu teks atau hasil penelitian dari suatu peristiwa yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Sumber data dalam penelitian kepustakaan didasarkan pada informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, catatan, majalah, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penliti ada beberapa tahapan, yang pertama, mengumpulkan literatur review yang terkait dengan crowdfunding wakaf dan maqashid syariah menurut imam syatibi, yang kedua mengklarifikasikan sumber penelitian primer dan sekunder, serta mengutip pemikiran imam syatibi tentang maqashid syariah. Hasil penelitian ini bahwasanya crowdfunding wakaf salah satu dari mashlahah Al-khamsah yakni hifdzu maal yang dimana menjaga harta ialah kewajiban ummat muslim serta mengembangkan harta tersebut untuk mencapai kesejahteraan kita semua serta berujung mencapai falah Kata kunci: platform crowdfunding, maqashid syariah, maslhlahah Al-khamsah. Abstract The development of waqf is not only in the form of land, and buildings but waqf has great potential for the people's economy, and with the development of waqf now waqf can be done through a regular platform which we call crowdfunding, crowdfunding is one of the platforms for collecting waqf funds and then allocating them to those who need them, so It's no surprise that our technological developments are growing so rapidly. The type of property collected through the crowdfunding platform is waqf through money where the waqf property can be in movable form other than money and immovable. The author uses library research methods. Library research is a research method that analyzes a text or research results from an event carried out by previous research. Data sources in library research are based on information obtained from books, journals, notes, periodicals, research results, and so on. The data collection carried out by researchers consisted of several stages, the first, collecting review literature related to waqf crowdfunding and maqashid sharia according to imam syatibi, the second clarifying primary and secondary research sources, as well as quoting imam syatibi's thoughts about maqashid syariah. The results of this research show that waqf crowdfunding is one of Al-Khamsah, namely hifdzu maal, where protecting assets is the obligation of the Muslim community and developing these assets to achieve prosperity for all of us and ultimately achieve falah. Keyword: platform crowdfunding, maqashid syariah,maslhlahah Al-khamsah.
PENYELESAIAN SENGEKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI PERKARA SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID Siti Sonya Nadzilla
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.42229

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui perkara sederhana di Pengadilan Agama Mungkid. Fokus utama penelitian adalah pada metode penyelesaian yang seharusnya menggunakan gugatan sederhana, namun akhirnya diselesaikan dengan gugatan biasa. Data yang digunakan berasal dari Undang-undang, PERMA, dan putusan pengadilan, dengan pendekatan kualitatif sebagai metode analisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam merujuk pada ketentuan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, yang tidak sejalan dengan PERMA No 4 Tahun 2019. Pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid, juga terdapat kesalahan dalam memilih pendekatan terkait penggunaan majelis hakim atau hakim tunggal. Hal ini menandakan pentingnya melakukan studi lebih lanjut terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid guna memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam penyelesaian sengketa di masa mendatang. Kata Kunci: Pengadilan Agama, Putusan Sederhana, Sengketa Ekonomi Syariah. Abstract This research aims to investigate the resolution of Sharia economic disputes through simple cases in the Mungkid Religious Court. The main focus of the study is on the resolution method, which should ideally use a simple lawsuit but is ultimately settled through a regular lawsuit. The data used is derived from laws, Supreme Court regulations (PERMA), and court decisions, analyzed through a qualitative approach. The results indicate a discrepancy in referencing the legal provisions used by the panel of judges, which does not align with PERMA No. 4 of 2019. In the resolution of Sharia economic disputes in the Mungkid Religious Court, there is also an error in choosing the approach regarding the use of a panel of judges or a single judge. This underscores the importance of further studies regarding the resolution of Sharia economic disputes in the Mungkid Religious Court to ensure that legal processes adhere to applicable regulations and minimize the possibility of errors in dispute resolution in the future. Keywords: Religious Courts, Sharia Economic Disputes, Simple Verdicts.
PENYELESAIAN SENGKETA EQUITY CROWDFUNDING SYARIAH MELALUI KELEMBAGAAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION TERINTEGRASI Pratama, Herdifa
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.42256

Abstract

Abstrak Menjamurnya kemunculan lembaga keuangan dan aktivitas ekonomi syariah menjadi indikator yang menunjukkan tren positif perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Bahkan perkembangan tersebut mulai berkolaborasi dengan teknologi hingga memunculkan inovasi baru dalam aktivitas ekonomi syariah. Satu diantaranya ialah equity crowdfunding syariah. Di sisi lain, pesatnya perkembangan tersebut juga meningkatkan potensi terjadinya sengketa ekonomi syariah. Disinilah dibutuhkan peran aktif dari lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa tersebut diantaranya dapat diselesaikan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kelembagaan Alternative dispute resolution di Indonesia saat ini melalui terbitnya POJK No. 61/POJK.07/2020. Fokus utama artikel ini adalah deskripsi mengenai mekanisme yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa crowdfunding syariah melalui kelembagaan ADR. Penulisan artikel diakhiri dengan analisis terhadap keunggulan dan kelemahan yang terdapat dalam penyelesaian sengketa equity crowdfunding syariah melalui kelembagaan ADR. Kata Kunci: Alternative dispute resolution, Equity crowdfunding Syariah, POJK, Sengketa Ekonomi Syariah. Abstract The proliferation of Islamic financial institutions and economic activities is an indicator that shows a positive trend of sharia economic development in Indonesia. In fact, these developments began to collaborate with technology to create the innovations in Islamic economic activities. One of them is sharia equity crowdfunding. On the other hand, the rapid development also increases the potential for sharia economic disputes. This is where the active role of dispute resolution institutions is needed. Settlement of these disputes, among others, can be resolved at the alternative dispute resolution institution. The writing of this article aims to explain the institutions of Alternative dispute resolution in Indonesia today through the issuance of POJK No. 61/POJK.07/2020. The main focus of this article is a description of the mechanisms needed in resolving sharia crowdfunding disputes through ADR institutions. This writing ends with an analysis of the advantages and problems contained in the settlement of sharia crowdfunding disputes through ADR institutions. Keywords: Alternative dispute resolution, Sharia Equity crowdfunding, POJK, Sharia Economic Dispute.
KONSEP AL-QARD DALAM TRANSAKSI TAWARRUQ Sholeh, Yumnariyah
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.42345

Abstract

Abstrak Tawarruq merupakan suatu akad jua beli yang di dalamnya terlibat tiga pihak yang bertransaksi, di antaranya pemilik barang yang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayarannya secara cicilan, kemudian si pembeli pertama menjual kembali barang tersebut kepada pembeli kedua yang mana transaksinya secara tunai. Transaksi Tawarruq diperbolehkan selama sesuai dengan aturan hukum dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Tujuan dari penelitian ini untuk lebih memahami konsep al-qardh dalam transaksi tawarruq jika dilihat dari perspektif Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka dengan metode diskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui data primer dan data skunder, data primer diambil dari Al-quran Surah Al-baqarah ayat 282, sedangkan data skunder di peroleh dari jurnal, buku, artikel, dab bahan-bahan refrensi yang berkaitan dengan permasalahan. Dari hasil penelitian konsep al-qardh dalam transaksi Tawarruq dilihat dari al-quran surah Al-baqarah ayat 282 masih terdapat perbedaan para ulama’ terkait kebolehannya, ada sebagian ulama’ yang membolehkannya dan ada juga ulama’ yang melarangnya karna masih tergolong dalam kategori riba, namun dalam prakteknya akad tawarruq ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Kata Kunci: Al-qardh, Transaksi Tawarruq, Riba. Abstrac Tawarruq is a sale and purchase contract in which three parties are involved in the transaction, including the owner of the goods who sells the goods to the first buyer at a price and payment in installments, then the first buyer resells the goods to the second buyer, where the transaction is in cash. Tawarruq transactions are permitted as long as they comply with the legal rules and conditions that have been determined. The aim of this research is to better understand the concept of al-qardh in Tawarruq transactions when viewed from the perspective of the Al-Quran Surah Al-Baqarah verse 282. The type of research used is library research with a descriptive-qualitative method. The data collection technique is through primary data and secondary data, primary data is taken from the Al-Quran Surah Al-Baqarah verse 282, while secondary data is obtained from journals, books, articles, and reference materials related to the problem. From the results of research on the concept of al-qardh in Tawarruq transactions, seen from the Koran, Surah Al-Baqarah, verse 282, there are still differences between scholars regarding its permissibility, there are some scholars who allow it and there are also scholars who prohibit it because it is still classified as usury. However, in practice, many people still carry out the Tawarruq contract. Keywords: Al-qardh, Tawarruq Transaction, Usury
HEDGING SEBAGAI SOLUSI DARI PENGELOLAAN DANA HAJI Ikhsan, Muhammad Miftahul; Shofya Humaira Siti Salma; Jaih Mubarok; Sofyan Al-Hakim
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.43427

Abstract

Abstrak Indonesia menjadi negara jumlah penduduk muslim terbesar dengan jumlah 240,62 juta jiwa. banyaknya muslim di Indonesia beribadah kerumah Allah melaksanakan ibadah haji. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang mengambil data melalui informasi dengan mendapatkan bahan Pustaka, Teknik data yang telah didapatkan dengan mengkaji serta menganalisa, baik berbentuk buku, jurnal, hasil penelitian. Serta dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif. Langkah pemerintah yakni membuat Lembaga yang khusus mengelola dana haji yakni Badan Pengelola keuangan haji. Bentuk pengelolaan dana haji merujuk pada Fatwa DSN No. 122 terkait pengelolaan biaya penyelenggaran ibadah haji dan BPIH Khusus bahwa akad yang dipakai dalam pengelolaan dana haji adalah wakalah. Pada dasarnya bahwa nilai uang dari tahun ke tahun akan menurun harganya karena disebabkan banyak hal salah satunya inflasi, untuk mengurangi penurunan nilai. Hedging (Lindung Nilai) ialah mekanisme atau Teknik dalam mengurangi resiko yang terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi karena fluktuasi nilai tukar. Mekanisme dari proses lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan Akad al-Tahawwuth al-Basith, Para pihak saling berjanji baik secara tertulis maupun tidak untuk melaksanakan satu kali transaksi spot (pembelian serta penjualan mata uang asing sebagai penyerahan) dimasa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Perlunya dilakukan hedging supaya ada keterikatan kontrak kita sebagai jamaah. Kata Kunci: Haji, Hedging, Pengelolaan Dana Haji Abstract Indonesia is the country with the largest Muslim population with 240.62 million people. This type of research uses literature research that takes data through information by obtaining library materials, data techniques that have been obtained by reviewing and analyzing, both in the form of books, journals, research results. As well as by using descriptive analysis techniques. The government's step is to create an institution that specifically manages Hajj funds, namely the Hajj Financial Management Agency. to reduce the decline in value. Hedging is a mechanism or technique in reducing risks that occur or are expected to occur due to exchange rate fluctuations. The mechanism of the Islamic hedging process on exchange rates with Akad al-Tahawwuth al-Basith, the parties mutually promise either in writing or not to carry out one-time spot transactions (purchase and sale of foreign currencies as delivery) in the future in accordance with the agreement. The need for Hajj fund management is carried out by hedging so that there is an attachment to our contract as pilgrims, represented by the Hajj Financial Management Agency to Saudi Arabia Where the exchange of currency from rupiah to riyal is not too high if something happens in the future. Keywords: Hajj, Hajj Fund Management, Hedging
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA FINTECH MENGGUNAKAN BPSK DAN LAPS DI INDONESIA Wijaya, Adi
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.44089

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efesiensi antara (BPSK) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan (LAPS) Lembaga Alaternatif Penyelesaian Sengketa dan dalam proses penyelesaiannya apakah terdapat dualisme dalam penyelesaian sengketa pada bisnis fintech dengan jalur non-litigasi, metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kemiripan fungsi dan efesiensi antara BPSK dan LAPS dalam penyelesaian sengketa disektor bisnis fintech, kedua lembaga tersebut memiliki fungsi sebagai badan penerima keluhan dan permohonan terkait dengan perselisihan antara pemilik usaha dan konsumen. Dengan kemiripan fungsi antara BPSK dan LAPS menimbulkan kebingungan oleh konsumen jika ingin melakukan gugatan terhadap pelaku usaha, hal demikian dapat menimbulkan dualisme dalam peroses penyelesaian sengketa dan tidak adanya ketegasan Undang-Undang dalam mengatur hal tersebut. Kata kunci : Sengketa, BPSK dan LAPS. Abstract This study aims to determine the efficiency between (BPSK) Consumer Dispute Resolution Agency and (LAPS) Alternative Dispute Resolution Institution and in the settlement process whether there is dualism in dispute resolution in the fintech business with non-litigation channels, this research method uses qualitative research with a normative legal approach, the results show that there are similarities in function and efficiency between BPSK and LAPS in dispute resolution in the fintech business sector, both institutions have a function as a receiving body for complaints and requests related to disputes between business owners and consumers. With the similarity of functions between BPSK and LAPS creates confusion by consumers if they want to file a lawsuit against business actors, this can lead to dualism in the dispute resolution process and the absence of firmness of the Law in regulating this matter. Keywords : Dispute, BPSK and LAPS.
ZAKAT DAN FUNGSINYA BAGI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT: KAJIAN TAFSIR EKOMOMI QS. AL-TAUBAH AYAT 103 A M Nur Atma Amir; Achmad Abubakar; Halimah Basri; Muh. Azka Fazaka Rif’ah
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.44120

Abstract

Abstrak Salah satu ayat yang menjelaskan fungsi zakat adalah Surah al-Taubah ayat 103. Penelitian ini mencoba mengkaji makna dari lafaz ṣadaqah di dalam ayat tersebut serta perbandingannya dengan infak dan sedekah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji fungsi zakat baik secara social maupun secara ekonomi yang terkandung dalam surah al-Taubah ayat 103 tersebut. Penelitian ini meupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi dengan pendekatan metode tafsir tahlili yang merupakan salah satu metode untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa maksud dari lafaz ṣadaqah dalam Surah al-Taubah ayat 103 menurut mayoritas mufasir adalah zakat. Zakat merupakan bagian dari infak karena termasuk penggunaan uang dan merupakan bagian dari sedekah karena merupakan bentuk tindakan yang menjadi bukti keimanan. Adapun fungsi zakat yang terkandung dalam surah al-Taubah ayat 103 ada dua yang meliputi muzaki, mustahik, dan harta itu sendiri. Secara sosial zakat berfungsi mensucikan hati muzaki dari sifat rakus dan kikir. Zakat juga berfungsi mensucikan hati mustahik dari sifat iri, dengki, dan amarah. Zakat juga mensucikan harta dari kotoran dan syubhat. Pada akhirnya, zakat mampu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, dan harmonis. Secara ekonomi, zakat berfungsi meningkatkan konsumsi mustahik, zakat juga berfungsi meningkatkan produktifitas muzaki. Sementara bagi harta, fungsi zakat dapat dilihat dari aspek makro berupa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kata Kunci: Zakat, Sosial Masyarakat, Ekonomi Masyarakat, Tafsir Ekonomi, dan Surah al-Taubah ayat 103 Abstract One of the verses that explains the function of zakat is Surah al-Taubah verse 103. This research tries to examine the meaning of the ṣadaqah statement in this verse and its comparison with infaq and alms. Apart from that, this research also examines the function of zakat both socially and economically as contained in surah al-Taubah verse 103. This research is a type of qualitative descriptive research using an interpretation method with a tahlili interpretation method approach which is one method for studying verses of the Al-Qur'an. From the results of this research, it can be concluded that the meaning of the ṣadaqah lafaz in Surah al-Taubah verse 103 according to the majority of interpreters is zakat. Zakat is part of infaq because it includes the use of money and is part of alms because it is a form of action that is proof of faith. There are two functions of zakat contained in surah al-Taubah verse 103, including muzaki, mustahik, and the treasure itself. Socially, zakat functions to purify the muzaki's heart from greed and stinginess. Zakat also functions to purify the mustahik's heart from envy, envy and anger. Zakat also purifies wealth from dirt and doubts. In the end, zakat is able to create a safe, peaceful and harmonious social life. Economically, zakat functions to increase mustahik consumption, zakat also functions to increase muzaki productivity. Meanwhile, for assets, the function of zakat can be seen from the macro aspect in the form of sustainable and fair economic growth. Keywords: Zakat, Social Society, Economy Society, Economic Interpretation , and Surah al-Taubah verse 103.
PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DALAM FIKIH ISLAM DAN PRAKTIKNYA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Wahida Rahim
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.44121

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembiayaan akad murabahah di perbankan syariah. Pembiayaan akad murabahah akan dikaji dengan perspektif fikih Islam dengan mengkomparasikan pendapat empat imam mazhab. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Setelah melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode studi pustaka, penulis akan menginterpretasikan data-data tersebut menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penambahan margin pada pembiayaan akad murabahah di perbankan syariah diperbolehkan selama tidak memberatkan pihak lainnya. Kata Kunci: Akad Murabahah, Pembiayaan, Perbankan Syariah. Abstract This study aims to analyze the practice defferet payment sale in Islamic banking. The defferet payment sale will be studied from the perspective of Islamic jurisprudence by comparing the opinions of the four imams madhab. Type of this research is library research. After carrying out data collection techniques by using the literature study method, the author will interpret the data using qualitative descriptive analysis methods. The results of this study indicate that the addition of a margin on murabaha contract financing in Islamic banking is allowed as long as it does not burden other parties. Keywords: Deffered Payment, Financing, Islamic Banking.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Desember Vol 7 No 1 (2025): Juni Volume 6 Nomor 2 Desember 2024 Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Volume 3 Nomor 1 Juni 2021 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020 Volume 2 Nomor 1 Juni 2020 Volume 1 Nomor 2 Desember 2019 Volume 1 Nomor 1 Juni 2019 More Issue