Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Syamsiar Arief
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11670

AbstractThe basis for investigating members of the National Police who are suspected of committing criminal offenses is the existence of reports or complaints from the public. The report or complaint is submitted through the Head of the Complaints Service Section for the Professional and Security Sector, and then proposes to the Head of Sub-Division through the Head of the Investigation Unit to call and examine members as witnesses to victims and other witnesses. The Police Investigator in addition to carrying out the duties and functions of the Police also has authority in the investigation and law enforcement of members or persons who commit criminal acts. Apart from the foregoing, investigators must pay attention to and settle as well as possible reports or complaints from the public in accordance with their duties and functions as investigators. Investigations of members of the Indonesian National Police who commit criminal acts are carried out by investigators as stipulated in the criminal procedure applicable to the general court environment, which is confirmed in Article 2 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 3 of 2003 concerning the Technical Implementation of General Judicial Institutions for members of the Police Force. Republic of Indonesia. The examination of members of the Indonesian National Police is carried out in accordance with the rank, namely according to the provisions of Article 5 of Government Regulation where the examination of members of the Indonesian National Police in the course of an investigation is carried out with regard to rank. Keywords: Code of Ethics, Criminal Acts, Police , Violations.AbstrakDasar penyidikan terhadap Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Bagian Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan, selanjutnya mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos melalui Kepala Unit Penyidik untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota sebagai saksi korban dan saksi lainnya. Penyidik Polri selain sebagai pengemban tugas dan fungsi Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana. Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik. Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan terhadap anggota Polri dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan yakni sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri dimana pemeriksaan terhadap anggota Polri dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan. Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya.Kata Kunci : Kode Etik, Pelanggaran, Polisi, Tindak Pidana.

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM Ashabul Kahpi
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9907

AbstrakPerkembangan perkonomi dunia dewasa ini turut pula membawa peningkatan pada tren ekonomi syariah. Bersamaan itu pula, peluang terjadinya sengketa (dispute) yang timbul dari hubungan bisnis tersebut juga akan banyak terjadi, diantaranya adalah potensi permasalahan yang terkait dengan sengketa produsen dan konsumen terhadap produk-produk bisnis syari’ah. Perlindungan konsumen, berikut sengketa konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat, yang menghendaki adanya keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Di Indonesia, aturan mengenai hal tersebut telah dituangkan ke dalam berbagai undang-undang beserta peraturan lainnya, akan tetapi masih dilakukan secara parsial sehingga tidak dirasakan sebagai perlindungan konsumen muslim dan tidak secara jelas menyebutkan perlindungan konsumen muslim. Termasuk dalam hal ini adalah persoalan penyelesaian sengketa konsumen yang pada prinsipnya terdapat di dalam syariat Islam. Bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah (khususnya perbankan syariah) telah menjadi kewenangan absolut peradilan agama, hanyalah merupakan salah satu bentuk sengketa di antara jenis sengketa konsumen muslim.Kata kunci : Perlindungan hukum, sengketa, konsumen muslimAbstractThe development of the world economy today also brings an increase in sharia economic trends. At the same time, there will also be many opportunities for disputes arising from these business relationships, including potential problems related to the disputes between producers and consumers of Shari'ah business products. Consumer protection, following consumer disputes are an integral part of healthy business activities, which requires a balance of legal protection between consumers and producers. In Indonesia, the regulation regarding this matter has been stated in various laws along with other regulations, but it is still done partially so that it is not felt as a protection for Muslim consumers and does not clearly mention the protection of Muslim consumers. Included in this matter is the issue of consumer dispute resolution which in principle is contained in Islamic law. That sharia economic dispute resolution (especially sharia banking) has become the absolute authority of the religious court, is only one form of dispute among the types of disputes of Muslim consumers.Keywords: Legal protection, disputes, Muslim consumers

PEMBINAAN ANAK TANPA KEKERASAN DI KELURAHAN TAMPARANG KEKE KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR Muhammad Anis
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18353

AbstractViolence in coaching children is one of the serious problems we face today, various elements, especially the government, are related to the government's efforts to implement the Child Protection Law Number 35 of 2014. On the other hand, parents who are not aware have committed violence in coaching them. Children feel that they have carried out their duties as parents who have full rights over their children, while children in their immature physical and psychological development will receive adverse impacts on their development. The cause of violence in child development is due to environmental factors in the community, such as dense residential areas which can affect parents to be rude to their children due to the habits of the parents in the environment. The education and occupation factors of parents, parents who do not have a job are more prone to abuse their children than those who have jobs and routines. The digital media factor, in the millennial era without borders, we cannot deny that everything, whether positive or negative, can be easily obtained, this is also a factor in the occurrence of violence in fostering children, the lack of understanding of parents about a spectacle can have negative consequences for how to coach children.Keywords: Children, Formation, Violence. AbstrakKekerasan dalam pembinaan terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang kita hadapi saat ini, berbagai elemen terutama pemerintah dikarenakan berkaitan dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014. Disisi lain, orangtua yang tidak sadar telah melakukan kekerasan dalam pembinaan kepada anak merasa telah melaksanakan tugasnya sebagai orang tua yang mempunyai hak penuh atas anaknya, sedangkan anak dalam perkembangan fisik maupun psikisnya yang belum matang akan menerima dampak buruk bagi perkembangannya. Penyebab terjadinya kekerasan didalam pembinaan anak disebabkan faktor lingkungan masyarakat, seperti kawasan pemukiman yang padat yang dapat mempengaruhi orangtua bersifat kasar terhadap anaknya dikarenakan mengikuti kebiasaan para orang tua dilingkungan tersebut. Faktor pendidikan dan pekerjaan orangtua, orangtua yang tidak memiliki pekerjaan lebih rentan berlaku kasar terhadap anak dibandingkan yang mempunyai pekerjaan dan rutinitas. Faktor media digital, di era millenial tanpa batas tidak bisa kita pungkiri segala sesuatunya baik itu positif maupun negatif sekalipun bisa dengan mudah diperoleh, hal ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam pembinaan anak, kurangnya pemahaman orang tua tentang suatu tontonan dapat berakibat negatif bagi cara pembinaan terhadap anak.Kata kunci : Anak, Kekerasan, Pembinaan.

TRANSAKSI E-COMMERSE DALAM EKONOMI SYARIAH Mahmuda Mulia Muhammad
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14021

AbstractThe advancement of telecommunications, information and computer technology has led to changes in culture and the demands of everyday life, so that it has given birth to new patterns of relationships, including in the business world. One of its flagship media is through e-commerce (electronic commerce). The emergence of concerns about e-commerce transactions, especially the Islamic community in Indonesia, both from a security perspective and a sharia perspective. This paper aims to analyze e-commerce transactions in Islamic economics. The results of the analysis concluded that technically the transaction, both in the form of buying and selling services or goods, if the goods are delivered in a formidable form of non-digital, then e-commerce transactions can be analogous to the sale of al-salam, which has been prescribed from the beginning- the beginning of Islam through the Sunnah of the Holy Prophet. The use of e-commerce in Indonesia is permitted while the two parties understand each other. This article is also to provide general guidance about e-commerce users in running their business. Keywords: Bai 'as-salam, E-Commerce, Islamic Economics.AbstrakKemajuan teknologi telekomunikasi, informasi dan komputer, telah menyebabkan terjadinya perubahan kultur dan tuntutan hidup sehari-hari, sehingga telah melahirkan pola hubungan baru, di antaranya dalam dunia bisnis. Salah satu media andalannya adalah melalui e-commerce (electronic commerce). Munculnya kekhawatiran terhadap transaksi e-commerce khususnya masyarakat Islam di Indonesia, baik dari prespektif keamanan dan prespektif syariah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis transaksi e-commerce dalam ekonomi syariah. Hasil analisis disimpulkan bahwa secara teknis transaksinya, baik dalam bentuk jual-beli jasa atau barang, kalau barang tersebut diserahkan secara tangguh karena berbentuk non digital, maka transaksi e-commerce dapat dianalogikan kepada jual-beli al-salam, yang telah disyariatkan semenjak awal mulanya Islam melalui Sunnah Nabi saw. Penggunaan e-commerce di Indonesia dibolehkan selagi antara kedua belah pihak saling paham. Artikel ini juga untuk memberikan panduan umum tentang pengguna e-commerce dalam menjalankan bisnisnya.Kata Kunci : Bai’ as-salam, E-Commerce, Ekonomi Syariah.

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA PADA AKHIR DAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERJALAN Raya, Muhammad Yaasiin
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11846

Abstract Accountability for the current fiscal year is based on principles that are in line with the principles of good governance. These principles are set forth through the application of classical principles and new principles in the accountability of state finances. Accountability of state finances at the end of the fiscal year that carries out responsibility is the head of the office or agency to superiors and to higher officials. Accountability of the State finances after the end of the fiscal year that is accountability through the judicial institution, namely the existence of state financial losses that must be accounted for in the relevant court, namely the court of corruption in the general court handling cases of state losses. Keywords: Accountability, Budget, State Finance. Abstrak Pertanggungjawaban keuangan negara tahun anggaran berjalan didasarkan atas prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-asas baru dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Pertanggungjawaban keuangan negara pada akhir tahun anggaran itu yang melakukan pertanggungjawaban yaitu kepala kantor atau instansi kepada atasan dan kepada pejabat yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban keuangan Negara setelah akhir tahun anggaran yaitu pertanggungjawaban dengan cara melalui lembaga peradilan, yaitu adanya kerugian keuangan Negara yang harus di pertanggungjawaban di pengadilan yang bersangkutan yaitu pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan umum yang menangani kasus kerugian negara. Kata Kunci : Anggaran, Keuangan Negara, Pertanggungjawaban.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA MASSAL DALAM MASA KAMPANYE PEMILU Andi Rahmah
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11487

Abstract The purpose of this study is to determine the factors that cause mass traffic violations during the election campaign period and efforts to overcome them by police officers against mass traffic violations during the election campaign period. This research is normative with field research where data collection is done by interview and questionnaire distribution to several parties related to the research topic, besides the author also conducts library research through related data and books relating to the research topic, furthermore the data obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the analysis, the authors conclude several things, among others: (1) Factors that cause mass traffic violations during the election campaign period are indisciplinary factors, lack of supervision, no sanctions are given, habits, factors of selfishness, participation and facilities and infrastructure. (2) Efforts made by the Makassar City Police Traffic Unit in handling mass traffic violations during the election campaign period are through two efforts, the first being preventive measures, by conducting socialization using print and electronic media, and making banners and posters on the streets that are considered strategic. Second, with repressive measures or actions, these efforts take the form of reprimands, speeding tickets, and confiscation.Keywords: Criminologists, General Elections, Traffic, Violations.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu dan upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisisan terhadap pelanggaran lalulintas secara massal dalam masa kampanye pemilu. Penelitian ini bersifat normatif dengan penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan pembagian angket terhadap beberapa pihak yang terkait dengn topik penelitian, selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu yaitu faktor ketidakdisiplinan, kurangnya pengawasan tidak ada sanksi yang diberikan, kebiasaan, faktor egoisme, ikut-ikutan serta sarana dan prasarana. (2) Upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dalam menaggulangi pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu yaitu melalui dua upaya yaitu yang pertama dengan upaya preventif, dengan melakukan sosialisasi dengan menggunakan media cetak, maupun elektronik, serta membuat spanduk dan poster di jalan-jalan yang dianggap strategis. Kedua dengan upaya represif atau penindakan, upaya ini berupa teguran, tilang, serta penyitaan.Kata Kunci : Kriminologis, Pelanggaran, Lalu Lintas, Pemilihan Umum.

KREDIT (AT-TAQHSITH) DALAM DISKURSUS HADIS NABI MUHAMMAD SAW Taufiq Sanusi Baco
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18354

AbstractCredit in conventional banking is haram because it uses a refined usury system called interest, both credit is productive, especially consumptive based on the Alquran and the hadith of the prophet about usury that Abbas, his uncle, saw. Credit in Syari'ah banking is allowed because credit at Bank Syari'ah is transferred to mudharabah for the productive and ba'i bi at-taqshid for the consumptive based on the hadith of the Prophet Muhammad and the opinion of the scholars. Basically the whole concept of mu'amalah is permissible as long as it doesn’t contradict the principles of the Alquran and sunnah such as the ushul kaedah which means: "the origin (law) mu'amalah is permissible as long as there is no argument against it". In the hadith we don’t find that credit is sacrificed, but we will find a form of credit that is almost the same (if it is applied) to credit carried out by merchants who use the usury system, namely debt payments with credit within the specified time with excessive profit (usury fadl). Keywords: Credit, Discourse, Hadith, Riba. AbstrakKredit pada perbankan Konvensional adalah haram karena memakai sistem riba yang diperhalus dengan sebutan bunga, baik kredit itu bersifat produtik lebih-lebih yang bersifat konsumtif berdasarkan Alqur’an dan hadis nabi tentang riba yang pernah dilakukan Abbas, paman beliau saw. Kredit pada perbankan Syari’ah dibolehkan karena kredit pada Bank Syari’ah dialihkan pada sifat mudharabah bagi yang produktif dan dengan sifat ba’i bi at-taqshid bagi yang konsumtif berdasarkan hadis nabi Muhammad saw dan pendapat ulama. Pada dasarnya seluruh konsep mu’amalah adalah boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alqur’an dan sunah seperti kaedah ushul yang artinya: “asal (hukum) mu’amalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya”. Dalam hadis kita tidak menemui tentang kredit diperbankan, akan tetapi kita akan menemui bentuk kredit yang hampir sama (jika diqiaskan) dengan kredit yang dilakukan oleh pedagang-pedagang yang menggunakan sistem riba yaitu pembayaran hutang dengan kredit dalam waktu yang ditentukan dengan keuntungan yang berlebih-lebihan (riba fadl).Kata Kunci : Diskursus, Hadis, Kredit, Riba.

MEMBANGUN SISTEM EKONOMI ISLAM BERORIENTASI KESALEHAN SOSIAL Mahmudah Mulia Muhammad
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9903

Budiharsono, Sugeng. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional. Jakarta: TKP3KPK, Menko Kesra, 2004.Chapra, M. Umar. The Future of Economics; an Islamic Perspective. Jakarta: SEBI, 2001.Haidar, Ilyas Abu. Etika Islam dari Kesalehan Individual Menuju Kesalehan Sosial. Jakarta: Al-Huda, 2003.Hanifullah. “Membangun Sistem Ekonomi Umat Berbasis Syariah”. Episteme. Vol. 7, No. 2, (Desember 2012).Hikmat, Harry. “Pembangunan Sosial yang Berpusatkan pada Rakyat: Reorientasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pascakrisis”. Makalah. Bandung: Unpad, 1999.______. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora, Utama Press 2010.Ibrahim, Idi. “Dunia Simbolik dan Gaya Hidup dalam Beragama”. Mediator. Vol. 3, No. 1. (2002).Jati, Wasisto Raharjo. “Kesalehan Sosial Sebagai Ritual Kelas Menengah Muslim”. IBDA’ Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 13, No. 2, (Juli - Desember 2015).Karim, Adiwarman. Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro, Cet. I. Jakarta: III Indonesia, 2002.Maghfur, Ifdlolul. “Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid”. Jurnal MALIA. Volume 7, Nomor 2, (Juni 2016).Manan, Muhammad Abdul. Ekonomi Islam: Teori dan Praktik, terj. Potan Arif Harahap. Jakarta: PT. Intermasa, 1992.Mundzirin, Yusuf, dkk. Islam dan Budaya Lokal. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Suka, 2007.Nasution, Mustafa Edwin, dkk. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana, 2006.Partoatmodjo, Sadji. Masalah Kemiskinan dan kompleksitas Penanggulangannya. Jakarta TKP3KPK Menko Kesra, 2004.Riesebrodt, Martin. Pious Passion. Berkeley: University of California Press, 1993.Soetomo. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. Konsep, Produk dan Implementasi Bank Syariah. Jakarta: Djambatan, 2003.

KLAUSUL KUASA MUTLAK DALAM AKTA JUAL BELI TANAH DI KOTA PALOPO Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i1.13836

AbstractBased on the provisions of Article 1813 of the Civil Code which states that the granting of power ends with the withdrawal of the power of attorney, if it is associated with the clause granting the power of attorney in a binding purchase agreement which is an absolute power or that can’t be revoked, then it is clear that the clause is contrary to existing laws. This is also explained in Article 1814 of the Civil Code regarding the existence of the right of the grantor to withdraw his power of attorney if desired. Thus the absolute power clause is a deviation from the law. Based on the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982, it is also clear that this violates regulations which are still in force. That absolute clausal agreements as applied a lot is a form of contradiction in the law so that it should need to be revised. For data collection this research was carried out at the Palopo City Notary Office regarding the land purchase agreement as regulated in the Civil Code.Keywords: Deed, Buy and Sell, Absolute Power of Attorney.AbstrakBerdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa, jika dikaitkan dengan klausul pemberian kuasa pada perjanjian pengikatan jual beli yang merupakan kuasa mutlak atau kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, maka jelas bahwa klausul tersebut bertentangan dengan undang-undang yang ada. Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 1814 KUH-Perdata tentang adanya hak dari pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala dikehendaki. Dengan demikian klausul kuasa mutlak merupakan penyimpangan dari undang-undang. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, jelas juga hal tersebut melanggar peraturan yang sampai saat ini masih berlaku. Bahwa perjanjian clausul mutlak sebagaimana banyak diterapkan merupakan suatu bentuk pertantangan di dalam undang-undang sehingga hal tersebut seharusnya perlu mendapat revisi. Untuk pengambilan data penelitian ini dilakukan di kantor Notaris Kota Palopo yang berkenaan tentang perjanjian jual-beli tanah sebagaimana yang diatur dalam KUH-Perdata.Kata Kunci : Akta, Jual Beli, Kuasa Mutlak.

KONSUMTIVISME DAN STATUS SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT Nila Sastrawati
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14050

AbstractThe needs and desires to become entities, are very difficult to distinguish when examining the current economic actions of society. The community economic growth is increase, both in terms of the availability of resources (means of exchange), the availability of commodities, communication and information technology, the ease of online-based economic transactions, were being supporting factors of the economy and the needs of community. This reality presents a new social phenomenon where an increase in purchasing power is no longer oriented to value of use of an item or service, but has shifted to the symbolic meaning of the goods and services. This was observed by a French philosopher, Jean Baudrillard by analyzing a society that experienced a shift in the concept of consumption from use value to sign value. The control of consumption is significantly able to influence the rational actions of use value toward consumptive actions for other communities, and encourage the creation of socioeconomic status through the conception of a lifestyle of ownership of goods and services.Keywords: Consumivism, Economy, Status, Society.AbstrakKebutuhan dan keinginan menjadi entitas yang sangat sulit dibedakan ketika mengkaji tindakan ekonomi masyarakat saat ini. Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat baik dari aspek ketersediaan sumber daya (alat tukar), ketersediaan komoditi, teknologi komunikasi dan informasi, kemudahan dalam transaksi ekonomi berbasis online, menjadi faktor pendukung bergulirnya roda perekonomian dan pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat. Realitas ini menghadirkan fenomena sosial baru dimana terjadi peningkatan daya beli yang bukan lagi berorientasi pada nilai guna suatu barang atau jasa, tetapi telah bergeser pada makna simbolik dari barang dan jasa tersebut. Hal tersebut diamati seorang filsuf Prancis, Jean Baudrillard dengan menganalisis masyarakat yang mengalami pergeseran konsep konsumsi dari nilai guna menjadi nilai tanda. Penguasaan konsumsi secara signifikan mampu mempengaruhi tindakan rasional bernilai guna kearah tindakan konsumtif bagi masyarakat lainnya, dan mendorong terciptanya status sosial ekonomi melalui konsepsi gaya hidup atas kepemilikan barang dan jasa.Kata Kunci : Ekonomi, Konsumtivisme, Masyarakat , Status.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA