cover
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
El-Iqtishady
Core Subject : Economy, Social,
EL-IQTHISADI : JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Articles 255 Documents
ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN PENGRAJIN BATIK JAMBI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI SEBERANG KOTA JAMBI Rizkiyah Hairunnisa; Rafiqi; Muhammad Roihan; Ridhwan
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.61861

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji strategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan pendapatan pengrajin batik Jambi di kawasan Seberang Kota Jambi, dengan tujuan akhir mendukung kesejahteraan masyarakat melalui perspektif ekonomi Islam. Industri batik Jambi berperan signifikan dalam ekonomi daerah, tidak hanya sebagai penyedia lapangan pekerjaan tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya lokal. Meski demikian, para pengrajin masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan akses ke pasar, kekurangan modal, lemahnya manajemen usaha, serta rendahnya pemanfaatan teknologi modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif  dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Proses analisis dilakukan menggunakan pendekatan SWOT untuk mengidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi UMKM batik Jambi. Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa strategi yang relevan untuk diterapkan mencakup peningkatan mutu produk, diversifikasi motif dan desain, pemanfaatan pemasaran digital, peningkatan keterampilan pengrajin melalui pelatihan, serta penguatan etika bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Penerapan strategi tersebut diyakini mampu memperkuat daya saing batik Jambi, memperluas pasar, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar pengrajin batik Jambi lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar, serta tetap menjunjung nilai keadilan, keberkahan, dan kehalalan dalam kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Kata Kunci: Strategi, Pendapatan Pengrajin, Batik Jambi, Analisis Swot, Perspektif Ekonomi Islam.   Abstract This study was conducted to examine strategies that can be implemented to increase the income of Batik Jambi artisans in the Seberang Kota Jambi area, with the ultimate goal of supporting community welfare through the perspective of Islamic economics. The Batik Jambi industry plays a significant role in the regional economy, not only as a provider of employment opportunities but also as a medium for preserving local cultural heritage. However, artisans are still faced with several challenges, including limited market access, lack of capital, weak business management, and low utilization of modern technology. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The analysis process was carried out using the SWOT approach to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats influencing Batik Jambi SMEs. The findings show that relevant strategies to be applied include improving product quality, diversifying motifs and designs, utilizing digital marketing, enhancing artisans’ skills through training, and strengthening business ethics based on Islamic principles. The implementation of these strategies is believed to strengthen the competitiveness of Batik Jambi, expand market reach, and ultimately improve community welfare. Thus, this study recommends that Batik Jambi artisans become more responsive to technological developments and market dynamics while upholding the values of justice, blessing (barakah), and halal practices in their business activities in accordance with Islamic economic principles. Keywords: Strategy, Artisan Income, Batik Jambi, SWOT Analysis, Islamic Economic Perspective.
PENGARUH ATRAKSI, AKSEBILITAS DAN AMENITAS TERHADAP MINAT KEMBALI WISATAWAN KE DESTINASI HALAL ACEH Khairizal Wahid; Muhammad Zulhilmi; Jalaluddin
El-Iqthisadi Vol 8 No 1 (2026): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v8i1.65700

Abstract

Abstrak Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, minat kunjungan ulang (revisit intention) menjadi indikator penting yang menentukan keberlanjutan dan daya saing suatu destinasi, khususnya pada pengembangan pariwisata halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor atraksi, aksesibilitas, dan amenitas terhadap minat revisitasi destinasi wisata halal di Aceh, dengan fokus kajian pada Kota Banda Aceh dan Kota Sabang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, di mana data primer dikumpulkan dari 305 wisatawan sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan meliputi regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, variabel atraksi (coef. 0.185 & thitung 2.900), Aksesibilitas (coef. 0.095 & thitung 1.844) dan amenitas (coef. 0.032 & thitung 0.650) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat revisitasi wisata halal di Aceh. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan komponen daya tarik wisata, kemudahan akses, serta ketersediaan fasilitas yang memadai merupakan faktor kunci dalam meningkatkan minat kunjungan ulang wisatawan dan mendukung pengembangan destinasi wisata halal yang berkelanjutan. Kata Kunci: Atraksi Wisata, Aksesibilitas, Amenitas, Minat Revisitasi, Pariwisata Halal Aceh.   Abstract Tourism is a strategic sector that has a significant role in encouraging economic growth and social development of the community. In this context, interest in revisit intent is an important indicator that determines the sustainability and competitiveness of a destination, especially in the development of halal tourism. This study aims to analyze the influence of attraction, accessibility, and amenity factors on the interest in revisiting halal tourist destinations in Aceh Province, with a focus on the study on Banda Aceh City and Sabang City. This study uses a quantitative approach with a survey method, where primary data was collected from 305 tourists as respondents. The data analysis techniques used included multiple linear regression with the help of IBM SPSS Statistics 25 software. The results showed that both partially and simultaneously, the variables of attraction (coef. 0.185 & tcount 2,900), Accessibility (coef. 0.095 & tcount 1.844) and amenities (coef. 0.032 & tcount 0.650) had a positive and significant effect on the interest in halal tourism revisitation in Aceh Province. These findings confirm that strengthening the components of tourist attractions, ease of access, and the availability of adequate facilities are key factors in increasing tourist interest in returning visits and supporting the development of sustainable halal tourist destinations. Keywords: Attractions, Accessibility, Amenities, Revisitation Interest, Halal Tourism, Aceh Province
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PEMALSUAN CEK SEBAGAI SURAT BERHARGA: STUDI KASUS ISABELLA ANGELLIA YOHANES Rizki Mohamad Eka Marsa Sadjat
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.66451

Abstract

Abstrak Pemalsuan cek sebagai surat berharga merupakan pelanggaran yang tidak hanya menimbulkan akibat pidana, tetapi juga berdampak pada stabilitas hubungan hukum dalam dunia perdagangan. Instrumen cek, sebagai alat pembayaran yang diatur dalam hukum dagang, menuntut adanya kepastian, kepercayaan, dan keaslian untuk menjamin kelancaran transaksi bisnis. Kasus pemalsuan cek oleh Isabella Angellia Yohanes menjadi gambaran penting mengenai kerentanan praktik perdagangan terhadap penyalahgunaan surat berharga. Penelitian ini bertujuan menganalisis prtanggungjawaban hukum pelaku pemalsuan cek dalam prespektif hukum dagang, khususnya terkait sifat cek sebagai surat berharga, sambil menekankan peran bank sebagai pihak yang harus memverifikasi keaslian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya penguatan mekanisme verifikasi elektronik dan pendidikan hukum dagang untuk mencegah praktik serupa, guna menjaga integritas sistem surat berhaga di era digital. Kata Kunci: Pemalsuan cek, pertanggung jawaban hukum, surat berharga.   Abstract Check forgery as a negotiable instrument is a violation that not only results in criminal consequences, but also impacts the stability of legal relationships in the world of commerce. Checks, as a means of payment regulated by commercial law, require certainty, trust, and authenticity to ensure the smooth running of business transactions. The case of check forgery by Isabella Angellia Yohanes is an important illustration of the vulnerability of commercial practices to the misuse of negotiable instruments. This study aims to analyze the legal liability of check forgery perpetrators from a commercial law perspective, particularly in relation to the nature of checks as negotiable instruments, while emphasizing the role of banks as parties responsible for verifying authenticity. This study concludes that there is a need to strengthen electronic verification mechanisms and commercial law education to prevent similar practices, in order to maintain the integrity of the negotiable instrument system in the digital era. Keywords: Check fraud, legal liability, negotiable instrument.
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA PEMERINTAH, TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MELALUI INVESTASI DI SUMATERA UTARA PERIODE TAHUN 2011-2024 Jonathan Brando Saragi; Shabilla Aisyah; Wandira Anzani; Joko Suharianto
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62110

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui Investasi di Provinsi Sumatera Utara periode 2011–2024. Metode yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis) dengan data sekunder yang diperoleh dari BPS dan DJPK Kementerian Keuangan RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi dan PDRB, sedangkan Belanja Pemerintah berpengaruh negatif terhadap keduanya. Investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB. Secara simultan, PAD dan Belanja Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Hasil uji Sobel menunjukkan bahwa investasi tidak memediasi secara signifikan hubungan antara PAD dan Belanja Pemerintah terhadap PDRB. KATA KUNCI : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pemerintah, Investasi, PDRB.   Abstract This study aims to analyze the effect of Local Original Income (PAD) and Government Expenditure on Gross Regional Domestic Product (GRDP) through Investment in North Sumatra Province for the period 2011–2024. The method used is path analysis with secondary data obtained from BPS and DJPK of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The results of the study indicate that PAD has a positive and significant effect on investment and GRDP, while Government Expenditure has a negative effect on both. Investment has a positive but insignificant effect on PDRB. Simultaneously, PAD and Government Expenditure have a significant effect on PDRB. The Sobel test results show that investment does not significantly mediate the relationship between PAD and Government Expenditure on GRDP. Keyword: Local Original Income, Government Spending, Investment, GRDP
PERLINDUNGAN HUKUM PADA NASABAH PINJAMAN ONLINE UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK PENAGIHAN ILEGAL Norman; Hartana; Nyoman Tio Rae
El-Iqthisadi Vol 8 No 1 (2026): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v8i1.67667

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online (peer-to-peer lending) di Indonesia dalam menghadapi praktik penagihan ilegal yang semakin mengancam keselamatan jiwa. Meskipun kerangka regulasi Indonesia secara kuantitas sudah cukup komprehensif, mencakup UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai POJK dan SEOJK, namun secara kualitas masih menyimpan kelemahan mendasar berupa kekaburan norma, ambiguitas teknis regulasi, dan sistem sanksi yang lemah dalam implementasi. Dengan menggunakan kerangka Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, penelitian ini menemukan kesenjangan yang sangat signifikan antara das sollen dan das sein, yang termanifestasi melalui empat faktor sistemik: normative gap, implementation gap, coordination gap, dan awareness gap. Kegagalan berlapis sistem perlindungan ini terbukti dari 61 kasus bunuh diri akibat tekanan penagihan sepanjang 2020-2024, insiden Kalibata 2024, serta dikabulkannya gugatan warga negara melalui Putusan MA Nomor 1206 K/Pdt/2024 yang menyatakan negara lalai melindungi warganya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar penambahan regulasi, melainkan reformasi menyeluruh yang mencakup penyempurnaan substansi norma, konsistensi penegakan hukum, koordinasi antarinstansi, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat secara bersamaan dan berkelanjutan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Penagihan Ilegal   Abstract This study examines legal protection for online loan (peer-to-peer) customers in Indonesia in the face of illegal debt collection practices that increasingly threaten their lives. Although Indonesia's regulatory framework is quite comprehensive quantitatively, encompassing the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, the Personal Data Protection Law, and various POJK (OJK Regulations) and SEOJK (Security and Ethics) regulations, it still suffers from fundamental weaknesses in terms of unclear norms, technical ambiguity in regulations, and a weak sanction system in implementation. Using the framework of Gustav Radbruch's Legal Certainty Theory and Philipus M. Hadjon's Legal Protection Theory, this study finds a significant gap between das sollen and das sein, manifested through four systemic factors: the normative gap, the implementation gap, the coordination gap, and the awareness gap. This multi-layered failure of the protection system is evident in the 61 suicides due to debt collection pressure between 2020 and 2024, the 2024 Kalibata incident, and the granting of a citizen's lawsuit through Supreme Court Decision Number 1206 K/Pdt/2024, which declared the state negligent in protecting its citizens. This study concludes that what is needed is not simply additional regulations, but rather comprehensive reform that includes improving the substance of norms, consistent law enforcement, inter-agency coordination, and simultaneously and sustainably improving public financial literacy. Keywords: Legal Protection, Online Loans, Illegal Debt Collection