cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
El-Iqtishady
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2615241X     EISSN : 26860503     DOI : https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
EL-IQTHISADI : JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 206 Documents
 3   4   5   6   7 
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGURANGI PELANGGARAN TAPAL BATAS INDONESIA-MALAYSIA (studi kasus kabupaten nunukan) Muhammad Fachri
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i1.13868

Abstract

AbstractThe border area is one of the national strategic areas, the development of border areas is often faced with various security, defense, economic, social and cultural issues. The vulnerability of violations occurring in the Indonesia-Malaysia border region can cause many problems that arise from illegal border crossers, Smuggling of Goods, Illegal Workers, Terrorism. In this essay investigate the extent of government efforts in reducing border violations in Indonesia-Malaysia border region especially in Nunukan district. This research was conducted by Nunukan Regency in several agencies that handle border issues, Nunukan District Government Office, District Command 0911 of Nunukan, Ministry of Immigration Nunukan District, Navy Command Nunukan District This research was conducted by data collection method (field research), to obtain primary data through interview with the competent party in this research, and by method of literature research, to obtain secondary data through binding legal materials. Post-border crossings in Sei Pancang have a significant impact on border residents who want to pass. This can lead to a large number of illegal borderline subscribers. However, in its implementation in an effort to reduce border violations in the border area the government is faced by many factors that can affect law enforcement, law factors, law enforcement factors, facilities, cultural and community factors.Keywords: Border Area, Government, Law Enforcement.AbstrakKawasan perbatasan merupakan salah satu kawasan strategis nasional, pembangunan kawasan perbatasan seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah keamanan, pertahanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Rawannya pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dapat menyebabkan banyaknya masalah yang timbul mulai Pelintas batas illegal, Penyelundupan barang, TKI Ilegal, Terorisme. Di essay ini menyelidiki sejauh mana upaya pemerintah dalam mengurangi pelanggaran tapal batas di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di kabupaten Nunukan. Penelitian ini dilakukan Kabupaten Nunukan di beberapa instansi yang menangani masalah perbatasan, Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan, Komando Distrik 0911 Kab. Nunukan, Kementerian Keimigrasian Kab. Nunukan, Komando Angkatan Laut Kab. Nunukan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data (field research), untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan pihak yang kompeten dalam penelitian ini, dan dengan metode studi literatur (literature research), untuk memperoleh data sekunder melalui bahan-bahan hukum yang mengikat. Pasca pentupan pos lintas batas di Sei Pancang berdampak signifikan terhadap warga perbatasan yang ingin melintas. Hal ini dapat memunculkan banyaknya pelangggar batas illegal. Namun pada pelaksanaanya dalam upaya mengurangi pelanggaran tapal batas dikawasan perbatasan pemerintah dihadapkan oleh banyak faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kebudayaan dan masyarakatKata Kunci : Pemerintah, Penegakan Hukum, Wilayah Perbatasan
PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN KERJA DI KOTA MAKASSAR Hasyim Hasyim
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11788

Abstract

Sebagaimana  dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 pada pasal 28 D ayat (2) ditegaskan, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hubungan kerja dimaksud, lebih dikenal dengan Kerja yang secara dogmatig dan normatif diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Bab XI mulai dari pasal 102 sampai dengan pasal 149 berisi norma hukum mengenai Kerja, sedang pada Bab XII mulai dari pasal 140 sampai dengan pasal 172 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja.
EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus di Kota Makassar) Awaluddin Sallatu
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11488

Abstract

AbstractThe Juvenile Court has included the rights of the child, the implementation of the obligations of parents, society and the government and the State, but the protection of children's rights still requires serious handling when there are things that are specific relating to legal protection for themselves. and if this can be overcome then every child will be able to assume their responsibilities as a child in the future so that the child is still given the broadest opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially, with noble character, it is necessary to protect and to realize the welfare of children by providing guarantees for the fulfillment of their rights and the treatment without discrimination. This study aims to determine and analyze the effectiveness of fulfilling children's rights after divorce as well as factors that are inhibiting the fulfillment of children's rights after divorce.Keywords: Fulfillment Effectiveness, Children's Rights, After Divorce.AbstrakPengadilan Anak telah mencantumkan hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban orang tua, masyarakat dan pemerintah serta Negara, namun perlindungan terhadap hak-hak anak masih memerlukan penanganan yang serius manakala ada hal-hal yang sifatnya spesifik yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi dirinya. dan apabila hal tersebut dapat diatasi maka setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawabnya sebagai anak dikemudian hari sehingga dengan demikian anak tetap diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosoial, berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanyaperlakuan tanpa diskrimansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemenuhan hak anak setelah perceraian serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian.Kata Kunci :Efektivitas Pemenuhan, Hak Anak, Setelah Perceraian.
Penataan Perizinan Dan Status Perkebunan Tanpa HGU di Sulawesi-Selatan Tri Suhendra Arbani
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.17901

Abstract

AbstractThis study examines two things, namely the status of state land granted to PTPN XIV, which has expired its HGU and licensing arrangements in the plantation sector, this research uses jurist normative research using a law editor and a conceptual approach. With regard to the PTPN XIV HGU, it is clear that the problems arose due to the unclear land status after the expiration of the HGU permit. From the perspective of the law, it is very clear that land that has expired its HGU is the obligation of PTPN XIV to return it to the state as the party that grants the permit. Improvement of the plantation licensing chain starting from location permits, forest area release permits, plantation business permits, cultivation plantation permits, processing plantation business permits, land clearing permits.Keywords: Business Use Rights, Licensing, Plantation. AbstrakPenelitian ini mengakaji bertujuan mengkaji dua hal yakni status lahan negara yang diberikan kepada PTPN XIV yang telah masa habis masa HGU nya dan penataan perizinan dibidang perkebunan, penelitian ini menggunakan penelitian normative yuris dengan menggunakan pendekan undang-undang dan pendekatan konseptual. Permasalahan tentang HGU PTPN XIV, sudah jelas bahwa masalah yang muncul akibat ketidakjelasan status tanah pasca berakhirnya izin HGU tersebut.  dari pandangan aturan hukumya sudah dengan sangat terang bahwa tanah yang sudah habis masa HGUnya menjadi kewajiban PTPN XIV untuk mengembalikannya kepada negara sebagai pihak yang memberikan izin. Perbaikan rantai perizinan perkebunan dimulai dari izin lokasi, izin pelepasan Kawasan hutan, izin usaha perkebunan, izin perkebunan budidaya, izin usaha perkebunan pengelolahan, izin land clearing.Kata Kunci : Hak Guna Usaha, Perizinan, Perkebunan.
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BERKAITAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI Muhammad Ikhwan Rahman
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9902

Abstract

AbstractLaw No.10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors has included criminal provisions in Chapter XXIV, of course very much more complete when compared to the criminal provisions stipulated in the Criminal Code concerning crimes against carrying out obligations and rights which are classified certain acts, but the Criminal Code is deemed no longer relevant due to the increasingly complex problems in terms of the enforcement of criminal elections and post-conflict local elections. The essence of law enforcement itself can be interpreted as an act of implementing certain legal means to impose legal sanctions to ensure compliance with a rule. So that the mandate of Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that "sovereignty is in the hands of the people and carried out according to the Constitution" reflecting democratically the regional head elections as expected.Keywords: Criminal Law Enforcement of Regional Head General Elections, State of Law and DemocracyAbstrakUndang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XXIV, tentu saja sangat jauh lebih lengkap jika dibandingkan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHPidana tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan yang dimana memiliki klasifikasi perbuatan tertentu, namun KUHPidana dianggap tidak lagi relevan akibat semakin kompleksnya persoalan-persoalan dalam hal penegakan pidana pemilu dan pemilukada. Esensi dari penegakan hukum itu sendiri yang bisa dimaknai sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum agar menjamin pentaatan terhadap suatu aturan. Sehingga    amanat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” yang refleksikan melalui pemilihan umum kepala daerah secara demokratis berjalan sesuai yang diharapkan.Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana Pemilukada, Negara Hukum dan Demokrasi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI Ahkam Jayadi
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14236

Abstract

AbstractThe presence of a witness in giving testimony in the realm of crime has a very important position because he is one of the evidences that will prove whether or not someone has committed a crime. Thus the witness must obtain legal protection as appropriate. Most of the people still don’t understand and don’t want to be witnesses or testify against the occurrence of a criminal act because being a witness is very problematic because if one witnesses it can turn into a suspect. This is further exacerbated by the persistence of people's poor perception of law enforcement officers (police, prosecutors and judges) so that they are afraid to be witnesses and give testimony.Keywords: Criminal, Protection, Testimony. AbstrakKehadiran seorang saksi dalam memberikan kesaksian dalam ranah tindak pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting oleh karena dialah salah satu alat bukti yang akan membuktikan benar tidaknya seseorang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian saksi harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Sebagian besar masyarakat masih banyak yang tidak memahami dan tidak mau menjadi saksi atau bersaksi terhadap terjadinya sebuah tindak pidana karena menjadi saksi itu sangat problematik sebab bila salah bersaksi maka justru bisa berbalik menjadi tersangka. Hal tersebut semakin diperparah dengan masih adanya persepsi masyarakat yang buruk terhadap aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) sehingga takut menjadi saksi dan memberikan kesaksian.Kata Kunci : Kesaksian, Perlindungan, Pidana.
PENGALIHAN PIUTANG DENGAN SKEMA CESSIE DALAM HUKUM PERBANKAN SYARIAH MAUPUN KONVENSIONAL Ade Darmawan Basri
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i1.13979

Abstract

AbstractThis study is entitled "Transfer of Receivables with the Cessie Scheme in Sharia and Conventional Banking Laws and the Submission of Cessie Cases in Courts". The main problem or the core that will be examined is how the terms of the cessie and a description of the cessie then how is the form of the settlement of the case transfer of cessie receivables in court. This research is an empirical juridical legal research that describes the results of research on the applicable law in the community that is legal research conducted by collecting data with the facts that occur and field studies in general or should, with the method of the statue approach legislation. Based on the results of research and analysis conducted, a conclusion can be drawn that the application of the transfer of receivables with the cessie scheme is a way of transferring receivables or handing over receivables on behalf as stated in Article 613 of the Civil Code, with the case settlement process through civil lawsuit to cessus can also be said to be a creditor and in fact can also be submitted an application or can be called a voluntary suit as long as there is no dispute from the old debtor or the creditor, can be resolved in the District Court or the Religious Court depending on the banking party intended to be sued or filed an application in other words whether it is Islamic Banking or Conventional Banking.Keywords: Cessie, Civil Lawsuit, Petition, Transfer of Receivables.AbstrakPenelitian ini berjudul “Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum Perbankan Syariah Maupun Konvensional Dan Pengajuan Perkara Cessie Di Pengadilan”. Permasalahan pokok atau inti yang hendak dikaji adalah bagaimanakan syarat dari cessie serta gambaran terhadap cessie kemudian bagaimanakah bentuk penyelesaian perkara pengalihan piutang cessie di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku dimasyarakat yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan kenyataan yang terjadi maupun studi lapangan pada umumnya atau yang seharusnya, dengan metode pendekatan statue approach atau pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penerapan pengalihan piutang dengan skema cessie itu sebuah cara pengalihan piutang atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang tertera pada Pasal 613 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dengan proses penyelesaian perkara melalui gugatan contentiosa atau gugatan perdata ke cessus dapat juga dikatakan kreditur dan juga dalam kenyataannya dapat pula diajukan permohonan atau dapat disebut gugatan voluntair selama tidak ada sengketa dari pihak debitur lama maupun dari pihak kreditur, dapat diselesaiakan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tergantung pada pihak perbankan yang dituju untuk diguagat ataupun diajukan permohonan dengan kata lain apakah itu Perbankan Syariah atau Perbankan Konvensional.Kata Kunci: Cessie, Gugatan Perdata, Pengalihan Piutang, Permohonan.
ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP JASA TITIP BELI ONLINE Megawati S; Taufik Sanusi; A. Intan Cahyani
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22141

Abstract

Abstract               Along with the development of the times and the existence of telephone and internet, the long distance between the two parties want to transact is no longer a barrier to carrying out onlinebuying and selling activities. Many conveniences are felt by the public with the existence of onlinebuying and selling. Buying and selling online is familiar to the public, because with online buying and selling can make it easier for people to get the goods they need. Then now comes the practice of online buying services that become a complement in the fulfillment of one's needs. The type of research used is field research (field research) descriptive qualitative. Then the primary data source is interviews with online buying service providers, secondary data sources from books, journals, and other references. Research data collection methods are observation, interview and documentation. The results of this study show that the practice of online buying services on instagram accounts @belititip.mks in real practice in a mechanism or procedure of implementation has been explained and agreed between the two parties. Furthermore, Fiqh Muamalah analysis of the practice of online buying and selling services on instagram accounts @belititip.mks is allowed because it has fulfilled the pillars and conditions of buying and selling according to Islamic Shariah.               Keywords: Devilery Services, Fiqh Muamalah, Online.AbstrakSeiring perkembangan zaman dan  adanya telepon serta internet, maka jarak yang jauh antara kedua belah pihak yang bertransaksi tidak lagi menjadi penghalang untuk melangsungkan kegiatan tersebut. Banyak kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya jual beli online. Jual beli online memang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, karena dengan adanya jual beli online dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan. Kemudian kini hadir praktik jasa titip beli online yang menjadi pelengkap dalam pemenuhan kebutuhan seseorang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) deskriptif kualitatif. Kemudian sumber data primer yaitu wawancara dengan penyedia jasa titip beli online, sumber data sekunder yaitu dari buku, jurnal, dan referensi lainnya. Metode pengumpulan data penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa titip beli online di akun instagram @belititip.mks dalam praktik riil secara mekanisme atau tata cara pelaksanaannya telah jelaskan dan disepakati antara kedua belah pihak. Selanjutnya, Analisis Fikih Muamalah terhadap praktik jasa titip beli online di akun instagram @belititip.mks diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Syariat Islam.Kata Kunci : Fikih Muamalah, Jasa Titip Beli, Online.
Pengaruh Startifikasi Dalam Kenyataan Hukum Basyirah Mustarin
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.23374

Abstract

AbstractSo far, there have been many rather surprising events related to law enforcement (sanctions) imposed on classes of society who occupy positions with people who do not occupy positions at all, in fact there is an opinion circulating in the community that "the law is blunt up but sharp down". This argument is representative of the community's argument against the ineffective legal assessment of the community against the current law. In its embodiment, the law can increase or decrease. A complaint made to the police is a legal event when compared to a police station where there are no complaints made by the public at all. Quantitatively, there will be more legal proceedings if the frequency of lawsuits in a district court becomes high or there is an increase. An official who is temporarily carrying out his duties is not subject to a temporary examination until his term of office ends. The problem of law enforcement that is oriented to social status is what often becomes a problem like this which in the application of law often causes the cause of not achieving legal goals, namely justice, especially justice in a substantive manner.          Keywords: Stratification, Reality, LawAbstrakSelama ini terjadi banyak peristiwa yang agak mengherankan terkait penegakan hukum (sanksi) yang dikenakan kepada kelas masyarakat yang menduduki jabatan dengan masyarakat yang tidak sama sekali menduduki jabatan, malahan muncul opini yang beredar dalam masyarakat bahwa “hukum itu tumpul keatas namun tajam ke bawah”. Argument tersebut merupakan perwakilan dari argument masyarakat terhadap penilaian hukum yang kurang efektif dari masyarakat terhadap hukum yang ada sekarang ini.  Dalam perwujudannya hukum itu dapat bertambah dan juga dapat berkurang.  Suatu pengaduan yang dilakukan kepada polisi merupakan peristiwa hukum apabila dibandingkan dengan suatu kantor polisi yang sama sekali tidak ada pengaduan yang dilakukan masyarakat sama sekali. Secara kuantitatif terjadi lebih banyak proses hukum apabila frekuensi gugatan pada suatu pengadilan negeri menjadi tinggi atau ada peningkatan. Seorang pejabat yang sementara menjalankan tugasnya tidak dilakukan pemeriksaan sementara sampai masa jabatannya itu berakhir. Masalah penegakan hukum yang berorientasi kepada status social inilah yang kerap menjadi permasalahan yang seperti inilah yang dalam penerapan hokum kerap menimbulkan penyebab dari tidak tercapainyaa tujuan hokum yakni keadilan khususnya keadilan secara subtantif.Kata Kunci : Stratifikasi, Kenyataan, Hukum
Efektivitas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Musbirah Arrahmania; Abd. Asis; Audyna Mayasari Muin
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22135

Abstract

Abstract               This study aims to analyze the implementation related to the provision of wages and premiums to assisted residents at the Prison Class IIA Palopo and to analyze the ideal concept of implementation related to the provision of wages and premiums to assisted residents in the Prison Class IIA Palopo. This research is an empirical juridical study using interview and literature research methods as data collection techniques which are then analyzed qualitatively and presented descriptively. The conclusions of this study, namely (1) implementation related to the provision of wages and premiums to prisoners or assisted residents who work is carried out by contract between the Correctional Institution Class IIA Palopo with partners consisting of agriculture, animal husbandry, welding workshops and furniture. There are several obstacles faced, but there have been efforts that can overcome the obstacles that arise, and (2) the ideal concept of giving wages and premiums to prisoners or assisted citizens who do work refers to the National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ), for example by implementation of the work release. Penitentiary Class IIA Palopo still needs efforts to realize the ideal form in its implementation.Keyword: effectiveness, correctional, rights, assisted residents, correctional institutionsAbstrakTujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi terkait pemberian upah dan premi kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo dan untuk menganalisis konsep ideal pelaksanaan terkait pemberian  upah dan premi kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.  Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) implementasi terkait dengan pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang bekerja dilakukan dengan kontrak antara Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Palopo dengan mitra kerja yang terdiri atas bidang pertanian, peternakan, bengkel las dan meubel. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi namun telah terdapat upaya yang dapat menanggulangi kendala-kendala yang timbul, dan (2) konsep ideal pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang melakukan pekerjaan merujuk National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ) contohnya dengan pelaksanaan work release. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo masih membutuhkan adanya upaya dalam mewujudkan bentuk ideal dalam pelaksanaannyaKata Kunci : Efektifitas, Pemasyarakatan, Hak, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan

Page 5 of 21 | Total Record : 206

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Desember Vol 7 No 1 (2025): Juni Volume 6 Nomor 2 Desember 2024 Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Volume 3 Nomor 1 Juni 2021 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020 Volume 2 Nomor 1 Juni 2020 Volume 1 Nomor 2 Desember 2019 Volume 1 Nomor 1 Juni 2019 More Issue