Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA Anggun Putri Priyani
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11726

Abstract This research intended to know the implementation of task and obligation of MRP obediently to the mandate of the law Number 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua Province. This research did intended to know the protection of MRP to the basic righs of Papua indigenous, and the factors that influence the MRP in carrying out its duties and authority.This research was conducted by tracing the regulation and various literatures that has relation to this writing and interview with some source person of gaining input in order to perfecting this thesis writing.In order to implement special autonomy in Papua, it was formed MRP that is a the cultural representative of Papua indigenous, that has certain authority in the pace of protecting the Papua indigenous’ right, underlying to the esteem to the esteem to the custom and culture, female outsourcing, and the consolidation of religious life concordance. The results of this research showed that : 1) The implementation of the tasks and obligation of the MRP have not been conducted conseguently and consistently. The result, MRP has not fully give protection to the basic right of Papua indegenous. 2) the slowness of Provincial Government and DPRP in forming special regional regulation that rule on operational technique of the implementation of task and obligation of MRP and some duties and autorities of MRP that is amended in the article 20 paragraph (1) in Law Number 21 of 2001 on Special Autonomy to Papua Province, there are only (2) that could be implemented,i.e. the consideration and approval toward the candidate of Governor and Vice Governor nominees that was proposed by DPRP, and consideration and approval of MRP to the special regional regulation that was formed by Governor along with DPRP.Keywords: Special Autonomy, Papua Society Council (MRP), Right Of Papua Indigeous.AbstrakPenelitian bertujuan untuk mengetahui impelmentasi tugas dan wewenang MRP sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui perlindungan MRP terhadap hak-hak dasar orang asli Papua. Faktor-faktor yang mempengaruhi MRP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan berbagai literature yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini, dan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan penulisan tesis ini.Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang pada penghormatan terhadap adat dan budaya,pemberdayaan perempuan,dan pemantapan kerukunan hidup beragama.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Implementasi tugas dan wewenang MRP belum dapat dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Akibatnya MRP belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua.2) lambatnya Pemerintah Provinsi dan DPRP membentuk perdasus yang mengatur teknis operasional dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MRP yang diamanatkan pada pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, ayat (2) yang dapat dilaksanakan yaitu pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP, dan pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap perdasus yang dibentuk oleh Gubernur bersama DPRP.Kata Kunci : Otonomi Khusus , Majelis Rakyat Papua, Hak-hak Orang Asli Papua.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK DI KOTA MAKASSAR St. Nurjannah
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9909

AbstractThe form of law enforcement against brand violations in the city of Makassar has been regulated in Law No. 20 of 2016 that has been good and perfect because it has gone through several revisions and in practice, law enforcement against these violations has been carried out well by investigators of the civil service Ministry of Law and Human Rights who work closely with the Republic of Indonesia National Police investigators and Public Prosecutors. But it is needed addition to the number of civil servant investigators in the scope of ministries that specifically deal with violations of brand rights and IPR as a whole so that enforcement and implementation of the Law / 20 of 2016 is more maximal. The stipulation of laws concerning brands which constitute complaint offenses must be changed to the usual offense of enforcement of violations of Brand Rights which can be immediately processed by the authorities without waiting for a complaint.Key Words: Law Enforcement, Brand RightsAbstrakBentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran merek di kota Makassar telah diatur didalam UU No. 20 Tahun 2016 yang telah bagus dan sempurna karena telah melalui beberapakali revisi dan dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini telah dijalankan dengan baik oleh penyidik pegawai negeri sipil kementerian Hukum dan Ham yang berkerja sama dengan penyidik Kepolisian Negara republik Indonesia serta Penuntut Umum. Namun, diperlukan penambahan jumlah penyidik pegawai negeri sipil dilingkup kementrian yang khusus menangani pelanggaran hak merek dan HKI secara keseluruhan agar penegakan dan penerapan UU/20 tahun 2016 lebih maksimal. Penetapan UU tentang merek yang merupakan delik aduan harus diubah menjadi delik biasa sehingga penegakan terhadap pelanggaran Hak Merek dapat segera diproses oleh pihak yang berwajib tanpa menunggu adanya aduan.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hak Merek

ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI TANAH MENURUT KUH-PERDATA Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18350

AbstractArticle 1338 paragraph 3 of the Civil Code, states that an agreement must be carried out in good faith. Good faith when making an agreement means honesty, then good faith in the implementation stage, namely, the agreement is appropriateness, namely an assessment of the behavior of a party in implementing what was agreed. In the sale and purchase agreement, especially the sale and purchase of land, it is hoped that a balance can be created between the two parties concerned, one of which is good faith between each other which is also expected to create a conducive atmosphere. According to article 1362 of the Civil Code and Article 1383 of the Civil Code, there is a difference between the presence or absence of good faith on the party receiving the payment. Article 1360 of the Civil Code, states that whoever, in good faith, has received something that does not have to be paid to him, is obliged to return it with interest and the proceeds, calculated from the payment and thus does not reduce the compensation for costs, losses and interest, if the price is already suffer a slump. If his goods have been destroyed, even though this happens beyond his fault, then he is obliged to pay the price accompanied by compensation for interest, loss and price, unless he can prove that the goods were also destroyed, if he is in the person to whom he should have been given. Keywords: Agreement, Good Faith, Land, Sale and Purchase. AbstrakPasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik pada waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, maka itikad baik dalam tahap pelaksanaan yaitu, perjanjian adalah kepatutan yaitu suatu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang diperjanjikan. Dalam perjanjian jual-beli terkhususnya jual-beli tanah sangatlah diharapakan dapat tercipta keseimbangan antar kedua belah pihak yang bersangkutan, salah satunya itikad baik antar sesama yang juga diharapkan dapat tercipta suasana yang kondusif. Menurut pasal 1362 KUH Perdata dan pasal 1383 KUH Perdata dibedakan antara ada atau tidaknya itikad baik dipihak yang menerima pembayaran. Pasal 1360 KUH Perdata, menyatakan bahwa siapa yang dengan itikad baik, telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan dengan bunga dan hasil-hasilnya, terhitung dari hasil pembayaran dan demikian itu tidak mengurangi penggantian biaya, rugi dan bunga, jika harganya telah menderita kemerosotan. Jika barangnya telah musnah, meskipun ini terjadi diluar salahnya, maka ia wajib membayar harganya dengan disertai penggantian bunga, rugi dan harga, terkecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu musnah juga, seandainya ia berada pada orang kepada siapa ia seharusnya diberikan.Kata Kunci : Itikad Baik, Jual Beli, Perjanjian, Tanah.

GANTI KERUGIAN PEMBEBASAN TANAH MILIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM Basirah Mustarin
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14041

AbstractRoad construction projects for public use, usually involve many locations of land owned by communities with ownership rights. The construction of public facilities made by the government prior to construction must carry out the stages of land acquisition as contained in Law No. 2 of 2012 concerning land acquisition for development in the public interest. The research method used is normative research by using the statutory approach and concept analysis approach. The results showed that the city government provided compensation for the location of land that would be affected by the construction of public facilities. The mechanism of land acquisition or land acquisition in the city is carried out by providing compensation to the value of the land price that will be released in an appropriate and fair manner based on article 9 paragraph (2) of Law Number 2 of 2012. Land issues so far are very relevant to be studied together and considered in depth in relation to policies in the field of land because at the level of policy implementation that has been shown so far has neglected the structural aspects of land tenure, which in turn caused various disputes. Keywords: Compensation, Land Acquisition, Property Rights, Public Interest.AbstrakProyek pembuatan jalan untuk kepentingan umum, biasanya melibatkan banyak lokasi tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang berstatus hak milik. Pembuatan sarana umum yang dibuat oleh pemerintah tersebut sebelum dibangun harus melakukan tahapan pembebasan lahan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota memberikan ganti kerugian atas lokasi tanah yang akan terkena pembuatan sarana umum tersebut. Mekanisme pembebasan tanah atau pengadaan tanah di kota dilakukan dengan memberikan ganti kerugian terhadap nilai harga tanah yang akan dibebaskan secara sesuai dan adil berdasarkan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Persoalan tanah selama ini sangat relevan dan dipertimbangkan secara mendalam dalam kaitannya dengan kebijakan dibidang pertanahan karena ditingkat implementasi kebijakan yang diperlihatkan selama ini telah mengabaikan aspek struktural penguasaan tanah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam sengketa.Kata Kunci : Ganti Kerugian, Hak Milik, Kepentingan Umum, Pembebasan Tanah.

PELAKSANAAN HAJI MELALUI PENERAPAN FORMAL DALAM PERATURAN HAJI DI INDONESIA Andi Intan Cahyani
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11677

AbstractHajj in the sense of making a pilgrimage to a place that has been determined with the intention and purpose of worship, known by all mankind through religious guidance or advice, especially in the eastern hemisphere. By carrying out this worship is expected to be able to lead people to get to know themselves, cleanse and purify their souls, All scholars agree with the way Ijma 'that the Hajj is mandatory for all Muslims, both men and women. Hajj is indeed an obligation for Muslims where the general requirements are Islam, peace, understanding and ability. In carrying out the pilgrimage there are pillars of pilgrimage that must be done namely ihram, wukuf, tawaf, sa'I, and tahallul. Special prohibitions for men are to wear clothing that is sewn deeply when performing Ihram, wear headgear while in Ihram, and wear shoes that cover the ankles during the Ihram process. Special prohibition for women is not allowed to cover the face and hands when doing Ihram. Keywords: Law, Hajj Implementation, Hajj Regulations. AbstrakHaji dalam artian berziarah ke suatu tempat yang telah ditentukan dengan niat dan tujuan untuk beribadah, dikenal oleh seluruh umat manusia melalui tuntunan atau anjuran agama, terkhusus pada belahan dunia bagian Timur. Dengan melaksanakan ibadah ini diharapkan mampu mengantar manusia untuk lebih mengenal jati diri, membersihkan dan mensucikan jiwa-jiwa mereka, Semua ulama sepakat dengan jalan Ijma’ bahwa hukum haji wajib bagi semua umat Islam, baik itu laki-laki maupun bagi perempuan. Haji memang suatu kewajiban bagi kaum muslim yang mana syarat-syarat umum yaitu islam, baligh, berakal, dan mampu. Dalam melaksanakan ibadah haji terdapat rukun-rukun haji yang wajib dilakukan yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa’I, dan tahallul. Larangan khusus bagi kaum pria adalah memakai pakaian yang berjahit dalam pada saat melakukan ihram, memakai tutup kepala selama dalam ihram, dan memakai sepatu yang menutupi mata kaki selama proses ihram. Larangan khusus untuk kaum wanita adalah tidak diperbolehkan menutup muka dan tangan sewaktu melakukan ihram.Kata Kunci : Hukum, Pelaksanaan Haji, Peraturan Haji.

PARADIGMA PENYELENGGARAAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERWAWASAN HUKUM Jumadi Jumadi
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11499

Abstract If the law is understood rigidly and narrowly in the sense of statutory regulations only, surely the definition of the rule of law that is developed is also narrow and limited and may not necessarily guarantee substantive justice, which has recently been expressly stated that Indonesia is not a regulatory state. Therefore, in addition to the term 'the rule of law' by Friedman also developed the term 'the rule of law' to ensure that the concept of 'the rule of law' encompasses an understanding of justice that is more essential than just the functioning of laws and regulations in narrow meaning. Even if the term used is 'the rule of law', it is the broad understanding that is expected to be included in the term 'the rule of law' which is used to refer to the conception of the rule of law in the reform era.Keywords: Law, National Development , State Administration. AbstrakApabila hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu dapat menjamin keadilan substantif, yang akhir-akhir ini tegas disampaikan bahwa Indonesia bukan negara peraturan. Karena itu, di samping istilah ‘the rule of law’ oleh Friedman juga mengembangkan istilah ‘the rule of just law’ untuk memastikan bahwa dalam konsep ‘the rule of law’ tercakup pengertian keadilan yang lebih esensiel dari pada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap ‘the rule of law’, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah ‘the rule of law’ yang digunakan untuk menyebut konsepsi negara hukum di era reformasi.Kata Kunci : Hukum, Pembangunan Nasional, Penyelenggaraan Negara.

STUDI KASUS TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE Nasir Katong; Ahmad Yani Abas; Deby Cnristiyani Sendow
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18560

Abstract Forestry Crime Case Study (TIPIHUT) in Bogani Nani wartabone National Park. This study aims to determine how the forestry crime (TIPIHUT) in the Bogani Nani Wartabone National Park, especially illegal logging and illegal mining in the Dumoga area. This research is an empirical juridical study, by conducting research at the Bogani Nani Wartabone National Park, Dumoga region. The data used are primary and secondary data. The data obtained from both primary and secondary data is then analyzed using qualitative descriptive methods, namely research that explains and describes according to the existing problems, then conclusions are drawn based on the analysis that has been done. The results showed that in the area of the Bogani Nani Wartabone National Park, illegal logging and illegal mining were still rampant, counting from 2018-2020 there were eight cases recorded. 4 cases of illegal logging and 4 others are illegal mining. This happened because in Boganai National Park Nani Wartabone still lacks POLHUT personnel to carry out field monitoring. Balain Bogani Nani Wartabone National Park has currently carried out several programs as an effort to break the forestry crime, namely by empowering communities around the National Park by utilizing forest areas for planting, and involving communities in restoring forest ecosystems by inviting the community to plant trees in National Park area. Keywords: Forestry Crime, Illegal Logging, Illegal Mining, National Park. AbstrakStudi Kasus Tindak Pidana Kehutanan (TIPIHUT) Di Taman Nasional Bogani Nani wartabone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana kehutanan (TIPIHUT) di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone khususnya tindak pidana illegal logging dan illegal mining di wilayah Dumoga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan melakukan penelitian di Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone wilayah Dumoga. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang di peroleh baik dari data primer maupun ata sekunder kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang ada kemudian di tarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone masih marak terjadi Illegal logging dan illegal mining, terhitungan dari tahun 2018-2020 tercatat ada delapan kasus. 4 kasus illegal logging dan 4 lainnya adalah illegal mining. Hal ini terjadi karena di Taman Nasional Boganai Nani Wartabone masih kekurangan personil POLHUT dalam melakukan pemantauan lapangan. Balain Taman Nasional Bogani Nani Wartabone saat ini telah melakukan beberapa program sebagi upaya untuk memutus ranai tindak pidana kehutanan yaitu dengan memberdayaakan masyarakat sekitar Taman Nasional dengan memanfaatan kawasan hutan untuk bercocok tanam, serta melibatkan masyarakat dalam pemulihan ekosistem hutan dengan mengajak masyrakat untuk melakukan penanaman pohon dalam kawasan Taman Nasional.Kata Kunci: Penambangan Liar, Penebangan Liar, Taman Nasional, Tindak Pidana Kehutanan.

EFEKTIVITAS PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI MAKASSAR Nurhidayah Nurhidayah
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9904

AbstractChild marriage induce many problems for child, in marriage ordinace No.1 year 1974, someone can did early marriage if they got dispensation from religion court. This research aimed to analysis the efectiveness of dispensation rule for early marriage in ordinace No. 1 Year 1974 about rule marriage. The research locations at Religion Court of Makassar, KUA Tallo, KUA Bontoala, KUA Ujung Tanah in Makassar. This type of research that researchers use is the type of socio- legal approach. The data obtained form of primary data and secondary data then analyzed in qualitatively and quantitatively. qualitatively analysis used to analyze data descriptive. While quantitative analysis used against Data the form of numbers. The results showed that the application of the rules of marriage dispensation was not effective because manipulation of data, in this case is age manipulation conducted by village employees and indecision of KUA employees thus passed the child marriage file, so that the applicant of child marriage not report their child marriage at Religion Court.Key Word : Early Marriage, Marriage DispensationAbstrakPerkawinan dini menyebabkan berbagai macam permasalahan bagi para pelakunya,dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perkawinan dini boleh dilangsungkan jika mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan aturan pemberian dispensasi terhadap perkawinan dini pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar, Kantor Urusan Agama Tallo, Kantor Urusan Agama Bontoala, dan Kantor Urusan Agama Ujung Tanah di Makassar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan tipe penelitian sosio-legal approach. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya deskriptif. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan terhadap data yang berupa angka-angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aturan dispensasi perkawinan ternyata tidak efektif disebabkan adanya manipulasi data, dalam hal ini manipulasi umur yang dilakukan oleh oknum kelurahan, serta ketidaktegasan dari oknum Kantor Urusan Agama yang meloloskan berkas nikah bagi calon mempelai yang belum cukup umur, sehingga permohonan dispensasi tidak sampai ke Pengadilan AgamaKata Kunci : Perkawinan dini, Dispensasi perkawinan

AKTUALISASI KONSEP EKONOMI ADIL MENURUT AL-QUR’AN Sohrah Sohrah
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14287

AbstractThe conversation about the economy is actual and interesting to be studied all the time. This problem is actual and interesting because in line with the times, humans have never escaped economic problems with various problems. At present, the rapid development of the global economy requires a strong foundation so as not to experience conflicts of interest. Islamic economics is present in essence is a metamorphosis of Islamic values in the economy and is intended to dismiss the notion that Islam is a religion that only regulates the problem of ubudiyah or vertical communication between humans (creatures) and God. In other words, the emergence of Islamic economics is a form of sociological articulation and practical concepts of Islamic values that have been seen as doctrinaire and normative. Thus, Islam is a practical dien (way of life) and its teachings aren’t only rules of life that concern aspects of worship and muamalah at the same time, regulating human relations with their rabb (hablum minallah) and the relationship between humans (hablum minannas). Islamic economics can be defined as a branch of knowledge that helps realize human welfare through the allocation and distribution of natural and human resources based on justice that must be actualized.Keywords: Al-Qur'an, Actualization, Economy, Fair.AbstrakPerbincangan seputar ekonomi merupakan hal yang aktual dan menarik dikaji setiap saat. Masalah ini aktual dan menarik karena sejalan dengan perkembangan zaman, manusia tidak pernah luput dengan persoalan ekonomi dengan berbagai problematikanya. Saat ini, perkembangan ekonomi global yang semakin pesat memerlukan landasan kuat agar tidak mengalami benturan-benturan kepentingan. Ekonomi Islam hadir pada hakikatnya adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia (makhluk) dengan Allah. Dengan kata lain, kemunculan ekonomi Islam merupakan satu bentuk artikulasi sosiologis dan konsep praktis dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang doktriner dan normatif. Dengan demikian, Islam adalah suatu dien (way of life) yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah sekaligus, mengatur hubungan manusia dengan rabb-nya (hablum minallah) dan hubungan antara manusia dengan manusia (hablum minannas). Ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya alam dan manusia yang berlandaskan keadilan yang mesti diaktualisasikan.Kata Kunci : Adil, Aktualisasi, Al-Qur’an, Ekonomi.

MENIMBUN BARANG (IHTIKAR) PERSPEKTIF HADIS (SUATU KAJIAN TEMATIK) Andi Intan Cahyani
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i1.13845

AbstractHadith research on ihtikar and especially on the hadith relating to the forbidden ihtikar which is the object of research in this paper is the quality of authentic Hadith, both viewed from the sanad and its mature quality. Therefore, this hadith can be used as a legal basis in establishing Islamic law. The Hadith states the prohibition on doing ihtikar with the phrase "la yahtakiru illa khathi’un", regarding the hadith jumhur Ulama agreed on the prohibition of ihtikar. However, they differed on the method used to determine the prohibition of ihtikar. Because ihtikar's actions can cause instability in society, ihtikar's perpetrators are very appropriate if given severe criminal sanctions and in accordance with their actions.Keywords: Ihtikar, Haram, Law, Jumhur Ulama.AbstrakPenelitian hadis tentang ihtikar dan terkhusus lagi pada hadis yang berkaitan dengan keharaman ihtikar yang menjadi obyek penelitian dalam makalah ini adalah kualitas Hadis shahih, baik dilihat dari sanad maupun kualitas matangnya. Oleh karena itu, hadis tersebut dapat dijadikan landasan hukum dalam penetapan hukum Islam. Hadis menyatakan larangan melakukan perbuatan ihtikar dengan ungkapan “la yahtakiru illa khathi’un”, mengenai hadis tersebut jumhur Ulama sepakat mengenai keharaman ihtikar. Namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai cara yang digunakan dalam menetapkan keharaman ihtikar. Oleh karena tindakan ihtikar dapat menimbulkan instabilitas dalam masyarakat, maka pelaku ihtikar sangat tepat bila diberi sanksi pidana yang berat dan sesuai dengan perbuatannya.Kata Kunci: Ihtikar, Haram, Hukum, Jumhur Ulama.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA