cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
El-Iqtishady
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2615241X     EISSN : 26860503     DOI : https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
EL-IQTHISADI : JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 206 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN DWANGSOM (UANG PAKSA) DALAM GUGATAN PERDATA Ade Darmawan
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11892

Abstract

AbstractThis study is entitled "Implementation of Dwangsom (Forced Money) Implementation in Civil Lawsuit". The main or core issue to be examined is how effective the application of dwangsom (forced money) in a civil suit. This research is an empirical legal research law that describes the results of research on the applicable law in the community that is legal research conducted by collecting data with field studies. Based on the results of research and analysis conducted, a conclusion can be drawn that the application of dwangsom (forced money) in a civil lawsuit is not fully effective, because in some decisions that have been analyzed as a general study, dwangsom (forced money) is a demand in the form of payment in the form of money, excluding disputes in any civil lawsuits in its application not found in the implementing regulations. So dwangsom (forced money) which had been expected as a formula to force the defendant who was convicted to obey the judge's verdict is absolutely not enforceable. Therefore it is very important to make rules about the implementation of dwangsom (forced money).Keywords: Civil Lawsuit, Enforcement, Forced Money.AbstrakPenelitian ini berjudul “Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) dalam Gugatan Perdata”. Permasalahan pokok atau inti yang hendak dikaji adalah bagaimanakah efektivitas penerapan dwangsom (uang paksa) dalam gugatan perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku dimasyarakat yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya penerapan dwangsom (uang paksa) dalam gugatan perdata itu tidak sepenuhnya efektif dilaksanakan, karena dalam beberapa putusan yang telah di analisis menjadi sebuah penelitian secara gambaran umum, dwangsom (uang paksa) merupakan tuntutan berupa pembayaran berupa uang, diluar dari perselisihan dalam setiap gugatan perdata dalam penerapannya tidak ditemukan dalam peraturan pelaksanaannya. Sehingga dwangsom (uang paksa) yang telah diharapkan sebagai formula untuk memaksa tergugat yang terhukum untuk mematuhi amar putusan hakim yang sama sekali tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu sangat penting dibuat peraturan tentang pelaksanaan dwangsom (uang paksa) itu.Kata Kunci: Gugatan Perdata, Pelaksanaan , Uang Paksa.
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA Muhammad Anis
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9910

Abstract

AbstractHumans are created by Allah subhanahu wa ta'ala so noble that God places mankind as his most perfect creature. Humans have the right to live to grow and develop as other living creatures specifically to children as the successor of family, religion, nation and state must get guaranteed rights. the rise of drug trafficking in modern times as it is now makes children's rights threatened, both threatening the right to physical and mental health, security rights and the right to education. This discussion aims to explore the extent to which efforts to protect children from the influence and abuse of drugs in the city of Makassar, especially in the area of Tamparang Keke village. The author hopes that there will be support from all parties involved, whether the government, community leaders, religious leaders, youth organizations or communities work together to protect our generation so that we avoid drug abuse.Keywords: Protection, Children, Abuse, Drug.AbstrakManusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta’ala dengan begitu mulianya sehingga tuhan menempatkan manusia sebagai mahluk ciptaannya yang paling sempurna.  Manusia memiliki Hak untuk hidup tumbuh dan berkembang selayaknya mahluk mahluk hidup yang lainnya terkhusus kepada anak sebagai penerus keluarga, agama, bangsa dan negara harus mendapat jaminan hak. maraknya peredaran narkoba di zaman modern seperti sekarang ini membuat hak anak terancam, baik itu mengancam hak atas kesehatan fisik dan mental, hak keamanan serta hak pendidikan. Pembahasan ini bertujuan untuk menggali sejauh mana upaya perlindungan terhadap anak dari pengaruh dan penyalahgunaan narkoba di kota Makassar khususnya diwilayah kelurahan Tamparang Keke. Penulis mengaharapkan adanya dukungan dari semua pihak yang terkait, baik itu pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi pemuda, maupun masyarakat saling bersinergiKata Kunci : Perlindungan, Anak, Penyalahgunaan, Narkoba.
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH Mahmuda Mulia Muhammad
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18352

Abstract

Abstract               Studies on social entrepreneurship are still minimal compared to practice, of course it is a challenge for academics to deepen their studies on social entrepreneurship. In addition, social problems always arise and cannot be avoided at once and affect every aspect of people's lives. The purpose of this study is to examine social entrepreneurship in relation to Islamic economic principles in the welfare of society. This study uses a literature review which contains theories, findings and materials from previous studies as a basis for writing this article. The results of the study show that social entrepreneurship in Islamic economics is manifested by 3 fundamental principles in Islamic economics, namely tauhid (oneness), khilafah (representation) and 'is (fair). Social entrepreneurship is able to realize social welfare through reaching social problems and meeting community needs, avoiding social imbalances that are very far away, creating justice and maintaining environmental balance and avoiding elements of usury and clarity.Keywords: Community Welfare, Sharia Economic Principles, Social Entrepreneurship. AbstrakKajian tentang social entrepreneurship masih minim dibanding prakteknya, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan akademisi untuk memperdalam kajian-kajian mengenai social entrepreneurship. Selain itu, permasalahan sosial selalu timbul dan tidak dapat dihindari sekaligus serta mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat. Tujuan kajian ini untuk mengkaji tentang social entrepreneurship dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam memakmurkan masyarakat. Kajian ini menggunakan kajian literatur review yang berisi teori-teori, temuan dan bahan penelitian-penelitian terdahulu sebagai dasar dalam penulisan artikel ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa social entrepreneurship dalam ekonomi syariah diwujudkan dengan 3 prinsip fundamental dalam ekonomi syariah yaitu tauhid (keesaan), khilafah (perwakilan) dan ‘adalah (adil). Social entrepreneurship mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui menjangkau permasalahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat, menghindari adanya ketimpangan sosial yang sangat jauh, menciptakan keadilan dan menjaga keseimbangan lingkungan dan menghindari adanya unsur riba dan adanya kejelasan.Kata Kunci: Kesejahteraan Masyarakat, Prinsip Ekonomi Syariah, Social Entrepreneurship.
PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KOTA MAKASSAR Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9889

Abstract

AbstractLaw Copyright No. 19 of 2002 put copyright infringement as an ordinary offense no longer an offense. So that peraktis includes crime offenses. In the Copyright Act there are additional minimum and maximum criminal provisions, which are intended to counteract copyright infringement. The creator or heir has the right to sue the copyright holder to be included in his creation. A work must not be changed even though the copyright has been handed over to another party, except with the consent of his heirs in terms of creation has died. The provisions as referred to in paragraph (2) also apply to changes in the title and subhead of the creation, inclusion and alteration of the name or pseudonym of the creator.Keywords: Legal Protection, Intellectual Property RightsAbstrakUndang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menempatkan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa bukan lagi delik aduan. Sehingga peraktis termasuk delik-delik kejahatan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut terdapat penambahan ketentuan pidana minimal dan maksimal, yang dimaksudkan untuk menangkal terhadap pelanggaran hak cipta. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal penciptaan telah meninggal dunia. Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual
ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM PERDATA Nur Aisyah
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137

Abstract

AbstractThe issue of adoption has been determined in Islamic law and civil law. Where both legal instruments state that the adoption of a child is something that is allowed as long as it is in the best interest of the adopted child. However, problems arise regarding adoption of children associated with inheritance issues. In Islamic law and civil law have different provisions. In Islamic law the status of adopted children can’t be equated with biological children so that they can’t receive inheritance from their adopted parents. However, the adopted child is entitled to get a will from his adoptive parents provided that no more than one-third of the assets of the adoptive parents. Whereas according to the law code of civil law states that the adopted child as a family member can get the inheritance from the adoptive parents based on the provisions of the applicable law (ab instestato) or with a will (testament).Keywords: Adopted Children, Civil Law, Inheritance, Islamic Law, Mandatory Wills.AbstrakPersoalan pengangkatan anak telah ditentukan dalam hukum Islam dan hukum perdata. Dimana kedua perangkat hukum tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah sesuatu yang diperbolehkan selama demi kepentingan terbaik bagi anak angkat. Akan tetapi muncul persoalan terhadap pengangkatan anak yang dikaitkan dengan persoalan waris. Dalam hukum Islam dan hukum perdata mempunyai ketentuan yang berbeda. Dalam hukum Islam status anak angkat itu tidak dapat disamakan dengan anak kandung sehingga tidak dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya. Meskipun demikian, anak angkat tersebut berhak mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tua angkat. Sedangkan menurut kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa anak angkat sebagai anggota keluarga dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku (ab instestato) ataupun dengan adanya surat wasiat (testament).Kata Kunci : Anak Angkat, Hukum Islam, Hukum Perdata, Warisan, Wasiat Wajibah.
KETIDAKMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH MANTAN PILOT LION AIR Luthfatun Mawwaddah
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817

Abstract

AbstractAn alternative that can be taken to overcome the problem of fulfilling debt payment obligations is to postpone the Obligation of Debt Payment Obligations (PKPU), such as the submission of PKPU done by former Lion Air pilots with Case Number 196 / Pdt.Sus-PKPU / 2019 / PN Niaga Jkt.Pst which won the suit of former Lion Air pilot. However, the results of the decision were not carried out by Lion Air. his writing aims to find out the meaning of the condition of "inability" to pay debts which is the basis of the judge in rejecting the PKPU petition from ex-Lion Air pilot. The method used is to use a normative research method by conducting analysis that is used to focus on the findings of the law, the judge's decision, the opinions of experts, books, and official websites related to this writing. The results of this study explained that the case of PKPU petition by former Lion Air pilots, the judge assessed the condition of "incompetence" based on the going concern value situation in Lion Air where the judge considered that Lion Air's business was still feasible to proceed.Keywords: inability, Lion Air, PKPU AbstrakAlternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi persoalan pemenuhan kewajiban pembayaran utang adalah dengan mangadakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), seperti pengajuan PKPU yang dilakukan oleh mantan pilot Lion Air dengan Nomor Perkara 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst dimana memenangkan gugatan mantan pilot Lion Air. Namun, hasil putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak Lion Air. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui makna kondisi “ketidakmampuan” membayar utang yang menjadi dasar hakim dalam menolak permohonan PKPU mantan pilot Lion Air. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan analisis yang digunakan berfokus pada temuan-temuan dari undang-undang, putusan hakim, pendapat para ahli, buku, dan situs web resmi yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kasus pemohonan PKPU oleh para mantan pilot Lion Air, hakim menilai kondisi “ketidakmampuan” berdasarkan keadaan going concern value pada Lion Air yang mana hakim menilai bahwa usaha Lion Air masih layak untuk dilanjutkan.Kata Kunci: Ketidakmampuan, Lion Air, PKPU.
MEMBENTUK SUMBER DAYA MANUSIA PERBANKAN SYARIAH MELALUI MANAJEMEN HATI Mahmuda Mulia Muhammad
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11534

Abstract

Abstract               This paper aims to determine the formation of human resources in Islamic banking through careful management. The results of the analysis show that the management of the heart of the formation of human resources is an effort to manage the hearts of all employees who aim to shape the characteristics of human resources that are cultured and divine. Heart management that can be carried out by Islamic banking through the formation of spiritual intelligence (Al-iman al-`amiq, Al-ittishal al-watsiq and Tathhir al-qalb), and emotional formation (Self Awareness, Motivation, Empathy and Social Skills).Keywords: Heart Management, Human Resources, Islamic Banking. AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan sumber daya manusia perbankan syariah melalui manajemen hati. Hasil analisis menunjukkan bahwa manajemen hati dari pembentukan sumber daya manusia merupakan suatu upaya pengelolaan hati untuk seluruh karyawan yang bertujuan untuk membentuk karaktek sumber daya manusia yang berbudaya dan bernilai ketuhanan. Manajemen hati yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah melalui pembentukan kecerdasan spiritual (Al-iman al-`amiq, Al-ittishal al-watsiq dan Tathhir al-qalb), dan pembenukan emosional (Self Awareness, Motivation, Empathy dan Social Skills).Kata Kunci : Manajemen Hati, Perbankan Syariah, Sumber Daya Manusia.
ZAKAT PROFESI DALAM ERA KONTEMPORER Andi Intan Cahyani
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18351

Abstract

Secara sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, dan ketaqwaan yang mendalam yang harus  muncul dalam sikap orang kaya. Tidaklah etis sebagai seorang makhluk social  mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesulitan orang lain.            Zakat adalah ibadah m±liyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat.[1] Jadi, disamping merupakan ibadah yang berdimensi mahdhah, zakat juga berdimensi sosial.[1]Yusuf Qardhawi, al-Ibadah fi al-Isl±m  (t.t., t.p., 1993), h. 235.
WASIAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN BW Nur Aisyah
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9905

Abstract

AbstractThe inheritance must be shared with those who have the right to receive it, in the jurisprudence there is a discussion about the science of mawaris. According to the jurists, the science of mawaris is the knowledge of knowing people who have the right to receive heirlooms, people who cannot receive heirlooms, the levels received by each inheritance and how they are distributed. Testament is one of the forms of surrender or release of property in the Islamic Shari'ah. Testament has a very strong legal basis in the Shari'ah. Testament is also called testament is "a statement of one's will regarding what will later be done on his property after he dies later". The implementation of this will will only take place after the heir has passed away.Keywords: testament, testament AbstrakHarta peninggalan, haruslah dibagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di dalam fiqih terdapat pembahasan mengenai ilmu mawaris. Menurut para fuqaha, ilmu mawaris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya. Wasiat adalah satu dari bentuk-bentuk penyerahan atau pelepasan harta dalam syari'at Islam. Wasiat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam syari'at. Wasiat juga di sebut testamen adalah “pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan kelak di lakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak”. Pelaksanaan wasiat ini baru akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.Kata kunci : wasiat, testamen
PELANGGARAN HAK EKONOMI TERHADAP PEMANFAATAN LAGU YANG TERDAFTAR OLEH KONTEN KREATOR YOUTUBE Suriyadi Suriyadi
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18441

Abstract

Abstract               Creating YouTube content using a song that has a copyright and is covered and then uploaded on a YouTube page, is basically a common thing for most people, but from the side of songwriters, their rights are often violated because of the widespread use of works without permission which causes the creators to not get economic rights for the use of these creations. Many popular songs are made cover songs to be uploaded on the youtube page not only to gain popularity but also make cover song content to get profit / payment from youtube. The use of copyrighted songs should first ask the author for permission, but in practice there are still many YouTube content that violates intellectual property rights. The research method used for writing legal scientific papers is a normative research method using a statute approach in analyzing the issues discussed in this study. The use of a song created for YouTube content in the form of song covers requires permission from the songwriter and this is very much supported by YouTube in terms of intellectual property rights because copyright owners have exclusive rights in the form of economic rights over their creations which are a form of appreciation for a work. If someone covers a song without permission from the songwriter, the content can be reported to YouTube to take action against whether it will be blocked or monetized due to the benefits obtained from content. In addition to the resolution of copyright disputes made by YouTube, there are also legal remedies for the creators by filing a lawsuit with the commercial court or by taking non-litigation.Keywords: Content Creator, Copyright, Economic Rights. AbstrakMembuat suatu konten youtube dengan menggunakan lagu yang mempunyai hak cipta dan dicover kemudian diupload di halaman youtube, pada dasarnya adalah hal biasa bagi kebanyakan orang, akan tetapi dari sisi pencipta lagu sering dilanggar haknya karena maraknya penggunaan ciptaan tanpa izin yang menimbulkan pencipta tidak mendapatkan hak ekonomi atas penggunaan ciptaannya tersebut. Banyak lagu yang populer dibuatkan cover lagu untuk diupload di halaman youtube tidak hanya sekedar untuk mendapatkan popularitas akan tetapi membuat suatu konten cover lagu untuk mendapatkan keuntungan/bayaran dari youtube. Pemanfaatan lagu yang mempunyai hak cipta seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta akan tetapi pada prakteknya masih banyak ditemui konten-konten youtube yang melanggar hak kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan karya ilmiah hukum ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam melakukan analisis terhadap isu-isu yang dibahas pada penelitian ini. Pemanfaatan lagu ciptaan untuk konten youtube berupa cover lagu memerlukan izin dari pencipta lagu dan hal tersebut sangat didukung oleh youtube terkait dengan aspek hak kekayaan intelektual karena pemilik hak cipta mempunyai hak eksklusif berupa hak ekonomi atas ciptaannya yang merupakan bentuk apresiasi terhadap suatu karya. Apabila seseorang melakukan cover lagu tanpa izin dari pencipta lagu maka konten tersebut dapat dilaporkan ke youtube agar ditindak apakah akan diblokir atau dimonetisasi terkait dengan keuntungan yang didapat atas suatu konten. Disamping penyelesaian sengketa hak cipta yang dibuat youtube, juga terdapat upaya hukum bagi pencipta dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga atau bisa menempuh jalur non litigasi.Kata Kunci : Hak Cipta, Hak Ekonomi, Konten Kreator

Page 3 of 21 | Total Record : 206

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Desember Vol 7 No 1 (2025): Juni Volume 6 Nomor 2 Desember 2024 Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Volume 3 Nomor 1 Juni 2021 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020 Volume 2 Nomor 1 Juni 2020 Volume 1 Nomor 2 Desember 2019 Volume 1 Nomor 1 Juni 2019 More Issue