cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
El-Iqtishady
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2615241X     EISSN : 26860503     DOI : https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
EL-IQTHISADI : JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 206 Documents
 2   3   4   5   6 
ZAKAT SOLUSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Muhammad Anis
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074

Abstract

AbstractZakat is an obligation for those who have the ability called Muzakki which aims to help others and for those who don’t have the ability to be called Mustahik, including the poor, amil, converts, people who owe, people who demand knowledge, and people who struggle in the way of Allah Swt. Besides that, zakat can also be a tool for empowering Muslims. The Muzakki, Amil and Zakat Collecting Institutions must be at the forefront in the process of empowering umad, according to Minister of Religion Regulation No. 52 of 2014, Zakat is a treasure that must be issued by a Muslim or a business entity owned by Muslims to be given to those entitled to receive it in accordance with Islamic law. According to QS. At-Taubah verse 60, that Allah gave the provisions there are eight groups of people who receive Zakat. In general, Zakat is divided into two types of Zakat Fitrah and Zakat Harta (Mal). Zakat Fitrah must be issued in the holy month of Ramadan for every soul both men and women with Islamic religious requirements, Living on the Month of Ramadan, Having food or basic needs for the night of Eid al-Fitr. Zakat Harta (Mal) is zakat which is issued if the nizab has been fulfilled and is not in conflict with religious law. Keywords: Community Empowerment, Solutions, Zakat.AbstrakZakat merupakan Kewajiban bagi yang punya kemampuan dinamakan Muzakki yang bertujuan untuk membantu orang lain dan bagi tidak punya kemampuan dinamakan Mustahik, diantaranya adalah Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Orang Yang berutang, Orang yang Menuntut Ilmu, dan Orang yang berjuang dijalan Allah Swt. Disamping itu zakat juga dapat menjadi alat pemberdayaan ummad. Para Muzakki, Amil dan Lembaga Pengumpul Zakat (UPZ) harus berada pada garda terdepan dalam dalam proses pemberdayaan umad, menurut Peraturan Menteri Agama  no 52 Tahun 2014, Zakat adalah Harta yang wajib dikeluarkan  oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut QS. At-Taubah ayat 60, bahwa Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima Zakat. Secara umum Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Harta (Mal). Zakat Fitrah wajib dikeluarkan pada bulan suci ramadhan atas setiap jiwa baik laki laki maupun perempuan dengan syarat beragama Islam, Hidup pada Bulan Ramadhan, Memiliki kebutuhan makanan atau kebutuhan pokok  untuk pada malam hari raya idul fitri. Zakat Harta (Mal) adalah zakat yang dikeluarkan jika nizabnya sudah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan syariat agama.Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Solusi, Zakat.
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS JUAL BELI RUMAH DI KOTA MAKASSAR Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11680

Abstract

AbstractThe legal relationship that arises in the sale and purchase utilization of houses between consumers and developers not only takes place due to an agreement (binding sale and purchase agreement), but also arises because of the provisions of the law (legal engagement relationship). The legal relationship takes place at each transaction process/stage, both the pre-transaction stage, the transaction stage and the post/transactional stage. The legal relationship takes place at every transaction process/stage, so that legal protection must also be obtained by each consumer in each transaction stage. Legal protection for consumer rights in the process of buying and selling stages and ownership of residential houses has been regulated and stated in various legal provisions and legislation consisting of the Civil Code, Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law number 4 of 1992 concerning Housing and Settlements, and Law Number 18 of 1999 concerning Construction Services. To realize consumer protection is carried out as a joint effort based on the principle of benefits, the principle of justice, the principle of balance, the principle of security and the principle of legal certainty.Keywords: Consumer Protection, Legal Relationship, Sale and Purchase.AbstrakHubungan hukum yang timbul dalam jual beli dan pemanfaatan rumah  antara konsumen dan developer tidak hanya berlangsung karena adanya perjanjian (perjanjian pengikatan jual beli) semata, tetapi juga timbul karena ketentuan undang-undang (hubungan hukum perikatan). Hubungan hukum tersebut berlangsung pada setiap proses/tahapan transaksi, baik tahap pra transaksi, tahap transaksi maupun tahap purna/pascatransaksi. Hubungan hukum tersebut berlangsung pada setiap proses/tahapan transaksi, sehingga perlindungan hukum harus pula diperoleh setiap konsumen dalam setiap tahapan transaksi. Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen dalam proses tahapan jual beli dan pemilikan rumah tinggal telah diatur dan tercantum dalam berbagai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman,  dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Untuk mewujudkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan asas kepastian hukum.Kata Kunci : Hubungan Hukum, Jual Beli, Perlindungan Konsumen.
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH Erlina Erlina
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9911

Abstract

AbstractSeveral factors that resulted in the cancellation of the sale and purchase of land rights agreement were 3 (three), namely Default, Error in subject and Error in object. The procedure for cancellation of the sale and purchase agreement of land rights is 3 (three), namely the deed of deed is made by the parties, through a court decision and canceled by itself. It is expected that the parties in carrying out the sale and purchase agreement rights to the land before the Notary, must really understand the contents of the agreement that was agreed upon, so that all contents of the sale and purchase agreement can be known and understood by both parties. So that no errors occur resulting in the cancellation of the sale and purchase agreement of the land. Besides that, the contents of the sale and purchase agreement of land rights made before a Notary must be clear and firm, so that the rights and obligations of the parties to the agreement can be fair and balanced.Keywords: Cancellation of Agreement, Sale and Purchase, Land RightsAbstrakBeberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya pembatalan perjanjian jual beli hak atas tanah ada 3 (tiga) yaitu Wanprestasi, Error in subjek dan Error in objek. Adapun prosedur pembatalan perjanjian jual beli hak atas tanah ada 3 (tiga) yaitu dibuatkan akta pembatalannya oleh para pihak, melalui penetapan pengadilan dan batal dengan sendirinya. Diharapkan para pihak dalam melakukan perjanjian jual beli hak atas tanah dihadapan Notaris, haruslah benar-benar memahami isi dari perjanjian yang diperjanjikan, sehingga semua isi perjanjian jual beli hak atas tanah tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada  pembatalan perjanjian jual beli hak atas tanah tersebut. Disamping itu, isi perjanjian jual beli hak atas tanah yang dibuat di hadapan Notaris haruslah jelas dan tegas, sehingga hak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian tersebut dapat adil dan seimbang.Kata Kunci : Pembatalan Perjanjian, Jual Beli, Hak Atas Tanah
ASPEK-ASPEK TINDAK PIDANA DALAM PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL Hamsir Hamsir
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18355

Abstract

AbstractThe purpose of this paper is to observe, predict and assess the existence of Islamic banking in Indonesia in the development of facing and maintaining public confidence in the issue of banking crime that are currently, have been and will come. Sharia Bank As an institution in the form of a business / service industry, so in the future, commercial/state banks such as state-owned enterprise banks that manage Sharia Banks will be merged as separate National Sharia Banks. Space and opportunities for criminal acts in Islamic banking have the same space and opportunities as other banks (conventional banking). However, what distinguishes if a criminal act is suspected, it must involve institutions formed from the provisions in sharia banking law (national sharia board, sharia supervisory board) accompanied by the Police and financial service authority institutions, but in investigative work. The police apparatus or financial services authority first asks for instructions from the national sharia board and sharia supervisory board.Keywords: Crime, Conventional Banking, Sharia Banking. AbstrakTujuan penulisan ini, untuk mengamati, memprediksi dan menilai keberadaan perbankan syariah di Indonesia dalam perkembangan menghadapi dan menjaga kepercayaan masyarakat dari persoalan tindak pidana perbankan atau kejahatan perbankan yang saat ini, pernah dan atau akan datang.  Bank (Syariah) Sebagai suatu institusi/lembaga dalam bentuk usaha/industri jasa (BUMN), begitu pun ke depan (wacana 2020) Bank-bank umum/negeri (BNI, BRI & Mandiri) yang mengelola Bank Syariah akan dimerger sebagai Bank Syariah Nasional tersendiri. Ruang dan peluang terjadinya tindak pada perbankan syariah memiliki ruang dan peluang yang sama dengan perbankan lainnya (konvensional). Namun yang membedakan bila diduga terjadi tindak pidana di dalamnya, haruslah melibatkan lembaga-lembaga yang terbentuk dari ketentuan dalam hukum/perundang-undangan perbankan syariah (DSN, DPS) disertai institusi Kepolisian dan lembaga OJK, namun dalam kerja penyidikan aparat Polri atau OJK terlebih dahulu meminta petunjuk DSN dan DPS.Kata Kunci : Perbankan Konvensional, Perbankan Syariah, Tindak Pidana.
AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA MEMPUNYAI KEDUDUKAN DALAM PERSEROAN TERBATAS Harla Ratda
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9901

Abstract

AbstractThe legal power of a limited liability company (PT) if it involves a Notary as a governing body and a shareholder in a limited liability company (PT) then the notary deed only has the force of law as a deed under the hand because the Notary has violated the code of ethics listed in the rules of office Notary as well as violate Law No. 30 of 2004 regarding the position of Notary and Article 20 PJN. The legal consequence of a Notary having a position in a limited liability company (PT) is the birth of a deed of establishment of a limited liability company (PT) null and void of execution powers if the Notary that made the deed had a limited liability company (PT) may be involved or have interest in a limited liability company (PT).Keywords: Notary, Limited Company SharesAbstrakKekuatan hukum suatu akta pendirian perseroan terbatas (PT) jika melibatkan Notaris sebagai pengurus serta pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas (PT) maka akta Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan, karena Notaris tersebut telah melanggar kode etik yang tercantum dalam peraturan jabatan Notaris serta melanggar Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris serta pada Pasal 20 PJN. Akibat hukum yang timbul bilamana seorang Notaris mempunyai kedudukan dalam sebuah perseroan terbatas (PT) yakni kelahiran sebuah akta pendirian suatu perseroan terbatas (PT) batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial jika Notaris yang membuat akta itu mempunyai kedudukan dalam perseroan terbatas (PT) tidak boleh terlibat atau mempunyai kepentingan dalam perseroan terbatas (PT).Kata Kunci : Notaris, Saham Perseroan Terbatas
PASAL IMUNITAS UNDANG-UNDANG ‘CORONA’ DAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA Kusnadi Umar
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14044

Abstract

AbstractArticle 27 paragraph (1) of Law No. 2 of 2020 (Corona Law) in particular the phrase "is not a state financial loss", is regarded as an article of immunity and its existence is deemed to be able to enforce the authority of the BPK as an authoritative state institution in assessing or establishing a financial loss of state. Provisions governing the authority of the BPK and the financial losses of the State, not including part of the provisions which are expressly revoked and/or otherwise void in the provisions of Article 28 of the Corona Law, which specifically contains and confirms the invalidity of the clauses of the various laws. While the phrase "is not a state financial loss" can not be justifying, because the formulation is still common, it tends to potentially cause disharmony between regulations. So in a juridical, the existence of Article 27 paragraph (1) of Corona Law, cannot enforce the authority of the BPK in assessing or establishing financial losses of state. Keywords: Corona law; BPK; State losses; Covid-19AbstrakPasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 (Undang-undang Corona) khususnya frasa “bukan merupakan kerugian negara”, diperspektifkan sebagai pasal imunitas dan keberadaannya dianggap dapat menegasikan kewenangan BPK sebagai lembaga Negara yang otoritatif dalam menilai atau menetapkan kerugian Negara. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan BPK maupun kerugian Negara, tidak termasuk bagian dari ketentuan-ketentuan yang secara tegas dicabut dan/atau dinyatakan tidak berlaku dalam ketentuan Pasal 28 Undang-undang Corona, yang secara khusus memuat dan menegaskan ketidakberlakuan pasal-pasal dari pelbagai Undang-undang. Sementara frasa “bukan merupakan kerugian negara” tidak dapat dijadikan justifikasi, karena rumusannya masih bersifat umum, bahkan cenderung berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar peraturan perundangan-undangan. Sehingga secara yuridis, keberadaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Corona, tidak dapat menegasikan kewenangan BPK dalam menilai atau menetapkan kerugian Negara.Kata Kunci: Undang-Undang,  BPK, Kerugian Negara, Covid-19.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MALPRAKTEK DOKTER YANG MELAKUKAN ABORSI (STUDI PUTUSAN NO.288/PID.SUS/2018/PN. NJK) Ricky Darmawan
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13999

Abstract

AbstractMedical actions by doctors who act not in accordance with the rules and applicable moral ethics are now beginning to emerge frequently. At this time, the problem of malpractice in health services began to be discussed by various groups in the community. This can be seen from the many indictments of malpractice cases submitted by the public about the profession of doctors who in carrying out their duties have committed wrong actions that result in losses resulting in death or disability. Medical malpractice, this is related to the task of the doctor or medical personnel under his command intentionally or negligence to do something (active or passive). The problem that the writer takes here is that the malpractice case which the writer carefully sourced from the decision of Nganjuk District Court No.288 / Pid.sus / 2018 / PN NJK, The theory used in this research is the theory of law enforcement. While the method used is empirical juridical legal research, where in analyzing the problem carried out by the method of combining legal materials (Decisions) with primary data obtained in the field. The output of this paper is that the handling of malpractice cases by doctors without the need for procedures according to medical regulations needs to be considered.Keywords: Abortion, Doctors, Law Enforcement, Malpractice.AbstrakTindakan medis oleh dokter  yang bertindak tidak sesuai dengan aturan dan etika moral yang berlaku ini kini mulai sering muncul. Pada saat ini, masalah malpraktik pelayanan kesehatan mulai dibicarakan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya dakwaan kasus malpraktik yang disampaikan oleh masyarakat tentang profesi dokter yang dalam melakukan tugasnya telah melakukan tindakan yang salah yang menimbulkan kerugian yang berujung pada kematian atau cacat. Malpraktik medik, hal ini berkaitan tugas dokter atau tenaga medis yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif). Permasalahan yang penulis ambil disini dimana Kasus malpraktek yang penulis teliti bersumber pada putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No.288/Pid.sus/2018/PN NJK, Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori penegakan hukum. Sementara metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dimana dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan metode memadukan bahan-bahan hukum (Putusan) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Adapun output dari tulisan ini, bahwa penanganan perkara malpraktek dokter yang diilakukan dokter tanpa danya prosedur sesuai aturan medis perlu di perhatikan.Kata kunci : Aborsi, Dokter, Malpraktek,Penegakan Hukum.
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR Muhammad Anis
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11617

Abstract

Abstract               Sexual violence against children is one of the serious problems we face today, various elements, especially the government, are related to the government's efforts in implementing the Child Protection Act Number 35 of 2014. On the other hand, child victims of sexual violence are part of an immature community its development both physically and psychologically, so it requires special assistance in handling it. Sexual violence against children is an act of violence perpetrated by a community whose physical or psychological development is insufficient or immature so that it requires ongoing assistance specifically relating to its handling. The cause of the occurrence of acts of sexual violence against children is due to family factors, such as parenting that allows their children to get along freely which results in the child losing his identity, the factor of parents not equipping children with religious knowledge which consequently children don’t understand what can be done and which can’t done, the influence of the environment and many more factors that can cause acts of sexual violence in children. So that children don’t experience acts of sexual violence against children, it should be as parents should set an example to children, provide the best examples for children about how to live in accordance with our religion and culture, so that children avoid sexual violence, there must be assistance or supervision strict on children.Keywords: Child Protection, Makassar City, Sexual Violence.AbstrakKekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang kita hadapi saat ini, berbagai elemen terutama pemerintah dikarenakan berkaitan dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014. Disisi lain, anak korban kekerasan seksual merupakan bagian dari masyarakat yang belum matang perkembangannya baik secara fisik maupun psikologis, sehingga membutuhkan pendampingan khusus dalam penanganannya. Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat yang kurang atau belum matang perkembangan fisik maupun psikisnya sehingga membutuhkan pendampingan yang berkesinambungan terkhusus yang berhubungan dengan penanganannya. Penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak karena faktor keluarga, seperti Pola Asuh yang membiarkan anaknya bergaul dengan bebas yang berakibat anak kehilangan jati diri, faktor orang tua tidak membekali anak dengan ilmu agama yang akibatnya anak tidak memahami yang mana bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan, pengaruh lingkungan dan masih banyak lagi faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kekrasan seksual pada anak. Agar anak tidak mengalami tindak kekerasan seksual  pada anak, hendaknya sebagai orang tua harus memberi keteladanan kepada anak, memberikan contoh yang terbaik kepada anak tentang bagaimana pola hidup yang sesuai dengan agama dan budaya kita, agar anak terhindar dari kekerasan seksual, harus ada pendampingan atau pengawasan yang ketat terhadap anak.Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Kota Makassar, Perlindungan Anak.
PENGATURAN PERATURAN DAERAH (PERDA) SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Abd. Rais Asmar
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9906

Abstract

AbstractRegional regulations that have sharia nuances need to be regulated in terms of both authority and formation processes. This is aimed at avoiding contradictions with the legislation established by the central government. Based on Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government regulates the central authority, namely the field of religion. Meanwhile, the practice of religious values is mostly carried out by the people in the area. Therefore, the establishment of sharia-compliant local regulations is a regulation to meet those needs. Besides that, in terms of its formation it is always harmonized with the conditions of each regionKeywords: Regional Regulations, ShariaAbstrakPeraturan daerah yang bernuansa syariah perlu diatur tatanannya baik dari segi kewenangan maupun proses pembentukannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari pertentangan dengan aturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur tentang kewenangan pusat yaitu bidang agama. Sementara itu, pengamalan nilai-nilai agama banyak dilakukan oleh masyarakat di daerah. Oleh Karena itu, pembentukan Perda bernuansa syariah merupakan peraturan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Disamping itu, dari sisi pembentukannya senantiasa diselaraskan dengan kondisi daerah masing-masing.Kata Kunci : Peraturan Daerah, Syariah
PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING SYARIAH; TINJAUAN TERHADAP KONSEP, PENGAWASAN DAN REGULASI Heris Suhendar; Ayon Diniyanto
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.16213

Abstract

The development of sharia fintech lending for three years has increased significantly. Starting from 2018 to 2020 there were twelve sharia fintech lending companies. The existence of sharia fintech lending is regulated by POJK Number: 77 / POJK.01 / 2016. This regulation has not yet developed the concept and operation of business activities, guarantees of certainty regarding the fulfillment of sharia principles, and legal protection of the implementation of sharia fintech lending, thus allowing risks that must be borne properly by the organizers and the fintech users themselves. This study is a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. This study material was obtained from a literature study, then analyzed in a prescriptive analytical manner for examination and discussion. The results of the analysis are interpreted using systematic, grammatical and teleological interpretation methods. The results of the study concluded that: 1) the collaboration of the contract concept in the DSN-MUI Fatwa Number: 117 / DSN-MUI / II / 2018 and the implementation / operation of business activities in POJK Number: 77 / POJK.01 / 2016 is a benchmark for sharia supervision in the implementation sharia fintech lending; 2) the function of supervising and guaranteeing the fulfillment of sharia principles by the Sharia Supervisory Board; and 3) legal protection in the implementation of sharia fintech lending is still weak, because the POJK Number 77 / POJK.01 / 2016 does not regulate business activities and operations, guarantee compliance with sharia principles, and sharia fintech lending dispute resolution.

Page 4 of 21 | Total Record : 206

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Desember Vol 7 No 1 (2025): Juni Volume 6 Nomor 2 Desember 2024 Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Volume 3 Nomor 1 Juni 2021 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020 Volume 2 Nomor 1 Juni 2020 Volume 1 Nomor 2 Desember 2019 Volume 1 Nomor 1 Juni 2019 More Issue