cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 286 Documents
 24   25   26   27   28 
Search results for , issue "Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024" : 286 Documents clear
Penggunaan Bilyet Giro Kosong Sebagai Penyalahgunaan Alat Pembayaran Michaela; Diva Ananta Syofian; Naisyirah Ramadhani Tuasikal
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6437

Abstract

Abstrak Dalam perkembangan perekonomian Indonesia saat ini, alat pembayaran tidak lagi menggunakan uang tunai, melainkan bilyet giro sebagai alternatif pembayaran. Namun, muncul permasalahan terkait dengan penerbitan bilyet giro kosong yang tidak memiliki dana yang cukup. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan risiko keuangan yang dapat menghambat kepercayaan pelaku ekonomi serta mengganggu stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap penerbitan bilyet giro dan regulasi yang jelas untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam sistem pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap penerbitan bilyet giro kosong dalam akitivitas pembayaran. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum penerima bilyet giro kosong dengan diberikan sarana untuk melakukan penuntutan ganti rugi dimuka persidangan atas tuntutan hak yang tidak terpuni dari si penerbit dan juga peneribat dimasukkan ke daftar hitan oleh BI sebagai bentuk akibat hukum dari penerbitan bilyet giro kosong Kata Kunci: Bilyet Giro, Pembayaran, Perlindungan Abstract In the current development of the Indonesian economy, cash is no longer used as a means of payment, but bank transfer cards are used as an alternative payment. However, problems arose related to the issuance of blank giro bills, which did not have sufficient funds. This creates uncertainty and financial risks that can hamper the confidence of economic actors and disrupt the stability of the financial system. Therefore, strict supervision is needed over the issuance of bilyet giro and clear regulations to protect the interests of all parties in the payment system. This research aims to find legal protection and legal consequences for the issuance of blank giro bills in payment activities. The results of the research show that legal protection for recipients of blank giro bills is provided with the means to prosecute compensation before court for claims of unforgivable rights from the issuer, and the recipient is also included in the hit list by BI as a form of legal consequence of the issuance of blank giro bills. Keywords: Bilyet Giro, Payment, Protection
Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual David Edyson; Dikjaya; Muhammad Rafi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6438

Abstract

Abstrak Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan penemu atas karya inovatif dan kreatif mereka. Undang-undang Indonesia mengatur HAKI, termasuk paten, hak cipta, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Setiap jenis HAKI memiliki fitur dan perlindungan yang berbeda, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemilik hak mendapatkan keuntungan finansial dan mendapatkan pengakuan yang wajar atas pekerjaan mereka. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melindungi invensi teknologi; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melindungi tanda yang membedakan barang atau jasa. Selain itu, kerangka hukum yang menyeluruh untuk berbagai jenis kekayaan intelektual diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pengaturan hukum ini tidak hanya melindungi hak setiap orang, tetapi juga bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi di Indonesia. Kata Kunci: Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Undang-Undang, Paten Abstract Intellectual Property Rights (IPR) are rights that provide legal protection to creators and inventors for their innovative and creative works. Indonesian law regulates IPR, including patents, copyrights, trademarks, industrial designs, trade secrets, and geographical indications. Each type of IPR has distinct features and protections intended to ensure that rights holders receive financial benefits and fair recognition for their work. Law Number 28 of 2014 on Copyright protects works of art, literature, and science; Law Number 13 of 2016 on Patents protects technological inventions; and Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications protects signs that distinguish goods or services. Additionally, the comprehensive legal framework for various types of intellectual property is provided by Law Number 31 of 2000 on Industrial Designs, Law Number 30 of 2000 on Trade Secrets, Law Number 32 of 2000 on Layout Designs of Integrated Circuits, and Law Number 29 of 2000 on Plant Variety Protection. These legal regulations not only protect individual rights but also aim to encourage creativity and innovation in Indonesia. Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), Law, Patents
Analisis Pelanggaran Perjanjian Kontrak Dalam Konteks Perusahaan: Studi Kasus Pada Industri Beras PT. Indo Beras Unggul (IBU) Aufa Fakhrana Rizky; Sthasia Lintong; Zahran Rahmat Syauqi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6439

Abstract

Abstrak Adapun pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh PT. Indo Beras Unggul dengan Indomaret telah melanggar pasal 1335 tentang suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jurnal ini dibuat dengan tujuan menciptakan keadilan dalam perjanjian berkontrak dan mendatangkan kesejahteraan yang optimal. Metode penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dan menggunakan teknik analisis Studi Kepustakaan dan Studi Literatur, menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan internet, buku, jurnal, makalah, dan juga artikel. Berdasarkan kasus yang penulis angkat pada jurnal ini menunjukkan bahwa baik dalam segi hukum pidana terutama dilihat dari segi hukum perdata bahwa PT. Indo Beras Unggul melanggar pasal 1335 KUHPerdata yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa, atau dibuat berdasarkan causa yang palsu atau yang terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan. Dikarenakan beras yang diberikan oleh PT. indo Beras Unggul kepada Indomaret kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Maka dari itu, sanksi yang dapat diberikan kepada PT. Indo Beras Unggul sesuai yang diatur dalam KUHPerdata pada pasal 1243 KUHPerdata tentang pemenuhan paksa, pasal 1365 dan pasal 1367 KUHPerdata tentang ganti rugi, pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdata tentang penghentian atau pembatalan kontrak, pasal 1253 KUHPerdata mengenai kewajiban untuk mengembalikan. Oleh karena itu, para pelaku harus diberi tindakan yang tegas terkait apa yang telah diperbuat sesuai dengan peraturan dan sanksi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Abstract The violation of the agreement made by PT Indo Beras Unggul with Indomaret has violated article 1335 concerning an act by which one or more people bind themselves to one or more people. This journal is made with the aim of creating justice in contractual agreements and realizing optimal welfare. This research method uses Qualitative Research Methods and uses Literature Study and Literature Study analysis techniques, using data collection techniques based on the internet, books, journals, papers, and articles. Based on the case that the author raises in this journal, it shows that both in terms of criminal law, especially in terms of civil law, PT Indo Beras Unggul violates Article 1335 of the Civil Code which prohibits making a contract without a causa, or made based on a false or prohibited causa, with the result that it has no force. Due to the rice provided by PT Indo Beras Unggul to Indomaret, the quality is not in accordance with what was previously agreed. Therefore, the sanctions that can be given to PT Indo Beras Unggul are in accordance with what is regulated in the Civil Code in Article 1243 of the Civil Code regarding forced fulfillment, Article 1365 and Article 1367 of the Civil Code regarding compensation, Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code regarding termination or cancellation of the agreement, Article 1253 of the Civil Code regarding the obligation to return. Therefore, the perpetrators must be given strict action regarding what has been done in accordance with the regulations and sanctions set by law.
Pertanggung Jawaban Dirjen HKI atas Merek Gerprek Bensu melawan I am Geprek Bensu dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No.57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pengadilan Niaga Aflah Noval Ramadhan; Reynaldi Hartman; Shahrazad Elmaniz
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6440

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) dalam kasus sengketa merek antara "Geprek Bensu" dengan "I Am Geprek Bensu" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/Pengadilan Niaga. Data diperoleh melalui studi kasus yang melibatkan analisis putusan pengadilan, dokumen hukum yang relevan, dan wawancara dengan ahli hukum kekayaan intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memutuskan bahwa hak merek "I Am Geprek Bensu" lebih sah karena didaftarkan terlebih dahulu, sedangkan "Geprek Bensu" dianggap melanggar hak tersebut. Putusan ini menyoroti tanggung jawab Dirjen HKI dalam memastikan proses pendaftaran merek yang akurat dan adil untuk menghindari sengketa merek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dirjen HKI harus meningkatkan mekanisme pemeriksaan dan verifikasi merek dagangnya untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak kekayaan intelektual, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat tentang proses hukum merek dagang. Abstract This research aims to analyze the liability of the Director General of Intellectual Property Rights (DG IPR) in a trademark dispute case between "Geprek Bensu" and "I Am Geprek Bensu" based on Supreme Court Decision No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/Commerce Court. Data was obtained through a case study involving the analysis of court decisions, relevant legal documents, and interviews with intellectual property law experts. The results showed that the Supreme Court decided that the trademark right of "I Am Geprek Bensu" was more valid because it was registered first, while "Geprek Bensu" was deemed to infringe the right. This ruling highlights the responsibility of the Director General of IPR in ensuring an accurate and fair trademark registration process to avoid trademark disputes. This research concludes that the DG IPR should improve its trademark examination and verification mechanisms to ensure better protection of intellectual property rights, as well as provide the public with a deeper understanding of the trademark legal process.
Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Konflik Antar Keluarga Sedarah Argya Attallah Apryano; Adam Ramadhan; Fransisco Frisco Fernando; Rizqy Pratama Erdiyanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6441

Abstract

Abstrak Warisan merupakan salah satu cara mengatur hubungan hukum dalam masyarakat, dan meninggalnya seseorang sedikit banyak menimbulkan kesulitan. Penyelesaian hak dan kewajiban atas meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Akan tetapi dalam hal ini hak waris tidak selalu untuk satu orang saja melainkan juga sanak saudara yang juga merupakan ahli waris, hal ini lah yang bisa menyebabkan konflik dalam pewarisan. Metode yang akan diaplikasikan ke dalam penelitian yang kami buat ini merupakan metode penelitian hukum normatif yakni memprioritaskan pada pengkajian kepustakaan yang dilakukan dengan mengamati atau merevisi dokumen - dokumen hukum yang berkaitan dengan tema dan gagasan pokok bahasan penelitian sistem penyelesaian konflik sengketa waris yang terjadi dalam keluarga sedarah. Selain berfokus pada dokumen-dokumen hukum, penelitian ini juga berpusat pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang sesuai atau terkait dengan pendekatan hukum di indonesia. Umumnya konflik waris timbul hanya pada pembagiannya saja, karena salah satu yang merupakan ahli waris tidak mendapat haknya, atau salah satu ahli waris hanya ingin menguasai warisannya sendiri secara egois. Untuk perkara waris hakim harus menawarkan proses mediasi, karena jika tidak dilakukan oleh hakim maka putusan itu setelah keluar bisa batal demi hukum, di dalam masyarakat sosial masih cukup besar angka perkara sengketa terkait penyelesaian warisan dikarenakan diantara mereka yang sering mengklaim warisan menyesuaikan dengan pribadi masing-masing, Salah satu cara penyelesaian konflik yakni melalui jalur mediasi ataupun jalur hukum, pada dasarnya konflik ini merupakan konflik yang bersifat privat oleh karena itu menyelesaikan nya cukup dengan kekeluargaan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Kata Kunci: waris, hukum, konflik, mediasi Abstract Inheritance is one way of regulating legal relations in society, and the death of a person causes more or less difficulties. The settlement of rights and obligations upon the death of a person is regulated in inheritance law. However, in this case the right of inheritance is not always for one person alone but also for relatives who are also heirs, this is what can cause conflict in inheritance. The method that will be applied to the research that we make is a normative legal research method, which prioritizes literature review conducted by observing or revising legal documents related to the theme and idea of the main topic of research on the conflict resolution system of inheritance disputes that occur in blood families. In addition to focusing on legal documents, this research also centers on legislation and policies that are appropriate or related to the legal approach in Indonesia. Generally, inheritance conflicts arise only in the distribution, because one of the heirs does not get his rights, or one of the heirs only wants to control his own inheritance selfishly. For inheritance cases the judge must offer a mediation process, because if it is not done by the judge then the decision after coming out can be null and void, in social society there is still a large number of dispute cases related to inheritance settlement because among those who often claim inheritance adjusts to their respective personalities, One way to resolve conflicts is through mediation or legal channels, basically this conflict is a private conflict therefore resolving it is enough with family based on applicable policies. Keywords: Inheritance, Law, Conflict, Mediation
Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian Ellen Chang; Natania Frederica; Ririn Khairunisa
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6442

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam transaksi jual-beli. Salah satu perubahan terbesar adalah kemunculan dan perkembangan pesat perdagangan elektronik atau jual-beli online. Namun, dibalik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, muncul berbagai tantangan dan pertanyaan terkait keabsahan transaksi jual-beli online dari perspektif hukum perjanjian. Dalam konteks transaksi jual-beli online, syarat- syarat harus tetap dipenuhi agar transaksi dianggap sah dan mengikat secara hukum. Namun, karakteristik unik dari transaksi online, seperti tidak adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, serta penggunaan tanda tangan elektronik, menimbulkan berbagai pertanyaan terkait pemenuhan syarat-syarat terkait perjanjian dan keabsahan transaksi jual-beli online melalui sudut pandang hukum perjanjian, serta penekanan pada pemenuhan persyaratan sah perjanjian menurut KUHPerdata, serta relevansi dan pelaksanaan UU ITE dalam konteks jual-beli online. Kata Kunci: Transaksi Jual-Beli Online, Hukum Perjanjian, Keabsahan hukum. Abstract The development of information and communication technology has brought significant changes in various aspects of human life, including in buying and selling transactions. One of the biggest changes is the emergence and rapid development of electronic commerce or online buying and selling. However, behind the convenience and efficiency offered, various challenges and questions arise regarding the validity of online buying and selling transactions from the perspective of agreement law. In the context of online buying and selling transactions, the conditions must still be met for the transaction to be considered valid and legally binding. However, the unique characteristics of online transactions, such as the absence of physical meetings between sellers and buyers, as well as the use of electronic signatures, raise various questions related to the fulfillment of agreement-related requirements and the validity of online buying and selling transactions through the perspective of agreement law, as well as an emphasis on the fulfillment of the legal requirements of an agreement according to the Civil Code, as well as the relevance and implementation of the ITE Law in the context of online buying and selling. Keywords: Online Buying and Selling Transactions, Legal Agreement, Legal validity.
Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata Cherly Melvia Joeng Hans; Jessica Chua; Nadiaintanceria
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6450

Abstract

Penelitian ini menyelidiki hak asuh anak dalam konteks perceraian menurut hukum perdata. Tujuan utama penelitian adalah untuk menemukan dan menganalisis undang-undang yang mengatur hak asuh anak dan melihat bagaimana undang-undang tersebut diterapkan di pengadilan. Penelitian ini juga melihat sejauh mana hak-hak anak dilindungi selama proses perceraian. Untuk memahami berbagai perspektif dan praktik hukum saat ini, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian dokumen hukum berdasarkan Undang-undang dan Kitab Undang-Undang Perdata, dan analisis literatur. Penemuan utama penelitian ini adalah bahwa metode harus berfokus pada kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan hukum, seperti menjaga hubungan mereka dengan kedua orang tua, melindungi mereka dari kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan mereka, dan melindungi hak asasi mereka. Dalam situasi seperti ini, peningkatan kapasitas pengadilan untuk menangani kasus perceraian dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak secara menyeluruh menjadi penting. Oleh karena itu, penelitian ini juga memfokuskan studinya dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya jika terjadi perceraian. Kata kunci: Hak Asuh Anak, Perlindungan Hukum, Hak dan kewajiban
Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata Marleen Natania; Jordanno Lesmana
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6451

Abstract

Abstrak Konsep "Burgerlijk Wetboek," atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), mengatur hukum waris sebagai ketentuan mengenai peralihan harta benda dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris ini merupakan bagian integral dari hukum harta benda, mengatur hak dan kewajiban yang timbul saat harta benda berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa pewarisan hanya berlaku setelah kematian pewaris, sedangkan Pasal 836 mengatur bahwa ahli waris harus masih hidup saat pembagian harta warisan terjadi. Konsep wasiat juga dijelaskan sebagai pesan tertulis yang harus dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat ini bersifat mengikat dan memerlukan saksi dari pihak ketiga. Dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia, sistem pewarisan dipengaruhi oleh tradisi lokal dan norma hukum nasional yang kadang bertentangan. KUH Perdata membedakan ahli waris ke dalam beberapa golongan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan. Tantangan dalam sistem pewarisan di Indonesia mencakup penegakan hukum yang seringkali memerlukan interpretasi kompleks, terutama ketika bertentangan dengan hukum adat atau ajaran agama. Hukum waris di Indonesia terus beradaptasi dengan dinamika sosial dan budaya, dengan revisi hukum dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Beberapa kasus penting seperti Putusan MA Nomor 331 K/Ag/2018 menunjukkan pengakuan terhadap wasiat yang mengikat bagi ahli waris non-Muslim. Sistem hukum Indonesia, meskipun tidak berbasis pada preseden yang mengikat, memperlihatkan penerapan putusan-putusan penting untuk mencapai keadilan yang efisien dan stabil. Sistem pewarisan dalam KUH Perdata mencerminkan usaha untuk mengakomodasi perubahan sosial sambil mempertahankan nilai-nilai tradisional dan agama yang ada di masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Perdata, Waris, Sistem
Analisis Budaya Damai Suku To Balo dan Masyarakat Desa Bulo Bulo Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Charizatul Janna Asdi Putri; Bambang Wahyudi; Anang Puji Utama; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6452

Abstract

Abstract This study aims to investigate the culture of peace between the Tobalo ethnic group and the community of Bulobulo village in South Sulawesi Province, Indonesia. Employing a qualitative approach, data were gathered through interviews, observations, and literature review. The research findings indicate that despite the Tobalo people's distinctive cultural markers, such as their prominent facial tattoos, they have deeply integrated with the surrounding community. A culture of peace is fostered through mutual respect for ethnic and cultural diversity, non-violent conflict resolution, tolerance for differences, and participation in democratic processes. The integration between the Tobalo ethnic group and the Bulobulo village community not only promotes social harmony but also strengthens the foundation for peaceful and prosperous coexistence. This underscores the importance of understanding and promoting a culture of peace as a basis for harmony among diverse communities. Keywords: Peace Culture, Desa Bulo Bulo, Tobalo Ethnic, Cultural Integration, Social Harmony   Abstrak Penelitian ini bertujuan menginvestigasi budaya damai antara Suku To Balo dan masyarakat Desa Bulo Bulo di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Suku To Balo memiliki ciri fisik yang unik, yaitu pola kulit yang mencolok, mereka telah mengalami integrasi yang mendalam dengan masyarakat sekitar. Budaya damai tercipta melalui penghargaan terhadap keragaman suku dan budaya, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, toleransi terhadap perbedaan, dan partisipasi dalam demokrasi. Integrasi yang terjalin antara Suku To Balo dan masyarakat Desa Bulo Bulo tidak hanya menciptakan harmoni sosial, tetapi juga memperkuat fondasi bagi kehidupan bersama yang damai dan sejahtera. Ini menegaskan pentingnya memahami dan mempromosikan budaya damai sebagai landasan untuk harmoni antar masyarakat yang beragam. Kata Kunci: Budaya Damai, Desa Bulo Bulo, Harmoni Sosial, Integrasi Budaya, Suku To Balo
Legal Protection of Geographical Indications and the Realization of Community Welfare Vincentius Patria Setyawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6454

Abstract

Abstract Indonesia has a strategic geographical location, namely located between 2 (two) continents and 2 (two) oceans. The implication of Indonesia's strategic location geographically is that Indonesia has natural riches that are characterized by unique biodiversity, which is not found in any other country in the world. The advantages of Indonesia's natural wealth must be protected, in order to provide benefits, especially for the welfare of society. This article will discuss the protection of geographical indications as part of intellectual property rights to natural resources which should be utilized as much as possible for the welfare of society. This article was written using a type of normative legal research with a conceptual approach. The results of this research are that protection of geographical indications is protection of the economic rights of local communities in order to achieve community welfare. Keywords: legal protection, geographical indications, community welfare.

Page 26 of 29 | Total Record : 286

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue