cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Articles 1,692 Documents
PERANAN PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MALANG DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN GURU PPKN Hanafi, Imam; Handoko, Sigit
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v4i2.1173

Abstract

Abstrak Penelitian ini yang pertama bertujuan untuk mengetahui peranan pusat pengembangan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan Malang dalam peningkatan kualitas pembelajaran guru PPKn. Kedua ingin mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan PPPPTK Malang dalam peningkatan kualitas guru PPKn. Penelitian ini dilakukan di Gedung PPPPTK PPKn Malang yang bertempat di desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kabupaten Batu, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagaimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari satu subjek atau narasumber yang dapat diamati. Pendekatan ini diharapkan mampu menyesuaikan realita di lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui observasi, wawancara dan, dokumentasi. Subjek yang diteliti adalah kepala bidang program dan informasi PPPPTK Malang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PPPPTK PPKn malang berperan untuk memberdayakan dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan, dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan guru PPKn untuk jenjang SMP, dan SMA, pelatihan Kepala Sekolah, pelatihan bagi instruktur nasional dan guru untuk kurikulum 2013 dan program PKB, pelatihan instruktur mata pelajaran PPKn, pendidikan pelatihan online, dan peningkatan kompetensi pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan PPPPTK PPKn malang menggunakan pembelajaran andragogy yaitu orang dewasa, seperti cerama, tugas-tugas, dan praktek. PPPPTK PPKn melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan yaitu: peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi pedagogi, peningkatan kompetensi professional, inovasi pembelajaran, penulisan soal HOTS, penulisan karya tulis ilmiah, penguatan pendidik karakter, dan pemberdayaan MGMP. Kata Kunci : Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Guru Abstract The first study aims to determine the role of the development center for empowering educators and Malang education staff in improving the quality of learning for PPKn teachers. Secondly, they want to know the learning process conducted by Malang PPPPTK in improving the quality of PPKn teachers. This research was conducted at the PPPPTK PPKn Malang Building located in Pendem village, Junrejo Subdistrict, Batu Regency, East Java. This study uses a qualitative approach, as research procedures that produce desc riptive data in the form of written or oral words from one subject or source that can be observed. This approach is expected to be able to adjust reality in the field bycollecting data directly in the field through observation, interviews and documentation. The subjects studied were the head of the Malang PPPTK program and information field. The results of this study concluded that the poor PPPPTK PPKn had the role of empowering and developing educators and education staff, by implementing PPKn teacher education and training for elementary, middle and high school levels, training Principals, training national instructors and teachers for the 2013 curriculum and PKB programs , training of PPKn subject instructors, online training education, and improvement of learning competencies. The learning process carried out by the poor PPPTn PPPTK uses andragogy learning, namely adults, such as cerama, assignments, and practice. PPPPTK PPKn implements development and empowerment programs, namely: increasing teacher competency, increasing pedagogical competence, enhancing professional competencies, learning innovations, writing HOTS questions, writing scientific papers, strengthening character educators, and empowering MGMP. Keywords : Center for the Development of Empowerment of Educators and Education Personnel (PPPPTK), Quality Improvement of Learning, Teachers
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEDOFILIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Febriyati, Febriyati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v3i1.516

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pedofilia berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengetahui upaya pemerintah dalam melindungi korban pedofilia.Metode dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka. Pemaparan data dilakukan dengan mendiskripsikan literatur yang diperoleh dan dianalisis sesuai dengan kajian yang menjadi fokus pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat deduktif dan induktif.Simpulan dari penulisan skripsi ini antara lain (1) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pedofilia yaitu: Berdasarkan undang-undang no 11 tahun 2012 antara lain: a).Jaminan keselamatan,baik fisik,mental maupun sosial pada pasal 58 (1) pada saat memeriksa Anak Korban/atau saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang, (2) pada saat pemeriksaan b) Hak mendapatkan pendampingan, dan c) Hak menjalani peradilan dalam situasi khusus untuk anakperkara. (2) Upaya pemerintah sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pedofilia yaitu: a) penyuluhan hukum intansi penegak hukum, b) penyuluhan rohani/ agama, c) Melalui upaya preventif, dan d) Melalui upaya represif. Kata kunci   : Anak Korban, Anak Saksi, Pedofilia, Perlindungan Hukum.  AbstractThe purpose of thesis research is to know and examine the form of legal protection of children as victims of pedophilia based on the law number 11 of 2012 on the Criminal Justice System of Children and know the government's efforts to protect victims of pedophiliaMethod in writing this thesis is normative law research. Research is done by approaching legislation and comparison. The data used is secondary data, ie data that comes from library materials. Data exposure is done by describing the literature obtained and analyzed in accordance with the study that became the focus of discussion. Data analysis used in this research is descriptive which is deductive and inductive.The conclusions of this thesis writing are: (1) The form of legal protection for children as victims of pedophilia, namely: Based on the law no 11 of 2012, among others: a). Security guarantee, physical, mental and social in Article 58(1)    when examining the Victim's Child / or witness, the judge may order the child to be taken out of the courtroom, (2) at the time of the examination b) The right to receive counseling, and c) The right to conduct the trial in a special situation for the child. (2) Government efforts as an effort to overcome pedophile crime are: a) law enforcement law enforcement agencies, b) spiritual / religious counseling, c) through preventive efforts, and d) Through repressive efforts. Keywords: Children Who Were Victims or Witnesses, Phedophile, Legal Protection.
PERANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERANGKAT DESA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 3/G/2017/PTUN.YKTENTANG PEMILIHAN PERANGKAT DESA BANTUL) Rahmadani, Ajeng; Retno, Ari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v4i2.1166

Abstract

Abstrak AJENG RAHMADANI. Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa Perangkat Desa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas PGRI Yogyakarta. Juli 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa perangkat Desa Bantul dengan perkara Nomor 3/G/2017/PTUN.YK tentang pemilihan perangkat Desa Bantul, terdapat pihak yang bersengketa yaitu pihak penggugat peserta seleksi pamong Desa Bantul dan tergugat (Lurah Desa Bantul). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian yaitu: (1) Hakim PTUN Yogyakarta, (2) Panitera Pengganti, dan (3) Juru sita. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Pemeriksaan keabsahaan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa mengenai pemilihan perangkat Desa Bantul melalui perkara Nomor 3/G/2017/PTUN.YK yaitu 1) Menerima gugatan berupa surat gugatan yang didaftarkan pada tanggal 2 Februari 2017 dari 6 orang peserta seleksi pamong Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul melalui juru sita PTUN Yogyakarta. 2) Memeriksa surat dan berkas gugatan dengan perkara Nomor:3/G/2017/PTUN.YK tentang pemilihan perangkat Desa Bantul, diperiksa oleh ketua dan panitera PTUN Yogyakarta. Pemeriksaan persiapan sebanyak 6 kali persidangan dari tanggal 13 Februari-20 Maret 2017 yang bersifat tertutup untuk umum dan dilanjutkan persidangan sebanyak 10 kali dari tanggal 29 Maret-7 Juni 2017 yang bersifat untuk umum. 3) Putusan sengketa perangkat Desa Bantul dengan perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.YK pada tanggal 7 Juni 2017 oleh majelis hakim PTUN Yogyakarta yang memberikan putusan dengan menolak semua gugatan dari tergugat dan memberikan hukuman penggugat untuk membayar biaya persidangan sebanyak Rp 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). 4) Menyelesaikan dengan memberikan putusan perkara sengketa perangkat Desa Bantul, para penggugat melakukan minutasi pada tanggal 15 Juni 2017. Kata Kunci : Peranan, PTUN, Sengketa Perangkat Desa Abstract AJENG RAHMADANI. The Role of Yogyakarta State Administrative Court in Resolving Village Apparatus Disputes. Faculty of Teacher Training and Education. Yogyakarta PGRI University. July 2020. This study aims to analyze the role of the Yogyakarta State Administrative Court in resolving disputes in village officials with case Number 3/G/2017/ PTUN.YK above electionforces Village Bantul, there are parties to the dispute namely the plaintiff (six person Bantul Village selection participant) and the defendant (village head of Bantul village). This study uses a qualitative method. Researchers collect data by observing, interviewing and documenting to obtain complete and detailed data. Research subjects using purposive techniques or only informants who know the dispute of village officials, namely: (1) Yogyakarta Administrative Court Judge, (2) Substitute Registrar, and (3) and confiscator. Data analysis was performed using descriptive analysis techniques. Checking the validity of the data using triangulation techniques. The results of this study concluded the role of the Yogyakarta administrative court in resolving Bantul Village device with Case number 3/G/2017/Ptun. YK is 1) received a lawsuit in the form of a lawsuit registered on 2 February 2017 from 6 participants of the selection of the village of Bantul, District Bantul, Bantul regency through the arrest of Ptun Yogyakarta. 2) Check the letter and file of the lawsuit by article number: 3/G/2017/PTUN.YK above electionforces Village Bantul, examined by the Chairman and Clerk of the PTUN Yogyakarta. A 6-time preparatory examination from February 13 to March 20, 2017 which was closed to the public and resumed a trial 10 times from March 29 to June 7, 2017. 3) The verdict of Bantul village device dispute with the case number: 3/G/2017/PTUN. YK on 7 June 2017 by the Court of Justice of the PTUN Yogyakarta who gave the ruling by rejecting all claims from the defendant and giving the plaintiff punishment to pay a trial fee of Rp 394,000.00 (three hundred ninety four thousand rupiah). 4) Resolving by ruling the case of a dispute in Bantul village, the Pengguggat was on 15 June 2017. Keywords:Role, PTUN, Village Equipment Sput
PENDEKATAN SAINTIFIK SEBAGAI KONSEP DASAR PEMBELAJARAN SISWA DI SANGGAR ANAK ALAM (SALAM) NITIPRAYAN KASIHAN BANTUL YOGYAKARTA Febriani, Nurul
Jurnal Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v3i1.509

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran yang diterapkan oleh Sanggar Anak Alam serta penerapan konsep dasar pendekatan saintifik pada pembelajaran di Sanggar Anak Alam. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di Sanggar Anak Alam (SALAM) Nitiprayan Kasihan Bantul Yogyakarta. Subjek penelitian ini 9 orang yaitu, 3 siswa, 3 fasilitator, 1 pengelola, 2 orang tua. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif deduktif sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dari data yang diperoleh. Keabsahan data ditempuh dengan cara triangulasi data, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dengan data-data yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tentang proses pembelajaran yang diterapkan dan penerapan konsep dasar pendekatan saintifik pada pembelajaran di Sanggar Anak Alam kesimpulannya adalah 1). proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan riset yang dilakukan siswa. Riset ditentukan sendiri oleh siswa sesuai dengan keiginan dan kesukaan tetapi sesuai dengan tujuan dari skema target dasar setiap kelas. 2). Siklus pada daur belajar merupakan inti dari konsep dasar pendekatan saintifik, yaitu langkah-langkah yang dilakukan siswa pada siklus daur belajar sesuai dengan pendekatan saintifik. Prinsip pendekatan saintifik tidak menerapkan hubungan searah antara guru/fasilitator dengan siswa, dimana guru/faslitator mendampingi dan memfasilitasi tanpa ikut campur dalam proses pembelajaran. Kata kunci: Proses Pembelajaran Sanggar Anak Alam, Pendekatan Saintifik. AbstractThis study aims to determine studying process and scientific approach that applied by Sanggar Anak Alam (SALAM). This qualitative study is performed at Sanggar Anak Alam (SALAM) Nitiprayan Kasihan Bantul. This study consist of 9 subject as 3 students, 3 facilitator, 1 administrator, 2 parents. Data collective on this study using observation technique, interview and documentation. Data analysis using deductive descriptive so can generate the conclusion. The validity of data using triangulation data, by comparing with other data. Based on study results about study process and scientific approach at Sanggar Anak Alam (SALAM) can be conclude : 1) The studying process was conducted accroding to the research by the students. The students determine their own wants and needs but still according to basic target scheme on every class. 2) The studying cycle is the main concept of scientific approach, there is a step by step things that have done by the students on studying cycle of scientific approach. The scientific approach doesn’t apply the same direction between teacher/facilitator with the students, when the teachers/facilitator accompanied or giving facility in study process.  Keywords : studying process Sanggar Anak Alam, scientific approach. 
ANALISIS KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL QUICK COUNT PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN LEGISLATIF DI DESA BATURETNO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 Saraswati, Rhima; Prasakti, Armansyah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v4i1.882

Abstract

Penelitian betujuan untuk mengetahui kepercayaan masyarakat terhadap hasil quick count pada pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif di Desa Baturetno. Penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui dan menganalisis opini atau presepsi masyarakat dalam menanggapi hasil quick count pada pemilihan umum tahun lalu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dianggap sesuai untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi. Peneliti menjadi instrumen pertama penelitian guna memperoleh validasi penelitian, peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan terperinci. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan dibuktikan beberapa faktor, masyarakat di Desa Baturetno pada umumnya sudah dapat dikatakan baik untuk tingkat kepercayaan terhadap hasil quick count yang diselenggarakan pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019 lalu.Kata Kunci : Quick Count, Pemilihan Presiden dan Legislatif.
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI DESA DLINGO KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL) dari, Purban; Indriyati, Rosalia
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v4i1.886

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa untuk kemakmuran Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dianggap sesuai untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi. Peneliti menjadi instrumen pertama penelitian guna memperoleh validasi penelitian, peneliti mengumpulkan data, dokumen, dan observasi partisipasi untuk memperoleh data yang lengkap dan terperinci. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Dingo bertugas sebagai mitra kerja pemerintahan Desa Dlingo. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah memperkuat partisipasi dengan mengajak warga aktif kegiatan pembangunan, menumbuhkan inisiataif warga turut serta mengembangkan pemberdayaan desa, melakukan komunikasi baik yang baik dengan masyarakat, dan melakukan nilai-nilai permusyawaratan, pemufakatan proses kekeluargaan, serta kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan yang dibentuk pemerintah sebagai mitra kerja dipemerintahan desa melakukan pengawasan terhadap dana desa agar selalu transparan agar masyarakat dapat mengetahui dan tidak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dan unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mewujudkan pemerintahan desa bersama Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa agar dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengeloaan dana desa antara lain menyampaikan gagasan mengenai pengelolaan dana desa sebagai penentu prioritas pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan pertimbangan kepala desa. Pengawasan dan pemantauan dalamdilakukan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung kepada masyarakat.Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)mengelola dana desa
UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PPKn MELALUI MODEL DEEP DIALOGUE/CRITIKAL THINGKING (DD/TC) SISWA KELAS XI TARI 1 SMK NEGERI 1 KASIHAN TAHUN AJARAN 2015/2016 Rosalia Indriyati Saptani, Emi Sunarti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v3i1.515

Abstract

ABSTRAKEMI SUNARTI. Upaya meningkatkan Prestasi Belajar PPKn Melalui Model Deep Dialogue Critical Thingking (DD/CT) Pada siswa Kelas Xl Tari 1 SMK Negeri 1 Kasihan Bantul Tahun Ajaran 2015 / 2016.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar PPKn melalui model Deep Dialogue Critical Thingking (DD/CT) Pada siswa Kelas Xl Tari 1 SMK Negeri 1 Kasihan Bantul Tahun Ajaran 2015 / 2016.Metode Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (clasroom action research) dengan subyek penelitian di kelas XI Tari 1 SMK Negeri 1 Kasihan Bantul Tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 19 siswa. Desain penelitian menggunakan model Kemmis & Mc Taggart, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Metode pengumpulan data observasi, wawancara, tes, catatan lapangan. Teknik analisis data yang digunakann adalah deskriptif kuantitatif.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model Deep Dialogue Critical Thingking (DD/CT) Pada siswa Kelas Xl Tari 1 SMK Negeri 1 Kasihan Bantul dapat meningkatkan prestasi belajar PPKn. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya prestasi belajar pada pra siklus rata-rata 66,3 dengan persentase sebesar 47,36%, meningkat pada siklus I dengan rata-rata sebesar73,4 persentase 68,42%,dan meningkat pada siklus II dengan rata-rata 80,3 persentase sebesar 100%. Kata kunci : Deep Dialogue Critical Thingking (DD/CT),Prestasi belajar,PPKn ABSTRACTEMI SUNARTI. Effort to improve Learning Achievement Through PPKn Model Deep Dialogue Critical Thingking (DD/CT) tudent of class XI T1 SMK N 1 Kasihan Bantul Academic year 2015/2016, the faculty of education Unniversity of PGRI Yogyakarta. This study aims to determine the improvement of learning achievement PPKn through model Deep Dialogue Critical Thingking (DD/CT) in class XI T 1 SMK N1 Kasihan Bantul in the academic year 2015/2016. This type of research is a classroom action research (classroom action research) whith a research subject in class XI T1 SMKN1 Kasihan Bantul 2015/2016 school year totaling 19 student. Design studies using models Kemmis & Mc Taggart Taggart,including laning, implementation,observation and reflection. Data collection methods of observation, interviews,test, field notes and documentation. The data analysis technique used is descriptive quantitative. Based on the result of this study concluded that using the model Deep Dialogue Critical Thingkng (DD/CT) in lass XI T1 SMK N1 Kasihan Bantul can improve learning achievement PPKn. This can be proved by the increased learning achievement in pre-cycle of 47,36% with a percentage of 68,42% increased in the first cycle of with a porcentage of 100%.  Keywords : Deep dialogue Critical Thingking (DD/CT), Learning Achievement, Civic Education
ANALISIS YURIDIS UNSUR IGNORANTIA LEGIS EXCUSAT NEMINEM DALAM KASUS PEMBAKARAN MAYAT DI KECAMATAN SANDEN BANTUL YOGYAKARTA Nursari, Nindya
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v4i2.1167

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur Ignorantia Legis Excusat Neminem (ketidaktahuan tentang hukum) yang terdapat dalam fiksi hukum, jika diterapkan dalam kasus pembakaran mayat yang terjadi Sanden Bantul Yogyakarta. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Adapun tempat penelitian dilakukan di Polres Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul, penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2019. Subjek dari penelitian ini dua orang yaitu Penyidik dari Polres Bantul dan Hakim Pengadilan Negeri Bantul. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mereduksi data yang diperoleh, kemudian menyajikan data yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa unsur Ignorantia Legis Excusat Neminem (ketidaktahuan tentang hukum), bukan menjadi alasan untuk meringankan atau membebaskan pelaku dari tuntutan hukum, yang dapat membebaskan pelaku jika tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, contohnya adalah orang gila dan yang dapat meringankan adalah pertimbangan hakim, selain itu kekuasaan hakim dapat meringankan penahanan pelaku dengan menggunakan sisi kemanusiaannya. Unsur Ignorantia Legis Excusat Neminem bagian dari fiksi hukum menandakan masih kurang maksimalnya penyebarluasan aturan perunang-undangan kepada masyarakat, karena masih ada warga masyarakat yang melakukan kejahatan, berpangkal dari ketidaktahuannya tentang hukum. Seperti kasus yang terjadi di Sanden Bantul tentang pembakaran mayat ini. Kata Kunci: Ignorantia Legis Excusat Neminem, Pembakaran Mayat, Fiksi Hukum Abstract This study aims to determine the elements of Ignorantia Legis Excusat Neminem (ignorance of the law) contained in legal fiction, if applied in the case of the burning of bodies that occurred in Sanden Bantul, Yogyakarta. This research method uses descriptive qualitative. The place of research was conducted in Bantul District Police and Bantul District Court, the study was conducted in March to May 2019. The subjects of this study were two people, namely Investigators from Bantul Regional Police and Bantul District Court Judges. The data analysis technique used is by reducing the data obtained, then presenting data that has a relationship with the research title. The validity of the data uses triangulation techniques to test the credibility of the data and is done by checking data to different sources with the same technique. The results of the study concluded that the element Ignorantia Legis Excusat Neminem (ignorance of the law), is not an excuse to relieve or free the perpetrators of lawsuits, which can free the perpetrators if they cannot account for their actions, for example, crazy people who can alleviate judges, besides the power of judges can alleviate the detention of perpetrators by using their humanity side. The element of Ignorantia Legis Excusat Neminem, part of legal fiction, indicates that there is still a lack of maximum dissemination of regulations to the public, because there are still people who commit crimes, stemming from their ignorance of the law. Like the case that occurred in Sanden Bantul about burning this corpse. Keywords: Ignorantia Legis Excusat Neminem, Cremation, Legal Fiction
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO Sigit Handoko, Ria Andari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v3i1.510

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Penelitian kualitatif dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo yang menghasilkan data deskriptif. Subjek penelitian ini sebanyak tiga orang yang terdiri dari Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara serta dua orang staff. Analisis data menggunakan deskriptif dan deduktif dengan kajian naturalistik sehingga menghasilkan kesimpulan berdasarkan dari data yang diperoleh. Metode pengumpulan data dengan mengunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsaahan data menggunakan cara chross check. Langkah-langkah analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo meliputi tahap (1) pra mediasi, (2) tahap mediasi Kata kunci: Sengketa Tanah, Mediasi. AbstractThis study aimed to describe the land dispute resolution through mediation in the District Land Office Kulon Progo. The qualitative research was conducted in the District Land Office Kulon Progo that produces descriptive data. Subjects of this study as many as three people consisting of Disputes Section Head, Conflict and Case and two staff. Data analysis using descriptive and deductive with naturalistic studies resulting conclusions based on the data obtained. Data were collected by using interview, observation and documentation. A inspection data using check chross way. The measures include the reduction of data analysis, data presentation, and conclusion. The results showed that the land dispute resolution through mediation in the District Land Office Kulon Progo includes the step (1) pre-mediation, (2) the mediation session.  Keywords : Land Dispute, Mediation.
PERANAN YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP KASUS BULLYING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANGNOMOR 35 TAHUN 2014 Perdana, Oktana Wahyu; Handoko, Sigit
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v4i2.1175

Abstract

Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui peranan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus bullying terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk mengetahui kasus bullying dilihat dari aspek hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitaitif. Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah subjek penelitian tujuh orang yang terdiri atas dua orang pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, tiga orang masyarakat, dan dua orang korban kasus bullying. Teknik pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang diinginkan. Keabsahan data ditempuh dengan strategi triangulasi data. Hasil penelitian tentang peranan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani kasus bullying adalah (1) memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bullying; (2) melakukan pendampingan terhadap kasus bullying; (3) menyediakan rumah aman sebagai tempat singgah atau sebagai tempat pembinaan bagi korban maupun pelaku bullying; (4) melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Kepolisian, dan LSM Peduli Anak. Ditinjau dari aspek hukum bullying menjadi sebuah tindakan yang melanggar hukum jika (1) perbuatan bullying sudah melampaui batas; (2) bullying memenuhi unsur pidana maka tindakan akan mendapatkan sanksi hukum (3) pelaku bullying di bawah umur akan diproses hukum secara diversi. Kata kunci: Bullying, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Abstract The research aims to determine the role of the Yogyakarta Special Region Child Protection Foundation in handling cases of bullying against children in the Special Region of Yogyakarta, and to find out cases of bullying from a legal aspect. This research uses a qualitative method. This research was conducted at the Yogyakarta Special Region Child Protection Foundation. The number of research subjects was seven people consisting of two administrators of the Yogyakarta Special Region Child Protection Foundation, three people from the community, and two victims of bullying cases. Data collection techniques by observation, interviews, and documentation to obtain the desired data. The validity of the data was pursued by a data triangulation strategy. The results of research on the role of the Child Protection Foundation in handling bullying cases are (1) providing information to the public to anticipate bullying; (2) provide assistance to bullying cases; (3) providing a safe house as a shelter or as a place of guidance for victims and perpetrators of bullying; (4) coordinating with related institutions such as the Police and Child Care NGOs. From a legal perspective, bullying becomes an act that violates the law if (1) the bullying has exceeded the limit; (2) bullying fulfills a criminal element, the action will be subject to legal sanctions (3) the bullying under age will be subject to legal diversion. Keywords:Bullying, Child Protection Foundation, Law Number 35 of 2014

Page 3 of 170 | Total Record : 1692