cover
Contact Name
Moh. Fadhil
Contact Email
klawrev@gmail.com
Phone
+6285255326025
Journal Mail Official
klawrev@gmail.com
Editorial Address
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Jl. Letjend Suprapto No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat, Kode Pos 78113 (0561) 734170 (main number) (0561) 734170 (fax)
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Khatulistiwa Law Review
ISSN : 27222519     EISSN : 27222489     DOI : -
Core Subject : Social,
Khatulistiwa Law Review (P-ISSN 2722-2519 and e-ISSN 2722-2489) is the Journal of Law and Social Institutions published by the Sharia Faculty of the State Islamic Institute (IAIN) Pontianak. This journal is in the form of research results and conceptual ideas that focus on the field of legal studies with various perspectives like normative, sociological, and other perspectives relevant to the contribution and scientific development in the field of law. This journal invites writers from various fields among academics, practitioners, researchers, and students to develop legal studies and research results that are useful for the development of legal science. Khatulistiwa Law Review is published twice a year (April and October).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 55 Documents
PENGATURAN PIDANA MATI DALAM KUHP BARU INDONESIA: Integrasi antara nilai Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Andes Robensyah
Khatulistiwa Law Review Vol. 7 No. 1 (2026): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/9tmqqq96

Abstract

Meskipun terdapat perdebatan mengenai pidana mati di Indonesia, sistem hukum pidana yang diperbarui tetap mempertahankannya sebagai sanksi pidana. Namun, statusnya berbeda dari KUHP lama, jika sebelumnya pidana mati adalah pidana pokok, kini pidana mati diatur menjadi pidana khusus dan bersyarat. Penelitian ini menganalisis dua dimensi normatif dalam pengaturan pidana mati tersebut: Penelitian ini menelaah isu pidana mati melalui perspektif hukum Islam dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan karakter kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui analisis terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan, khususnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta regulasi lain yang memiliki relevansi, serta melalui pengkajian fenomena hukum yang muncul dalam praktik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati sebagai pidana khusus dan bersyarat yang selalu dijatuhkan secara alternatif, telah mengintegrasikan dua sisi hukum yang berkembang dan hidup di Indonesia yaitu hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Pengaturan pidana mati tersebut merupakan pengaturan dengan formula yang progresif dan dapat memberikan nilai keadilan bagi pelaku dan korban tindak pidana.    
PERAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ATAS PEMBANGUNAN JEMBATAN DI MELAWI Haidir hafid
Khatulistiwa Law Review Vol. 7 No. 1 (2026): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/hb1tkd92

Abstract

Penelitian hukum normatif empiris ini menganalisis peran vital Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam konteks pembangunan infrastruktur jembatan. Pembangunan jembatan merupakan pilar strategis di Melawi yang memerlukan alokasi anggaran besar, sehingga akuntabilitas pengelolaannya menjadi krusial. Perda ini berfungsi sebagai instrumen hukum fundamental yang menghubungkan perencanaan strategis (RPJMD) dengan penganggaran operasional (APBD). Perda ini menyediakan landasan hukum esensial untuk skema pembiayaan multi-tahun (tahun jamak), yang vital untuk proyek jembatan skala besar, sekaligus meminimalkan risiko proyek mangkrak. Lebih lanjut, regulasi ini menegakkan disiplin fiskal dan efisiensi melalui penetapan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan (SHS), yang bertindak sebagai kontrol preventif terhadap inefisiensi dan korupsi. Disimpulkan bahwa Perda 1/2021 adalah fondasi normatif dan teknis yang menjamin proses pembangunan jembatan berjalan secara terencana, efisien, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan keberlanjutan investasi melalui pengelolaan aset pasca-konstruksi.
SH ANALISIS DELIK-DELIK DALAM KASUS TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 384/PID.SUS/2023/PN BIL: ANALISIS DELIK-DELIK DALAM KASUS TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 384/PID.SUS/2023/PN BIL Safaruddin Harefa
Khatulistiwa Law Review Vol. 7 No. 1 (2026): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/g0h95b14

Abstract

The rise of commercial sex workers (PSK) cases in Indonesia is a criminal act that causes a lot of harm. Because, the younger generation who should get a decent job actually do work as prostitutes or prostitutes. So that this is an urgency for the Indonesian people to reduce the occurrence of prostitution. Please note that in the case of prostitution there are two people who act as commercial sex workers (PSK) and as pimps. A pimp or pimp is someone whose life seems to depend on prostitutes. The research method used by the author is normative juridical research, namely legal research using a library system that is carried out through various ways of researching library materials or requires secondary data only. Then, from the chronology that has been listed by the author taken from Decision Number 385/Pid.Sus/2023/PN BIL, the author states several criminal acts including crimes, formal offenses, special offenses, relative complaint offenses, combined offenses and intentional offenses, and commission offenses
Penerapan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018 Terhadap Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dalam Prespektif Maslahah Mursalah Nela Elfira; Jefik Zulfikar Zulfikar Hafizd; Ema Nurkhaerani
Khatulistiwa Law Review Vol. 7 No. 1 (2026): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/f4jey887

Abstract

Puskesos Kelurahan Sendang menjadi peran penting dalam menangani kesejahteraan sosial yang dinaungi oleh payung hukum yakni Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018. Dalam penerapannya menggunakan persektif Maslahah mursalah yakni mempunyai peranan penting sebagai landasan pondasi hukum agama Islam. Prinsip maslahah ialah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Menyimpulkan sebagai berikut: (1) Kurang optimal yang menyebabkan penerapan Perbup Cirebon Nomor 51 Tahun 2018 pada puskesos Kelurahan Sendang yakni kurangnya dalam hal koordinasi antar petugas dalam melaksanakan pelayanan, namun semua itu tetap terlaksana dengan baik karena kepekaan petugas tim yang baik; (2) Puskesos Kelurahan Sendang memiliki peran penting dalam pembangunan keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial menyebabkan ketergantungan masyarakat kepada bantuan pemerintah. Sedangkan dalam aspek lingkungan terdapat perselihan antar warga; (3) Penggunaan persektif maslahah mursalah yang berdasarkan kisah dari Umar Bin Khattab bertemu dengan masyarakat miskin di Madina. Dimana peran negara mempunyai tanggungjawab untuk menghilangkan kemiskinan. Dikarenakan Puskesos diberikan kewenangan menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018 sehingga dapat disimpulkan dari semua pembahasan bahwa puskesos merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah yang ada di desa-desa agar secara langsung menyelesaikan permasalahan kemiskinan di tingkat kelurahan. Dalam hal ini, puskesos Kelurahan Sendang menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018.
RELATIVITAS TEORI HUKUM MURNI DALAM MENJAGA ESENSI HUKUM DI MASYARAKAT nabila hartanto
Khatulistiwa Law Review Vol. 7 No. 1 (2026): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/ereykn64

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relativitas teori hukum murni dan hukum positif Hans Kelsen dalam menjaga esensi hukum di tengah tuntutan masyarakat yang dinamis. Pendekatan hukum normatif dan metode konseptual digunakan untuk menilai apakah teori ini, selain sah secara normatif, juga mampu memenuhi keadilan substantif serta relevansi esensialnya dalam praktik hukum modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun teori ini berhasil menciptakan sistem hukum yang koheren dan independen, terdapat tantangan dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan tuntutan keadilan substantif. Penilitian ini juga menemukan bahwa teori Hans Kelsen meskipun sangat relevan dalam menjaga struktur hukum yang teratur, perlu disesuaikan agar lebih akomodatif terhadap aspek keadilan subtantif di dalam masyarakat modern. Penyesuaian ini perlu agar prinsip-prinsip keadilan dapat dipenuhi secara lebih komprehensif, sehingga hukum tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan moralitas di masyarakat kontemporer.