cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Fadhil
Contact Email
klawrev@gmail.com
Phone
+6285255326025
Journal Mail Official
klawrev@gmail.com
Editorial Address
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Jl. Letjend Suprapto No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat, Kode Pos 78113 (0561) 734170 (main number) (0561) 734170 (fax)
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Khatulistiwa Law Review
Published by Institut Agama Islam Negeri Pontianak
ISSN : 27222519     EISSN : 27222489     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Khatulistiwa Law Review (P-ISSN 2722-2519 and e-ISSN 2722-2489) is the Journal of Law and Social Institutions published by the Sharia Faculty of the State Islamic Institute (IAIN) Pontianak. This journal is in the form of research results and conceptual ideas that focus on the field of legal studies with various perspectives like normative, sociological, and other perspectives relevant to the contribution and scientific development in the field of law. This journal invites writers from various fields among academics, practitioners, researchers, and students to develop legal studies and research results that are useful for the development of legal science. Khatulistiwa Law Review is published twice a year (April and October).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DISPENSASI KAWIN AKIBAT KEHAMILAN (Studi Putusan Pa Singkawang Nomor 34/Pdt.P/2020/Pa.Skw) Aprilianti, Dita; Marluwi , Marluwi
Khatulistiwa Law Review Vol. 5 No. 2 (2024): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v5i2.5074

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara kritis pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur akibat kehamilan di luar nikah, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Skw. Pasca-revisi Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal, permohonan dispensasi kawin, terutama karena faktor kehamilan, menjadi sebuah dilema yuridis dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis difokuskan pada penelusuran landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang mendasari pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi didominasi oleh pendekatan formal-yuridis dan sosiologis yang berorientasi pada kemaslahatan (maslahah). Hakim memprioritaskan upaya menghindari kemudaratan yang lebih besar (dar’ul mafasid)—seperti status hukum anak dan aib sosial—di atas penegakan strik terhadap batas usia perkawinan. Analisis kritis menemukan bahwa meskipun putusan ini dapat dibenarkan dari perspektif kemaslahatan, pertimbangannya belum secara mendalam mengeksplorasi aspek perlindungan hak-hak fundamental anak dan kesiapan psikologis calon mempelai. Disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan untuk memperkaya legal reasoning hakim dalam kasus serupa agar tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah pragmatis, tetapi juga menjamin perlindungan jangka panjang bagi anak.
OPTIMALISASI PERAN BADAN WAKAF INDONESIA KALIMANTAN BARAT DALAM PEMBINAAN NAZHIR PROFESIONAL: Analisis Yuridis Dan Tantangan Implementasi Akmal, Riyadh; Ardiansyah, Ardiansyah
Khatulistiwa Law Review Vol. 6 No. 1 (2025): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v6i1.5075

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara kritis implementasi tugas dan wewenang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kapabilitas nazhir, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Nazhir profesional merupakan kunci utama dalam transformasi pengelolaan wakaf dari konsumtif menjadi produktif, namun pembinaannya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini mengkaji program pembinaan yang telah dilakukan BWI Kalimantan Barat serta menganalisis kendala-kendala struktural yang menghambat efektivitasnya. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sementara data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWI Kalimantan Barat telah menjalankan fungsi pembinaannya melalui program sosialisasi dan workshop, sesuai dengan mandat UU Wakaf. Namun, analisis kritis mengungkap bahwa efektivitas program tersebut sangat terhambat oleh dua kendala fundamental: (1) insufisiensi anggaran operasional yang menyebabkan program tidak berjalan secara reguler dan masif, dan (2) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di internal BWI yang membatasi kapasitas pengawasan dan pendampingan. Disimpulkan bahwa meskipun secara normatif tugas telah dijalankan, peran BWI belum optimal dalam melahirkan nazhir yang kapabel dan profesional. Diperlukan model kemitraan strategis dan diversifikasi sumber pendanaan untuk mengatasi kendala kelembagaan tersebut.
KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI Amalia , Rizky
Khatulistiwa Law Review Vol. 5 No. 1 (2024): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v5i1.5078

Abstract

Kewarganegaraan merupakan status hukum fundamental yang mendefinisikan hubungan antara individu dan negara, serta memberikan hak dan kewajiban. Kehilangan status ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti memperoleh kewarganegaraan asing atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional, yang membawa dampak signifikan bagi individu maupun negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis penyebab dan dampak dari kehilangan kewarganegaraan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kehilangan kewarganegaraan mengakibatkan hilangnya hak-hak sipil dan politik individu, seperti hak memilih, memiliki dokumen identitas, dan mendapatkan perlindungan hukum, yang berpotensi menjadikan mereka tanpa kewarganegaraan (stateless). Bagi negara, dampaknya mencakup potensi penurunan jumlah penduduk dan tenaga kerja berkualitas, serta dapat menimbulkan masalah keamanan dan diplomatik di ranah internasional. Untuk memitigasi konsekuensi negatif tersebut, direkomendasikan agar pemerintah menerapkan kebijakan kewarganegaraan yang lebih fleksibel, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menyediakan mekanisme pemulihan status kewarganegaraan.
Integrasi Teori Diyat Perspektif Hukum Pidana Islam dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Alpaten, Ulil Albab Al Aulia; Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo
Khatulistiwa Law Review Vol. 6 No. 2 (2025): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v6i2.5079

Abstract

This study explores the integration of the Diat theory in Islamic criminal law with the Restorative Justice (RJ) approach in the Indonesian criminal justice system. Diat is a form of compensation granted to victims or their families in certain criminal cases, aiming to promote justice and social reconciliation. Meanwhile, RJ is emerging in Indonesia as an alternative dispute resolution focusing on healing victims and restoring social harmony. This research aims to identify the conceptual intersection between both systems and develop an integrative model applicable to the national legal framework. Using a normative and literature-based approach, the findings indicate that Diat principles can be aligned with RJ mechanisms, especially in non-litigation and participatory resolutions. This integration is expected to strengthen a more humane, equitable, and restorative criminal justice system in Indonesia.
IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA ELEKTRONIK (E COURT) DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK SELAMA PANDEMI COVID-19: Analisis Kesenjangan Antara Kesiapan Institusional dan Adopsi Publik Sa'adah, Nur; Haliah , Dahlia
Khatulistiwa Law Review Vol. 5 No. 1 (2024): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v5i1.5080

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1)Bagaimana pelaksanaan PERMANo. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronikpada masa Pandemi Covid-19 di PA Pontianak. 2)Apa saja faktor penghambat danpendukung dalam pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang AdministrasiPenelitian ini menganalisis secara mendalam implementasi, faktor pendukung, dan penghambat dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara elektronik (e-Court) di Pengadilan Agama Pontianak, dengan fokus pada periode krusial pandemi Covid-19. Secara paradoksal, meskipun pandemi mendorong akselerasi digital di berbagai sektor, adopsi e-Court oleh masyarakat pencari keadilan non-advokat tidak mengalami peningkatan signifikan. Dengan menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan membongkar akar penyebab dari kesenjangan antara kesiapan institusional pengadilan dan rendahnya tingkat adopsi oleh publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PA Pontianak secara institusional telah siap melalui penyediaan infrastruktur dan upaya sosialisasi, implementasi efektif terhambat oleh tiga faktor krusial yang saling terkait di sisi pengguna: (1) Kesenjangan digital (digital divide) yang mencakup rendahnya literasi dan akses teknologi; (2) Budaya hukum masyarakat yang masih sangat konvensional dan mengutamakan interaksi tatap muka sebagai bentuk validasi proses hukum; dan (3) Kendala teknis sporadis pada sistem yang menurunkan tingkat kepercayaan pengguna. Sementara itu, faktor pendukung utama adalah adanya regulasi yang kuat dari Mahkamah Agung dan komitmen internal pengadilan untuk modernisasi. Disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi e-Court merupakan tantangan sosio-teknis yang kompleks, di mana mengatasi hambatan budaya dan meningkatkan kapasitas digital masyarakat sama pentingnya dengan penyediaan teknologi itu sendiri.
KONFLIK NORMA: Analisis Yuridis Pernikahan LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Lorensyah, Yoga; Qomaruzzaman, Qomaruzzaman
Khatulistiwa Law Review Vol. 5 No. 2 (2024): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v5i2.5086

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara mendalam konflik norma yang timbul dari diskursus pernikahan bagi kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia, yang diposisikan pada persimpangan antara doktrin hukum Islam, hukum positif nasional, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) universal. Isu ini terus menjadi salah satu perdebatan sosio-legal paling kontroversial di Indonesia, seringkali disimplifikasi menjadi narasi biner yang saling bertentangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan studi literatur yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk membedah secara kritis dan objektif posisi masing-masing kerangka normatif tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Perspektif hukum Islam, yang didasarkan pada interpretasi sumber-sumber tekstual primer (Al-Qur'an dan Sunnah) serta konsensus ulama (ijma'), secara tegas dan konsisten menolak keabsahan pernikahan sesama jenis karena dianggap bertentangan dengan tujuan fundamental pernikahan (maqashid al-zawaj), terutama pelestarian keturunan (hifdz al-nasl). (2) Sebaliknya, kerangka HAM universal, yang berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi, kesetaraan di hadapan hukum, dan hak atas privasi, memberikan landasan untuk perlindungan hak-hak individu LGBT, yang menimbulkan ketegangan langsung dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. (3) Hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara eksplisit mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, sehingga secara efektif menutup ruang bagi pengakuan hukum pernikahan LGBT. Disimpulkan bahwa ketiadaan perlindungan hukum bagi pernikahan LGBT di Indonesia merupakan manifestasi dari dominasi norma agama dan sosial dalam struktur hukum nasional, yang menciptakan diskrepansi signifikan dengan komitmen Indonesia terhadap instrumen-instrumen HAM internasional.
ANALISIS KRITIS IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT: Antara Kepatuhan Prosedural Dan Optimalisasi Dampak Safitri, Melani
Khatulistiwa Law Review Vol. 5 No. 1 (2024): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v5i1.5087

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada kepatuhan prosedural, studi ini menggali lebih dalam kesenjangan antara pelaksanaan formal dan optimalisasi dampak sosio-ekonomi zakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat menerjemahkan amanat undang-undang ke dalam praktik pengelolaan—mulai dari penghimpunan hingga pendayagunaan—serta mengidentifikasi tantangan-tantangan fundamental yang dihadapinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat telah menjalankan tahapan pengelolaan zakat sesuai dengan alur yang ditetapkan dalam undang-undang, kinerjanya masih menghadapi tantangan signifikan. Ditemukan adanya kesenjangan yang cukup besar antara realisasi penghimpunan zakat dengan potensi zakat yang ada di provinsi tersebut, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti rendahnya literasi zakat di masyarakat, dominasi pembayaran zakat melalui kanal informal, dan strategi sosialisasi yang belum menjangkau seluruh segmen muzaki potensial. Selain itu, program pendayagunaan zakat, meskipun telah diarahkan pada model produktif, masih perlu dievaluasi efektivitasnya secara terukur dalam upaya pengentasan kemiskinan. Disimpulkan bahwa implementasi UU No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat telah berhasil pada level kepatuhan prosedural, namun belum mencapai level optimalisasi dampak. Diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar "menjalankan amanat" menjadi "menganalisis dan memaksimalkan potensi" untuk mewujudkan tujuan luhur zakat sebagai instrumen keadilan sosial.
ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF MASJID DARUL FALAH BERDASARKAN PP NO. 42 TAHUN 2006: Studi Kasus Problematika Administrasi Nazhir dan Kevakuman Institusional Rahma, Nisrina Noor; Rasiam, Rasiam
Khatulistiwa Law Review Vol. 6 No. 1 (2025): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v6i1.5088

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis-empiris implementasi wakaf produktif di Masjid Darul Falah, Pontianak, dengan fokus pada kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006. Studi kasus ini menyoroti diskrepansi signifikan antara inisiatif produktif di tingkat akar rumput dengan kelemahan fundamental dalam administrasi hukum dan pembinaan kelembagaan. Menggunakan metode penelitian kualitatif, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan nazhir masjid, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Barat, dan Kantor Urusan Agama (KUA), serta observasi langsung terhadap aset wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nazhir Masjid Darul Falah telah berhasil mengembangkan aset wakaf secara produktif melalui penyewaan properti, yang menunjukkan pemahaman inovatif terhadap potensi ekonomi wakaf. Namun, keberhasilan ini dibayangi oleh problematika yuridis yang serius: (1) Status nazhir yang belum pernah diperbarui sejak tahun 1991, bertentangan dengan ketentuan masa bakti lima tahun dalam PP No. 42 Tahun 2006, sehingga berimplikasi pada keabsahan hukum pengelolaan aset. (2) Kevakuman kepengurusan BWI tingkat Kota Pontianak telah menciptakan kekosongan dalam fungsi pembinaan dan pengawasan, menyebabkan nazhir tidak mendapatkan pendampingan yang memadai. Disimpulkan bahwa praktik wakaf produktif di Masjid Darul Falah merepresentasikan sebuah paradoks: inovatif secara ekonomi, namun rapuh secara yuridis. Tanpa adanya pembenahan administrasi nazhir dan revitalisasi peran BWI sebagai pembina, keberlanjutan dan keamanan hukum aset wakaf produktif ini di masa depan sangat rentan terhadap sengketa.
STUDI KOMPARATIF ALASAN PUTUSNYA HUBUNGAN HUKUM ANAK DAN ORANG TUA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA Assomat Al’Haq, Andi
Khatulistiwa Law Review Vol. 6 No. 1 (2025): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v6i1.5089

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara komparatif alasan-alasan yuridis yang menyebabkan putusnya hubungan hukum antara anak dan orang tua menurut dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia: Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dualisme hukum keluarga di Indonesia seringkali menimbulkan perbedaan fundamental dalam konsep, sebab, dan akibat hukum terkait status anak. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (kualitatif) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach), penelitian ini bertujuan untuk membedah perbedaan filosofis dan implikasi yuridis dari masing-masing ketentuan. Hasil analisis menunjukkan perbedaan yang tajam: (1) KHI, yang berlandaskan hukum Islam, memegang prinsip keabadian hubungan nasab (keturunan darah) di mana hubungan hukum antara anak kandung dan orang tua secara esensial tidak dapat diputus. Putusnya hubungan yang diatur lebih bersifat pada pemutusan hak-hak keperdataan tertentu (seperti kewarisan akibat perbedaan agama atau pembunuhan) atau peralihan hak asuh (hadhanah), bukan pemutusan status anak itu sendiri. (2) Sebaliknya, KUH Perdata, yang berakar pada tradisi hukum sipil Eropa, mengenal mekanisme pemutusan kekuasaan orang tua (ouderlijke macht) secara formal melalui pembebasan atau pemecatan oleh pengadilan, yang dapat berakibat pada putusnya hubungan hukum secara lebih definitif, terutama terkait perwalian dan administrasi harta. Disimpulkan bahwa perbedaan mendasar terletak pada landasan filosofis: KHI berbasis pada konsep nasab yang bersifat teologis dan permanen, sementara KUH Perdata berbasis pada konsep kekuasaan orang tua yang bersifat yuridis dan dapat diintervensi oleh negara demi "kepentingan terbaik anak" dari perspektif hukum sekuler.
PERAN KPPAD KALIMANTAN BARAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL: Analisis Kritis Efektivitas dan Kendala Apriandi, Seldy; Achmad, Firdaus; Rahman , Abdul
Khatulistiwa Law Review Vol. 5 No. 1 (2024): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v5i1.5090

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran, efektivitas, dan kendala yang dihadapi Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Pontianak. Tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak menuntut evaluasi kritis terhadap peran lembaga pengawasan seperti KPPAD. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini mengkaji bagaimana KPPAD menjalankan mandatnya serta tantangan nyata di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan komisioner KPPAD, sementara data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPAD telah menjalankan peran multifaset yang mencakup pencegahan, pengawasan, pendampingan hukum, hingga rehabilitasi. Namun, analisis kritis mengungkap sejumlah kendala fundamental yang menghambat efektivitasnya, antara lain keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang belum terspesialisasi, tantangan koordinasi antar-lembaga, serta hambatan sosio-kultural di masyarakat. Disimpulkan bahwa meskipun KPPAD memiliki peran strategis, efektivitasnya belum optimal. Diperlukan penguatan kelembagaan melalui alokasi anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas SDM, dan penyusunan protokol koordinasi yang lebih solid antar-instansi penegak hukum dan layanan sosial.

Page 4 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Khatulistiwa Law Review Vol. 6 No. 1 (2025): Khatulistiwa Law Review Vol. 5 No. 2 (2024): Khatulistiwa Law Review Vol. 5 No. 1 (2024): Khatulistiwa Law Review Vol. 3 No. 2 (2022): Khatulistiwa Law Review Vol. 3 No. 1 (2022): Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 2 (2021): Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 1 (2021): Khatulistiwa Law Review Vol. 1 No. 2 (2020): Khatulistiwa Law Review Vol. 1 No. 1 (2020): Khatulistiwa Law Review