cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Fadhil
Contact Email
klawrev@gmail.com
Phone
+6285255326025
Journal Mail Official
klawrev@gmail.com
Editorial Address
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Jl. Letjend Suprapto No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat, Kode Pos 78113 (0561) 734170 (main number) (0561) 734170 (fax)
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Khatulistiwa Law Review
Published by Institut Agama Islam Negeri Pontianak
ISSN : 27222519     EISSN : 27222489     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Khatulistiwa Law Review (P-ISSN 2722-2519 and e-ISSN 2722-2489) is the Journal of Law and Social Institutions published by the Sharia Faculty of the State Islamic Institute (IAIN) Pontianak. This journal is in the form of research results and conceptual ideas that focus on the field of legal studies with various perspectives like normative, sociological, and other perspectives relevant to the contribution and scientific development in the field of law. This journal invites writers from various fields among academics, practitioners, researchers, and students to develop legal studies and research results that are useful for the development of legal science. Khatulistiwa Law Review is published twice a year (April and October).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
KEPEMILIKAN TANAH BAGI WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI HUKUM TANAH INDONESIA Permatadani, Ega; Irawan, Anang Dony
Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 2 (2021): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v2i2.356

Abstract

Abstrak Di Indonesia, tanah bagian dari tanggung jawab secara nasional untuk terwujudnya penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan tanah. Tanah merupakan modal dalam pembangunan suatu bangsa dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negara. Seiring perkembangan global, banyak WNA yang datang ke Indonesia baik dalam rangka wisatawan, hubungan perkawinan, maupun urusan bisnis yang berlokasi di Indonesia sehingga membuka kesempatan bagi WNA untuk dapat memiliki alas hak atas tanah. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini untuk menelaah hak-hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh WNA di Indonesia. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, WNA dapat menguasai tanah melalui hak pakai atau hak sewa untuk bangunan. Di beberapa regulasi lain WNA juga dapat mendirikan rumah di atas tanah hak pakai, dapat juga memperoleh tanah yang berasal dari hasil perkawinan dengan WNI setelah adanya perjanjian pemisahan harta. Namun, sifat hak milik sebagai hak terkuat menjadi incaran para WNA dengan melakukan penyelundupan hukum, sehingga pada praktiknya sering terjadi WNA dan WNI melakukan perjanjian hak milik atas tanah melalui perjanjian nominee trustee agreement. Oleh karena itu, maraknya praktik tersebut harus direspon dengan penguatan hukum pertanahan agar WNA tidak dengan mudah melakukan penyelundupan hukum dalam memperoleh hak atas tanah. Abstract In Indonesia, the land is part of the national responsibility for realising land tenure, use and ownership. The land is the capital in the development of a nation. It can be used for the welfare and prosperity of citizens. Along with global consequences, many foreigners who come to Indonesia for tourists, marital relations, and business affairs are located in Indonesia, thus opening up opportunities for foreigners to have land rights. Therefore, the purpose of writing this article is to examine land rights that foreigners in Indonesia can control. According to the Basic Agrarian Law, foreigners can control land through usufructuary rights or rental rights for buildings. In several other regulations, foreigners can also build houses on land with usufructuary rights and acquire land from marriages with Indonesian citizens after an agreement on the separation of assets is made. However, the nature of property rights as the most vital right has become the target of foreigners by conducting legal smuggling. In practice, foreigners and Indonesian citizens often enter into land ownership agreements through a nominee trustee agreement. Therefore, the rampant practice must be responded to by strengthening the land law so that foreigners do not easily carry out legal smuggling in obtaining land rights.
IMPLEMENTASI PENDANAAN SEKTOR PENDIDIKAN DALAM MASA OTONOMI KHUSUS PAPUA Oktavian, Daniel Pradina; Adi, Emmanuel Ariananto Waluyo
Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 2 (2021): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v2i2.387

Abstract

Abstrak Kemajuan suatu negara ditentukan salah satunya oleh kualitas sumber daya manusia, maka peran pendidikan sangat penting. Menurut catatan capaian pendidikan nasional, Papua menjadi salah satu daerah dengan capaian pendidikan yang rendah. Dalam konstitusi, telah jelas bahwa negara menjamin hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negaranya secara adil dan merata. Tetapi, pada praktiknya, masih adanya hambatan, khususnya dalam kerangka Otonomi Khusus yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemberian status Otonomi Khusus tersebut juga mempengaruhi alokasi anggaran yang diberikan, juga secara khusus untuk sektor pendidikan yang menjadi salah satu sektor prioritas Otonomi Khusus. Penulisan ini menemukan sejumlah fakta melalui data yang ada, bahwa jumlah anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Papua tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan di Papua. Abstract The quality of human resources determines the progress of a country, so education is essential. According to national education achievement records, Papua is one of the regions with low educational attainment. In the constitution, it is clear that the state guarantees the right to education for every citizen fairly and equitably. However, there are still obstacles in practice, especially in the framework of Special Autonomy regulated in Law no. 2 of 2021 concerning the Second Amendment to Law no. 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Papua. The granting of the Special Autonomy status also affects the budget allocation given, also specifically for the education sector, which is one of the priority sectors of Special Autonomy. This writing finds several facts through existing data that the amount of budget given by the Central Government to the Papua Regional Government is not directly proportional to the improvement of the quality of education in Papua.
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA DI NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT ALJAZAIR ., Sakhowi
Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 2 (2021): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v2i2.587

Abstract

Abstrak Tindak pidana penelantaran keluarga di Aljazair diatur dalam Pasal 330 KUHP Aljazair. Penelantaran keluarga dilakukan oleh orang tua yang meninggalkan rumah keluarga dan mengabaikan kewajiban keluarga baik moral maupun materil dengan tidak ada sebab dan alasan yang serius, selama waktu dua bulan. Maka sesuai undang-undang dia akan dipidana hukuman penjara 6 (enam) bulan hingga 2 (dua) tahun beserta denda 50.000 dinar hingga 200.000 dinar (1 dinar= 102.37 Rupiah). Masalah penelitian untuk menelaah kebijakan hukum pidana Aljazair dalam upaya penanggulangan tindak pidana penelantaran dan sejauh mana Dewan legislasi Aljazair memberikan perlindungan hukum tindak pidana penelantaran yang efektif dan memadai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tindak pidana penelantaran keluarga memiliki landasan hukum, moril dan materil. Landasan hukum adalah pasal 330 KUHP Aljazair, landasan materil berupa sifat keayahan dan keibuan dari satu anak atau lebih, menjauh dari rumah keluarga secara fisik, melepas tanggung jawab keluarga, dan masa meninggalkan dua bulan. Sedangkan landasan moril adalah tidak adanya alasan yang serius. Srategi penyelesaian sengketa tindak pidana ini bisa melalui beberapa cara, seperti melalui pengaduan kepada lembaga pelayanan publik, juga bisa melalui mediasi panel. Untuk mengkriminalisasi tindakan penelantaran rumah tangga, Dewan Legislatif Aljazair membuat prosedur dan aturan yang sesuai dengan tindak pidana ini. Pertama, untuk menyelesaikan sengketa yang ada, dengan cara biasa, yaitu melalui delik pengaduan. Kedua, melalui mediasi penal. Abstract The crime of neglecting a family in Algeria is regulated in Article 330 of the Algerian Criminal Code. Family abandonment is carried out by parents who leave the family home and ignore family obligations both morally and materially with no serious cause and reason, for two months. Then according to the law, he will be sentenced to imprisonment of 6 (six) months to 2 (two) years along with a fine of 50,000 dinars to 200,000 dinars (1 dinar = 102.37 Rupiah). The research problem is to examine the Algerian criminal law policy to overcome the criminal act of neglect and the extent to which the Algerian Legislative Council provides effective and adequate legal protection for the criminal act of neglect. This study uses a normative juridical research method. The criminal act of neglect of the family has a legal, moral and material basis. The legal basis is Article 330 of the Algerian Criminal Code, the material basis is the paternal and maternal characteristics of one or more children, physically moving away from the family home, releasing family responsibilities, and leaving for two months. While the moral basis is the absence of a serious reason. This strategy for resolving criminal disputes can be done in several ways, such as through complaints to public service institutions, or panel mediation. To criminalize the act or neglect of the household, the Legislative Council of Algeria created procedures and rules that correspond to this crime. First, to resolve existing disputes, in the usual way, namely through a complaint offense. Second, through penal mediation.
JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN PADA AKTA NOTARIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR Savitri, Anasya; Irawan, Anang Dony
Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 2 (2021): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v2i2.723

Abstract

Abstrak Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan telaah yuridis terkait perlindungan yang diberikan bagi pihak kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa proses terjadinya jaminan fidusia terjadi dalam dua tahapan. Pertama adalah tahapan pembebanan jaminan fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam proses pendaftaran akta jaminan fidusia oleh notaris terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi membuat proses pendaftaran tidak diselesaikan dengan baik. Apabila karena beberapa sebab pihak notaris melakukan kelalaian sehingga tahapan pembebanan jaminan fidusia tidak dapat diselesaikan, atau dengan kata lain akta jaminan fidusia tidak didaftarkan, hal ini akan berujung proses terjadinya jaminan fidusia tidak dapat berlangsung pada tahapan pendaftaran jaminan fidusia. Sebagai akibat dari hal ini, maka kreditur tidak memiliki hak mendahului dan tidak dapat mempunyai kekuatan eksekutorial. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat beberapa perlindungan hukum yang menunjukkan adanya asas kepastian hukum untuk kasus semacam ini. Sesuai surat kuasa yang diberikan, kreditur dapat meminta pertanggungjawaban terhadap notaris atas kelalaian yang dibuatnya karena tidak melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia. Abstract The main purpose of this study is to provide a juridical review related to the protection provided to creditors if the fiduciary guarantee deed is not registered by a notary. Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees stipulates that the process of fiduciary security occurs in two stages. The first is the stage of imposing fiduciary guarantees. The assignment of objects with fiduciary guarantees is made with a notarial deed in Indonesian and is a fiduciary guarantee deed. In the process of registering a fiduciary guarantee deed by a notary, several problems have the potential to make the registration process not completed properly. If for some reason the notary makes negligence so that the stage of imposing the fiduciary guarantee cannot be completed, or in other words the fiduciary guarantee deed is not registered, this will result in the process of the fiduciary guarantee being unable to take place at the fiduciary guarantee registration stage. As a result of this, creditors do not have preemptive rights and cannot have executive power. From the results of this study, it is known that several legal protections indicate the principle of legal certainty for cases like this. Following the power of attorney given, the creditor can hold the notary accountable for the negligence he made for not registering the fiduciary guarantee deed.
KEBIJAKAN HUKUM TRANSAKSI BISNIS E-COMMERCE DI INDONESIA Ilham, Muhammad; Arini, Siti
Khatulistiwa Law Review Vol. 3 No. 1 (2022): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v3i1.3549

Abstract

Analisis kebijakan hukum Indonesia dalam transaksi e-commerce perlu untuk meningkatkan bisnis digital secara global. Artikel ini membahas berbagai macam konteks kebijakan hukum pada aktivitas e-commerce di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana pendukung, termasuk UU ITE, UUPK dan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain kontrak elektronik untuk transaksi penjualan online, hak dan kewajiban pembeli dan penjual diatur secara rinci oleh undang-undang perlindungan konsumen. Abstract Analysis of Indonesian legal policy in e-commerce transactions is necessary to improve digital business globally. This article discusses various contexts of legal policy in e-commerce activities in Indonesia. The method used is normative legal research with a qualitative research approach. The government has provided supporting facilities and infrastructure, including the ITE Law, the Consumer Protection Law and the Anti-Monopoly and Unfair Business Competition Law. In addition to electronic contracts for online sales transactions, the rights and obligations of buyers and sellers are regulated in detail by consumer protection laws.
ALASAN-ALASAN PERCERAIAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG BERDASARKAN ANALISIS POSITA GUGATAN nurbantara, satrio
Khatulistiwa Law Review Vol. 3 No. 1 (2022): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v3i1.3550

Abstract

Penelitian ini mengkaji alasan-alasan perceraian pasca pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Singkawang melalui analisis posita gugatan periode 2020-2023. Menggunakan metode yuridis normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa dari 298 perkara cerai gugat yang diputus, faktor ekonomi menjadi alasan dominan, diikuti oleh pertengkaran/kekerasan dan perjudian. Angka perceraian meningkat signifikan dari 64 perkara pada 2020 menjadi 91 perkara pada 2023. Temuan ini mengindikasikan pentingnya kesiapan finansial dalam pernikahan serta peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi untuk mengurangi angka perceraian. Penelitian ini juga memperkuat teori sebelumnya bahwa pandemi Covid-19 memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan angka perceraian, terutama melalui dampaknya pada sektor ekonomi yang berimbas pada stabilitas rumah tangga.
ANALISIS KASUS DEFAMASI MELALUI INSTAGRAM YANG MENYERANG LEMBAGA KEPOLISIAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 58/PID.SUS/2021/PN.SDR Herman, Herman; Anatasya, A Edeth Fuari
Khatulistiwa Law Review Vol. 3 No. 1 (2022): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v3i1.3563

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan No. 58/Pid.Sus/2021/PN.Sdr terkait tindak pidana pencemaran nama baik terhadap korban Institusi Kepolisian Resor Sidenreng Rappang untuk menilai dan menelaah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yang disesuaikan dengan konstruksi normatif tindak pidana pencemaran nama baik yang tertuang dalam peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan lain sebagai referensi. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yang diambil dari Putusan No. 58/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, bahan hukum sekunder yang diambil dari berbagai jurnal, hasil penelitian, putusan-putusan lain yang terkait, dan buku-buku. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak mempertimbangkan uraian dakwaan alternatif dari penuntut umum, fakta di persidangan menunjukkan penasihat hukum tidak mendampingi terdakwa, majelis hakim tidak mempertimbangkan delik total dalam Pasal 310 KUHP sehingga salah dalam menentukan pihak yang berhak mengadukan. Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan apakah sebuah institusi dapat menjadi objek penghinaan baik melalui penafsiran maupun dengan mengikatkan diri pada yurisprudensi sehingga pertimbangan hukumnya tidak lengkap. The purpose of this study is to analyze Decision No. 58/Pid.Sus/2021/PN.Sdr related to defamation offences against victims of the Sidenreng Rappang District Police Institution to assess and examine the judges' considerations in the decision adjusted to the normative construction of defamation offences as stated in the regulation. Legislation and other decisions as a reference. The legal research method used is normative legal research with a statutory, case, and conceptual approach. The data source is secondary data in primary legal materials taken from Decision No. 58/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, secondary legal materials taken from various journals, research results, other related decisions, and books. The data were analyzed qualitatively. The results of the study revealed that the judges of the Sidenreng Rappang District Court did not consider the description of the alternative indictment of the public prosecutor, the facts at the trial showed that legal counsel did not accompany the defendant, the panel of judges did not consider the total offence in Article 310 of the Criminal Code so that they misunderstood the party who has the right to report the complaint. They also did not consider whether or not an institution can become an object of humiliation either through interpretation or by binding itself to jurisprudence so that the legal considerations are incomplete.
MENGURAI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN Lubis, Junaidi; Dermawan, Haris; Lubis, Muhammad Koginta
Khatulistiwa Law Review Vol. 3 No. 2 (2022): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v3i2.3635

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami bersama bahwa perundungan merupakan perbuatan yang dapat mengancam kesehatan bahkan mengakibatkan kematian. Perundungan adalah tindakan yang membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat apalagi jika perundungan sampai dilakukan di dunia pendidikan yang harusnya bebas dari segala bentuk tindakan yang mengejek, merendahkan, mengucilkan apalagi jika sampai pada menghina secara terang-terangan yang tentu ini akan berdampak buruk bagi kesehatan mental dan jiwa seseorang. Sudah barang tentu perbuatan perundungan adalah bagian dari perbuatan jahat yang harus diselesaikan dengan pendekatan hukum pidana sebagai instrumen untuk membuat efek jera dan menuntaskan permasalahan perundungan yang selalu menghantui kehidupan masyarakat. Tulisan ini menggunakan pendekatan hukum pidana sebagai instrumen untuk menjawab persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Adapun aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan perundungan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan aturan hukum lainnya. Tulisan ini diharapkan dapat mencerahkan masyarakat agar bisa terhindar dari perbuatan perundungan yang merugikan dan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Hukum pidana belum mengatur secara terang tentang perbuatan perundungan walaupun ada perbedaan sudut pandang dalam pemberlakuan hukumnya dalam perundungan itu sendiri. The objective of this research is to gain a deeper understanding of the ways in which bullying can pose a significant threat to an individual's well-being and even their physical safety. Bullying represents a significant threat to the survival of society, particularly when it occurs in educational settings, which should be free from all forms of actions that mock, demean, or exclude. This is especially true when such actions manifest as blatant insults, which inevitably have a detrimental impact on an individual's mental health and well-being. It is evident that bullying constitutes an immoral act that necessitates the implementation of a criminal law approach as a means of establishing a deterrent effect and resolving the pervasive issue of bullying that persistently afflicts individuals. This paper employs a criminal law approach as a means of addressing the issues that arise in people's lives. The rules of law governing acts of bullying will be further elucidated by the Criminal Code, the Electronic Information and Transaction Law, and other legal instruments. This paper is intended to enlighten the public so that they may avoid acts of bullying that are detrimental and have a negative impact on the survival of society. While the criminal law has not clearly regulated the act of bullying, there are different perspectives on the application of the law in bullying itself.
ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MERANGKAP JABATAN MENJADI KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS BUMN Latuconsina, Nur; P. Sibuea, Hotma; A. Mau, Hedwiq
Khatulistiwa Law Review Vol. 3 No. 1 (2022): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v3i1.769

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisi persoalan rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara yang merangkap sebagai komisaris atau dewan pengawas di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan penulisan ini untuk meninjau regulasi Pegawai Negeri Sipil yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas di BUMN. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif-argumentatif. Tipe penelitian hukum adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tahapan analisis berupa kondensasi data, display data, dan kesimpulan serta verifikasi. Temuan dari tulisan ini antara lain tidak adanya aturan rangkap jabatan mengenai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi komisaris atau dewan pengawas pada Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Pelayan Publik tidak menerangkan secara jelas mengenai Pegawai Negeri Sipil rangkap jabatan sebagai komisaris. Peraturan pelaksana juga tidak menjelaskan mengenai rangkap jabatan, tetapi hanya menyinggung perihal pengunduran diri dari jabatan lain bagi yang menjabat sebagai komisaris atau dewan pengawas Badan Usaha Milik Negara. Abstract This study aims to analyze the problem of concurrent positions of ASN who also serve as commissioners or supervisory boards in State-Owned Enterprises (BUMN). This issue is still in the public spotlight. For this reason, the purpose of this paper is to focus more on reviewing regulations regarding ASN issues, especially Civil Servants who hold concurrent positions as commissioners or supervisory boards in BUMN. This paper was compiled qualitatively in a descriptive-argumentative manner using a statute approach, the analysis technique with several stages: data condensation, data display, and conclusion/verification. The findings of this paper include; First, there is no concurrent rule regarding civil servants becoming commissioners or supervisory boards of BUMN. Second, the Law on Public Servants does not clearly explain PNS had concurrent positions as commissioners. Third, the implementing regulations do not explain concurrent functions but only mention resignation from other posts for those who serve as commissioners or BUMN supervisory boards.
PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PONTIANAK Tania, Winda Mauri; Wagiyem, Wagiyem
Khatulistiwa Law Review Vol. 3 No. 1 (2022): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v3i1.898

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan oleh mediator pada proses pelaksanaan mediasi perkara perceraian beda agama dan faktor penghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian beda agama di Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Sumber data yang digunakan ialah data primer berupa wawancara mediator hakim dan mediator non-hakim. Data sekunder yang digunakan ialah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, jurnal-jurnal, dan buku-buku terkait dengan penelitian. Teknik analisis data menggunakan reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Semua data yang dikumpulkan, kemudian diperiksa keabsahannya melalui triangulasi waktu. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa metode yang diterapkan oleh mediator dalam memediasi perkara perceraian beda agama adalah dengan menggunakan bahasa yang lembut dan tidak mendiskriminasi atas dasar agama, tidak menyinggung masalah agamanya, karena agama merupakan hal yang sangat sensitif. Meskipun berupaya untuk tidak menyinggung agama, mediator pada akhirnya juga memberikan nasihat-nasihat agama, namun tidak memaksakan kehendak kepada para pihak. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi perceraian beda agama ialah perbedaan keyakinan antara para pihak dan kurangnya komitmen para pihak untuk mengupayakan proses damai sehingga secara keseluruhan mediasi untuk perkara perceraian beda agama selalu gagal. Namun, di luar konteks perceraian, mediasi bagi para pihak beda agama hanya berhasil untuk kesepakatan nafkah atau hak asuh anak. Abstract This study aims to determine the methods used by mediators in the process of implementing mediation of interfaith divorce cases and the inhibiting factors in the implementation of mediation of interfaith divorce cases at the Pontianak Class I-A Religious Court. This research method uses empirical normative legal research. The data sources used are primary data in the form of interviews with judicial mediators and non-judicial mediators. Secondary data used are Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016, journals and books related to the research. Data analysis techniques used were data reduction, presentation and verification. All data collected was then checked for validity through time triangulation. The findings of this study show that the method used by the mediator in mediating interfaith divorce cases is to use soft language and not to discriminate on the basis of religion, not to mention the religious issues, as religion is a very sensitive issue. Although the mediator tried not to offend religion, in the end he also gave religious advice but did not impose his will on the parties. The inhibiting factors in the implementation of interfaith divorce mediation are the differences in beliefs between the parties and the lack of commitment by the parties to seek a peaceful process, so that overall mediation in interfaith divorce cases always fails. However, outside the context of divorce, mediation for interfaith parties is only successful for maintenance or child custody agreements.

Page 3 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Khatulistiwa Law Review Vol. 6 No. 1 (2025): Khatulistiwa Law Review Vol. 5 No. 2 (2024): Khatulistiwa Law Review Vol. 5 No. 1 (2024): Khatulistiwa Law Review Vol. 3 No. 2 (2022): Khatulistiwa Law Review Vol. 3 No. 1 (2022): Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 2 (2021): Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 1 (2021): Khatulistiwa Law Review Vol. 1 No. 2 (2020): Khatulistiwa Law Review Vol. 1 No. 1 (2020): Khatulistiwa Law Review