Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA Suhartati, Suhartati; Nursanti, Nursanti
Khatulistiwa Law Review Vol. 1 No. 2 (2020): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v1i2.103

Abstrak Perkawinan di bawah umur sering terjadi diakibatkan tingkat pendidikan dan finansial yang mempengaruhi. Namun, kurangnya kesiapan mental dan individu pasangan membuat sering berujung pada perceraian. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah umur terhadap terjadinya perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Teknis analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, terdapat 416 permohonan dispensasi kawin yang masuk, kemudian 410 permohonan yang diterima sehingga tingkat penerimaan permohonan oleh hakim sangat tinggi. Dari 410 kasus, terdapat 49 perkara perceraian terkait. Alasan perceraian adalah faktor perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut disebabkan oleh kesiapan mental dan individu pasangan sangat rendah sehingga belum mampu menghadapi gejolak di dalam rumah tangga dan belum mampu menyelesaikan secara kedewasaan. Abstract Underage marriages often occur due to educational and financial levels that affect them. However, the lack of mental readiness and individual partners often leads to divorce. Therefore, the research objective is to determine the impact of underage marriage on the occurrence of divorce in the jurisdiction of the Sungguminasa Religious Court. This research is normative-empirical research with data collection techniques through interviews and documentation studies. The data analysis technique of this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that from 2016 to 2019, 416 applications for dispensation of marriage were received, then 410 applications were received so that the rate of acceptance of applications by judges was very high. Of the 410 cases, there were 49 related divorce cases. The reasons for divorce are the factors of strife and domestic violence. This condition is caused by very low mental readiness and individual partners so that they are not able to deal with turmoil in the household and have not been able to complete maturity.

PRAKTIK PENGGARAPAN LAHAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN WANGGARASI KABUPATEN POHUWATO Nasrullah, Nasrullah; Safir, Muh. Mooduto
Khatulistiwa Law Review Vol. 1 No. 2 (2020): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v1i2.104

Abstrak Tanah memiliki fungsi ganda yakni sebagai aset sosial dan modal sosial yang terletak pada hak-hak atas tanah yang bersifat tetap di dalam UUPA. Namun, aturan tersebut masih mengakui keberadaan hak atas tanah yang bersifat sementara, yakni hak usaha bagi hasil yang melibatkan antara pemilik tanah atau lahan dengan penggarap sebagaimana diatur di dalam UUPBH. Salah satu daerah yang masyarakatnya masih mempraktikkan usaha bagi hasil adalah di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato. Daerah tersebut termasuk rawan konflik atau kerap terjadi sengketa usaha bagi hasil sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik usaha bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut dan untuk mengetahui model penyelesaian sengketa yang selama ini dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perjanjian penguasaan tanah masih dilakukan kesepakatan secara lisan tanpa melibatkan pemerintah desa sehingga pada praktiknnya tidak sesuai dengan UUPBH. Konflik yang sering terjadi dikarenakan penggarap sering menanam tanaman jangka panjang tanpa sepengetahuan pemilik lahan dan beberapa penggarap dianggap melakukan wanprestasi. Terkait upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mengingat aparat pemerintah desa mengupayakan jalan keluar yang bijak. Jika penggarap melakukan wanprestasi maka akan diukur faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi, misalnya faktor alam, faktor kesuburan tanah, dan faktor lainnya. Abstract The land has a dual function, namely as a social asset and social capital which lies in land rights which are permanent in the Basic Agrarian Law. However, this regulation still recognizes the existence of temporary land rights, namely production sharing business rights involving landowners and tenants as stipulated in the Production Sharing Agreement Law. One of the areas where the community is still practicing profit sharing is in Bukit Harapan Village, Wanggarasi District, Pohuwato Regency. This area is prone to conflict or profit-sharing business disputes frequently so that the purpose of this study is to find out the profit-sharing business practices carried out by the community in the village and to find out the dispute resolution model that has been carried out so far. The research method used is empirical legal research. The results of the study revealed that the land tenure agreement was still carried out by verbal agreement without involving the village government so that in practice it was not following the Production Sharing Agreement Law. Conflicts that often occur are because tenants often plant long-term crops without the knowledge of the landowner and some cultivators are considered to have defaulted. Regarding dispute resolution efforts carried out through deliberation, considering that village government officials are striving for a wise solution. If the cultivator defaults, then the factors that cause the default will be measured, for example, natural factors, soil fertility factors, and other factors.

PERAN NEGARA ATAS KETERSEDIAAN AIR BERSIH DALAM PERSPEKTIF SOCIAL GOOD DAN ECONOMIC GOOD DI INDONESIA Wulandari, Andi Sri Rezky; Razak, Abdul
Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 1 (2021): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v2i1.33

Abstrak Negara memiliki kewajiban melindungi warganya untuk memenuhi kebutuhan atas air guna mencapai kesejahteraan sosial. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban konstitusional di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Penelitian ini ditujukan untuk mengungkap peran negara atas ketersediaan air bersih dalam perspektif social good dan economic good. Metode penelitian hukum menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa penelusuran kepustakaan dan data lapangan sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dikotomi pada pengelolaan air bersih yakni air sebagai benda sosial di satu sisi dan benda ekonomi ekonomi di sisi lain. Namun, inkonstitusionalitas UU SDA menyiratkan bahwa air sebagai benda sosial memiliki kedudukan dominan untuk dipenuhi oleh negara mengingat negara diberikan kuasa penuh secara konstitusional dalam mengelola sumber daya air bagi pemenuhan hak air kepada masyarakat. Peran negara dibutuhkan dalam proses distribusi air bersih secara merata dan berkeadilan. Abstract The state should protect its citizens from meeting their water needs to achieve social welfare. This obligation is a constitutional obligation in Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to reveal the state's role in the availability of clean water from the perspective of social good and economic good. The legal research method uses normative legal research through a statutory approach and a conceptual approach. The data source used is secondary data in the form of literature search and field data as a compliment. The results showed a dichotomy in clean water management, namely water as a social object on the one hand and an economic and economic object on the other. However, the unconstitutionality of the SDA Law implies that water as a social object has a dominant position to be fulfilled by the state, considering that the state is given full constitutional power in managing water resources to fulfill water rights to the community. The role of the state is needed in the process of distributing clean water evenly and fairly.

DAMPAK KEPUTUSAN DISPUTE SETTLEMENT BODY TERHADAP SENGKETA ATURAN IMPOR ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT: Studi Kasus Pembatasan Impor Holtikultura, Hewan dan Produk Hewan Dianawati, Eka
Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 1 (2021): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v2i1.105

Abstrak Sengketa Perdagangan Internasional menjadi suatu masalah yang akan selalu timbul apabila terjadi ketidaksesuaian antara negara satu dengan lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara anggota dari organisasi perdagangan Internasional World Trade Organization (WTO) yang memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi negara yang menjadi anggotanya. Dispute Settlement Body (DSB) merupakan lembaga yang akan menjembatani proses penyelesaian sengketa yang ada dengan memperhatikan aturan-aturan WTO. Aturan yang dimaksud adalah Understanding on Rules dan Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU). Salah satu kasus sengketa perdagangan yang ditangani oleh WTO adalah sengketa antara Indonesia dengan Amerika Serikat tentang pembatasan Impor Holtikultura, Hewan dan Produk Hewan, dengan nomor gugatan DS477 dan DS478. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui proses dari penyelesaian sengketa yang ditangani oleh WTO, selain itu bagaimana dampak yang timbul dari hasil putusan DSB terhadap sengketa Indonesia dengan Amerika Serikat, dimana Indonesia mengalami kekalahan dalam kasus tersebut. Hasil dari ulasan ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian dari kasus DS477 dan DS478 melalui beberapa tahapan, dan dampak yang timbul dari putusan yang dikeluarkan oleh DSB kepada Indonesia memiliki sifat yang final dan mengharuskan untuk dilaksanakan, yakni Indonesia harus merevisi peraturan perundang-undangan terkait Impor holtikultura, hewan dan produk hewan. Abstract International Trade Disputes become a problem that will always arise if there is a discrepancy between one country. Indonesia is a member country of the World Trade Organization (WTO) which provides security guarantees and legal certainty. The Dispute Settlement Body (DSB) is an institution that will bridge the existing dispute resolution process by taking into account WTO rules. The rules in question are Dispute Settlement Understanding (DSU). One of the trade dispute cases handled by the WTO is the dispute between Indonesia and the United States regarding restrictions on the import of Horticulture, Animals, and Animal Products, with lawsuit numbers DS477 and DS478. The purpose of writing this article is to find out the dispute resolution process handled by the WTO, besides how the impact arising from the results of the DSB decision on Indonesia's dispute with the United States, where Indonesia lost in the case. The results of this review indicate that the settlement process of the DS477 and DS478 cases went through several stages, and the impact arising from the decisions issued by the DSB to Indonesia was final and required to be implemented. Indonesia had to revise the laws and regulations related to horticulture imports, animals, and animal products.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI PEREMPUAN SEBAGAI KELOMPOK YANG RENTAN DARI KEKERASAN SEKSUAL Triputra, Adhitiya Augusta; Handayani, Irawati
Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 1 (2021): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v2i1.107

Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang kekerasan Seksual yang sering terjadi kepada kelompok minoritas rentan yaitu pada pengungsi perempuan. Pengungsi perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap perilaku kekerasan seksual karena identitas mereka sebagai perempuan dan sekaligus sebagai pengungsi sehingga dapat mengalami diskriminasi ganda. Indonesia sebagai negara transit tentunya perlu memerlukan sebuah payung hukum yang dapat melindungi para pengungsi perempuan dari kekerasan seksual khususnya adanya praktik kekerasan seksual seperti fenomena “survival sex”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data sekunder melalui proses dokumentasi. Tujuan tulisan ini untuk mencari solusi hukum tentang kerentanan pengungsi perempuan, khususnya terkait kekerasan terhadap pengungsi perempuan. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia perlu meratifikasi konvensi 1957 dan protokol 1961 mengenai pengsungsi, mensahkan undang-undang khusus perlindungan perempuan dan adanya peningkatan institusi penegak hukum. Abstract This research examines sexual violence that often occurs to vulnerable minority groups, namely female refugees. Female refugees are a group that is very vulnerable to sexual violence behavior because of their identity as women and at the same time as refugees so that they can experience double discrimination. Indonesia as a transit country certainly needs a legal umbrella that can protect female refugees from sexual violence, especially the practice of sexual violence such as the phenomenon of "survival sex." This research is normative legal research with secondary data collection through the documentation process. The purpose of this paper is to find legal solutions to the vulnerability of women refugees, particularly concerning violence against women refugees. The result of this research is that Indonesia needs to ratify the 1957 convention and the 1961 protocol regarding protection, enact a special law on the protection of women, and increase law enforcement institutions.

PENDAYAGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERANCANGAN KONTRAK SERTA DAMPAKNYA BAGI SEKTOR HUKUM DI INDONESIA Kurniawijaya, Aditya; Yudityastri, Alya; Zuama, Ayuta Puspa Citra
Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 1 (2021): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v2i1.108

Abstrak Perkembangan teknologi yang ditandai dengan keberadaan era revolusi industri terus mendorong pendayagunaan artificial intelligence pada berbagai sektor termasuk sektor hukum di Indonesia. Perkembangan pemanfaatan teknologi saat ini di bidang hukum dengan memfokuskan pada penggunanan kecerdasan buatan di bidang hukum kontrak. Pendayagunaan artificial intelligence pada sektor hukum kontrak bertujuan untuk memperoleh efisiensi serta akurasi dalam membuat rancangan kontrak. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai konsep pendayagunaan kecerdasan buatan dan cara kerjanya pada sektor hukum kontrak, serta perkembangan pendayagunaan kecerdasan buatan tersebut dalam mewujudkan efisiensi, akurasi, serta dampaknya pada sektor hukum kontrak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menerangkan bahwa artificial intelligence pada sektor hukum disebut legal tech untuk memudahkan para contract drafter dalam merancang, melakukan review, dan menganalisa kontrak melalui fitur smart contract. Fitur smart contract memiliki kemampuan sebagai contract generator systems untuk membuat rancangan kontrak lengkap beserta dengan analisis hukum atas kontrak tersebut. Namun, terdapat beberapa resiko penggunaannya berupa pengambilan keputusan secara bias kemanusiaan, kebocoran data dan penyerangan siber. Tantangan yang dihadapi adalah profesi hukum akan terdisrupsi dan berpotensi mengurangi peran beberapa profesi hukum yang sudah ada. Abstract Technological developments marked by the existence of the industrial revolution era continue to encourage the utilization of artificial intelligence in various sectors, including the legal industry in Indonesia. The development of the current use of technology in the legal field by focusing on artificial intelligence in contract law. The utilization of artificial intelligence in the contract law sector aims to obtain efficiency and accuracy in making contract designs. Based on this, the authors are interested in conducting more profound research on the concept of utilizing artificial intelligence and how it works in the contract law sector. The utilization of artificial intelligence in the contract law sector aims to obtain efficiency and accuracy in making contract designs. This research uses the normative law writing method. The type of data used is secondary data using qualitative analysis techniques. The research results explain that artificial intelligence in the legal sector is called legal-tech to facilitate contract drafter in designing, reviewing, and analyzing contracts through the smart contract feature. The smart contract feature has the ability as a contract generator system to create a complete contract design along with a legal analysis of the contract. However, there are some risks of using it in human biased decision making, data leakage, and cyber-attacks. The challenge faced is that the legal profession will be disrupted and potentially reduce the role of some existing legal jobs.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERSPEKTIF PERDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL Darmawan, Darmawan
Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 1 (2021): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v2i1.122

Abstrak Tujuan penulisan artikel ini adalah melakukan identifikasi dan analisis terhadap isi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan penegakannya di Kalimantan Barat. Fokus kajian dilakukan pada terminologi Corporate Social Responsibility (CSR) yang dituangkan pada Peraturan Darah tersebut beserta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi pengertian CSR. Pada pasal 1 angka 7 memuat pengertian CSR sebagai “komitmen perusahaan untuk berperan serta,” mengandung makna bahwa pelaksanaan CSR bersifat sukarela, sedangkan pasal 6 memuat bahwa CSR “wajib dilaksanakan bagi korporasi yang menjalankan usahanya,” bermakna suatu kewajiban. Selanjutnya, pengaturan sanksi bagi korporasi yang lalai melaksanakan CSR tertuang pada Pasal 23 angka 1 sampai dengan angka 3 Peraturan Daerah tersebut, dimana sanksi dapat diberikan kepada perusahaan dari peringatan tertulis hingga pencabutan kegiatan usaha, serta sanksi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Temuan krusialnya adalah ketiadaan mekanisme dalam menerapkan sanksi tersebut, karena faktanya Peraturan Daerah ini tidak mengatur lebih lanjut, atau membuat klasifikasi berbagai pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tersebut. Abstract The purpose of writing this article is to identify and analyze the contents of West Kalimantan Provincial Regulation Number 04 of 2016 concerning the Management of Corporate Social Responsibility and its enforcement in West Kalimantan. The focus of the study is carried out on the terminology of Corporate Social Responsibility (CSR) as outlined in the Blood Regulation and the aspects that influence it. The legal research method used is normative-empirical legal research. The results of the analysis show that there is an inconsistency in the notion of CSR. Article 1 point 7 contains the definition of CSR as "the company's commitment to participate," which implies that the implementation of CSR is voluntary. In contrast, Article 6 states that CSR "must be implemented for corporations running their business," meaning an obligation. Furthermore, the regulation of sanctions for corporations that neglect to implement CSR is stated in Article 23 number 1 to number 3 of the Regional Regulation, where sanctions can be given to companies from written warnings to revocation of business activities and other sanctions as regulated in statutory provisions. The crucial finding is that there is no mechanism for implementing these sanctions because this Regional Regulation does not further restrict or classify the various violations subject to such sanctions.

KONSEP DEMOKRATIS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Budiman, M Arief
Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 1 (2021): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v2i1.298

Abstrak Lahirnya otonomi daerah merupakan konsekuensi logis dari berdirinya negara hukum demokratis yang berupaya agar kekuasaan tidak berada pada posisi sentral. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya dengan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di daerah. Kebijakan tersebut dituangkan ke dalam peraturan daerah. Dalam tahapan pembentukan peraturan daerah, sangat penting untuk menelaah konsep demokratis untuk menujang karakter peraturan daerah yang aspiratif dan partisipatoris. Oleh karena itu, tujuan Penulisan ini untuk menguraikan prinsip-prinsip pembentukan peraturan daerah dalam konsep demokratis ditinjau dari Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pembahasan menerangkan bahwa tahapan pembuatan peraturan daerah dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Dari tahapan tersebut, suatu peraturan daerah akan berkarakter demokratis manakala peraturan tersebut merupakan kehendak masyarakat atau didukung oleh masyarakat dengan memberikan ruang terbukanya akses partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembuatan peraturan daerah. Namun, jika prosesnya dilakukan tertutup, maka karakter peraturan daerah tersebut dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu. Abstract The birth of regional autonomy is a logical consequence of establishing a democratic legal state that seeks to prevent power from being in a central position. Local governments have the authority to manage their regions with policies that are following local conditions. These policies are incorporated into local regulations. In establishing local government regulations, it is essential to examine the democratic concept to support regional regulations' aspirational and participatory character. The purpose of this paper is to describe the principles of establishing local government regulations in a democratic idea based on Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations. The discussion explains that making regional regulations starts from planning, preparation, discussion, ratification, promulgation, and dissemination. From this stage, local government regulations will have a democratic character when the law is the community's will or is supported by the community by providing open space for public participation at every stage of making local regulations. However, if the process is carried out securely, then the character of the local government regulations is influenced by the interests of certain groups.

ANOMALI PEMBUBARAN BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA (BOPI) MELALUI PERPRES NO.112 TAHUN 2020 Zulhidayat, Muhammad
Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 2 (2021): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v2i2.366

Abstrak Pemerintah diberi kewenangan secara atribusi oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional untuk melaksanakan Penyelenggaran olahraga di Indonesia. Wewenang ini diberikan dengan tujuan agar pemerintah dapat bertindak sesuai rule of law sehingga tidak menimbulkan abuse of power. Peran dan kewenangan pemerintah tersebut ditindaklanjuti oleh Kemen terian Pemuda dan Olahraga yang mendirikan BOPI melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. 09 Tahun 2015, akan tetapi Keputusan mengejutkan justru terjadi pada tahun 2020, BOPI justru dinyatakan dibubarkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2020 melalui Perpres No.112 tahun 2020, Pembubaran ini menimbulkan permasalahan, oleh karena tulisan ini akan mengkaji mengenai kedudukan dan kondisi penyelenggaraan olahraga pasca pembubaran BOPI melalui melalui Perpres No. 112 tahun 2020. Metode Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pembubaran BOPI membuat penyelenggaraan olahraga di Indonesia tidak mempunyai mekanisme kontrol, verifikatur dan mediator dalam sengketa olarahraga. Adapun saran yang penulis berikan adalah Pemerintah melalui Menpora harus segara membuat gagasan dan kebijakan untuk menggantikan kedudukan dan peranan BOPI sebagai badan yang melakukan verifikasi terhadap terselenggaranya kompetisi profesional di Indonesia. The government has been authorized directly by Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System to conduct sports in Indonesia. This law provided this legacy intending to let governments act according to the rule of law and thus not resulting in increased power. The 2015 uprising for the BOPI follows up the government's role and authority. Yet, a surprising decision by 2020, with the release of the President's decree no.112 in 2020, the dissolution is problematic. Hence, this paper will review the post-breakup of BOPI's sports administration through the 2020 rule of President no. 112. The study of this article uses juridical research methods, which is that the dissolution of BOPI makes the country's sports arrangement obsolete. With the release of BOPI, Indonesia will not have any specialized bodies, verifications and a mediator in sports issues. As for the advice the writer gives is that governments should consistently make up the idea and policy of replacing BOPI's positions and roles as verification of professional competition in Indonesia.

PRIMARY HEALTH CARE IMPROVEMENT: Jaminan Pelayanan Kesehatan Di Daerah Terdampak Pada Masa Mitigasi Covid-19 Kusworo, Daffa Ladro; Fauzi, Maghfira Nur Khaliza; Pratama, Andre Arya
Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 2 (2021): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v2i2.404

AbstrakEksistensi hak kesehatan sebagai fundamental right yang dimiliki oleh setiap individu telah diakui secara kontitusional. Hakikatnya, kesehatan harus dijamin dengan adanya suatu kepastian hukum melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan. Namun, beberapa daerah masih memiliki keterbatasan akses pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Hambatan tersebut terlihat dari minimnya jumlah puskesmas dan kesenjangan fasilitas antardaerah, kurangnya berbagai faktor penunjang, serta terbatasnya kuantitas tenaga kesehatan yang akan mempengaruhi capaian kesehatan masyarakat. Pemberlakuan jam operasional dalam rangka mengurangi angka penyebaran covid-19 mengakibatkan terjadinya dua kondisi yang kontras. Kondisi pertama menimbulkan overcapacityyang berisiko memicu kerumunan, sedangkan kondisi kedua menyebabkan penurunan jumlah kunjungan masyarakat ke puskesmas. Hal ini perlu menjadi fokus pemerintah, guna meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan pada daerah terdampak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu strategi oleh pemerintah dalam mengatasi dinamika kesehatan sebagai suatu penyempurnaan kerangka kebijakan dalam mewujudkan target Sustainable Development Goals (SDGs) pada sektor pelayanan kesehatan di daerah. Untuk itu, penulis beranggapan perlu adanya kepastian jaminan melalui Primary Health Care Improvement sebagai solusi alternatif yang tepat, guna meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas di daerah terdampak dalam memitigasi covid-19. Abstract The existence of the right to health as a fundamental right that every individual owns has been recognized constitutionally. In essence, health must be guaranteed by the presence of a legal certainty through efforts to improve the quality of health. However, some areas still have limited access to essential health services at community health centres. These obstacles can be seen from the minimal number of community health centres and the gap in facilities between regions, the lack of various supporting factors, and the limited quantity of health workers that will affect public health outcomes. The implementation of operating hours to reduce the spread of COVID-19 resulted in two contrasting conditions. The first condition causes overcapacity, which risks crowds, while the second condition causes a decrease in the number of community visits to the community health centres. These conditions need to be the government's focus to increase the distribution of health services in affected areas. This study uses a normative legal research method with an approach to legislation and literature study. The results of this study indicate that the government needs a strategy in overcoming the dynamics of health as a refinement of the policy framework in realizing the Sustainable Development Goals (SDGs) targets in the regional health service sector. For this reason, the authors think that there is a need for guarantees through Primary Health Care Improvement as an appropriate alternative solution to improve the quality of community health centres services in affected areas in mitigating COVID-19.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Moh. Fadhil

Contact Email
klawrev@gmail.com

Phone
+6285255326025

Journal Mail Official
klawrev@gmail.com

Editorial Address
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Jl. Letjend Suprapto No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat, Kode Pos 78113 (0561) 734170 (main number) (0561) 734170 (fax)

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Moh. Fadhil

Contact Email klawrev@gmail.com

Phone +6285255326025

Journal Mail Official klawrev@gmail.com

Editorial Address Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Jl. Letjend Suprapto No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat, Kode Pos 78113 (0561) 734170 (main number) (0561) 734170 (fax)

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Moh. Fadhil

Contact Email
klawrev@gmail.com

Phone
+6285255326025

Journal Mail Official
klawrev@gmail.com

Editorial Address
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Jl. Letjend Suprapto No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat, Kode Pos 78113 (0561) 734170 (main number) (0561) 734170 (fax)

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA