SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum; terbit dua kali setahun oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima, sebagai media publikasi informasi dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah dan hukum. Berisi kajian ilmiah berupa konseptual-kritis dan ringkasan hasil penelitian baik field research maupun normative. Redaksi mengundang para akademisi, peneliti, pemerhati dan pihak-pihak lain yang memiliki karya ilmiah terkait dengan fokus kajian jurnal ini.
Articles
151 Documents
<![CDATA[ISTRI MENGGUGAT CERAI SUAMI AKIBAT BERPOLIGAMI ATAU SEBAB LAIN (ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG) ]]>
<![CDATA[Putra, Muh. Yunan]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v5i2.697
<![CDATA[Di Indonesia, maraknya pernikahan dibawah umur menjadi hal dan penyebab utama terjadinya peningkatan angka perceraian. Kurang stabilnya dalam menghadapi persoalan rumah tangga menjadi alasan pertengkaran dalam penikahan tersebut. Suami dengan mudahnya mengucapkan dan melemparkan kata-kata dan kalimat cerai terhadap istri, demikan istri dengan mudahnya mendatangi Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri untuk menggugat suami karena tidak tahan dengan perlakuan dan tindakan suami. Pada hakikatnya Islam tidak melarang atau bahkan membolehkan seorang istri menggugat seorang suami layaknya seorang suami menalak sang istri, demikian juga dalam hukum Undang-undang atau peraturan pemerintah, tidak melarang sama sekali selama dengan maksud dan tujuan serta alasan yang kuat. Namun perlu kiranya dipahami bahwa segala perbuatan dan tindakan tidak semudah yang dipikirkan, terlebih penikahan yang dianggap sesuatu yang sakral oleh Agama Islam. Putusnya ikatan pernikahan berarti putus juga ikatan silaturrahim yang telah dijalin selama pernikahan, dan inilah salah satu sebab kenapa Allah sangat membenci perbuatan yang halal tersebut (perceraian).]]>
<![CDATA[KAJIAN PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA ]]>
<![CDATA[Adnan, Adnan]]>;
<![CDATA[Nasrullah, Nasrullah]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v5i2.698
<![CDATA[Dalam pelaksanaan penelitian tentang kajian tunjangan perumahan ketua dan anggota DPRD Kota bima dengan tujuan untuk mengetahui standar tunjagan DPRD Kota Bima. Sementara metode penelitian adalah penelitian hukum empris dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sosiologi dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil menunjukan bahwa Tunjangan Perumahan Per Bulan Per Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bima berada pada rentang nilai : (a) Terendah : Rp. 7.019.313,-(b) Tertinggi : Rp. 11.467.500,-. Penentuan besarnya Tunjangan Perumahan mesti disusun secara rasional artinya besaran tunjangan yang dipatok betul-betul mencerminkan besar biaya sewa rumah sebagaimana kualifikasi Rumah Jabatan dan atau Rumah Dinas yang di atur bagi Pimpinan dan atau Anggota DPRD. Nilai Tunjangan perumahan Pimpinan dan anggoata DPRD Kota Bima berada pada rentang nilai tertinggi dan terendah dan Besaran untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Bima dapat dipertimbangkan oleh penentu kebijakan untuk menggunakan angka atau nilai yang mencerminkan kewajaran dan kepatutan.]]>
<![CDATA[PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAHASISWA IAI MUHAMMADIYAH BIMA ]]>
<![CDATA[Kusumawati, Yayuk]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v5i2.699
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perpektif dan respon mahasiswa tentang pernikahan dini yang terjadi di lingkungan kota Bima. Pernikahan dini terjadi disebabkan karena faktor marak terjadinya hubungan suami istri tanpa melalui ikatan pernikahan. Hal ini juga, akan berakibat kerap terjadinya kekerasan rumah tangga dan percaraian disebabkan usia pernikahan yang masih sangat labil. Adapun metodologi penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam topik ini adalah studi kasus yang terjadi di kota bima dengan menggunakan data primer dan skunder, analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptik kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara keseluruhan mahasiswa tidak sepakat dengan adanya pernikahan dini, sebab dapat memperhambat proses pendidikan secara formal, dan penilaian masyarakat secara negatif.]]>
<![CDATA[BANK SYARIAH DAN BANK KONFESIONAL DENGAN NILAI DAN KANDUNGAN TERHADAP PERBEDAAN PENERAPAN DAN PENEGELOLAAN KINERJA KEUANGAN SECARA SYARIAH DAN KONFESIONAL ]]>
<![CDATA[Jairin, Jairin]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v5i2.700
<![CDATA[The name of someone, something, institution had a certain meaning. A meaning depended so much on someone’s perception to an object. Perception of society to Sharia Bank had an impact to society behavior towa rd Sharia Bank. There was a gap here between bank and society which had to be acted as a bridge through policy and socialization program. Socialization policy which was planned, adaptive, and interesting could minimize the misperception risk. Socially, sosialization program was the enculturization of sharia bank values process, and it was understood as the form of civil education.]]>
<![CDATA[SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM DAN POSITIF DALAM MELIHAT KASUS PROSTITUSI DAN HUBUNGAN SEKS DI LUAR NIKAH ]]>
<![CDATA[Hidayatullah, Syarif]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v5i2.701
<![CDATA[Kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terutama terkait prostitusi serta hubungan seks bebas sangatlah meresahkan dan membuat persoalan ini menjadi sorotan yang tajam dalam kaca mata hukum, terutama dalam perspektif hukum Islam dan positif yang memang sama-sama melarang akan perbuatan tersebut namun terdapat perbedaan sanksi dan pemenuhan delik hukum yang cukup berbeda dalam melihat terutama kasus terkait hubungan seks di luar nikah yang dalam hukum Islam hal tersebut dianggap sudah terpenuhi perbuatan tersebut apabila pasangan tersebut terbukti telah melakukan hubungan di luar pernikahan baik berstatus belum menikah ataupun menikah, sebaliknya perspektif hukum positif hanya memahami bagi orang yang sudah berstatus perkawinan, dan juga persoalan dalam melihat konteks kasus prostitusi dalam sudut pandang hukum Islam dan Positif.]]>
<![CDATA[KONSEP AL-QUR’AN DAN HADIS TENTANG RADHA’AH DAN HADHANAH PERSPEKTIF GENDER ]]>
<![CDATA[Nurfitriani, Nurfitriani]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.772
<![CDATA[Kewajiban orangtua untuk menyediakan kebutuhan mendasar bagi anaknya telah diatur dalam syariat Islam. Tulisan ini menguraikan tentang konsep menyusui (radha’ah) dan pengasuhan (hadhanah) dalam Islam. Dalam al-Qur’an anak berhak mendapatkan asupan air susu ibu (ASI), baik dari ibunya sendiri maupun dari perempuan lain yang bersedia memberikan ASInya. Perempuan yang menyusui atau radha’ah juga berhak mendapatkan upah dari suami mereka, disamping nafkah yang memang diwajibkan untuk dipenuhi oleh suami, berdasarkan perintah dalam surat at-Thalaq: 6. Hal ini berlaku bagi perempuan yang masih menjadi istri dan juga bagi yang telah bercerai -apabila masih menyusui anak hasil perkawinannya. Demikian juga kewajiban mengasuh (hadhanah) anak adalah kewajiban istri dan suami. Tugas tersebut tidak dibebankan pada perempuan seutuhnya, namun juga menjadi kewajiban laki-laki. Baik bagi orangtua yang masih menjadi suami istri ataupun telah bercerai. Laki-laki yang telah bercerai tetap memiliki kewajiban membiayai hadhanah bagi anaknya. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa. Berdasarkan hal tersebut, budaya patriarki yang “menghapus” kewajiban laki-laki dalam keterlibatan mengurus anak tidak sesuai dengan konsep radha’ah dan hadhanah dalam Islam. Sebab Islam memandang sama antara perempuan dan laki-laki, demikian pula perannya dalam kehidupan sosial.]]>
<![CDATA[PARADIGMA KELUARGA SAKINAH DALAM PANDANGAN AKTIVIS HIJRAH KOTA MALANG ]]>
<![CDATA[Supriadi, Agus]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.773
<![CDATA[Penelitian ini berupaya mendeskripsikan pemaknaan keluarga sakinah menurut komunitas hijrah Kota Malang dan menggali faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan tersebut. Esensi keluarga sakinah lahir dari nilai-nilai intrinsik pasangan; seperti rasa sayang, cinta, saling menghargai, saling memahami dan komitmen. Sementara nilai ekstrinsik merupakan sarana penunjang non esensial bagi komunitas hijrah Kota Malang. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitik melalui pendekatan studi fenomenologi berdasarkan fakta riil yang terjadi di lapangan. Metode studi fenomenolgi dipergunakan sebagai salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diimplementasikan untuk melakukan interpretasi kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual di alami oleh segolongan individu. Nikah merupakan hal yang sah dan boleh, namun, menjadi penting dan menarik untuk dikaji tentang paradigma keluarga sakinah di kalangan komunitas hijrah yang ditinjau dari segi usia masih relatif muda. Secara akademik penelitian ini dilakukan dalam rangka memberikan gambaran fenomena yang terjadi di masyarakat sehingga memberikan solusi dan alternatif bila memiliki indikasi sebagai realita negatif.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PROSES PENAHANAN (STUDI DI POLRES BIMA) ]]>
<![CDATA[Juhriati, Juhriati]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.782
<![CDATA[Penelitian ini mengupas tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tingginya angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tercatat di Polres Bima memunculkan beberapa pertanyaan kritis seperti; apakah dalam hal penyidikan dan penyelidikan anak tetap diperhatikan haknya? apakah anak mendapatkan perlakuan khusus dalam rumah tahanan? Apakah hak-hak dasar anak dapat terpenuhi ketika mereka berada dalam rumah tahanan? Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut perlu dianalisis lebih mendalam. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan dan jawabannya. Pertama, terdapat kendala internal dari pihak kepolisian dalam memenuhi hak-hak anak, seperti minimnya fasilitas gedung dan petugas untuk penanganan pemisahan tahanan; kedua, minimnya SDM yang dapat menangani persoalan anak secara detail; ketiga, factor eksternal yang muncul saat anak menghadapi penyidikan dan penyelidikan seperti masalah psikologi anak.]]>
<![CDATA[DISTRIBUSI PERAN PENCARI NAFKAH SUAMI ISTERI SEBAGAI PERWUJUDAN KELUARGA DEMOKRATIS ]]>
<![CDATA[Zuhrah, Zuhrah]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.829
<![CDATA[Tanggung jawab mencari nafkah dalam hukum Islam maupun hukum positif tertuju kepada laki-laki sebagai suami sebagai kepala keluarga. Tetapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan terbukanya informasi, maka peran mencari nafkah juga melibatkan perempuan sebagai isteri yang harusnya berada di wilayah domestik dengan berbagai alasan dan tanpa mengabaikan kewajibannya. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah pekerja laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan jarak yang terlalu jauh, sehingga saat ini pekerja perempuan merupakan hal biasa baik dari latar belakang tingkat Pendidikan maupun strata sosial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Bahwa pekerja perempuan telah atur dan dilindungi oleh Undang-Undang dan kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga demokratis di Indonesia sedikit demi sedikit terpola dalam masyarakat. Artinya bahwa peran pencari nafkah merupakan hak dan kewajiban yang bisa ditanggung bersama oleh suami maupun istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga.]]>
<![CDATA[EPISTEMOLOGI AL-JABIRI DAN RELEVANSINYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM ERA DISRUPSI ]]>
<![CDATA[Mahmudah, Husnatul]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.838
<![CDATA[Banyaknya berbagai persoalan dalam lingkup sosial, ekonomi dan keagamaan di era disrupsi membutuhkan kepastian hukum. Adanya perubahan sosial yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, juga mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum di masyarakat. E-commerce, pelaksanaan ibadah secara daring, pembatasan sosial dan sebagainya merupakan sedikit dari banyaknya perubahan-perubahan yang menuntut adanya kepastian hukum. Konstruksi hukum Islam seharusnya aplikatif dan sesuai dengan kondisi perubahan sosial. Sehingga cukup relevan apabila epistemology al-Jabiri digunakan dalam pendekatan dan konstruk berpikir umat Islam saat ini. Mohammed Abed al-Jabiri merupakan pemikir muslim dari Maroko yang cukup terkemuka. Kritikannya terhadap irasionalisme dan idenya yang menawarkan untuk mengedepankan rasionalisme dalam merumuskan pemikiran hukum Islam. Al-Jabiri meyakini bahwa ajaran Islam harus dilihat sebagai sekumpulan ide yang sesuai dengan rasionalitas dan gagasan ilmiah.]]>
