SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum; terbit dua kali setahun oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima, sebagai media publikasi informasi dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah dan hukum. Berisi kajian ilmiah berupa konseptual-kritis dan ringkasan hasil penelitian baik field research maupun normative. Redaksi mengundang para akademisi, peneliti, pemerhati dan pihak-pihak lain yang memiliki karya ilmiah terkait dengan fokus kajian jurnal ini.
Articles
155 Documents
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP WAKAF UNTUK MASJID (STUDI DI DESA SAMILI KECAMATAN WOHA KABUPATEN BIMA) ]]>
<![CDATA[Hidayatullah, Syarif]]>;
<![CDATA[Devi, Sri]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v7i1.1305
<![CDATA[Wakaf menjadi alternatif dalam upaya saling tolong menolong antara sesama karena memang tujuan wakaf sendiri yang mana hasil nya diperuntukkan untuk umat dan sesuai dengan syariat serta keinginan dari si wakif dalam mewakafkan hartanya dijalan Allah. Pada prakteknya, wakaf yang diterapkan di Desa Samili Kecamatan Woha menariknya dimana dalam akadnya si wakif menyerahkan benda wakaf nya untuk Masjid, wakif menunjuk pengelola Masjid sebagai Nadzir atas tanah atau benda wakaf guna dikelola dan menjadi amalan bagi si wakif nya nanti, namun pada realitasnya pihak masjid tidak mampu mengelola dengan cukup baik dikarenakan banyaknya tanah wakaf yang dikelola oleh masjid dan akhirnya masjid pun melakukan upaya dengan melelang tanah bagi siapa saja yang mau mengelola tanah tersebut selama 1 tahun dan hasil lelang menjadi amalan si wakif yang diperuntukkan pada masjid, begitupun ketika ada benda wakaf yang diwakafkan namun tidak dapat dikelola maka tanah ataupun benda wakaf tersebut dibiarkan saja tanpa adanya perawatan ataupun dikelola. Dari hal itu menarik untuk dikaji bagaimana sebenarnya praktek penerapan wakaf yang diterapkan oleh pihak masjid dan seberapa bermanfaat penerapan itu dilakukan.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA BIMA ]]>
<![CDATA[Hidayatullah, Syarif]]>;
<![CDATA[Mahmudah, Husnatul]]>;
<![CDATA[Melati, Reni]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v6i2.1319
<![CDATA[Sistem hukum acara terdapat hak ex officio yang merupakan hak secara hukum bagi hakim karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian yakni, penelitian normatif-yuridis. Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa kedudukan hak ex officio hakim didapati 2 (dua) keadaan, pertama pasif, yang mana hakim dalam hal ini dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan yang tidak memberikan ruang penuh untuk hakim dalam melampaui kewenangannya tersebut, Sedangkan yang kedua dalam keadaan aktif, hakim diminta untuk senantiasa aktif dalam menggali informasi tentang fakta-fakta persidangan guna membantu dalam menelaah persoalan perkara yang sedang proses peradilan agar dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memang secara hukum materiil memberikan ruang untuk menginterpretasikan amar putusan dengan menggunakan hak ex officio tersebut. Selain itu, eksistensi hak ex officio dalam lingkup peradilan, dalam proses peradilan hak ini menjadi salah satu bentuk interpretasi hakim dalam mempertimbangkan hasil putusan bersama antara hakim lainnya dengan memperhatikan fakta-fakta dalam peradilan, selain itu juga tidak selamanya hak tersebut diberlakukan selain perseptif antara hakim berbeda-beda antara satu sama lain dengan memperhatikan hukum acara (formil) dan materiil di lingkup Pengadilan Agama.]]>
<![CDATA[COMPO SAMPARI; ADAT DAN TRADISI SUKU BIMA-DOMPU (ANALISIS METODE IJTIHAD AL URF MADZHAB SYAFI'I DAN HANAFI) ]]>
<![CDATA[Putra, Muh. Yunan]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v6i2.1313
<![CDATA[Compo Sampari dalam bahasa Indonesianya Penyematan Keris kepada seorang anak yang akan di khitan (suna ra ndoso). Kegiatan Compo Sampari biasanya di awali dengan pembacaan zikir dan salawat kemudian keris diarahkan lalu mengelilingi sang anak sebanyak tiga atau tujuh kali lalu disematkan di pinggang bagian kiri sang anak dan di tutup dengan salawat dan Maka (gerakan menghentakkan kaki ke tanah sambil mengacungkan keris). Ditemukan beberapa pendapat ulama terkait hukum dan penggunaan metode ijtihad dengan al ‘urf, beberapa ulama menolak metode al ‘urf dan sebagian lain menerimanya dengan beberapa ketentuan atau syarat, diantara ulama yang menerima penggunaan metode al ‘urf ini adalah madzhab Imam Syafi’i (Syafi’iyyah). Bahkan sebagian lain menerima dengan lapang tampa syarat, mereka dari kalangan Hanafiyah (pengikut Imam Hanafi) dan Malikiyah (pengikut Imam Maliki). Demikian dengan kegiatan Compo Sampari di atas, jika merujuk kepada pendapat yang diungkapkan Imam Syafi’i maka ritual tersebut sah dan boleh-boleh saja dengan syarat terhindar dari kegiatan yang melanggar syariat atau hukum Islam. Artinya kegiatan tersebut murni karena memang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pada tempat tersebut.]]>
<![CDATA[KONSEP ADIL BERPOLIGAMI DALAM KITAB BULUGHUL MARAM MIN ADILLATIL AHKAM KARYA IBNU HAJAR AL-ASQALANY ]]>
<![CDATA[Putra, Muh. Yunan]]>;
<![CDATA[Lestania, Merry]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v7i1.1314
<![CDATA[Poligami adalah seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Kemudian setelah berkeluaga pria tersebut menikah lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya hukum poligami secara garis besar dapat dibagi menajdi tiga kelompok, yaitu: Pertama, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak, Kedua, mereka yang melarang poligami secara mutlak. Ketiga, mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu. Dengan poligami seorang suami akan terhindar dari perzinahan, namun ada hal-hal yang harus diperhatikan bahwa syarat poligami itu harus berlaku adil. Jenis penelitian ini adalah Library Research yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti pendapat sarjana, buku-buku, kitab-kitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dan teknik pengumpulan data menggunakan Library/dokumen dan Content Analisys. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa adil yang dimaksud dalam Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam adalah poligami bukan hanya sekedar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar istri tetapi juga mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan fondasi dalam kehidupan rumah tangga).]]>
<![CDATA[PEREMPUAN DAN PEMILU DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Mahmudah, Husnatul]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v7i1.1355
<![CDATA[Artikel ini menguraikan tentang konsep perempuan dan pemilu di Indonesia perspektif hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan (1) bagaimana pandangan hukum Islam tentang perempuan dan politik; (2) bagaimana gambaran keterlibatan perempuan dalam pemuli di Indonesia; (3) persoalan laten apa saja yang dihadapi perempuan dalam politik. Intisari pembahasan dalam artikel ini ditemukan pertama, Islam memberikan peluang yang sama kepada laki-laki maupun perempuan untuk dapat terlibat dalam kegiatan publik politik. Sebagai bentuk mengamalkan perintah amar makruf nahy munkar, perempuan juga mendapatkan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam upaya mewujudkan masyarakat dan negara yang baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur. Kedua, keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia masih sangat minim. Meskipun telah ada regulasi yang memberikan peluang kepada perempuan, namun partisipasi perempuan masih sangat rendah. Perlu kesadaran dan dukungan bersama untuk mewujudkan partisipasi perempuan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Ketiga, persoalan laten dalam politik di Indonesia salah satunya adalah masih kentalnya stigma yang ditujukan kepada perempuan, sehingga melemahkan posisi perempuan di ruang publik politik.]]>
<![CDATA[BATASAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI PERSPEKTIF MUHAMMAD NUZUL DZIKRI ]]>
<![CDATA[Wulandari, Salsa Bila]]>;
<![CDATA[Irawan, Deni]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v7i1.1533
<![CDATA[Terjadinya sebuah akad pernikahan tidak hanya melegitimasi hubungan antara pria dan wanita, tetapi akad tersebut juga memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu konsekuensi dari sebuah akad pernikahan adalah nafkah, yakni suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Setelah mengetahui bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya, maka hal selanjutnya yang harus diketahui adalah mengetahui batasan nafkah yang suami berikan kepada istri. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menyebar luaskan pengetahuan agama Islam dikalangan suami istri terkait batasan nafkah yang harus diberikan suami kepada istri, agar konflik rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan nafkah dapat dihindari. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis isi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa Muhammad Nuzul Dzikri kewajiban menafkahi istri berlaku ketika akad dan istri menyerahkan dirinya kepada suami, tentang batasan nafkah Muhammad Nuzul Dzikri mengikuti pendapat mayoritas para ulama dan keterangan dari Imam Syafi'i dalam qoulul qodim serta sebagian ulama-ulama mazhab Syafi’i seperti Ibnu Mundzir, Ibnu Khuzaimah, Abu Fadhl dan lain-lain, mengatakan bahwa nafkah adalah wajib Alal kifayah atau secukupnya, tidak ada angka tertentu tetapi dikembalikan pada kebutuhan dan kebiasaan.]]>
<![CDATA[TEORI KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH SYI`AH DAN SUNNI ]]>
<![CDATA[Manaf, Abdul]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v7i1.1560
<![CDATA[Pengangkatan kepala Negara menjadi perbincangan yang menarik untuk dikemukakan dalam penelitian ini terutama ruang lingkup pemikiran Syiah dan Sunni. Dalam konteks aliran Syiah bahwa Ali merupakan khalifah (pemimpin) yang terpilih secara khusus dari Nabi Muhammad SAW. Paradigma pemikiran Syiah tentang imamah adalah merupakan suatu doktrin bahwa kepemimpinan tidak bersifat umum sebab kepemimpinan termasuk rukun agama dan kaedah Islam karena itu Nabi tidak boleh melupakan dan menyerahkannya kepada umat dan bahkan Nabi wajib menentukan imam bagi umat Islam dan juga imam itu harus ma`shum. Dalam konteks falsafah politik aliran Sunni secara global berazaskan atas empat kaidah. Pertama, prinsip berlandaskan azas zuriah, yaitu keturunan Quraisy. Kedua, prinsip baiat. Pemilihan kepala Negara oleh pihak yang berkompeten dalam hal ini ahlu halli wa al-`aqdi dan mereka umat Islam mengadakan suatu kontrak sosial dengan kepala Negara terpilih. Ketiga, asas musywarah. Dalam memilih kepala Negara dan lembaga yang menentukan kepala dalam suatu Negara mesti berasaskan musyawarah, yaitu orang yang terpilih dalam musyawarah. Keempat, prinsip keadilan yaitu pemimpin yang terpilih memilliki sifat adil baik sebagai calon pemimpin maupun sebagai pemimpin terpilih dan keadilan pada saat memimpin. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan kewajiban umat secara mutlak yang harus diutamakan dan dilaksanakan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN EKONOMI ISLAM DALAM PRAKTEK BAGI HASIL MUKHABARAH PADA PERKEBUNAN CENGKEH DI DESA BUMI PAJO KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA ]]>
<![CDATA[Ismail, Ismail]]>;
<![CDATA[Wahyunti, Sri]]>;
<![CDATA[Lestari, Dian]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Studi ini menyelidiki tentang tinjauan Ekonomi Islam dalam praktik bagi hasil Mukhabarah pada cengkeh di desa Bumi Pajo, kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Fokusnya adalah bagaimana bagi hasil Mukhabarah digunakan pada perkebunan cengkeh dan bagaimana aplikasi ekonomi Islam melihatnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dikategorikan sebagai jenis penelitian deskriptif. Proses pengumpulan datanya meliputi dokumentasi, wawancara, dan obeservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan dalam sistem bagi hasil di Desa Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, dilakukan tanpa sanksi berdasarkan kepercayaan, keakraban, dan kerelaan, serta di sandarkan pada prinsip saling tolong-menolong antara pemilik dan pengelola lahan perkebunan cengkeh. Menurut analisis ekonomi Islam, secara umum perjanjian bagi hasil pertanian Cengkeh sesuai dengan prinsip bagi hasil Mukhabarah. Namun, direkomendasikan perjanjian tertulis dan adanya batas waktu dalam perjanjian.]]>
<![CDATA[Konsep Penggunaan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Anggela, Ade Della Tri]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v7i2.1673
<![CDATA[Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang menginginkan kedamaian, sehingga Al-quran dan Sunnah sebagai sumber hukum islam mengatur sedemikian kompleks tentang kehidupan manusia untuk mencegah perselisihan. Penggunaan merek pada dasarnya bertujuan untuk membedakan dengan usaha lain. Saat ini merek dagang hanya diketahui dalam perundang-undangan saja, namun tidak sedikit orang belum memahami tentang bagaimana konsep penggunaan merek dagang dalam hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa istilah merek dagang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-quran dan Sunnah. Namun islam mengenal Al-Waseem yaitu istilah yang dilekakan pada suatu dagang. Al-Waseem merupakan dasar lahirnya istilah merek dagang di era modern ini. Penggunaan merek sangat dianjurkan dalam islam tujuan untuk melindungi harta benda. Penggunaan merek telah dipraktikan pada pra islam yaitu pada masa mesir kuno. Ketentuan penggunaan merek diatur dalam hukum islam. Syarat menggunakan merek dagang adalah tanda kata yang digunakan tidak boleh mengandung unsur kasar. Selain itu, gambar yang dilekatkan pada merek tidak boleh mengandung nama tuhan dan nama-nama tempat suci umat islam, dan juga gambar yang digunakan bukan merupakan gambar patung yang bersifat untuk kepercayaan.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Hak Pekerja Untuk Mendapatkan Upah Kerja Lembur ]]>
<![CDATA[Dharmawan, Heidy Annisa]]>;
<![CDATA[Karsona, Agus Mulya]]>;
<![CDATA[Singadimedja, Holyness N.]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v7i2.1731
<![CDATA[Labor inspection is a form of government policy aimed at ensuring the enforcement of labor law which is carried out by labor inspectors and equipped with certain authorities for the smooth running of labor inspection. However, in practice, it is not uncommon to find companies that are reluctant to fulfill their obligations, such as not being paid overtime wages for workers which be held for years until members of their trade unions decided to go to the field to hold public opinion demonstrations. This incident indicates a weakness in the implementation of labor inspection. This study aims to analyze the implementation of labor inspection in enforcing laws and regulations in the field of employment towards fulfilling workers rights to receive overtime wages. The research method used is normative juridical with research specifications in the form of analytical descriptive applicable laws and regulations and legal theories related to the actual practice of labor inspection. The results of the study state that the imbalance in the ratio between labor inspectors and the object of supervision causes the implementation of labor inspection to run less optimally and the fulfillment of workers rights to receive overtime pay is neglected.]]>
