cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarif Hidayatullah
Contact Email
jurnal.sangaji@gmail.com
Phone
+6282341400987
Journal Mail Official
jurnal.sangaji@gmail.com
Editorial Address
http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/about/editorialTeam
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum
Published by IAI Muhammadiyah Bima
ISSN : 25501275     EISSN : 26151359     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum; terbit dua kali setahun oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima, sebagai media publikasi informasi dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah dan hukum. Berisi kajian ilmiah berupa konseptual-kritis dan ringkasan hasil penelitian baik field research maupun normative. Redaksi mengundang para akademisi, peneliti, pemerhati dan pihak-pihak lain yang memiliki karya ilmiah terkait dengan fokus kajian jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 151 Documents
 4   5   6   7   8 
MEWAJIBKAN WALIMATUL ‘URS, BATASAN MAHAR DAN SPEKULASI MAHAR DIJADIKAN UANG DAPUR DALAM PERNIKAHAN Sofyan, Adi
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v3i2.485

Abstract

Hal yang seringkali dikeluhkan oleh sebagian besar kaum adam sebelum pernikahan adalah mahar. Akibat besarnya permintaan mahar dari pihak wanita, tidak jarang pernikahan ditunda bahkan batal dilaksanakan. Harus diakui bahwa mahar adalah memang salah satu syarat wajib yang harus diserahkan oleh calon suami kepada calon istri sebelum menikah. Dibeberapa daerah di Indonesia sendiri, besarnya mahar ditentuntukan oleh tingginya derajat dan pendidikan dari calon istri. Semakin tinggi pendidikan yang capai oleh calon istri, semakin tinggi pula permintaan mahar yang akan diajukan kepada calon suami. Dan ternyata hal seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di negara yang terkenal dengan khazanah keislamannya, sebut saja Mesir. Ternyata walaupun negara ini sangat dikenal sebagai negara yang penghasil ulama yang notabenenya paham akan ilmu agama, juga mengalami hal yang sama terhadap tingginya mahar dalam pernikahan. Maka tidak jarang di negara tersebut banyak ditemukan bujang tua dan perawan tak laku; yang bujang tidak mampu membiayai mahar pernikahan sehingga mengakibatkan banyak wanita yang tidak laku karena tingginya mahar. Saat ini di Indonesia sepertinya, kejadian di negara Mesir sedang tumbuh berkembang yang suatu hari nanti tidak menutup kemungkinan akan banyak yang mati sebagai bujang dan perawan. Namun penulis melihat ada perbedaan dari dua negara ini terkait mahar; Indonesia dan Mesir, di Mesir, mahar yang diserahkan oleh calon suami akan sepenuhnya diberikan kepada calon istri dan tidak digunakan untuk sesuatu yang lain. Sedangkan di Indonesia, mahar sering kali digunakan untuk keperluan dapur dan repepsi atau walimatul ‘urs, bahkan lebih buruknya adalah tidak sepeserpun yang sampai kepada calon istri. Lalu bagaimana hukumnya jika hal tersebut benar-benar terjadi, dan seberapa besar seharusnya mahar yang dianjurkan oleh Islam untuk meminang calon istri sebelum menikahinya. Inilah yang hendak dijelaskan oleh penulis, dengan harapan memberikan mafaat bagi penulis sendiri dan untuk para pembaca.
PATOLOGI SOSIAL MASYARAKAT (Studi Kasus di Kecamatan Wera-Ambalawi) dan Abdul Kader, Ridwan
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v3i2.486

Abstract

Kenakalan remaja saat ini semakin lama semakin menjadi-jadi, keresahan masyarakat-pun terus berlanjut. Hal ini terjadi menyeluruh di Indonesia, terdengar berita dimana-mana, baik media online, televisi maupun koran menyuarakan tentang tindakan kriminalitas yang dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa namun bahkan oleh anak di bawah umur. Sungguh ironis, anak yang seharusnya menginjak usia bermain dan mengenyam pendidikan, harus berurusan dengan yang berwajib oleh perbuatan dan tindakannya. Demikian orang dewasa yang belum bahkan sudah menikah, yang seharusnya mengurus keluarga dan anak, harus mendekam dalam penjara. Kasus ini juga terjadi di Kecamatan Wera-Ambalawi sebagaimana hasil penelitian yang diperoleh penulis, yang sebagian terjadi karena tekanan, kebutuhan, pengaruh sosial atau bahkan ada yang karena hanya untuk bersenang-senang.
HUKUM NONTON FILM ATAU DRAMA SERIAL (KOREA DAN INDIA) Munir, Abdul
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v4i2.487

Abstract

Pada masa liburan saat ini akibat pandemi Covid 19, banyak orang mengeluh karena waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja dan belajar harus kosong dan berlalu bergitu saja. Bagi para pekerja keras dan lapangan, tiada yang lebih membosankan kecuali ketika harus menetap dan berada di rumah tampa tahu harus berbuat apa. Demikian hal-nya bagi para pelajar, waktu yang harusnya digunakan untuk menuntut ilmu di sekolah dan ataupun madrasah, harus dilewati dengan belajar mandiri di rumah walaupun dengan bimbingan orang tua atau bimbingan online (daring) oleh guru, tapi harus diakui tidak seefektif belajar luring di sekolah dan bertatap muka langsung terkhusus di daerah-daerah yang masih minim koneksi dan daerah dengan tingkat penghasilan rendah yang walaupun konekasi intrnet ada namun sulit mendapatkan paket internet atau ketidak mampuan untuk membeli handphone (HP) android yang mendukung untuk belajar. Maka tidak heran di daerah-daerah seperti ini atau bahkan daerah dengan tingkat penghasilan mapan mengisi dan menghabiskan waktu kosong tersebut dengan nonton film, baik sinetron Indonesia, Korea maupun India. Saat ini, bisa dikatakan serial Korea maupun India menjadi trend terbaru bagi orang Indonesia. Tidak jarang karena seringnya nonton serial tersebut, tampa sengaja mengucapkan kata-kata atau kalimat yang biasa didengar dari bahasa film yang biasa di tonton. Sebagian lain menyanyikan lagu-lagu dari film yang pastinya tidak dipahami maksud dan maknanya dan pada tingkat ekstremnya terkadang mempraktekkan tata ibadah sambil menyanyikan lagu dengan sengaja ataupun tidak, disadari atapun tidak disadari. Namun karena hal ini adalah sesuatu yang baru, maka ditemukan beberapa pendapat para ulama dan tokoh masyarakat yang berbeda tekait hal tersebut. Sebagian melarangnya keras dengan alasan akidah dan sebagian lain mombolehkan dengan syarat.
PENERAPAN NILAI-NILAI HUKUM EKONOMI ISLAM PADA PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA BANK BNI SYARIAH CABANG PANGKEP) Rahmatullah, Nursalam
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v4i2.488

Abstract

The Implementation of Islamic Economic Law Values ​​on the Products of BNI Sharia of Pangkep Branch which Includes, 1) Amar ma’rūf nahyi munkar, 2) Ta’āwun, 3) Justice, 4) Not usury, 5) Not garar in getting treasure has not been optimally implemented considering there is still element of garar in micro finance products where the bank as a seller selling an object of goods that have not owned. It was happened due to several factors such as: 1. The fulfillment of hard-to-reach annual targets, 2. The dishonest and closed clients concerning the proposed financing purposes, 3. The clients demanding liquidation as soon as possible, and 4. The employees of BNI Sharia of Pangkep Branch particularly did not understand the nature and legal consequences of sale and purchase of garar coupled with the lack of customers’ understanding related to murabahah bi al-wakalah so that the process of financing with a predetermined flow cannot be executed according to the rules in force.
HUKUM MENJADI IMAM SHALAT ANAK HASIL ZINA DAN ORANG YANG TIDAK JELAS ASAL USULNYA Putra, Muh. Yunan
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v4i2.489

Abstract

Shalat adalah merupakan sebuah ibadah utama bagi umat Islam, ia juga termasuk dalam kategori ibadah mahdhah yang memang sejak jaman Rasulullah Saw. telah dijalankan oleh Nabi Saw. dan sahabat-sahabatnya. Begitu utamanya ibadah ini, bahkan keimanan atau keIslaman sesorang akan di nilai dari ibadaha shalatnya, dalam beberapa hadits dijelaskan bahwa perbedaan mendasar dari seorang Muslim dan Nonmuslim adalah shalatnya, maka barang siapa tidak melaksanakan shalat maka kafirlah ia. Dalam hadits lain juga dijelaskan bahwa amalan pertama yang di hisab (hitung) oleh Allah Swt., pada hari ditimbangnya amal di padang mahsyar adalah shalat. Pada jaman Rasulullah Saw. masih hidup, yang menjadi imam shalat adalah Rasulullah sendiri, beliau tidak pernah menunjuk seorangpun dari sahabatnya; baik Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan ataupun Ali bin Abi Thalib untuk menjadi imam dalam shalat. Hal tersebut dikarenakan beliau merasa tiada orang yang lebih pantas dan lebih baik kualitas keimanannya kecuali beliau sendiri. Hingga pada masa akhir hidupnya, beliau benar-benar merasa tidak mampu lagi untuk menjadi imam, maka baru beliau menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya. Penunjukan tersebut selain karena beliau merasa sudah tidak mampu lagi dan juga menjadi tutntunan bahwa Abu Bakar adalah orang yang lebih baik kualitas keimanannya setelah Rasulullah Saw., tampa menafikan keimanan para sahabat-sahabat mulia lainnya. Selain itu juga menurut kesepakatan para sahabat menjadi indikator utama bahwa Abu Bakar adalah orang yang pantas menggantikannya untuk meneruskan estafet kepemimpinan, yaitu menjadi khalifah pertama setelah beliau Saw. wafat. Artinya untuk menjadi seorang imam atau pemimpin dalam shalat hendaknya orang yang memang sudah di anggap mumpuni dan keimanannya tidak diragukan lagi. Lalu bagaimana hukum menjadi imam shalat bagi seorang yang oleh masyarakat umum telah diketahui bahwa ia adalah anak hasil zina, apakah sah shalat orang yang bermakmum terhadap orang tersebut, serta bagaimana juga hukum bermakmum kepada orang tidak diketahui asal usulnya, dalam artian bahwa dia adalah orang baru yang tidak diketahui siapa orang tersebut dan seberapa pahamnya ia dalam agama Islam. Maka inilah yang ingin di bahas oleh penulis, yang mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan dan ilmu bagi penulis sendiri maupun para pembaca.
RAGAM DISFUNGSI DALAM KELUARGA DI KOTA BIMA Ahyadin, Ahyadin; Ridwan, Ridwan; Putra, Muh Yunan
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v4i2.490

Abstract

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial, selain itu keluarga juga merupakan tempat pertama menanamkan nilai-nilai religius, pendidikan, moral, sosial, transformasi pengetahuan lainnya yang lebih luas, selain itu juga keluarga menjadi tempat perlindungan baik ekonomi, fisik, maupun kesehatan. Akan tetapi, tidak sedikit gambaran keluarga ideal itu tidak kita jumpai dalam realitas kehidupan sehari-hari, hal ini disebabakan oleh berbagai hal, dan perubahan yang terjadi dilingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimanakah ragam dan factor disfungsi keluarga di Kota Bima. Dengan menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan kasus, dan data primer. Hasil Penelitian mengungkap, Pertama, ragam disfungsi keluarga di Kota Bima, yakni adanya kekerasa fisik dan psikis, penelantaran istri dan anak, campur tangan pihak ketiga, suami penjudi, pemabuk, poligami ilegal, kesalahpahaman antar suami dan istri, kecemburuan salah satu pihak, perbedaan agama, kenakalan remaja. Kedua, secara umum faktor yang menjadi sebab yang mendasar terjadinya disfungsi dalam keluarga di Kota Bima adalah penelantaran istri maupun anak.
PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI MILENIAL Bakar, Abu
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v4i2.491

Abstract

Prinsip Ekonomi Islam dalam melakukan aktivitas ekonomi Islam, para pelaku ekonomi memegang teguh prinsip-prinsip dasar yaitu Prinsip ilahiyah dimana dalam ekonomi Islam kepentingan induvidu dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat sekali yaitu asas keselarasan, keseimbangan dan bukan persaingan sehingga tercipta ekonomi yang seadil-adilnya. Prinsip ekonomi Islam yaitu semua aktivitas manusia termasuk ekonomi harus selalu bersandar kepada tuhan dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat berarti dalam mencari rizki harus halal lagi baik. Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu Al-qur’an dan sunnah sebagai sumber pengaplikasianya. Sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah, swt kepada manusia. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Ekonomi Islam menolak terjadinya kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja, membayar zakat melarang riba dalam segala bentuk.
ISBAT NIKAH DI KALANGAN MASYARAKAT MINORITAS MUSLIM KECAMATAN AMANUBAN TIMUR P.S, Syarif Idris; Naitboho, Yanti Rosalina
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v4i2.492

Abstract

Pernikahan merupakan perjanjian yang kokoh maka pernikahan harus dicatatkan pada pencatatan nikah kantor urusan agama, dalam hal perkawinan yang telah di laksanakan sesuai dengan syari’at Islam, namun belum dicatatkan sehingga tidak terbit buku nikahnya, maka pernikahan tersebut dapat diajukan isbatnya ke Pengadilan agama. Isbat nikah termasuk perkara “voluntair yang mengandung pengertian bahwa perkara ini merupakan perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak ada lawan, produk voluntair adalah beberapa penetapan. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari pengadilan agama kota So’e, pernah diputus beberapa kasus isat nikah pada tahun 2015 sebanyak 3 dan penetapan pada tahun 2016 sebanyak 27 baik yang pernikahannya sebelum diundangkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun pernikahan yang dilaksanakan setelah Undang-Undang tesebut diundangkan. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research). Disini penulis akan memaparkan data-data yang penulis temukan dan menganalisisnya dengan menggunakan teori yang dipilih untuk mendapatkan keseimpulan yang benar dan akurat. Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Kecamatan Amanuban Timur.
SANKSI PIDANA PELAKU KORUPSI DAN PENGEDAR NARKOBA Ilham, Muhammad
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v4i2.493

Abstract

Belakangan ini tindakan pidana koropsi dan pengedaran narkoba merajalela di tengah kehidupan bermasyarakat Indonesia, para pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi dikalangan elit politik namun telah menjalar dan merebak pada tingkat Desa dan Kelurahan bahkan pada tingkat pendidikan sekolah. Yang akibatnya tidak hanya pada masyarakat umum saja namun juga berimbas pada anak-anak sebagai peserta didik. Maka tidak heran akibatnya, banyak masyarakat yang sudah tidak percaya dengan elit politik dan pejabat masyarakat serta para pendidik di sekolah-sekolah. Demikian halnya dengan kasus narkoba, dewasa ini telah menyebar kepelosok-pelosok desa sehingga anak-anak yang seharusnya masih butuh dengan pendidikan harus mendekam dalam penjara karena tindakan yang tidak sesuai dengan norma agama dan pancasila.
PEMBAGIAN HARTA WARISAN; TELAAH PEMBAGIAN WARISAN OLEH PEWARIS KEPADA AHLI WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGGAL PADA MASYARAKAT BIMA Jainuddin, Jainuddin
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v4i2.494

Abstract

Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal sudah menjadi bagian dari kebiasaan yang senantiasa hidup dalam kehidupan masyarakat Bima. Proses pembagiannya yakni orang tua melakukan musyawarah bersama keluarga serta para calon ahli waris untuk dilakukan pembagian dan menentukan bagian-bagian yang akan menjadi hak ahli waris. Hal ini dianggap oleh masyarakat Bima bahwa pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal merupakan pembagian warisan, sedangkan berdasarkan syariah Islam pembagian yang dilakukan dengan cara seperti ini merupakan bukan pembagian warisan melainkan hibah. Hal ini dilakukan bertujuan agar tidak terjadi selisih terhadap persoalan harta yang telah dibagikan ketika orang tua sudah meninggal.Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal pada masyarakat Bima merupakan cara adat dan kebiasaan dalam membagikan warisan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris dengan harapan untuk mendapatkan kemaslahatan terhadap anak-anak dalam menunjang kebutuhan ekonomi dan menghindari konflik dalam keluarga. Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal memiliki kesamaan dengan pembagian dalam hukum Islam karena aturan yang diterapkan diambil dari hukum Islam yaitu perempuan mendapat setengah dari bagian laki-laki, namun pembagian dengan cara Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal bukan merupakan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam karena pembagiannya dilakukan sebelum orang tua atau pewaris meninggal dunia.

Page 6 of 16 | Total Record : 151

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue