Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum
The focus of Jurnal Widya Pranata Hukum is publishing the manuscript of a research study or conceptual ideas. We are interested in topics which relate Law issues in Indonesia and around the world, among them: 1. Criminal Law 2. Private Law 3. Constitutional Law 4. Administrative Law 5. International Law 6. Procedural Law 7. Legal Theory 8. And other Law Science
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1 (2022)"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Problematika Consumer Protection Dalam Kegiatan Usaha ]]>
<![CDATA[Asri, Cahya Purnama]]>;
<![CDATA[Artha, Bhenu]]>;
<![CDATA[Bahri, Bahri]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.545
<![CDATA[Problematika yang terjadi dalam consumer protection ialah kurangnya regulasi mengenai pengaturan standar minimal dan maksimal dalam nilai yang di keluarkan oleh setiap produk dan merek sehingga konsumen merasakan kebinggung dalam menentukan produk tersebut serta lemahnya pengawasan dapat mempengaruhi produsen dan pelaku usaha dalam menetapkan nilai sehingga berpotensi merugikan konsumen. komponen yang mempengaruhi consumer protection disebabkan oleh penerapan regulasi atau aturan consumer protection tidak komprehensif dan meninggalkan celah yang dapat merugikan hak-hak konsumen dalam ekosistem seluler, terutama jika melibatkan lembaga non-keuangan, dan perlindungan konsumen oleh lembaga non-keuangan jauh lebih lemah daripada perlindungan oleh layanan pembayaran bank ]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum ]]>
<![CDATA[Munasto, Daud]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.541
<![CDATA[Korupsi sebagai extraordinary crime memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Namun, faktanya ketentuan tersebut belum pernah diterapkan oleh Hakim dalam mengadili kasus korupsi. Oleh karena itu, korupsi tetap terjadi dan mengalami perluasan baik modus maupun pelakunya. Perumusan Pasal 2 ayat (2) UUTPK yang berkaitan dengan “kondisi darurat†sulit dipenuhi unsurnya. Rumusan kata “dapat dipidana matiâ€, memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa pidana penghilangan kesempatan hidup yaitu pidana penjara dengan jangka waktu tertentu; atau maksimum 20 tahun atau pidana seumur hidup. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan kualitas kebijakan formulasi sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, spesifikasi penelitian bersifatdeskriptif analisis, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini pertama, tinjauan sosiologi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Upaya Penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara menyeluruh baik bagi para penegak hukum tindak pidana korupsi harus benar-benar bebas dari intervensi pihak manapun dengan kajian sosiologi hukum. Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pidana Mati, Perspektif Sosiologi Hukum.]]>
<![CDATA[Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Muammar, Muammar]]>;
<![CDATA[Meldandy, Maulana]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.564
<![CDATA[The determination of additional punishment in the form of "replacement money" should ideally be equal or balanced with state financial losses as a result of criminal acts of corruption. Interesting in the decision of the Semarang District Court Number: 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.smg there is an unequal determination of "replacement money" when compared to state financial losses resulting from criminal acts of corruption committed by the defendant in the "Budget" corruption case. Maintenance of Motorized Service Vehicles by the Chairperson of the Grobogan Regency DPRD for the 2009-2014 periodâ€. The research used in this research is normative legal research with a conceptual approach. In the approach to legislation (Statute Approach), the author describes the hierarchy, and the principles in the legislation. In addition, in this study the author uses aspects of a conceptual approach (Conceptual Approach), where the author tries to describe the concept of law by moving from the views of legal experts. In this study, it was found that regarding the legality of additional criminal charges in the form of replacement money in corruption cases, it is found in Article 18 paragraph (1) letter b of Law no. 31 of 1999 concerning the Crime of Corruption, namely "payment of compensation as much as possible equal to the property obtained from the crime of corruption". The judge's consideration in the decision above is concluded to be less relevant if it is associated with additional penalties in the verdict in the form of replacement money.Keywords: Corruption, Additional Criminal, Compensation Money]]>
<![CDATA[Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Manajemen Peradilan ]]>
<![CDATA[Galang Windi Pratama, Toebagus]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.583
<![CDATA[Abstrak-Pelaksanaan E-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, menurut penulis masih diragukan keefektifannya karena perubahan drastis dari sistem pelayanan pengadilan sebelumnya yang serba offline namun sekarang harus dilakukan secara online tentunya mengarah pada polemik tersendiri yang bukan tidak mungkin justru memperlambat jalannya persidangan. Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Peradilan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu deskriptif dimana sumber penelitian bersandar pada data yang diambil di lapangan dimana dalam hal ini penulis memilih untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kota Semarang dan Pengadilan Agama yang didukung oleh literatur yang relevan. dianalisis menggunakan triangulasi data untuk memperoleh hasil yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integrasi Teknologi dalam Sistem Peradilan sebagaimana dilihat pada penerapan e-Court di Semarang masih belum efektif karena berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2016-2019 tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap pemohon yang mendaftarkan perkaranya. E-Court masih perlu banyak perbaikan termasuk menambahkan kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem e-court ke dalam peradilan pidana. Namun, sebelum mencapai itu ada tugas besar yang harus diselesaikan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang membawahi seluruh peradilan di Indonesia yaitu meningkatkan sosialisasi tidak hanya kepada advokat tetapi juga pegawai pengadilan dan masyarakat sebagai potensi pengguna aplikasi sehingga pelaksanaan e-court dapat berjalan dengan efektif.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta) ]]>
<![CDATA[Khairuddin, Khairuddin]]>;
<![CDATA[Budiarto, Djoko]]>;
<![CDATA[Erizal, Erizal]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.586
<![CDATA[Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan ideal, untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun faktanya tidak semua perkawinan berjalan dengan baik sesuai Tujuan undang-undang. Pembatalan perkawinan merupakan fenomena nyata di masyarakat, dan tidam membedakan suku, ras, agama, atau golongan apapun. Berikut ini studi putusan untuk mengetahui proses pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974Â dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, pada era saat ini meski hanya terbatas memperspektifkan 3 (tiga) putusan. Diharapkan sampai pada kesimpulan akhir tentang pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap putusan pembatalan perkawinan.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Hilangnya Lembar Pertama Akta ]]>
<![CDATA[Wulan, Sri]]>;
<![CDATA[Hasrul, Muh]]>;
<![CDATA[Arisaputra, Muh Ilham]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.554
<![CDATA[Pejabat Pembuat Akta Tanah ialah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik atas perbuatan hukum tertentu berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Seorang PPAT wajib menyimpan dengan baik lembar pertama akta yang dibuatnya. Namun belum ada aturan mengenai bagaimana tanggung jawab PPAT terhadap hilangnya lembar pertama akta, karena penyimpanan lembar pertama tersebut, bagian dari protokol PPAT. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, lokasi penelitian di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk tanggung jawab PPAT terhadap hilangnya lembar pertama akta akibat kesalahannya yaitu dengan membuatkan surat keterangan bahwa benar pernah terjadi transaksi peralihan hak dari penjual kepada klien di hadapan PPAT tersebut. Kemudian buku register di fotokopi dan dilegalisir, dst. (2) Upaya hukum oleh klien yang dirugikan akibat hilangnya lembar pertama akta, akibat kesalahan PPAT adalah dengan melakukan pengaduan pelanggaran oleh PPAT, pengaduan disampaikan secara tertulis kepada Kementerian atau melalui website pengaduan, aplikasi Lapor atau sarana pengaduan lainnya yang disediakan oleh Kementerian. Klien tersebut juga dapat mengajukan laporan kepada MPPD dengan mencantumkan identitas pelapor dan terlapor dan melampirkan bukti.Kata kunci: Akta, PPAT, Tanggung Jawab]]>
<![CDATA[Merefleksikan Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menciptakan Kawasan Tanpa Rokok ]]>
<![CDATA[Andini, Hafizien Sastri]]>;
<![CDATA[Syakdiah, Syakdiah]]>;
<![CDATA[Kusumawiranti, Retno]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.566
<![CDATA[Tanggung jawab Negara dan daerah dalam melaksanakan amanah kostitusi yang memberikan jaminan terhadap lingkungan hidup yang sehat dilaksanakan oleh pemerintah kota Yogyakarta melalui Pelaksanaan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok, di lingkungan Balai Kota belum berjalan dengan baik, karena masih ada pelanggaran yang dilakukan pengunjung dengan merokok disembarang tempat. Padahal Pemerintah Kota sudah menyediakan tiga area kawasan merokok atau smoking area. Pelaksana sudah memiliki kepatuhan atas pelaksanaan kawasan tanpa rokok dengan menerapkan program ini dengan sebaik-baiknya. Namun tidak dengan masyarakat yang masih belum bisa mengikuti dan menerapkan aturan kawasan tanpa rokok ini. Efektivitas pelaksaan kawasan tanpa rokok masih belum berjalan sebagaiman mestinya hal ini di karenakan berbagai Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok adalah kepatuhan dan partisipasi masyarakat. Himbauan tentang kawasan tanpa rokok ini masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Minimnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kawasan tanpa rokok, membuat pelaksana memikirkan cara lain agar dapat melaksanakan program ini. Tingkat kepatuhan masyarakat juga sangat rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan kawasan tanpa rokok ini.Kata kunci : Penerapan, Kawasan Bebas Rokok, Yogyakarta]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tentang Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Cacat Jiwa Dan Fisik Dalam Memperoleh Rehabilitasi ]]>
<![CDATA[Anggriawan, Teddy Prima]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.470
<![CDATA[According to the Big Indonesian Dictionary, people mean people who suffer (suffer) something. Meanwhile, disability means a condition (such as illness or injury) that damages or limits a person's mental and physical abilities; or being unable to do things the normal way. Persons with disabilities have the same position, rights and obligations as non-disabled people.Prior to the enactment of Law No.19/2011, Indonesia already had Law No. 4/1997 on Persons with Disabilities (Law No.4 / 1997). The establishment of Law No.4 / 1997 is still considered to have not answered various issues of respect, protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, so Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities was born (Law No.8 / 2016). The purpose of this research is to find out more clearly and in detail how to fulfill the rights of children with mental and physical disabilities in obtaining rehabilitation based on a juridical review. The method used is normative juridical with a non-doctrinal approach that views law as the basis. The results of this study are in accordance with applicable laws in Indonesia, in this case it is appropriate for the government to pay more attention to or improve existing programs specifically for persons with disabilities so that their lives are guaranteed in accordance with existing laws. ]]>
