cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahririn
Contact Email
fahririn@usahid.ac.id
Phone
+6285263269970
Journal Mail Official
fhusahid19@gmail.com
Editorial Address
Jl. Prof. DR. Soepomo No.84, RT.7/RW.1, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
SUPREMASI Jurnal Hukum
Published by Universitas Sahid Jakarta
ISSN : -     EISSN : 26217007     DOI : https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan dapat mencakup: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Penologi, Viktimologi, Kriminologi, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 235 Documents
 17   18   19   20   21 
TINJAUAN YURIDIS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK TERKENAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 167 PK/PDT.SUS-HKI/2018) Marina, Liza
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v4i2.699

Abstract

Penelitian ini penulis membahas sengketa kasus merek KEEN antara KEEN Inc. yang merupakan salah satu produsen alat-alat pendakian yang terkenal di dunia memiliki pendaftaran merek di 60 negara menggugat merek KEEN yang terdaftar atas nama Arif  memiliki persamaan pada pokoknya gugatan KEEN Inc ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan telah daluarsa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kesimpulan dari permasalahan adalah 1.) Majelis Hakim tidak menerapkan asas itikad tidak baik dalam perkara pembatalan merek putusan nomor 167PK/Pdt.Sus-HKI/2018 sebab Majelis Hakim menolak perkara tanpa memberikan pertimbangan mengenai unsur itikad tidak baik 2.) Putusan perkara nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 setelah dibandingkan dengan putusan lain dengan kasus yang serupa tidak memberikan kepastian hukum. Saran yang dapat diberikan sebagai jawaban atas permasalahan adalah 1.) Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung yang berwenang untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan pada Mahkamah Agung hendaknya mengadakan diklat atau seminar bagi Hakim agar memiliki persepsi yang sama mengenai itikad tidak baik dalam pembatalan merek 2.) Hendaknya di dalam Undang-Undang Merek mengatur pengertian yang jelas mengenai itikad baik agar dalam aplikasinya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara para hakim sehingga setiap putusan Mahkamah Agung memiliki konsistensi kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal.
KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH TOKO Sunarsih, Dessy
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v4i2.715

Abstract

Abstrak         Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Di kota-kota yang merupakan pusat kegiatan bisnis, tumbuh pesat rumah toko tempat usaha dengan berbagai bentuk, baik dalam satu bangunan tertentu ataupun didalam bangunan pasar  milik bersama dan kawasan pusat perbelanjaan. Pengusaha berusaha mencari letak rumah toko strategis untuk kemajuan usahanya, sehingga tak segan harus mendapatkannya melalui sistem sewa dengan para pemilik toko. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.  Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini adalah melakukan perjanjian sewa rumah toko, hal-hal yang harus diperhatikan pihak penyewa antara lain perlunya  mengetahui benar-benar status hukum dari rumah toko yang akan disewa sebelum menandatangani kesepakatan perjanjian sewa, pastikan pemilik toko langsung atau jika melalui perantara dapat menunjukkan surat kuasanya, serta bagaimana jaminan hukum serta ganti rugi dari Pemilik rumah toko jika terjadi sengketa dengan pihak ketiga. Secara normatif, pengaturan tentang perjanjian sewa menyewa yang berlaku belum memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian sewa menyewa khususnya perjanjian sewa rumah toko. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam  bentuk  adanya  kepastian hukum.
TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN KAPAL TRANSPORTASI LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL Erwin, Rahmi
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v4i2.716

Abstract

Peran laut yang tak kalah penting adalah sebagai sarana transportasi yang menghubungkan belahan bumi yang satu dengan belahan bumi yang lainnya. Transportasi lewat laut dengan alat angkut kapal laut menjadi transportasi utama karena dapat menjangkau daerah pedalaman dan menampung banyak orang/barang Meskipun demikian, trasportasi lewat laut tergolong beresiko tinggi dikarenakan banyak hal yang tidak diinginkan di laut. International Maritime Organization (IMO) merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut akibat aktivitas penggunaan laut. International Maritime Organization memiliki kewenangan dalam menentukan peraturan internasional tentang standar keselamatan, keamanan dalam mengatur segala aktivitas pelayaran internasional. Pada waktu terbentuknya International Maritime Organization, beberapa konvensi internasional penting telah dikembangkan seperti International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 tentang keselamatan jiwa di laut dan International Convention on Regulation for Preventing Collision at Sea (COLREGs) 1972 tentang tubrukan di laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan tanggung jawab negara tentang pencegahan kecelakaan kapal di laut menurut hukum internasional dan implementasinya terhadap hukum nasional Indonesia. Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan maka dapat dilakukan kesimpulan, tanggung jawab negara untuk mencegah terjadinya tabrakan kapal di laut dapat dilihat pada dua konvensi International Maritime Organization yaitu: International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 dan International Convention on Regulation for Preventing Collision at Sea 1972. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut. Atas dasar itu, Indonesia melaksanakan kewajiban internasionalnya dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia) Kusuma, Aditama Candra; Rahmani, Ayu Diah
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.721

Abstract

Kemajuan globalisasi yang semakin cepat ikut mendorong percepatan kemajuan teknologi. Sistem perkembangan teknologi, informatika dan elektronik yang semakin pesat merupakan suatu kemajuan zaman yang semakin dinamis. Pengembangan teknologi informatika dan sistem elektronik ini tentu merupakan salah satu sebab dari keberhasilan peningkatan yang selalu dievaluasi dari kegagalan dan kesalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penindakan kejahatan peretas data di Indonesia serta untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menindak pelaku pencurian data dan pertanggungjawaban semua aspek yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, sumber data bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data secara kualitatif disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penindakan terhadap pelaku   peretas   data    dimuat    dalam    Undang-Undang    Nomor    36    tahun    1999 tentang Telekomunikasi serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Serta upaya pemerintah yg diperlukan yaitu dengan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, lantaran bila RUU tersebut disahkan sebagai undang-undang,  akan menjadi payung hukum bagi perlindungan data pribadi serta dapat memberikan kepastian hukum bagi korban serta mengingat posisi Bank Indonesia sebagai bank sentral sudah seharusnya keamanan data milik Bank Indonesia terjaga secara ketat dan terkontrol oleh pihak terkait.Kata kunci— Bank Indonesia, Kebocoran data, perbankan
Efektivitas Fungsi BPD Desa Dasa Elu Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Indah, Rambu Hada; Maramba, Rambu Susanti Mila; Lowung, Stefanus
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus pada Penelitian ini ada pada pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan menganalisis sebab akibat dari fungsi kerja BPS Dasa Elu Kecamatan Katikutana Selatan Kabupaten Sumba Tengah.Observasi yaitu penelitian yang dilalukan secara langsung ke lapangan guna melihat secara langsung masalah yang ingin diteliti, kemudian peneliti melakukan interview atau wawancara mendalam dengan beberapa responden yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Rutan Terhadap Kinerja Pegawai Rutan Kelas Iib Trenggalek Rohman, Nabilla Ayatur
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.766

Abstract

AbstrakPeningkatan sumber daya manusia harus diiringi dengan tersedianya pendidikan formal ataupun nonformal. Dengan mengembangkan rencana yang terarah maka dapat meningkatkan sumber daya manusia.  Setiap instansi atau organisasi wajib memberikan dsan menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Harapannya adalah supaya didapatkan sebuah kemampuan dan keterampilan baru dan sikap yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan organisasi atau instansi dan tuntutan pekerjaan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di Rutan Kelas IIB Trenggalek. Penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan instrument kuesioner terhadap 80 responden. Sampel penelitian yang digunakan merupakan 80 pegawai Rutan Kelas IIB Trenggalek. Kemudian dilakukan analisis regresi linier sederhana sederhana untuk mengetahui hubungan antara variabel dependent dengan varibael independent. Dari hasil analisa regresi linier diperoleh nilai signifikansi 0,000  atau kurang dari 0,05. Sehingga, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di Rutan Kelas IIB Trenggalek. Didapatkan bahwa nilai Rsquare senilai 0,270 atau 27%. Sehingga, sebesar 27% kinerja karyawan di Rutan Kelas IIB Trenggalek dipengaruhi oleh Gaya Kepemimpinan. Sedangkan sebanyak 73% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi kerja, gaji karyawan, dan sebagainya. Kata Kunci:Gaya Kepemimpinan, Pegawai, Rutan Abstract The increase in human resources must be accompanied by the availability of formal or non-formal education. By developing a targeted plan, it can increase human resources. Every agency or organization is obliged to provide and organize activities that are building and developing its human resources. The hope is that new abilities and skills and a qualified attitude will be obtained in accordance with the needs of the organization or agency and the demands of the job. This study aims to determine the effect of leadership style variables on employee performance in Rutan Class IIB Trenggalek. This research is quantitative by using a questionnaire instrument to 80 respondents. The research sample used was 80 employees of the Class IIB Trenggalek Rutan. Then a simple simple linear regression analysis was performed to determine the relationship between the dependent variable and the independent variable. From the results of linear regression analysis obtained a significance value of 0.000 or less than 0.05. Thus, leadership style has a significant effect on employee performance at the Class IIB Trenggalek Rutan. It was found that the Rsquare value was 0.270 or 27%. Thus, 27% of the performance of employees in the Class IIB Trenggalek Rutan is influenced by the Leadership Style. While the remaining 73% are influenced by other factors such as work motivation, employee salaries, and so on. Keywords:Leadership Style, Employee, Prison
Tinjauan Yuridis Penerapan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam Rinaldy, Asep
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.768

Abstract

Keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat sangat berkaitan dengan tingkah laku manusia. Hukum merupakan salah satu norma yang ada di masyarakat. Jika seseorang tidak patuh terhadap hukum yang ada dan melakukan tindak pidana, maka mereka wajib mendapatkan sanksi yang ada, salah satu nya adalah sanksi pidana penjara. Tetapi, sanksi pidana penjara telah diubah menjadi “Rumah Tahanan” yang mengacu pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1995. Sebagai narapidana atau Warga Binaan (WB) yang sedang melaksanakan hukuman pidananya, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan Cuti Bersyarat (CB). Warga Binaan juga harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Permenkumham 32/2020 yang mengatur sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi oleh Warga Binaan untuk memperoleh haknya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai alasan berlakunya cuti bersyarat bagi warga binaan, kemudian untuk mengetahui apakah kegiatan cuti bersama sudah dilaksanakan dengan baik di Kota Batam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris, yang mana hasil penelitiannya didapatkan melalui wawancara secara langsung di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam. Sehingga berdasarkan penelitian ini dihasilkan bahwa warga binaan mendapatkan hak untuk cuti bersyarat berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Huruf K dan pelaksanaan cuti bersyarat di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan undang undang. 
Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Putusan:No.64/Pid.Sus/2021/PNMdn) Sinaga, Mernan
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.853

Abstract

Dilecehkan seorang manusia adalah suatu tindakan terkutuk yang tak patut dilakukan seorang manusia kepada manusia lainnya, dan ini tidak sesuatu yang pertama kali terjadi di Republik ini. Apalagi jika pelecehan itu terjadi pada seorang anak, yang notabene adalah berkat yang diberikan mahakuasa kepada orang tua nya dan generasi penerus bagi bangsa nya. Negara telah menjamin perlindungan kehidupan yang aman terhadap anak melalui peraturan perundang-undangannya, yaitu terletak pada Undang-Undang Dasar 1945 dan UU tentang Perlindungan anak terbaru yang menjadi perubahan pada UU No 23 Tahun 2002. Selanjutnya UU Perlindungan anak juga telah mengatur mengenai hak-hak yang akan didapatkan anak sebagai korban kejahatan seksual. Hal tersebut adalah perasan dari konsep Restorative of Justice yang merupakan konsep baru dalam hukum pidan Indonesia. Jika dikaitkan dengan putusan No.64/PidSus/2021/PN.Mdn bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban tanpa dengan paksaan dan kekerasan, namun hanya dengan rayuan dan korban kebetulan kekasih terdakwa.
Perlindungan Hukum Kepada Pengguna Elektronik Banking Atas Kejahatan Carding Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Kurniawan, Arnold Bagas; Soeskandhi, Hary
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.865

Abstract

Pada abad ke-19 elekronik banking mulai dikenalkan pada setiap nasabah bank dengan tujuan untuk memberikan fasilitas baru yang lebih praktis untuk kebutuhan transaksi. Kehadiran elektronik banking ini tentu di topang oleh teknologi jaringan telekomunikasi dan jaringan internet, sehingga dalam penggunaanya dapat melewati ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun bisa digunakan. Namun perkembangan teknologi dalam bidang elektronik banking ini membawa potensi kejahatan baru yang lebih besar. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kejahatan carding ini guna melihat bagaimana cara penegakan hukum sampai dengan bentuk perlindungan hukum pada pengguna kartur transaksi yang berbentuk elekronik banking. Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif legal research, penelitian jenis ini tidak hanya membahas secara konseptuan saja, namun juga mengidentifikasi, klasifikasi, dan singkronisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dalam pembahasan dengan tujuan menghasilkan kesimpilan yang preskriptif. Hasil penelitian yaitu upaya yang dapat dilakukan pertama upaya preventif dimana melibatkan berbagai stake holders seperti, Bank Indonesia, Bank terkait, Kepolisian, Masyarakat. Dimana saling berkoordinasi dan meningkatkan wawasan guna mengantisipasi terjadinya kejahatan carding. Kedua upaya hukum litigasi dapat ditempuh oleh korban dengan melaporkan kejahatan carding tersbut kepada aparat penegak hukum dalam hal ini polri yang kemudian diproses sampai pada tahapan penuntutan, kemudian pemeriksaan di pengadilan. Putusan pengadilan yang terdapat dua tujuan pertama menghukum pelaku kejahatan carding dengan di penjara sifatnya pembalasan, dan yang kedua menerbitkan ganti kerugian sejumlah nominal materil yang akan diberikan kepada korban atas kerugian yang timbul dari kerjahatan carding tersebut. Dengan demikian maka pemulihan hak korban dapat di laksanakan dengan cepat dan efektif.
Pertanggungjawaban Agresi Militer Rusia Terhadap Ukraina Di Wilayah Donbass Firmansyah, Fikri Iman; Prakasa, Satria Unggul Wicaksana
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5 No 2 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.885

Abstract

Rusia melancarkan agresi ke Ukraina serta mengadakan serbuan dari segala penjuru. Hal ini dianggap sebagai " Perang Putin" oleh semua negara. Salah satu bentuk pertanggungjawaban Rusia terhadap Ukraina akibat perbuatan agresi yakni harus reparasi atau pemulihan terhadap negara yang menjadi korban negara aggressor. Konflik ini belum diakui secara resmi sebagai kejahatan terhadap perdamaian internasional. Negara Ukraina dianggap sebagai korban agresi menurut hukum internasional meskipun agresi kepada Ukraina merupakan pelanggaran nyata terhadap piagam pbb serta statuta roma. Permasalahan utama yang akan dikaji ada dua : (1)Bagaimana pertanggungjawaban secara individu dan kolektif ( sebagai negara) terkait agresi ini.  (2) Mekanisme ajudikasi dan non ajudikasi dari kejahatan agresi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan agresi militer Rusia terhadap Ukraina beserta implikasi hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah Sosio-Legal. Untuk menuntut Putin dan para pemimpin politik dan militer Rusia lainnya di pengadilan kriminal internasional memiliki hambatan dari sisi hukum maupun politik. Pengadilan Kriminal Internasional tidak memiliki data terkait kejahatan agresi, serta penarikan diri Rusia dari Pengadilan Kriminal Internasional mampu mereduksi yurisdiksi ICC. Alternatif lain diupayakan yakni pengadilan ad hoc karena kejahatan agresi erat kaitannya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan perang. Atau dengan dilakukannya praktik penerapan yurisdiksi universal untuk mengadili pelaku kejahatan agresi.

Page 19 of 24 | Total Record : 235

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 6 No 2 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6 No 1 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 5 No 2 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 4 No 2 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4 No 1 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 1 No 2 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2018): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2018 Vol 1, No 1 (2018) More Issue