cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahririn
Contact Email
fahririn@usahid.ac.id
Phone
+6285263269970
Journal Mail Official
fhusahid19@gmail.com
Editorial Address
Jl. Prof. DR. Soepomo No.84, RT.7/RW.1, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
SUPREMASI Jurnal Hukum
Published by Universitas Sahid Jakarta
ISSN : -     EISSN : 26217007     DOI : https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan dapat mencakup: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Penologi, Viktimologi, Kriminologi, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 235 Documents
 15   16   17   18   19 
Penerapan Penafsiran Analogi dan Diperluas Pada Praperadilan Pidana (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel) Hakim, Sajidan; Marbun, Warasman
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.162

Abstract

Dalam putusan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dijelaskan tentang penerapan Azas Legalitas didalam hukum formil tidak dapat diberlakukan, Azas Legalitas hanya dapat diberlakukan pada hukum materil saja, dan dilakukan penafsiran secara luas (Extensieve Interpretatie), didalam KUHAP Pasal 3 menegaskan bahwa “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undangundang ini. Masalah penelitian : 1. Bagaimana penafsiran hukum hakim terhadap azas legalitas pada putusan praperadilan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel? 2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel sudah sesuai hukum?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. 
PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CURUP NOMOR : 4/PID.SUS.AN/2015/PN.CRP) Saputra, Rachmat; Yuherman, Yuherman
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.163

Abstract

Pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan anak-anak juga dapat melakukan tindak pidana, di Indonesia tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup banyak yang salah satunya adalah kasus penyalahgunaan narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 4/Pid.Sus.AN/2015/PN.CRP dimana peneliti merumuskan masalah, 1) bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak ditinjau dari sistem peradilan pidana anak pada putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 4/Pid.Sus.AN/2015.PN.CRP dan 2) apakah vonis pidana terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 4/Pid.Sus.AN/2015.PN.CRP sudah sesuai dengan tujuan sistem pemidanaan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Merupakan studi kepustakaan dengan analisis kualitatif
PERUMUSAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHANNYA Sodikin, Sodikin Sodikin
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.207

Abstract

AbstrakIde perumusan hak atas lingkungan yang baik dan sehat muncul pada saat amandemen UUD 1945 yang kedua. Permasalahan ini muncul dan perlunya dimuat dalam ketentuan UUD 1945 karena perkembangan kehidupan dan mobilitas penduduk berakibat pada rusaknya dan tercemarnya lingkungan hidup. Pembentuk amandemem UUD 1945 berusaha memasukan isu lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia sebagai wujud dari perlindungan terhadap lingkungan hidup sekaligus juga perlindungan hak asasi manusia. Pada akhirnya rumusan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masuk dalam rumusan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan rumusan pasal tersebut sebagai norma dasar hukum terhadap perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Perlindungan.                  AbstractThe idea of formulating the right to a good and healthy environment emerged during the second amendment to the 1945 Constitution. This problem arises and needs to be included in the provisions of the 1945 Constitution because the development of life and mobility of the population results in damage and pollution of the environment. The amendments to the 1945 Constitution seek to include environmental issues as human rights as a form of protection of the environment as well as protection of human rights. In the end, the formulation of the right to a good and healthy environment is included in the formulation of Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution and the formulation of this article is the basic legal norm for environmental protection and human rights. Keyword: Human Rights, Environment, Protecting.
PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA APABILA DEBITUR CIDERA JANJI Nofianti, Ila Nabilla
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.218

Abstract

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif serta pendekatan kepustakaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji. Dalam Jaminan fidusia terdapat eksekusi objek Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitur) berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi). Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya terjadi eksekusi adalah karena debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pihak debitur telah diberikan somasi.
PENERAPAN HAK-HAK PEREMPUAN TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KlAS IIA JAKARTA TIMUR Fahririn, Fahririn
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.285

Abstract

AbstrakKebijakan dan penyelenggaraan Lapas/Rutan, mulai dari segi bangunan dan prosedur keamanan sampai pada soal layanan kesehatan, kontak dengan keluarga, dukungan psikososial, dan peluang pelatihan, umumnya dirancang bagi populasi Narapidana/Tahanan laki-laki. Alternatif yang peka gender baik pada masa penahanan maupun pada masa pidana yang bisa mengatasi akar penyebab masalah pidana (umumnya bersifat non-kekerasan) amatlah jarang terjadi di banyak negara. Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia yaitu Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta yang menjadi perhatian dari pelaksanaan dari hak-hak narapidana perempuan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui sifat dan kebutuhan khusus perempuan di Lapas/ Rutan. Pelaksanaan hak-hak narapidan perempuan yang sebagaiman sudah diatur oleh Undang-undang masih kurang mendapatkan perhatian dan kurang terpenuhi.Kewajiban negara berkaitan dengan kesehatan warga negara yang mencakup juga narapidana wanita, yaitu membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya kehamilan, persalinan, dan sesudah masa persalinan, termasuk didalamnya menjamin agar pelayanan tersebut layak dan diberikan secara cuma-cuma juga pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan menyusui. Untuk itu perlunya penelitian ini untuk dapat melihat sejauh mana pelaksanaan aturan yang yang ditentutkan dan apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam proses penerapannya. Hal ini tentu memberikan masukan dan sarana untuk pemerintah memperbaikan aturan dan sistem yang lebih baik.  AbstractPrison policies and operations, ranging from building and security procedures to health services, contact with family, psychosocial support, and training opportunities, are generally designed for the male inmate population. Gender-sensitive alternatives both during detention and during criminal times that can address the root causes of criminal problems (generally non-violent) are rare in many countries. One of the Correctional Institutions in Indonesia, namely the Penitentiary in Jakarta, is a concern for the implementation of the rights of female prisoners. This study aims to determine the nature and special needs of women in prisons. The implementation of the rights of inmates and women, as regulated by law, is still not getting enough attention and not being fulfilled.The state's obligation related to the health of citizens, which also includes female prisoners, is to make appropriate regulations to eliminate discrimination against women in the field of health care and to ensure that health services are obtained, especially during pregnancy, childbirth, and after childbirth, including ensuring that these services are appropriate. and given free of charge as well as providing adequate nutritious food during pregnancy and lactation. For this reason, it is necessary for this research to be able to see the extent of the implementation of the specified rules and what are the obstacles or obstacles in the implementation process. This certainly provides input and means for the government to improve the rules and a better system.
Error In Persona Dalam Gugatan Perselisihan Hak Di Pengadilan Hubungan Industrial Anggraini, Putri Ayu
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.290

Abstract

 Abstrak Setiap pihak yang dirugikan dalam hubungan kerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Fakta yang ada, terjadi gugatan yang error in persona. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya error in persona atas gugatan perselisihan hak dalam perkara No 37 /PDT.SUS-PHI/2017/PN GSK beserta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang belum mendapatkan haknya Penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan statute approach. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah ada error in persona pada gugatan perselisihan hak dalam perkara No 37 /PDT.SUS-PHI/2017/PN GSK. Perkerja terikat hubngan kerja dengan PT Royal Metal Perkasa, tetapi pada saat meakukan gugatan hubungan kerja itu telah berakhir. Gugatan pekerja ditujukan kepada PT. Langgeng Buana Jaya. Hasil dari penelitian kedua adalah Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang belum mendapatkan haknya, dalam kasus ini tidak ada karena putusan MA ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewisjde)  tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi karena telah memenuhi unsur nebis in idem. Rekomendasi yang dihasilkan adalah hendaknya para pihak lebih cermat dalam menyusun gugatan.Kata Kunci : Upaya Hukum, PHK, Error In Persona, Vonis AbstractAny party who is harmed in an employment relationship can file a lawsuit with the Industrial Relations Court (PHI). The fact is, there is an error in persona lawsuit. The purpose of this research is to find out whether there is an error in persona on the claim for dispute over rights in case No 37 /PDT.SUS-PHI/2017/PN GSK, along with legal remedies that can be taken by workers who have not yet received their rights. This research is a normative juridical with a statute approach. The first result of this study is that there is an error in persona in the lawsuit for a dispute over rights in case No. 37/PDT.SUS-PHI/2017/PN GSK. The worker is bound by a working relationship with PT Royal Metal Perkasa, but at the time of filing the lawsuit the employment relationship has ended. The workers' lawsuit is addressed to PT. Langgeng Buana Jaya. The result of the second study is that legal remedies that can be taken by workers who have not yet received their rights, in this case do not exist because the Supreme Court's decision already has permanent legal force (in kracht van gewisjde). idem. The resulting recommendation is that the parties should be more careful in preparing the lawsuit.Keywords: Legal Effort, Layoffs, Error in Persona, Verdict
TANTANGAN HUKUM E-COMMERCE DALAM REGULASI MATA UANG DIGITAL (DIGITAL CURRENCY) DI INDONESIA Rikmadani, Yudi Anton
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.312

Abstract

ABSTRAKPerkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia,  e-commerce juga telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang awalnya cash based intruments (alat pembayaran tunai), kini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal non cash based instruments (alat pembayaran non tunai) yang mana non cash based instruments inipun telah berkembang sehingga tidak lagi berbasis kertas melainkan juga paperless (tidak berbasis kertas). Transaksi jual beli mata uang elektronik atau dikenal dengan nama uang virtual, yaitu dengan sebutan cryptocurrency yang berasal dari kata kriptografi dan currency (mata uang). Untuk itu uang virtual di Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai uang virtual, begitu juga dengan legalitas dan status hukum para pemilik uang virtual, agar ada payung hukum yang dapat merespon kegiatan mata uang virtual baik yang digunakan sebagai tindak pidana, maupun yang bukan merupakan tindak pidana. Penelitian ini akan membahas mengenai urgensi adanya pengaturan komprehensif mengenai E-Commerce.  ABSTRACTVery rapid technological developments bring progress in almost all aspects of human life, e-commerce has also encouraged the development of payment instruments from initially cash-based instruments (cash payment instruments), now increasing new payment instruments known as non-cash based instruments (payment instruments non cash) which even non cash based instruments have developed so that they are no longer paper based but also paperless (not paper based). Buying and selling transactions of electronic currency or known as virtual money, namely as cryptocurrency derived from the words cryptography and currency (currency). For that reason, virtual money in Indonesia in the face of the times needs to have regulations governing virtual money, as well as the legality and legal status of virtual money owners, so that there is a legal umbrella that can respond to virtual currency activities both used as criminal acts, as well as which is not a crime. This research will discuss the urgency of a comprehensive arrangement regarding e-commerce.  
PENEGAKAN HUKUM DISFUNGSI TROTOAR YANG DIGUNAKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TEBET Rhamadlani, Oi Cahya; Yuherman, Yuherman
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.316

Abstract

AbstrakPedagang Kaki Lima di Kecamatan Tebet memang memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, disisi lain pedagang kaki lima juga sangat mengganggu fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki sehingga trotoar tidak dapat berjalan normal sesuai dengan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menjadikan bahan pustaka sebagai data dasar, dengan teknik deskriptif kualitatif dalam analisis data. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan : (1) Pemerintah melakukan upaya dengan cara penggusuran oleh PKL dan juga memberikan sanksi dengan cara menyita KTP dan juga gerobak para PKL untuk berjualan. (2) Pemerintah mengalami kendala yaitu keterbatasan ruang dengan semakin banyaknya PKL yang berjualan di Kecamatan tebet dan juga kekurangan personil SATPOL PP untuk mentertibkan para PKL karena hanya ada 83 anggota Satpol PP yang ada di Kecamatan tebet, sedangkan PKL yang berada di Kecamatan tebet ada 189 PKL. AbstractStreet vendors in Tebet District do provide convenience for the surrounding community to meet their daily needs. However, on the other hand, street vendors also greatly interfere with the function of the sidewalk as a pedestrian right so that the sidewalk cannot run normally according to its function. This study uses a normative juridical research method that uses library materials as basic data, with qualitative descriptive techniques in data analysis. The results of the study concluded: (1) The government made efforts by eviction by street vendors and also gave sanctions by confiscating KTPs and also street vendors' carts to sell. (2) The government is experiencing constraints, namely space limitations with the increasing number of street vendors selling in Tebet District and also a shortage of SATPOL PP personnel to bring order to street vendors because there are only 83 Satpol PP members in Tebet District, while PKL in Tebet District have 189 street vendors.
Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Legalitas Norma Dalam Aturan Transaksi Nontunai Diseluruh Ruas Jalan Tol Tarizki, Nadiva Twindri; Marina, Liza
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.322

Abstract

Penerapan transaksi tol non-tunai sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No 16/2017 diberlakukan sepenuhnya diseluruh ruas jalan tol dan meniadakan transaksi pembayaran tol secara tunai. Apabila melihat ketentuan norma yang menyatakan bahwa seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai sebagaimana diatur dalam Permen tersebut, maka terdapat pertentangan norma dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata uang, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran. Selain itu dengan diterapkannya transaksi tol non-tunai diseluruh ruas jalan tol tidak memberikan pilihan bagi pengguna jalan tol. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dengan cara penelitian hukum kepustakaan yakni menggunakan Undang-undang, Peraturan Menteri maupun Peraturan Bank IndonesiaAbstract The implementation of non-cash toll transactions as regulated in PUPR Ministerial Regulation No. 16/2017 is fully enforced on all toll roads and eliminates cash toll payment transactions. If you look at the norm provisions which state that all toll road sections do not accept cash transactions as regulated in the Ministerial Regulation, then there is a conflict of norms with Law No. 7 of 2011 concerning Currency, which states that anyone is prohibited from refusing to accept Rupiah whose delivery is intended as payment. In addition, the implementation of non-cash toll transactions in all toll roads does not provide options for toll road users. The research method used in this study is a normative research method, namely legal research by means of library law research using laws, ministerial regulations and Bank Indonesia regulations.
PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM DIMENSI SISTEM PEMASYARAKATAN Trimiyati, Rizqi Mely
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 4 No 1 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v4i1.378

Abstract

Pidana seumur hidup masuk kedalam studi kelompok rentan,dimana perlunya mendapatkan perhatian yang serius dalam pelaksanaannya. Tujuan pidana seumur hidup untuk dilakukannya perlindungan kepada masyarakat saja, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan tujuan dari pidana lebih menintik beratkan kepada ide perlindungan serta melakukan pembinaan sampai dengan perbaikan (rehabilitasi) dari narapidana sendiri. dimana hal tersebut dilakukan agar pada saat narapidana tersebut keluar, dapat diterima oleh masyarakat dengan baik, sehingga terdapat kontradiksi antara pidana seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis memakai tata cara penelitian normatif, dimana dengan memandang hukum selaku kaidah. Dalam mendapatkan informasi dengan memakai tata cara penelitian kepustakaan ialah dengan metode menekuni literatur hukum yang berhubungan dengan pokok kasus, himpunan peraturan perundang- undangan, postingan hukum dan bermacam sumbertertulis yang yang lain. Kesimpulan dari penelitian ini terdapatnya friksi antara maksud dari pemidanaan dengan maksud pemasyarakatan diantaranya pada maksud pemberian pidana dimana penjatuhan pidana seumur hidup lebih menitik beratkan kepada perlindungan masyarakat yang dimana pidana seumur hidup membatasi hak narapidana yaitu hak kebebasan bergerak ataupun hak yang lain, pembinaan yang diberikan kepada narapidana dengan pidana seumur hidup di Lembaga pemasyarakatan di Indonesia belum adanya hal yang khusus dalam metode pembinaan dimulai dari tempat pembinaan, program pembinaan seluruhnya diikutkan dengan narapidana yang lainnya.

Page 17 of 24 | Total Record : 235

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 6 No 2 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6 No 1 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 5 No 2 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 4 No 2 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4 No 1 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 1 No 2 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2018): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2018 Vol 1, No 1 (2018) More Issue