cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
albalad.htn@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 27756467     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Balad: Journal of Constitutional Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum tata negara dengan berbagai aspek dan pendekatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 3 (2020)" : 9 Documents clear
Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur Terhadap Pelaksanaan Tindakan Korektif Nora Dwi Rahmawati
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 3 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur (ORI JATIM) sebagai lembaga pengawas, bertugas mengawasi dan menyelesaikan laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik. Setiap tahun laporan meningkat dan terjadi secara berulang. ORI JATIM mengeluarkan produk hukum berupa Laporan Akhir Hasil Penelitian (LAHP) berisi tindakan korektif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengawasan ORI JATIM terhadap tindakan korektif menurut Peraturan Ombusman Nomor 38 Tahun 2019 dan Siyasah Syar’iyah, dan mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun metode pengumpulan data ialah wawancara dan dokumentasi terkait dengan data-data. Hasil penelitian pertama, pengawasan ORI JATIM terhadap tindakan korektif sudah sesuai Peraturan Ombudsman, namun dalam pengawasan secara umunya ORI JATIM kurang optimal karena masih terjadi pengulangan laporan masyarakat kepada intansi yang sama. Sedangkan menurut Siyasah Syar’iyah pengawasan ORI JATIM termasuk perbuatan amar makruf nahi mungkar, mirip dengan wilayah Al-hisbah. Kedua, faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap tindakan korektif ada dua, pendukung dan penghambat.
HAK WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PEMIKIRAN SECARA BEBAS MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1998 DAN MAQHASID AL-SYARIAH Nur Cholis Majid
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 3 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengemukakan pemikiran secara bebas atau pendapat secara bebas pada publik adalah manifesto negara demokrasi pada nilai bermasyrakat, berbangsa, dan bernegara. Seseorang warga negara yang menyampaikan pemikirannya secara bebas serta pendapatnya secara bebas dilaksanaan secaratertib. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan mengetahui kebebasan berfikir dan berpendapat menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Maqhasid Al-Syariah, serta mengkaji tentang konstruksi kebebasan berfikir dan berpendapat dalam konteks ketatanegaraan. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa kebebasan untuk berfikir dan berpendapat ialah dua hal yang saling terkait seperti suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dan masing-masing mempunyai bagian yang penting. Sebab, berpikir adalah kerja otak untuk menganalisis suatu kajian, dan mempolakan suatu yang abstrak sedangkan berpendapat adalah proses mengkongkritkan ide itu dengan media tulisan atau lisan. Jadi menurut Maqosid Syariah kebebasan berpikir dan berpendapat adalah salah satu manfaatnya sebuah akal. Akal dapat menjadi manusia menjadi makhluk yang benar benar mulia disisi tuhan atau sebaliknya. Oleh karena itu, manusia dituntut menggunakan pikirannya dengan baik dan bertanggungjawab
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 02/PUU-XVII/2019 TENTANG HAK ATAS TUNJANGAN SERTIFIKASI BAGI GURU PAUD PRESPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH Nurul Mun’imi
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 3 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Absennya mekanisme constitutional Question dalam kewenangan pengujian konstitusi di Mahkamah Kostitusi (MK) menyebabkan hak-hak konstitusional warga Negara tidak terlindungi secara menyeluruh,Mahkamah Konstitusi (MK) Pun tidak bisa memberikan keadilan substantive yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Penelitian ini akan berfokus untuk mengnalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XVII/2019 tentang Hak atas Tunjangan Sertifikasi bagi guru paud dalam Prespektif al-Maslahah al-Mursalah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengolahan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis yuridis. Hasil dan temuan penelitian ini menyimpulkan pertama: pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan N0. 02/PUU-XVII/2019 didasarkan pada : 1) memeriksa permohonan pemohon, bukti-bukti yang diajukan pemohon, keterangan DPR, keterangan ahli dari presiden dan pemohon 2) putusan MK Nomor 45/PUU-XVI/2018 3) putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 4) putusan MK Nomor 56/PUU-VI/2008.
Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek Online Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Maslahah Rafif Ahmad Sulaiman; Khairul Umam
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 3 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya khususnya yang terjadi di kota Malang ini merupakan kejadian yang sering dijumpai yang dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat larangan melakukan aktifitas berkendara selain mengemudi, salah satunya yakni menggunakan ponsel ketika berkendara. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan khususnya ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara, faktor penghambat serta upaya pihak kepolisian Polresta Malang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Polresta Malang Kota. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini sudah cukup merata. Dan juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini.
Tindakan Afirmatif Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Hak Politik Rahmatullah Rahmatullah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 3 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindakan afirmatif adalah upaya yang digunakan sebagian banyak orang untuk memberikan porsi jelas terhadap penyandang disabilitas, bahwa disabilitas mampu menjadi anggota legislatif sama seperti masyarakat yang bukan penyandang disabilitas. Adalah amanat Undang-Undang bahwa hak politik dipilih dalam jabatan publik merupakan hak penyandang disabilitas. Pemberian porsi khusus terhadap penyandang disabilitas adalah hal yang perlu dilakukan, mengingat bahwa disabilitas adalah kaum minoritas yang terbelakang. Layaknya perempuan yang mendapatkan porsi 30% (tigapuluh persen) dalam jabatan pencalonan bakal anggota legislatif, disabilitas dirasa perlu mendapatkan hal yang sama guna menciptakan ragam peraturan yang pro-disabilitas. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur porsi dari penyandang disabilitas, maka akan menjadi pintu gerbang keikut sertaan penyandang disabilitas dalam ranah kontestasi politik. Teori perlindungan hukum yang dijadikan sebagai mata pisau penelitian, dalam konteks perlindungan hukum aspek yang menjadi tolak ukur bahwa disablitas perlu mendapatkan porsi adalah supremasi hukum (supremacy of law), persamaan dimata hukum (Equality before the law), asas legalitas (due proses of law). Artikel ini juga dilengkapi dengan teori maslahah mursalah Imam Najamuddin At-Tufi, dalam maslahahanya menyebutkan bahwa akal bebas berfikir dan mencari kemaslahatan baru diluar dukungan nash (alquran) dan turunannya, bahwa pembentukan hukum baru harus melihat sisi kemaslahatannnya dan kemudharatannya, baik itu didukung oleh nash dan sunnah ataupun tidak. Pentingnya pengangkatan peran terhadap penyandang disabilitas guna memberikan porsi jelas terhadap penyandang disabilitas agar selanjutnya Undang-Undang yang dibuat sedikit banyak membela kaum disabilitas yang pada kenyataannya adalah minoritas. Perlu adanya tambahan Undang-Undang sebagai upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pembagian jatah kursi anggota legislatif.
Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Riska Febriana
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 3 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) Peran dari Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politic tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung. 2) Rencana strategi Bawaslu dalam pencegahan money politic tahapan kampanye pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung, KPU Tulungagung. Dalam pengumpulan data skripsi dilakukan wawancara kepada Komisioner Bawaslu, Komisioner KPU, Caleg DPRD Kabupaten Tulungagung dan Masyarkat. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan cara pengeditan, klasifikasi, pembuktian kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh dari Peran Bawaslu dalam pencegahan money politic tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung : 1) Peran Bawaslu dalam pencegahan money politic tahapan kampanye masih kurang maksimal dengan tugas Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 101,103 dan 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu 2) Rencana strategi Bawaslu dalam pencegahan money politic tahapan kampanye belum memenuhi tahap-tahap kebijakan publik melliputi Penyusunan agenda, formulasi, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.
IMPLEMENTASI PASAL 8 DAN 9 PERMENKEU RI NOMOR 7/PMK.07/2020 DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT Rizky Herdianto
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 3 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dalam memberantas peradaran rokok illegal harus dilaksanakan dengan langkah yang tepat yaitu berdasarkan pada peraturan yang ada. Mengingat peredaran rokok illegal merupakan pelanggaran di sektor bea dan cukai. Pemberantasan peredaran rokok illegal membutuhkan kerjasama antara masyarakat dan instansi terkait. Tujuan dari artikel ini yaitu: 1). untuk mengetahui partisipasi Masyarakat Kecamatan Gondanglegi dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC tipe Madya Malang dalam mewujudkan kesadaran hukum pemberantasan peredaran rokok ilegal. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan lokasi penelitian di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, partisipasi masyarakat Kecamatan Gondanglegi dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal masih rendah, upaya Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang mewujudkan kesadaran hukum pemberantasan peredaran rokok ilegal, merupakan implementasi dari Pasal 8 dan 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020.
SADD AD-DZARIAH PRESPECTIVE OF EFFECTIVENESS TUBAN LOCAL GOVERNMENT REGULATION NO. 09 OF 2012 ON REGIONAL SPATIAL PLANING OF SETTLEMEN IN COASTAL BORDER Rodhotun Nimah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 3 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This Research focuses on the sad ad-dzariah Prespective of coastal settlements and the effectiveness of the Tuban Local Government Regulation Number 09 of 2012 concerning spatial planing on settlements on the coastal border of Glondonggede village, Tambakboyo District, Tuban Regency. The research method used is a type of empirical legal research using a sociological juridical approach. Meanwhile, the data sources used are primary, secondary and tertiary data sources. Methods of data collection using interviews, documentation and direct observation. Analysis of the data used in this research using qualitative descriptive analysis, by reducing the data, presenting the data and then drawing a conclusion. In this research, two conclusions were obtained, First, The fact is that the local government regulation is not effective due to the lack of firm action by the authorities and the lack of public awareness of the law. Second, if viewed from the viewpoint of Sad Ad-Dzari'ah, the construction of settlements on the coastal border is not in accordance with the objectives of the Shari'a, because the construction of settlements along the coast is a cause of greater danger.
Efektivitas Pasal 21 Ayat (2) Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Ulfatul Aini
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 3 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak jalanan merupakan anak yang hidup di jalanan dan bekerja dijalanan, serta sepanjang waktu dia hidup di jalanan. Oleh sebab itu masyarakat tidak boleh memberi uang dijalanan dalam keadaan apapun. Pasal 21 ayat (2) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat ternyata berisi tentang larangan memberi uang/barang dijalanan. Realitanya, masyarakat masih banyak yang memberi uang terhadap anak jalanan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat terganggu dengan anak jalanan, memberikan uang/barang kepada anak jalanan dinyatakan melanggar aturan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pada pasal 21 ayat (2), tinjauan maslahah mursalah terhadap kemudharatan yang berlaku bagi masyarakat, artinya banyaknya masyarakat yang mengalami kemacetan saat berkendara. Keberadaan maslahah yang demikian ini perlu ditinjau lebih jauh lagi hukumnya agar kemudian hari tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2021) Vol 2 No 3 (2020) Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2019) Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2019) More Issue