Articles
137 Documents
<![CDATA[Desentralisasi Desa terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat Perspektif Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Sri Setyo Wulan]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Desentralisasi berupa kewenangan daerah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemberdayaan masyarakat di daerah memberikan kewenangan selaras dengan Desa. Dampak dari kewenangan daerah adalah otonomi desa sehingga desa dapat membuat kebijakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa dan keanekaragaman desa yang khas. Tujuan penelitian ini untuk menjabarkan desentralisasi terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yang prosesnya mengaitkan antara perilaku, pendapat kelompok masyarakat, dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif Lokasi penelitian di wilayah Desa Wiyurejo, Pujon, Kabupaten Malang. Sumber data menggunakan sumber data primer, Selanjutnya sumber data sekunder yakni karya ilmiah hukum.Hasil penelitian ialah hukum Lawrence M. Friedman keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur, yaitu struktur hukum (legal structure) dalam hal ini yaitu aparatur Desa Wiyurejo yang belum bisa memberikan pemahaman kepada masyarakar terkait bagaimana mengalokasikan dana desa dan tranparansi dana desa. Substansi hukum (legal subtance) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa daerah memiliki hak otonom dalam mengelola dan mengurus daerah masing-masing tidak terlepas dari keanekaragaman setiap daerah. Kebijakan dalam mengelola sumber daya alam yang akan kembali kepada masyarakat Desa Wiyurejo sendiri belum dapat dikelola hal tersebut terlihat BUMDES yang tidak berjalan.]]>
<![CDATA[Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Terhadap Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Malang ]]>
<![CDATA[Titik Diniyah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini mengkaji terkait efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Malang terhadap Perda No.6 Tahun 2016 tentang RPJMD di dalam mengawasi perencanaan, penganggaran, pembangun jalan dan jembatan di Kabupaten Malang. Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Perda No.6 Tahun 2016 tentang RPJMD pada pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Malang dan bagaimana upaya yang dilakukan DPRD Kabupaten Malang untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan pada perencanaan hingga tahap evaluasi pembangunan jalan dan jembatan. Metode Penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau dengan socio legal research. Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan narasumber ditambahkan dokumentasi terkait data yang diambil. Hasil yang dapat dimuat dalam artikel ini adalah kasus yang terjadi banyak jalan dan jembatan yang memiliki kategori rusak parah di beberapa ruas jalan kabupaten Malang di tahun 2016-2018, dan pemeliharaan yang dilakukan tidak menuai hasil yang memuaskan bagi masyarakat justru menguak adanya pengurangan volume atas paket pengerjaan yang dilakukan Dinas PU Bina Marga. Lemahnya sistem koordinasi dan pengawasan antara DPRD kepada Dinas PU Bina Marga dalam hal perencanaan hingga pembangunan menimbulkan penyelewengan hukum, seperti pengurangan volume atas paket pengerjaan, fasilitas jalan yang kurang memadai, masih banyak masyakarakat yang mengeluhkan adanya jalan berlubang dan jembatan penghubung yang belum diperbaiki. Upaya untuk mengoptimalkan pengawasan tersebut masih minim dilaksanakan. DPRD hanya mendorong dan memperingatkan secara administrative kepada Dinas PU Bina Marga.]]>
<![CDATA[Selection of Village Community Institutions Siyasah Dusturiyah Perspective ]]>
<![CDATA[Widya Anggriani D]]>;
<![CDATA[Abdul Kadir]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Election of Village Social Institutions (RT) is a community institution whose election has been regulated in Law, Regional Regulation. The selection process for this social institution is only the village government which plays a role in the selection of the Village Community Institution (RT) and the community is not involved in the process of selecting the Village Community Institution (RT). This type of research is juridical empirical. The approach used is the Sociological Juridical approach. The sampling method used was accidental sampling in non-probability sampling. The data used were primary in the form of interviews and documentation and secondary data in the form of scientific books, theses, research reports and journals. The selection of Village Community Institutions (RT) in Article 3 Paragraph 1 of Permendagri Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Traditional Institutions has not been carried out because the election process is only carried out by the government, namely the village government does not involve the community in the election of the Head of this RT. The Implementation of Village Community Institution (RT) Election Is Not In Accordance With The View Of Fiqh Siyasah Dusturiyah because in Fiqh Siyasah Dusturiyah every decision-making process in all social affairs is carried out through consensus and consultation with all parties. The Implementation of Village Community Institution (RT) Election Is Not In Accordance With The View Of Fiqh Siyasah Dusturiyah because in Fiqh Siyasah Dusturiyah because every decision-making process in all social affairs is carried out through consensus and consultation with all parties. Inhibiting Factors in the Selection of Village Social Institutions is when the community is given the right to vote in the election of the Village community institution (RT) it is feared that it is not appropriate because when the election for the head of the RT it turns out that Se Lingungan RT still has family ties so he won this election because of his family, even though it was the chairman of the RT. RT is not in accordance with the wishes of the community. The Implementation of Village Community Institution (RT) Election Is Not In Accordance With The View Of Fiqh Siyasah Dusturiyah because in Fiqh Siyasah Dusturiyah because every decision-making process in all social affairs is carried out through consensus and consultation with all parties.]]>
<![CDATA[Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Perspektif Siyāsah Dusturiyāh ]]>
<![CDATA[Yulinda Sholikhatul Amalia]]>;
<![CDATA[Khairul Umam]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 berakibat dihapusnya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa hukum. Pasca dikeluarkannya putusan ini, terdapat pro dan kontra di antara para tokoh hukum. Pasal 31 dapat ditafsirkan membatasi gerak lembaga-lembaga bantuan hukum nonprofit oriented dalam melakukan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini menganalisis secara yuridis ratio decidendi Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 dan ditinjau perspektif siyāsah dusturiyāh. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004. Hasil penelitian menunjukkan Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 memberikan kewenangan kepada non advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Pemberian kewenangan tersebut dilandasi oleh beberapa alasan, yaitu tidak ada larangan bagi non advokat untuk beracara di persidangan dan memberikan bantuan hukum, jumlah advokat kurang memadai, dan lembaga bantuan hukum berorientasi non profit. Dalam ketatanegaraan Islam, Mahkamah Konstitusi dan wilāyah al-mazālim memiliki kesamaan wewenang menjaga konstitusi negara. Putusan akhir kedua lembaga tersebut bersifat final dan harus mendatangkan kemaslahatan dan menghindari mudharat bagi masyarakat. Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 telah menerapkan prinsip keadilan dan mengedepankan hak asasi manusia dalam pengambilan putusan.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2012 – 2032 terhadap Alih Fungsi Perumahan Menjadi Home Industry Perspektif Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Alfin Nur Firdaus]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032 salah satu nya pada Pasal 70 Ayat (2) huruf c yang menegaskan “bahwa kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan serta menimbulkan pencemaran;” Dari peraturan tersebut tidak memperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan serta menimbulkan pencemaran dalam hal ini alih fungsi perumahan menjadi Home Industry. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dan upaya dalam penyelenggaraan penataan ruang kawasan perumahan serta mengetahui bagaimana pandangan Maslahah Mursalah tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012-2032. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi serta observasi langsung. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan, yaitu pertama menunjukan bahwa terdapat hambatan dalam penyelenggaraan penataan ruang kawasan perumahan diantaranya, Tidak Adanya Sinkronisasi perizinan, Lemahnya pengawasan dan penertiban. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya, Review RTRW dan Musrenbang. Kedua, Implementasi dari Pasal 41 huruf b Ayat (1) huruf b dan pasal 70 Ayat (2) huruf c masih belum efektif. Namun telah sesuai dengan prinsip maslahah mursalah.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perspektif Maslahah Mursalah Abdul Wahab Khallaf ]]>
<![CDATA[Arifandi Setyo Nugroho]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan Jangka menengah desa harus sesuai dengan ketentuan Peraturan. Adapun penyusunan rencana jangka menengah Desa meliputi: pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrembang, penetapan RPJM Desa. Fokus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah pertama Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Temuwulan Perspektif Teori Partisipasi, dan yang kedua adalah Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Temuwulan perspektif konsep Maslahah Mursalah Abdul Wahab Khallaf. Metode Penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Temuwulan masih belum maksimal dalam melibatkan unsur masyarakat serta masih rendahnya perhatian dan keterlibatan masyarakat. Dan partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa belum memenuhi unsur-unsur maslahah mursalah Abdul Wahhab Khallaf secara sepenuhnya.]]>
<![CDATA[Aksesibilitas Pusat Perbelanjaan Di Kota Malang Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham ]]>
<![CDATA[Azmi Mubarak]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Bab X Aksesibilitas, terkhusus pada Jurnal ini yakni Bangunan Umum Pusat Perbelanjaan (Mall), adapun pada Jurnal ini fokus pada Pasal 90 dan Pasal 91 yakni pada Pasal 90 ayat (3) terdapat penyedia atau pihak yang harus menyediakan Aksesibilitas. Fokus Jurnal ini adalah mendeskripsikan : 1.) Aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang bagi penyandang Disabilitas. Merekonstruksi 2.) Aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang bagi penyandang disabilitas perpektif HAM. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Jurnal ini dilakukan di tiga pusat perbelanjaan (Mall) yakni : Mall Dinoyo City, Malang Town Square, Mall Olympic Garden. Dalam pengumpulan data dilakukan wawancara secara mendalam dengan Ketiga manajemen Pusat Perbelanjaan (Mall), Dinas Sosial, Yayasan Mandiri Penyandang Disabilitas Waroeng Inklusi, Penyandang Disabilitas, Pelaku usaha didalam Pusat Perbelanjaan (Mall), serta pengunjung pusat perbelanjaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut: 1) penerapan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan penyandang Disabilitas pada Ketiga pusat perbelanjaan Kota Malang masih belum terlaksana dengan tidak adanya pengawasan yang baik dari Pemerintah Kota Malang, 2) dari Ketiga Pusat Perbelanjaan dalam memenuhi Hak Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas belum memenuhi unsur dalam Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif Siyasah Dusturiyah ]]>
<![CDATA[Elis Kumalawati]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Riset menelaah partisipasi masyarakat sebagai bentuk aktif dari pemerintahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi tersebut diantaranya memberikan masukan, kritikan, dan saran. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberian ASI Eksklusif tidak melibatkan masyarakat didalamnya. Hal tersebut baik dilakukan dengan keterbukaan dan menjadikan perda yang partisipatif. Hal ini juga dianalisis dengan sudut pandang siyasah dusturiyah. Artikel ini menggunakan penelitian empiris dan pendekatan yuridis sosiologis dengan tujuan untuk mengetahui fakta hukum yang ada dilapangan terkait model partisipasi yang digunakan dalam pembentukan perda Nomor 4 Tahun 2018. Terkhusus dalam Perda Pemberian ASI Eksklusif memiliki banyak persoalan karenanya rentan dengan masyarakat yang tidak menerapkannya. Hasil penelitian ini masyarakat Kota Mojokerto tidak ikut terlibat dalam pembahasan Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI Eksklusif karena itu hanya dilakukan oleh DPRD dengan Eksekutif saja. masyarakat dapat berpatisipasi pada tahap pembentukan dan pada saat sosialisasi Perda. Serta dalam Fikih siyasah dusturiyah pentingnya melakukan musyawarah mengenai suatu masalah atau dalam pemerintahan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Daerah Untuk Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ]]>
<![CDATA[Abdul Kadir]]>;
<![CDATA[Fadli Alwi Mubarok]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa sesuai dengan Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di Kabupaten Malang belum diatur secara spesifik tentang penyelesaian perselisishan hasil pemilihan kepala desa. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah. Pertama, Bagaimana tinjaun yuridis pernyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati Kabupaten Malang. kedua, Bagaimana prosedur penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati/Walikota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Malang. Ketiga, bagaimana upaya calon kepala desa keberatan atas jawaban bupati terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data mengunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa dalam menyelesaiakn perselisihan hasil pemilihan kepala desa mengikuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Pertama, pengajuan permohonan kepada bupati. Kedua, berkas permohonan dikaji oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. Ketiga, rapat kordinasi oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. Keempat, jawaban bupati. Apabila pemohon tidak berkenan dengan jawaban bupati maka bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Da Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Siyasah Maliyah` ]]>
<![CDATA[Fayik Ulinuha]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pengalokasian dana di Kelurahan Jetis Lamongan menurut Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pengalokasian dana di Kelurahan Jetis menurut perspektif Siyasah Maliyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatannya menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, yang didapat melalui teknik pengumpulan data wawancara serta dokumentasi. Peneliti mengolah dan menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 ini sudah terlaksana dengan baik di lapangan, tapi transparansi kepada masyarakat dikatakan kurang, masyarakat banyak yang tidak mengerti mengenai alokasi dana kelurahan. Pengalokasian dana kelurahan menurut siyasah maliyah sebagian besar sudah terlaksana, hal ini dapat dilihat dari kinerja Pemerintah Kelurahan Jetis yang sudah melaksanakan sesuai syariat Islam, contohnya yaitu meningkatkan pembangunan fisik sarana dan prasarana serta memperbaiki pelayanan kesehatan. Akan tetapi kekurangannya adalah pada transparansinya yang kurang terhadap masyarakat.]]>
