cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
albalad.htn@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 27756467     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Balad: Journal of Constitutional Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum tata negara dengan berbagai aspek dan pendekatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 137 Documents
 5   6   7   8   9 
IMPLEMENTASI PASAL 8 DAN 9 PERMENKEU RI NOMOR 7/PMK.07/2020 DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT Rizky Herdianto
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 3 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dalam memberantas peradaran rokok illegal harus dilaksanakan dengan langkah yang tepat yaitu berdasarkan pada peraturan yang ada. Mengingat peredaran rokok illegal merupakan pelanggaran di sektor bea dan cukai. Pemberantasan peredaran rokok illegal membutuhkan kerjasama antara masyarakat dan instansi terkait. Tujuan dari artikel ini yaitu: 1). untuk mengetahui partisipasi Masyarakat Kecamatan Gondanglegi dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC tipe Madya Malang dalam mewujudkan kesadaran hukum pemberantasan peredaran rokok ilegal. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan lokasi penelitian di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, partisipasi masyarakat Kecamatan Gondanglegi dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal masih rendah, upaya Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang mewujudkan kesadaran hukum pemberantasan peredaran rokok ilegal, merupakan implementasi dari Pasal 8 dan 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020.
SADD AD-DZARIAH PRESPECTIVE OF EFFECTIVENESS TUBAN LOCAL GOVERNMENT REGULATION NO. 09 OF 2012 ON REGIONAL SPATIAL PLANING OF SETTLEMEN IN COASTAL BORDER Rodhotun Nimah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 3 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This Research focuses on the sad ad-dzariah Prespective of coastal settlements and the effectiveness of the Tuban Local Government Regulation Number 09 of 2012 concerning spatial planing on settlements on the coastal border of Glondonggede village, Tambakboyo District, Tuban Regency. The research method used is a type of empirical legal research using a sociological juridical approach. Meanwhile, the data sources used are primary, secondary and tertiary data sources. Methods of data collection using interviews, documentation and direct observation. Analysis of the data used in this research using qualitative descriptive analysis, by reducing the data, presenting the data and then drawing a conclusion. In this research, two conclusions were obtained, First, The fact is that the local government regulation is not effective due to the lack of firm action by the authorities and the lack of public awareness of the law. Second, if viewed from the viewpoint of Sad Ad-Dzari'ah, the construction of settlements on the coastal border is not in accordance with the objectives of the Shari'a, because the construction of settlements along the coast is a cause of greater danger.
Efektivitas Pasal 21 Ayat (2) Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Ulfatul Aini
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 3 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak jalanan merupakan anak yang hidup di jalanan dan bekerja dijalanan, serta sepanjang waktu dia hidup di jalanan. Oleh sebab itu masyarakat tidak boleh memberi uang dijalanan dalam keadaan apapun. Pasal 21 ayat (2) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat ternyata berisi tentang larangan memberi uang/barang dijalanan. Realitanya, masyarakat masih banyak yang memberi uang terhadap anak jalanan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat terganggu dengan anak jalanan, memberikan uang/barang kepada anak jalanan dinyatakan melanggar aturan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pada pasal 21 ayat (2), tinjauan maslahah mursalah terhadap kemudharatan yang berlaku bagi masyarakat, artinya banyaknya masyarakat yang mengalami kemacetan saat berkendara. Keberadaan maslahah yang demikian ini perlu ditinjau lebih jauh lagi hukumnya agar kemudian hari tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat.
Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengawasan kepada Calon Pengemudi Saat Belajar Mengemudi Adelia Rachmadiani
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jumlah pengemudi yang memahami etika mengemudi yang benar dan benar hanya sekitar 40%. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap calon pengemudi agar tercipta tata tertib berkendara yang baik dan benar. Persyaratan memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) tercantum dalam pasal 77 ayat (3) dan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Frasa "belajar sendiri" dalam Pasal 77 ayat (3) dan frasa "harus didampingi oleh instruktur / penguji" Pasal 79 ayat (1) terkesan bertentangan. Tidak hanya kontradiksi antara frasa dalam bab di atas yang ditemukan oleh para peneliti, tetapi frasa "belajar sendiri" memiliki makna yang kabur. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasal 77 ayat (3) dan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak bertentangan atau berkelanjutan, terkait dengan frase samar “belajar sendiri”, Satlantas melaksanakan keleluasaan kebebasan calon pengemudi untuk belajar mengemudi dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas Kota Batu mengenai pengawasan calon pengemudi sepenuhnya diserahkan kepada calon pengemudi. Mengenai Perspektif Maqashid Syariah tentang penerapan Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (1) tidak kontradiktif atau sesuai.
Efektivitas Pasal 34 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Terhadap Pemanfaatan Anggaran Dana Partai Politik Prespektif Good Governance Dan Maslahah Mursalah Fakhrudiin Fakhrudiin; Ahlan Ramadana
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transparansi penggunaan serta pengelolaan dana parpol masih menjadi permasalahan yang kongkrit. pada saat ini banyaknya parpol yang belum disiplin dalam melakukan pencatatan terhadap penerimaan, pengelolaan dan pengeluaran dana parpolnya. seharusnya adanya kenaikan dana parpol ini, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam partai politik. Namun yang terjadi malah begitu sebaliknya, karena kurang efektifnya pengawasan terhadap penggunaan/pengelolaan dana parpol dan sanksi yang terdapat dalam PP No 5 Tahun 2009 belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, karena banyak parpol yang masih terlambat untuk membuat laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga belum mengatur mengenai sanksi yang diberikan terhadap parpol yang melanggar aturan-aturan yang termaktub dalam undang-undang tersebut, sehingga berbagai polemik permasalahan tidak dapat terselesaikan mengenai pengelolaan dana parpol baik berupa 25% digunakan untuk kesekretariatan dan 75 % untuk pendidikan partai politik, rekrutmen, kaderisasi, pembenahan tata kelola partai politik selalu terjadi, dan belum ada solusi sanksi bagi parpol yang melanggar aturan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative. penelitian yang kajiannya menelusuri, menelaah dan menganalisis literature atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitiaan yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka seperti buku, undang-undang, jurnal, skripsi, berita baik media cetak maupun internet.
Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Prespektif Fiqh Siyasah Maliyah Fakhrudiin Fakhrudiin; Ana Masruroh
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Youtuber adalah salah satu profesi yang mulai banyak diminati oleh berbagai kalangan. Profesi sebagai youtuber dinilai lebih mudah untuk mendapatkan pundi rupiah dibandingkan pekerjaan konensional. Namun, tidak ada kepastian hukum terkait penetapan pajak bagi youtuber menyebabkan ketidakadilan dalam pemungutan pajak penghasilan. Ketidakpastian hukum tersebut akan membuat sebuah tujuan hukum tidak bisa tercapai dalam suatu negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang akan mengkaji gagasan mengenai pentingnya penetapan peraturan khusus bagi youtuber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penting untuk membuat aturan khusus untuk para youtuber sehingga tidak terjadi ketidakadilan dalam suatu negara. Kekosongan hukum dalam pemungutan pajak youtuber akan menyulitkan untuk melakukan pemunguan pajak bagi profesi youtuber. Sementara, seorang youtuber memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan pekerjaan konvensional. Sehingga perlu adanya peraturan yang dijadikan dasar untuk menetapkan kewajiban youtuber untuk membayar pajak. Penetapan peraturan khusus bagi para youtuber akan mewujudkan keadilan serta kebermanfaatan hukum. Tidak hanya itu, adanya aturan yang jelas juga akan memudahkan para youtuber untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan.
Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Kasus Balap Liar Yang Terjadi Di Kota Malang Asyifaudin Asyifaudin
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Balap liar hadir dalam realita sosial masyarakat yang melibatkan remaja sebagai pelaku utama. Studi ini dilakukan untuk mengetahui para pelaku balap liar yang melakukan tindak pidana perjudian dan balap liar yang dilakukan di jalam umum pada malam hari yang sangat membahayakan pengguna jalan lain dan untuk mengetahui tindakan pencegahan oleh pihak kepolisian Resort Kota Malang. Penelitiaan ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan penamatan dan pengumpulan data secara langsung dari pihak kepolisian dan pelaku balap liar Hasil penelitian bahwa fenomena lalap liar yang melibatkan para remaja juga disertai dengan perjudian dan dipengaruhi oleh beberapa penyebab yaitu, keinginan pribadi, lingkungan dan ekonomi, faktor lingkungan yang menjadi penyebab dominan yang menjadi penyebab terjadinya balap liar sedangkan faktor ekonomi menajadi penyebab utama perjudian balap. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Malang dengan cara preventif dan peventif namun dengan sedikitnya pelaralatan dan anggota Pihak Polresta Kota Malang mengalami banyak kesulitan untuk melakukan penanggulangan terdadap pelanggaran balap liar, dengan kesulitan yang telah dialami Polresta Kota Malang melakukan evaluasi yang menjadi kendala dan berhasil mengurangi kegiatan balap liar di Kota Malang diakhir tahun ini berkat kerjasama anggota dan bantuan dari masyarakat yang melaporkan kegiatan balap liar.
Penambahan Kecamatan Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah dan Konsep Mashlahah Firda Maulidatul Rizqiyah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang penambahan kecamatan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerrintahan daerah dan juga mengkaji tentang kemashlahatan yang ada di Kota Batu. Tujuan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui mengapa Pemerintah Kota Batu tidak melakukan penambahan kecamatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal”35 Ayat 4 Huruf C Tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan maslahah terhadap kebijakan pemerintah Kota Batu yang tidak melakukan penambahan kecamatan pada Kota Batu. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode metode penelitian yuridis empiris atau dengan sosio legal research. Metode dalam pengumpulan datanya adalah dengan melakukan wawancara kepada narasumber dan ditambahkan dengan dokumentasi yang terkait dengan data yang diambil. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah, bahwa undang-undang nomor 23 tahun 2014 tidak bisa memberikan keberlakuan hukum kepada Kota Batu karena hukum tersebut tidak bisa berlaku surut, dan saat ini Kota Batu banyak mencapai kemasahatan jika dibandingkan dengan status sebelumnya yaitu sebagai kota administratif.
Implementasi Peraturan Menteri Sosial Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkotika Perspektif Maslahah Mursalah Abdul Wahab Khallaf Muhammad Shidqy Mu’tadil Lathief
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Pasal 11 ayat 1 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan teknis rehabilitasi sosial bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang tercantum dalam ketentuan peraturan. Fokus penelitian ini adalah Implemetasi tahapan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di IPWL Bahrul Maghfiroh Kota Malang perspektif teori efektivitas hukum dan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya perspektif konsep Maslahah mursalah Abdul Wahab Khallaf. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan wawancara terstuktur kepada Ketua dan pengurus IPWL. Data diolah dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, pembuktian kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari peneltian ini adalah 1) Tahapan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika di IPWL Bahrul Maghfiroh Malang belum maksimal karena belum semua tahapan dapat terlaksana secara efektif dikarenakan kurangnya tenaga konselor dan kondisi pasien yang tidak dapat diprediksi. 2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 pasal 11 ayat 1 tentang tahapan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika belum memenuhi syarat maslahah mursalah Abdul Wahhab Khallaf secara sepenuhnya.
Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Money Politic di Indonesia Siti Sinarsih
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pemilihan umum suatu wujud dari sistem demokrasi yang dianut oleh setiap negara yang demokratis. Kegiatan pemilu tidak hanya dijadikan suatu kebutuhan kekuasaan pemerintah, melainkan dijadikan sarana prasarana bagi rakyat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan bersama. Pemilu yang dilaksanakan secara transparan dan damai dan pemimpin yang terpilih dihasilkan oleh suara terbanyak, maka negara tersebut bisa disebut dengan negara yang demokrasi. Namun, jika negara yang diadakan membuat suatu negara menjadi kekacauan maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang gagal dalam melaksanakan demokrasi. Seorang wakil rakyat harus memenuhi kriteria yakni intelektualitas, berakhlak, dan beragama. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menunjukkan bahwasanya fungsi dari partai politik dalam memilih calon anggota legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan yang digunakan yaitu kepustaan. Hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan pada sistem proporsional terbuka memiliki pengaruh besar setiap penentuan kualitas anggota legislatif, serta diberlakukannya sistem proporsional terbuka menimbulkan banyaknya calon anggota legislatif yang populer dapat terpilih tanpa mempertimbangkan kapasitas dari kemampuan para calon anggota legislatif yang akan menaiki jabatan, serta berkemungkinan bagi setiap calon yang akan menjadi legislatif berlompa untuk mendapatkan sipati dan dukungan dari masyarakat yang akan memicu terjadinya polemik politik uang.

Page 7 of 14 | Total Record : 137

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2021) Vol 2 No 3 (2020) Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2019) Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2019) More Issue