Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perspektif Maslahah Mursalah Mardhatilla Khairina; Abdul Kadir
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) bagian D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 bahwa jumlah Ruang Terbuka Hijau dalam suatu wilayah minimal 30% dari luas wilayah aslinya. Kota Malang yang memiliki luas wilayah 145.330 m2 hingga saat ini baru memiliki sekitar 30.519,3m2 jumlah Ruang Terbuka Hijaunya. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan sumber data primer yang didapat dari hasil wawancara kepada responden serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian data tersebut dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sejauh ini, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 belum mencapai efektif sebagaimana ketaatan hukum. Meskipun begitu, aturan tersebut menjadi faktor utama pendukung berjalan dengan efektif-nya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang. Adapun faktor yang menjadikan belum efektif nya aturan ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia dan juga sumber daya keuangan. Walaupun belum dapat dikatakan efektif, masyarakat sangat mendukung penyediaan Ruang Terbuka Hijau karena dapat dijadikan sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan dimasa mendatang, terutama dalam hal kesehatan kualitas lingkungan. Hal itu sesuai dengan kajian Maslahah Mursalah yang sesuai menurut Asy-Syatibi.

Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Maslahah Mursalah Mohammad Aulia Mohammad Aulia
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, mengatur mengenai pengelolaan keuangan partai politik. Partai politik mempunyai tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan yang wajib diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Prinsip transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik yang terjadi dilapangan masih belum efektif dijalankan. Fokus penelitian adalah: Pertama, Bagaimana Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai DPC PPP dan PKB di Kota Malang Perspektif Maslahah Mursalah. Kedua, Bagaimana Seharusnya Model Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik pada masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di kedua DPC ini sudah menerapkan aturan yang berlaku, tetapi berbeda dengan maksud tujuan prinsip transparansi yang diharapkan, sehingga dalam perspektif Maslahah Mursalah belum memberikan manfaat terutama dalam prinsip transparansi. Model prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya ada pada masa akan datang ialah pelaporan keuangan tahunan yang diperiksa Akuntan publik dan disampaikan kepada sebuah institusi serta perlu dibuatkan website penggunaan keuangan parpol di seluruh Indonesia

Penerapan Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Al-Mashlahah Muhammad Sabiq Balya
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah sosial ekonomi yang besar dan vital bagi seluruh negara di dunia. Dalam kondisi ini, pemerintah melakukan percepatan untuk mengeluarkan salah satu kartu saktinya, yakni program kartu prakerja, melalui Perpres Nomor 36 Tahun 2020 yang kemudian direvisi menjadi Perpres 76 Tahun 2020. Kartu prakerja merupakan jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai pelatihan keterampilan baru. Selama pandemi Covid-19 berlangsung, pemerintah berupaya untuk memprioritaskan kartu prakerja kepada pekerja yang terkena PHK, pencari kerja, pengangguran, dan pelaku UMKM. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, dan melalui pendekatan yuridis sosiologis ini bertujuan mengidentifikasi implementasi Program Kartu Prakerja berdasarkan ketentuan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020 dengan mengambil sampel studi di Kota Malang, yang kemudian di tinjau berdasarkan konsep Mashlahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Program Kartu Prakerja berdasarkan ketentuan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020 di Kota Malang telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat hambatan-hambatan dan menyisakan sejumlah persoalan, diantaranya adalah informasi dan sosialisasi Program Kartu Prakerja harus digalakkan lagi, peserta harus ditekankan lagi untuk mengikuti pelatihan dengan baik, dan penerima manfaat harus harus benar-benar tepat sasaran. Adapun tinjauan Mashlahah, yang dalam skripsi ini berfokus pada Mashlahah Mursalah, kebijakan Pemerintah RI melalui Program Kartu Prakerja merupakan suatu bentuk ijtihad yang dinilai sangat vital dalam upaya pengembangan ekonomi islam yang berorientasi kepada pemerintah dalam menyejahterakan ummat.

Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik Di Kota Malang Perspektif Sadd Al Dzariah Muhammad Zainal Abidin
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan. Dalam pasal 15 huruf (a) menyebutkan bahwa anak dibawah umur berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang perspektif sadd al dzariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, verifikasi kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang masih belum terlaksana dengan baik karena masih banyak terjadi anak dibawah umur ikut dalam kegiatan politik di kota Malang dan belum adan tindakan apapun dari para pihak yang berwenang mengurus masalah tersebut, dalam perspektif sadd al dzariah belum sejalan dengan pencegahan menuju jalan kemudharatan.

Layanan Kartu Indonesia Sehat (Kis) Perspektif Maslahah Navida Azizah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan “Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu” namun data yang penulis peroleh di Desa Tanjunggunung Jombang dari 788 warga miskin hanya 517 yang mendapatkan KIS,sedangkan masih ada 284 warga miskin tidak mendapatkan KIS. Tentu hal ini memperlihatkan bahwa pembagian PBI KIS di Desa Tanjunggunung tidak berkesinambungan antara das sollen dan das sein. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelayanan Pembagian KIS di masyarakat Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Jombang yang ditinjau melalui perspektif maslahah,untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan di Desa Tanjunggunung Jombang. Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, data sekunder diperoleh dari tinjauan literatur. Temuan yang dihasilkan adalah bahwa layanan KIS di desa Tanjunggunung Jombang telah sesuai dengan pespektif maslahah karena memiliki manfaat dan kegiatannya besifat rasional. Serta evaluasi pelaksanaan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 di Desa Tanjunggunung telah dilakukan dengan optimal.

Implementasi Sistem E-Court Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Maslahah Mursalah Nur Sukaisih
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tahun 2018, terdapat suatu gagasan dari lembaga peradilan untuk menetapkan suatu digitalisasi perkara dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu e-Court. Aplikasi tersebut diharapakan dapat lebih memudahkan pihak-pihak yang berperkara pada lembaga peradilan. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas implementasi sistem e-Court, untuk menemukan solusi mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan sistem e-Court dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem e-Court perspektif maslahah mursalah. Metode jenis penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data editing, classifying, verifikasi, analisis data secara kualitatif, dan kesimpulan. Hasil penelitian adalah pertama, pelaksanaan sistem e-Court Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 terkait e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigasi berlaku sesuai aturan yang telah ditetapkan, namun keefektifan pelaksanaan sistem ini belum sepenuhnya efektif dan efisien dikarenakan faktor dari kultur hukum ada yang belum mengerti bagaimana penggunaan sistem e-Court, sehingga banyak masyarakat yang belum menggunakan sistem e-Court. Kedua, solusi yang diambil oleh Pengadilan Negeri Malang yaitu pengadilan mengadukan permasalahan tersebut ke Mahkamah Agung, dan perlunya untuk sosialisasi kembali kepada masyarakat mengenai kemudahan dari e-Court. Ketiga, pelaksanaan sistem e-Court telah berlaku sesuai dengan sumber hukum Islam yaitu maslahah mursalah, namun tidak semua masyarakat merasakan kemaslahatan dari e-Court.

العقوبة الِخصَائِيّةُ الْكِيمِيَاوِيَّةُ علىَ الجَانِي الجنْسِيِّ ضِدَّ الأَطْفَال في الأية ٨١ الرقم ١٧ من القَانُوْنِ الِإندُوْنِيْسِيِّ لِعَامِ ٢٠١٦ بِشَأْنِ حِمَايَةِ الأَطْفَالِ في مَنْظُوْرِ الحُقُوْقِ الْإِنْسَانِية وَ مَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ Rafika Handriyani Maisyaroh
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

يضع القانون الدستوري حماية الطفل كجزء من حقوق الإنسان ، إلى جانب حقوق الإنسان ملازمة للديمقراطية. تتحدث حقوق الإنسان في سياق القانون الدستوري عن الحماية والإنفاذ. هذه الدراسة إلى تحديد وتحليل ووصف الأساس لتشكيل عقوبات الإخصاء الكيميائي في المادة 81 من القانون رقم. القانون رقم 17 لسنة 2016 والاطلاع على أحكام عقوبات الإخصاء لمرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال من منظور حقوق الإنسان والمقصوص السريعه. يستخدم هذا البحث البحث الفقهي المعياري (البحث القانوني) الذي يستخدم في بحثه منهج النظام الأساسي ونظرية أصول الفقه ، وهي نظرية المقوسية. اظهرت النتائج ان اولا وفقا للمادة 81 من القانون رقم. في 17 من عام 2016 ، نظرًا لوجود حالة طارئة في إندونيسيا من الجرائم الجنسية ضد الأطفال كضحايا ، أصدر الرئيس تشريع رقم 1 لعام 2016 بشأن حماية الطفل لتوفير تأثير رادع على مرتكبي الجرائم الجنسية. ثانيًا ، إن فرض عقوبات الإخصاء الكيميائي على الأطفال لا ينتهك حقوق الإنسان لأن مفهوم حقوق الإنسان في إندونيسيا ليس حرًا ولكنه موضوع في إطار احترام حقوق الإنسان للآخرين في الحياة المنظمة وفي المجتمع والأمة والدولة. وفي الوقت نفسه ، فإن فرض عقوبات الإخصاء الكيميائي على الأطفال ، من منظور مقوسيد الشريعة ، يعتبر هذا الجهد شكلاً من أشكال حماية النسل ، كما يتطلب الإسلام أيضًا من البشر الحفاظ على حياتهم عندما يهددهم شخص ما ، ويحافظ على حياتهم وحقهم في الحياة.

Evaluasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif Maslahah Sinta Nanda Novita
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Lonjakan perminataan hunian dan mahalnya harga sewa menyebabkan masyarakat mendirikan pemukiman di sempadan rel kereta api di Kota Malang, hal ini melanggar Pasal 49 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi penerapan Pasal 49 Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan faktor apa yang menyebabkan pendirian pemukiman di sempadan rel kereta api di Kota Malang dalam Prespektif Maslahah Mursalah. Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan jenis yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Rampal Celaket. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari catatan-catatan, sumber data tertulis, arsip dan lainnya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 49 Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah masih belum berjalan dengan optimal karena tiga faktor yaitu: faktor sarana dan prasana penegak hukum, faktor budaya, dan faktor masyarakat.

Desentralisasi Desa Terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat Perspektif Maslahah Mursalah Sri Setyo Wulan
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Desentralisasi berupa kewenangan daerah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemberdayaan masyarakat di daerah memberikan kewenangan selaras dengan Desa. Dampak dari kewenangan daerah adalah otonomi desa sehingga desa dapat membuat kebijakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa dan keanekaragaman desa yang khas. Tujuan penelitian ini untuk menjabarkan desentralisasi terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yang prosesnya mengaitkan antara perilaku, pendapat kelompok masyarakat, dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif Lokasi penelitian di wilayah Desa Wiyurejo, Pujon, Kabupaten Malang. Sumber data menggunakan sumber data primer, Selanjutnya sumber data sekunder yakni karya ilmiah hukum.Hasil penelitian ialah hukum Lawrence M. Friedman keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur, yaitu struktur hukum (legal structure) dalam hal ini yaitu aparatur Desa Wiyurejo yang belum bisa memberikan pemahaman kepada masyarakar terkait bagaimana mengalokasikan dana desa dan tranparansi dana desa. Substansi hukum (legal subtance) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa daerah memiliki hak otonom dalam mengelola dan mengurus daerah masing-masing tidak terlepas dari keanekaragaman setiap daerah. Kebijakan dalam mengelola sumber daya alam yang akan kembali kepada masyarakat Desa Wiyurejo sendiri belum dapat dikelola hal tersebut terlihat BUMDES yang tidak berjalan.

Penyelesaian Problematika Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perspektif Hukum Responsif dan Maslahah Mursalah Syokron Jazil
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Problematika pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Di mana substansi tersebut sejatinya telah melanggar konstitusi dan memberikan superbody serta imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis indikator iktikad baik dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan mendiskripsikan juga memberikan pandangan dalam prespektif hukum responsif dan Maslahah Mursalah. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau diterapkan terhadap sebuah permasalahan hukum-hukum tertentu, di mana objek kajiannya adalah meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian adalah bahwa pada pasal tersebut telah melanggar prinsip konstitusi serta tidak sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan juga asas penyalahgunaan keadaan, serta memberikan kekebalan hukum terhadap pejabat pemerintah, karena sejatinya dalam ranah iktikad baik harus tetap di sandarkan dengan Undang-Undang yang sudah berlaku seperti halnya KUHP dan tidak menghilangkan unsur pidana.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ramadhita

Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id

Phone
+6285648708718

Journal Mail Official
albalad.htn@uin-malang.ac.id

Editorial Address
Jl. Gajayana 50 Kota Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ramadhita

Contact Email ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id

Phone +6285648708718

Journal Mail Official albalad.htn@uin-malang.ac.id

Editorial Address Jl. Gajayana 50 Kota Malang

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ramadhita

Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id

Phone
+6285648708718

Journal Mail Official
albalad.htn@uin-malang.ac.id

Editorial Address
Jl. Gajayana 50 Kota Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA