cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
albalad.htn@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 27756467     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Balad: Journal of Constitutional Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum tata negara dengan berbagai aspek dan pendekatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 137 Documents
 8   9   10   11   12 
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maslahah Mursalah Tonicca Alvanso
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran saksi pelaku (Justice Collaborator) dalam upaya mengungkapkan tindak pidana korupsi di Indonesia berperan penting dalam memberikan kesaksian bagi penegak hukum. Akan tetapi faktanya, beberapa saksi pelaku (Justice Collaborator) cenderung mengalami permasalahan dalam mendapatkan perlindungan hukum berupa penghargaan, jaminan keselamatan dan penanganan khusus. Oleh sebab itu perlu dikaji eksistensinya dari sudut pandang hak asasi menusia dan Maslahah Mursalah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (Justice Collaborator) tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia, dan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (Justice Collaborator) tindak pidana korupsi dalam perspektif Maslahah Mursalah. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisisnya menggunakan deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini, didapatkan dua kesimpulan. Pertama, perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (Justice Collaborator) tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia adalah mendapatkan perlindungan hukum bagi saksi pelaku (Justice Collaborator) secara utuh, sebagai hak dasar manusia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 28 D ayat (1), 28 G ayat (1), 28 H ayat (1), 28 I ayat (1) dan (4). Kedua, perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (Justice Collaborator) tindak pidana korupsi dalam perspektif Maslahah Mursalah menurut Imam Ghazali adalah perlindungan hukum yang tidak membawa kemudharatan bagi manusia dan mengutamakan kemaslahatan bersama, karena peran saksi pelaku (Justice Collaborator) yang penting dalam menyampaikan kebenaran untuk mengungkap tindak pidana korupsi demi kemaslahatan masyarakat Indonesia.
IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Ullyl Vaizatul Viananda Masruroh
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berwenang untuk membantu kepala daerah dalam bidang lingkungan, yaitu pengendalian pencemaran mencakup 3 aspek penting yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan. Penelitian ini membahas pertama upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran akibat limbah industri, dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan suatu produk hukum dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat sebagai objek pengaturannya. Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis data yang digunakan dari data primer dan data sekunder data primer diperoleh dari proses wawancara, data sekunder diperoleh dari buku-buku,jurnal dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang objek penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran akibat limbah industri sudah berjalan dengan sangat baik hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2020 serta standart operating prosedure yang jelas akan pelaksanaannya, namun belum berjalan maksimal karena dilihat dari kendala dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana serta penangung jawab usaha. Dalam fiqh siyasah,adanya kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup termasuk dalam kajian fiqh siyasah tanfidziyah dimana kebijakan yang berimbas pada kemaslahatan umat yang mengacu dalam dalil kully yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist serta maqasid syariah artinya kebijakan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup merupakan kebijakan untuk kesejahteraan rmasyarakatnya dalam rangka meminimalisir dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungaan.
IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP PROSES REKRUTMEN DAN KADERISASI PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Virdatun Nisail Islahiyah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji dari pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Implementasi Partai Politik terhadap proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik perspektif Maslahah Mursalah studi di DPD Partai Nasdem Kota Malang. Pada setiap Partai Politik pasti mempunyai proses rekrutmen dan kaderisasi termasuk pada Partai Nasdem Kota Malang. Metode penelitian artikel ini menggunakan jenis yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang terjun lansung di lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi , kemudian di analisis mengunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Partai NasDem melakukan pola kaderisasi terbuka dan jika dilihat dari Perspektif Maslahah Mursalah rekrutmen dan kaderisasi partai politik tergolong tingkatan Al-Maslahah Al-Daruriyyah, karena tujuan utamanya menjadikan manusia hidup yang lebih baik
Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi Septiani Septiani
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rangkap jabatan merupakan tindakan yang dilarang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, beberapa diantaranya adalah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Terdapat 3 (tiga) poin utama yang akan dibahas pada artikel ini yaitu pertama, konstitusionalitas praktik rangkap jabatan pada pengangkatan wakil menteri; kedua, politik hukum pengangkatan wakil menteri berdasarkan hak prerogratif Presiden menurut Undang-Undang Kementerian Negara; dan ketiga, kesesuaian secara ontologis antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dengan teori al-wizarah Imam Al-Mawardi terkait larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menerapkan statute appoach, conceptual approach, dan comparative approach serta menggunakan metode analisis analisis yuridis kualitatif. Hasil temuan pada artikel ini menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan wakil menteri menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan konsep al-wizarah Imam Al-Mawardi adalah tindakan yang dilarang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, asas profesionalitas dan etika birokrasi pemerintahan.
INDEPENDENSI KPK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 PERSPEKTIF AL-GHAZALI Nur Jannani; Elhafidza Nufusiah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Tujuan dibentuknya lembaga independen KPK selain dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan eksekutif yang terlampau besar juga untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Namun, undang-undang terbaru KPK dapat berpotensi melemahkan kinerja dan independensi KPK termasuk pada Pasal 3. Tujuan artikel ini ialah untuk menganalisis Independensi KPK sebagai bagian lembaga eksekutif dan dalam perspektif konsep imamah al-Ghazali. Jenis artikel ini yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis, dan konseptual yang berdasarkan metode kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu Independensi KPK telah disebutkan dalam undang-undang terbaru KPK. Namun, independensi tersebut tidak murni dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. KPK menjadi bagian eksekutif karena memiliki kesamaan fungsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK dalam perspektif imamah telah memenuhi syarat untuk menjadi bagian imamah yakni merdeka atau bebas dari intervensi, meskipun independensi KPK tidak sebesar independensi wilayah al-mazhalim. Independensi KPK tidak mutlak. Apabila bersifat mutlak dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, namun Pemerintah harus tetap mengontrol dan mengawasi KPK.
Efektivitas Pengunaan speed bump Sebagai Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 (Studi Di Dinas Perhubungan Surakarta) Sulistyo Nugroho
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan jumlah kendaraan dikota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah meningkat 15% per tahun. Kecelakaan kendaraan bermotor meningkat usia korban kecelakaan didominasi usia produktif. Yakni mulai dari 17 tahun sampai dengan 30 tahun. Tetapi, Bambang menyampaikan korban yang terlibat kecelakaan tidak didominasi pelajar Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kota Surakarta perlu dilakukan peninjauan kembali tentang ketertiban lalu lintas. Seperti saat ini yang dimana masyarakat Kota Surakartamasih belum mengetahui peraturan lalu lintas seperti membuat rambu-rambu tanpa izin dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya dalam pembuatan“Speed Bump” atau yang dikenal dengan polisi tidur. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini Efektivitas hukum dipengaruhi oleh masyarakatnya dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan tetapi pada kenyataan nya masyarakat di Kota Surakarta masih banyak yang melanggar aturan dalam pembuatan polisi tidur atau tanggul jalan ini. Dasar hukum speed bump tidak terdapat secara eksplisif pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan Daerah Kota Surakarta belum mengatur secara jelas mengenai mekanisme pembuatan polisi tidur, pemberian peringatan atau sanksi terhadap pelanggaran pembuatan polisi tidur.
Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Adelia Rohmatun Andriani
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena maraknya penambangan pasir galian golongan C berupa pasir tanpa izin (Illegal) di aliran sungai Bengawan Solo khususnya di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang menimbulkan pro kontra di masyarakat karena aktivitas penambangan pasir ilegal mengakibatkan kelongsoran, pengikisan pinggiran sungai Bengawan Solo. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis terhadap penambangan pasir ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro bagaimana sudut pandang efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 dan Tinjauan Maqasid Syariah terhadap penambangan pasir ilegal. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat. Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data yang digunakan dari data primer, sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Provinsi Jawa Timur dikatakan belum maksimal atau tidak efektif karena dilihat dari kendala masyarakat Kalitidu tidak merealisasikan hasil dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Menurut perspektif Maqosid Syariah upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dalam menangani penambangan pasir illegal dan kelestarian lingkungan akibat penambangan illegal sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah.
Efektifitas Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 Terkait Perparkiran di Tepi Jalan di Kabupaten Tulungagung Arini Chusneini Sabiela
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan perparkiran di Tulungagung semakin marak terjadi walaupun telah diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Pada Dimana seharusnya setiap pelaksanaan kegiatan parkir harus disertai karcis parkir sebagai bukti pembayaran retribusi parkir. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di jalan umum dan mengetahui upaya pemerintah daerah Tulungagung dalam penertiban perparkiran perspektif Maslahah Imam Ghazali. Metode yang dipakai yaitu wawancara dengan Bu Vinyes selaku Ketua Seksi Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 4 Masyarakat dan juga 2 Juru parkir. Jenis Penelitian Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa pemberian karcis di Jalan R.A Kartini berbeda dengan ketentuan dan di Jalan Antasari tidak diberikan karcis hal ini tidak sesuai peraturan yang telah ditentukan. Selain itu pelaksanaan perpakiran di Kabupaten Tulungagung belum efektif karena Dinas Perhubungan yang belum tegas menindak lanjuti pelanggaran, sosialiasasi peraturan kurang merata, dan masyarakat yang membiarkan adanya pelanggaran terkait pelaksanaan parkir.
Hukum Mekanisme Perizinan Operasional Kendaraan Wisata “Becak Cinta” yang Dimodifikasi Edi Setiawan
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kendaraan bermotor modifikasi wisata jenis Becak Cinta merupakan kendaraan bermotor hasil modifikasi, semula kendaraan ini merupakan kendaraan roda 2 atau kendaraan pribadi dan diubah menjadi kendaraan umum yang tujuan untuk menarik perhatian wisatawan. Berdasarkan data yang ada dilapangan kendaraan modifikasi wisata jenis Becak Cinta ini secara legal standingnya memang melanggar pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tetapi disisi lain Dinas Perhubungan Kota Batu telah menerapkan Diskresi khusus untuk perizinan operasional kendaraan modifikasi ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil Penelitian Implementasi Diskresi dari Dinas Perhubungan Kota Batu terkait perijinan operasionalisasi kendaraan bermotor yang dimodikasi, kendaraan ini tetap dijalankan dengan mengikuti beberapa kebijakan khusus. Terkait masalah mekanisme perizinan pengoperasian kendaraan modifikasi jenis “Becak Cinta”, dibuat dengan kesepakatan dari dua pihak yaitu Dinas Perhubungan Kota Batu dan pihak Satlantas Kota Batu yang bentuk kebijakannya tidak tertulis. Diskresi yang telah dibuat oleh dishub dan satlantas yang tujuannya adalah keselamatan pengemudi, pengendara dan pengguna lalulintas sudah sesuai dengan tujuan-tujuan yang ada dalam Maqashid Syariah.
Implementasi Tugas DPRD Kota Pasuruan Berdasarkan Pasal 149 Ayat 1 Huruf (a) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Maslahah Fina Annisa
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tugas DPRD berdasarkan Pasal 149 Ayat 1 Huruf (a) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pembentukan Peraturan Daerah dijalankan guna mengakomodir dan meningkatkan partisipasi masyarakat terkhusus DPRD Kota Pasuruan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat khususnya yang dilakukan DPRD Kota Pasuruan merujuk pada 5 (lima) tahap pembentukan yang terdiri atas: perencanaan; penyusunan; pembahasan; penetapan dan pengundangan. Dalam hal ini keterlibatan peran partisipasi masyarakat dijalankan melalui adanya pelaksanaan reses (jaring aspirasi masyarakat) pada tahap perencanaan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut tinjauan maslahah, peningkatan partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari maslahah al–ammah, yaitu mencakup kemaslahatan umum. Penerapan peningkatan partisipasi masyarakat oleh DPRD Kota Pasuruan termasuk dalam maslahah adh–daruriyah yaitu kemaslahatan yang berkenaan dengan tingkat kebutuhan yang harus ada guna perwujudan menjaga jiwa. Termasuk dalam maslahah al–mutaghayyirah karena berhubungan dengan masukan dari masyarakat sebagaimana keadaan yang terjadi di masyarakat.

Page 10 of 14 | Total Record : 137

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2021) Vol 2 No 3 (2020) Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2019) Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2019) More Issue