Articles
137 Documents
<![CDATA[Prosedur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Datin Sarah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini berujtuan mendeksripsikan prosedur pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Malang terkait perparkiran. Jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dalam wawancara kepada responden dan data sekunder dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Prov, Kab dan Kota, naskah akademik dan buku-buku. Kemudian data tersebut diedit, diperiksa lalu disusun secara cermat untuk dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa Prosedur yang telah dilakukan oleh DPRD dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran tidak sesuai amanat, seperti yang tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota karena terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan. Seperti, beberapa dari Anggota Dewan yang hanya menandatangani absensi sebagai legalitas tanpa mengikuti alur kegiatan sosialisasi, hal tersebut termasuk kedalam perbuatan tidak terpuji dan kurangnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga menjadi tidak efektif dalam pelaksanaan tahap pembentukkan Peraturan Daerah dan dalam kajian Maslahah Mursalah yang sesuai ialah menurut Al-Syatibi bahwa Maslahah Mursalah dapat dijadikan landasan hukum Islam sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.]]>
<![CDATA[Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa ]]>
<![CDATA[Lila Ayu Fauziah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peraturan desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. BPD dalam melakukan pembahasan dan penampungan aspirasi masyarakat kurang menyeluruh, dan dalam mensosialisasikan peraturan desa kurang baik sehingga masyarakat masih belum mengetahui tentang adanya peraturan desa. Tujuan dari adanya artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan BPD dalam membahas dan menetapkan peraturan desa prespektif maqashid syariah, dan untuk mengetahui bagaimana BPD dalam mensosialisasikan peraturan desa. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber penelitian primer dalam artikel ini adalah wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Data sekunder sebagai data pelengkap sumber data primer diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, studi literatur atau kepustakaan. Hasil dari artikel ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pembahasan dan penetapan peraturan desa di Desa Sumberagung kurang baik disebabkan dalam menampung aspirasi masyarakat tidak langsung kepada masyarakatnya melainkan diwakilkan kepada kepala dusunnya. Sedangkan didalam peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas keterbukaan, masyarakat berhak ikut andil dalam pembuatan aturan baik secara langsung maupun tertulis. Sehingga massyarakat Desa Sumberagung belum mengetahui adanya penampungan aspirasi masyarakat dan adanya peraturan desa.]]>
<![CDATA[Eksistensi Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (Supeltas) Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Dan Lingkungan Perspektif Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Mohammad Fahmi Shofrillah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) memiliki peran yang penting terhadap sebuah ketertiban umum dan kelancaran lalu - lintas, sehingga dalam bertugas perlu memperhatikan sebuah regulasi yang mengikatnya yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap eksistensi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) dan ditinjau berdasarkan maslahah mursalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kecamatan Sukun Kota Malang. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, serta data sekunder yang berupa buku ilmiah, hasil laporan penelitian, skripsi, dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap eksistensi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) adalah dinilai sudah efektif. Ditinjau dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman keberadaan SUPELTAS secara substansi hukumnya sudah baik, struktur hukumnya yaitu pihak kepolisian selaku penegak hukumnya juga baik, dan budaya masyarakat yang ada didalamnya juga sangat baik, sehingga berdasarkan perspektif maslahah mursalah membawa sebuah kemaslahatan atau kebaikan.]]>
<![CDATA[Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah ]]>
<![CDATA[Khairul Umam]]>;
<![CDATA[Neny Fathiyatul Hikmah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan berbagai protes publik. Protes dilayangkan akibat adanya revisi UU KPK yang dirasa ada tendensi pelemahan KPK sebagai lembaga anti korupsi. Kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen dihilangkan sehingga KPK menjadi bagian lembaga eksekutif, pelemahan juga dilakukan dengan dibentuk Dewan Pengawas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif siyasah dusturiyyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Kehadiran Dewan Pengawas pada kelembagaan KPK berimplikasi terhadap independensi kelembagaan KPK. Dewan Pengawas dipilih oleh presiden dan diberi kewenangan yang sangat luas sebagai upaya pengawasan pelaksanaan tugas KPK, akan tetapi hal ini ditakutkan menjadi upaya kekuasaan lain untuk mencampuri tugas dan kewenangan KPK. Dalam siyasah dusturiyyah konsep pengawasan bertujuan mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan sehingga perlu dipertimbangkan agar kewenangan pengawas harus sesuai dengan tujuan pengawasan tersebut.]]>
<![CDATA[Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur Terhadap Pelaksanaan Tindakan Korektif ]]>
<![CDATA[Nora Dwi Rahmawati]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ombudsman Perwakilan Jawa Timur (ORI JATIM) sebagai lembaga pengawas, bertugas mengawasi dan menyelesaikan laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik. Setiap tahun laporan meningkat dan terjadi secara berulang. ORI JATIM mengeluarkan produk hukum berupa Laporan Akhir Hasil Penelitian (LAHP) berisi tindakan korektif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengawasan ORI JATIM terhadap tindakan korektif menurut Peraturan Ombusman Nomor 38 Tahun 2019 dan Siyasah Syar’iyah, dan mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun metode pengumpulan data ialah wawancara dan dokumentasi terkait dengan data-data. Hasil penelitian pertama, pengawasan ORI JATIM terhadap tindakan korektif sudah sesuai Peraturan Ombudsman, namun dalam pengawasan secara umunya ORI JATIM kurang optimal karena masih terjadi pengulangan laporan masyarakat kepada intansi yang sama. Sedangkan menurut Siyasah Syar’iyah pengawasan ORI JATIM termasuk perbuatan amar makruf nahi mungkar, mirip dengan wilayah Al-hisbah. Kedua, faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap tindakan korektif ada dua, pendukung dan penghambat.]]>
<![CDATA[HAK WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PEMIKIRAN SECARA BEBAS MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1998 DAN MAQHASID AL-SYARIAH ]]>
<![CDATA[Nur Cholis Majid]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mengemukakan pemikiran secara bebas atau pendapat secara bebas pada publik adalah manifesto negara demokrasi pada nilai bermasyrakat, berbangsa, dan bernegara. Seseorang warga negara yang menyampaikan pemikirannya secara bebas serta pendapatnya secara bebas dilaksanaan secaratertib. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan mengetahui kebebasan berfikir dan berpendapat menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Maqhasid Al-Syariah, serta mengkaji tentang konstruksi kebebasan berfikir dan berpendapat dalam konteks ketatanegaraan. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa kebebasan untuk berfikir dan berpendapat ialah dua hal yang saling terkait seperti suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dan masing-masing mempunyai bagian yang penting. Sebab, berpikir adalah kerja otak untuk menganalisis suatu kajian, dan mempolakan suatu yang abstrak sedangkan berpendapat adalah proses mengkongkritkan ide itu dengan media tulisan atau lisan. Jadi menurut Maqosid Syariah kebebasan berpikir dan berpendapat adalah salah satu manfaatnya sebuah akal. Akal dapat menjadi manusia menjadi makhluk yang benar benar mulia disisi tuhan atau sebaliknya. Oleh karena itu, manusia dituntut menggunakan pikirannya dengan baik dan bertanggungjawab]]>
<![CDATA[PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 02/PUU-XVII/2019 TENTANG HAK ATAS TUNJANGAN SERTIFIKASI BAGI GURU PAUD PRESPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH ]]>
<![CDATA[Nurul Mun’imi]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Absennya mekanisme constitutional Question dalam kewenangan pengujian konstitusi di Mahkamah Kostitusi (MK) menyebabkan hak-hak konstitusional warga Negara tidak terlindungi secara menyeluruh,Mahkamah Konstitusi (MK) Pun tidak bisa memberikan keadilan substantive yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Penelitian ini akan berfokus untuk mengnalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XVII/2019 tentang Hak atas Tunjangan Sertifikasi bagi guru paud dalam Prespektif al-Maslahah al-Mursalah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengolahan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis yuridis. Hasil dan temuan penelitian ini menyimpulkan pertama: pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan N0. 02/PUU-XVII/2019 didasarkan pada : 1) memeriksa permohonan pemohon, bukti-bukti yang diajukan pemohon, keterangan DPR, keterangan ahli dari presiden dan pemohon 2) putusan MK Nomor 45/PUU-XVI/2018 3) putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 4) putusan MK Nomor 56/PUU-VI/2008.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek Online Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Maslahah ]]>
<![CDATA[Rafif Ahmad Sulaiman]]>;
<![CDATA[Khairul Umam]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya khususnya yang terjadi di kota Malang ini merupakan kejadian yang sering dijumpai yang dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat larangan melakukan aktifitas berkendara selain mengemudi, salah satunya yakni menggunakan ponsel ketika berkendara. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan khususnya ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara, faktor penghambat serta upaya pihak kepolisian Polresta Malang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Polresta Malang Kota. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini sudah cukup merata. Dan juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini.]]>
<![CDATA[Tindakan Afirmatif Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Hak Politik ]]>
<![CDATA[Rahmatullah Rahmatullah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindakan afirmatif adalah upaya yang digunakan sebagian banyak orang untuk memberikan porsi jelas terhadap penyandang disabilitas, bahwa disabilitas mampu menjadi anggota legislatif sama seperti masyarakat yang bukan penyandang disabilitas. Adalah amanat Undang-Undang bahwa hak politik dipilih dalam jabatan publik merupakan hak penyandang disabilitas. Pemberian porsi khusus terhadap penyandang disabilitas adalah hal yang perlu dilakukan, mengingat bahwa disabilitas adalah kaum minoritas yang terbelakang. Layaknya perempuan yang mendapatkan porsi 30% (tigapuluh persen) dalam jabatan pencalonan bakal anggota legislatif, disabilitas dirasa perlu mendapatkan hal yang sama guna menciptakan ragam peraturan yang pro-disabilitas. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur porsi dari penyandang disabilitas, maka akan menjadi pintu gerbang keikut sertaan penyandang disabilitas dalam ranah kontestasi politik. Teori perlindungan hukum yang dijadikan sebagai mata pisau penelitian, dalam konteks perlindungan hukum aspek yang menjadi tolak ukur bahwa disablitas perlu mendapatkan porsi adalah supremasi hukum (supremacy of law), persamaan dimata hukum (Equality before the law), asas legalitas (due proses of law). Artikel ini juga dilengkapi dengan teori maslahah mursalah Imam Najamuddin At-Tufi, dalam maslahahanya menyebutkan bahwa akal bebas berfikir dan mencari kemaslahatan baru diluar dukungan nash (alquran) dan turunannya, bahwa pembentukan hukum baru harus melihat sisi kemaslahatannnya dan kemudharatannya, baik itu didukung oleh nash dan sunnah ataupun tidak. Pentingnya pengangkatan peran terhadap penyandang disabilitas guna memberikan porsi jelas terhadap penyandang disabilitas agar selanjutnya Undang-Undang yang dibuat sedikit banyak membela kaum disabilitas yang pada kenyataannya adalah minoritas. Perlu adanya tambahan Undang-Undang sebagai upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pembagian jatah kursi anggota legislatif.]]>
<![CDATA[Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Riska Febriana]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) Peran dari Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politic tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung. 2) Rencana strategi Bawaslu dalam pencegahan money politic tahapan kampanye pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung, KPU Tulungagung. Dalam pengumpulan data skripsi dilakukan wawancara kepada Komisioner Bawaslu, Komisioner KPU, Caleg DPRD Kabupaten Tulungagung dan Masyarkat. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan cara pengeditan, klasifikasi, pembuktian kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh dari Peran Bawaslu dalam pencegahan money politic tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung : 1) Peran Bawaslu dalam pencegahan money politic tahapan kampanye masih kurang maksimal dengan tugas Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 101,103 dan 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu 2) Rencana strategi Bawaslu dalam pencegahan money politic tahapan kampanye belum memenuhi tahap-tahap kebijakan publik melliputi Penyusunan agenda, formulasi, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.]]>
