Articles
137 Documents
<![CDATA[Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Perspektif Fiqh Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah ]]>
<![CDATA[Muhammad Adhien Nugroho]]>;
<![CDATA[Khairul Umam]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemilihan umum legislatif adalah bentuk dari paritisipasi politik sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat, karena pada moment pemilu rakyat menjadi pelaku yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris Sosiologis. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu berupa wawancara dan dokumentasi serta berupa buku ilmiah, skripsi, laporan penelitian dan jurnal. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Pemilu merupakan implementasi demokrasi, dalam pelaksanaan Pemilu kedaulatan rakyat sangat di junjung tinggi dan hak-hak rakyat harus dilindungi. Suatu hak tindakan Golput tidak dapat dipidana akan tetapi mengajak seseorang untuk Golput dapat dikenai tindakan pidana sesuai dengan UU no 7 tahun 2017 pasal 510 dan pasal 515. Prakteknya meskipun dalam undang- undang telah diatur larangan kampanye Golput, akan tetapi kampanye Golput atau ajakan Golput masih terjadi pada pelaksanaan Pemilu. Golput dalam Pemilu 2019 mengalami penurunan meskipun kampanye Golput sangat gencar khususnya di media sosial. Dalam mengatasi meningkatnya angka Golput, lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) telah melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyampaian informasi, pelaksanaan dan pengawasan Pemilu.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Konsep Saddu Al Dzariah ]]>
<![CDATA[Endah Trirahayu]]>;
<![CDATA[Fakhrudiin Fakhrudiin]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia merupakan negara yang juga berdampak terhadap pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Untuk menyingkapi dengan adanya virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk penganan pandemic Covid-19 tersebut salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan berupa Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2020. Inpres tersebut merupakan salah satu kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum protocol kesehatan di masa pandemic covid-19 dalam Konsep saddu al dzariah, dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pelanggar protocol kesehatan pandemic covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan protocol kesehatan pandemic Covid-19 sesuai dengan perspektif saddu al dzariah melarang segala sesuatu yang menyebabkan bahaya. Penerapan sanksi bagi pelanggar protocol kesehatan pandemic Covid-19 masih kurang efektif, masih banyaknya pelanggar protocol kesehatan yang mengabaikan dengan adanya virus tersebut.]]>
<![CDATA[DPRD Kabupaten Pasuruan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Perspektif Maslahah ]]>
<![CDATA[Ahmad Muzakki]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Terdapat sengketa tanah seluas 539 hektar dengan beberapa alasan dan latar belakang sejarah di Kabupaten Pasuruan antara warga Desa Sumberanyar dengan TNI AL. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pertanahan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Penelitian bertujuan menganalisis terkait efektivitas peran DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut serta peran DPRD dalam hal ini melalui perspektif Maslahah. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh dari wawancara, observasi dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah sudah berupaya untuk mempertemukan semua pihak terkait namun hingga saat ini belum ada penyelesaian. Masyarakat berharap bisa tetap mendapatkan haknya terkait pengelolaan tanah, tinggal dengan aman, dan tidak terintimidasi. Sedangkan dari perspektif maslahah belum terpenuhi karena belum melaksanakan pemeliharaan kelima unsur pokok maslahah yang dicetuskan oleh Al-Ghazali. Pemerintah Daerah diharapkan agar lebih serius dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan serta membentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahannya.]]>
<![CDATA[Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Perda Kota Batu Tentang IMB Perspektif Siyasah Dusturiyah ]]>
<![CDATA[Lailatul Hidayah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Satuan Polisi Pamong Praja adalah lembaga penegakan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diberi amanah untuk membentuk Satpol PP agar membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda serta menjaga ketertiban, keamanan masyarakat, dan menertibkan bangunan yang tidak memiliki IMB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan Perda oleh Satpol pp Kota Batu serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan Perda oleh Satpol PP Kota Batu. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, untuk metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk metode analisis data menggunakan deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian antara lain: (1) Peran Satpol PP dalam menyelesaikan pelanggaran IMB berjalan dengan lancar tanpa adanya tindakan anarkis dan sesuai dengan perspektif siyasah dusturiyah. Sebab dalam prosesnya, Satpol PP menggunakan beberapa tahapan, antara lain: (a) Sosialisasi, (b) Pendataan, (c) Peringatan, dan (d) Penertiban. (2) Faktor penghambatnya antara lain: (a) Faktor internal, (b) Faktor eksternal. (3) Adapun upaya hukum yang dilakukan Satpol PP untuk mengatasi pelanggaran IMB antara lain: (a) Penyegelan dan penghentian, (b) Pembongkaran.]]>
<![CDATA[Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Prinsip Persamaan Dihadapan Hukum ]]>
<![CDATA[Marisa Nurfaizzah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[DPR memiliki hak dan wewenang, salah satunya yakni Hak Imunitas, yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 20A serta Pasal 80 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Hal ini sering kali diperdebatkan karena sifatnya yang dinilai ‘kebal hukum’ bagi anggota DPR. Masalah yang ditemukan oleh penulis adalah bagaimana batasan atas Hak Imunitas anggota DPR berdasarkan asas persamaan dihadapan hukum serta bagaimana eksistensi hak imunitas Anggota DPR berdasarkan Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas memang diperlukan oleh anggota DPR untuk menjamin haknya dalam menyatakan pendapat selama masih dalam lingkup kewajiban dan penugasan Anggota DPR. Anggota DPR dikatakan melanggar prinsip Equality before The Law jika anggota DPR itu melanggar kode etik dan tata tertib yang sudah ditentukan. Anggota DPR pun tetap akan dikenakan sanksi dan hukuman bila melanggar kode etik dan tata tertib, serta jika anggota DPR itu sendiri melakukan tindak pidana khusus. Demikian pula Hak imunitas Anggota DPR tidak ditemukan dalam fiqh siyasah. Namun jika dalam Islam DPR itu sendiri disebut ahlul halli wal ‘aqdi, diatur dalam alquran. Dalam alquran dijelaskan, bahwa masyarakat dibebaskan dalam berfikir, menyatakan pendapat, berbicara atau bahkan bertindak dalam memutuskan suatu perkara yang ini semua juga merupakan ciri daripada hak imunitas.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Karangsari Sempu Banyuwangi ]]>
<![CDATA[Eka Nur Ardarista Wulandari]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdapat dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan, memperoleh pelayanan, kesehatan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya. Namun berdasarkan data lapangan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan hak nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karangsari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, dan juga menganalisis mengenai Pandangan Maslahah mengenai Peraturan Daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan ada beberapa kendala dalam pelaksanaanya yang mana mayoritas kendala yang dialami yaitu pada pendataan masyarakat serta solusi dari perangkat desa karangsari sendiri masih belum ada.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Legislasi Desa menurut Konsep Syūra ]]>
<![CDATA[Khairul Umam]]>;
<![CDATA[Muhammad Yunus Khoiruddin]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fokus artikel ini adalah terkait peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berangbang pada proses legislasi Desa yang dinilai masih belum optimal sehingga tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran BPD di Desa Berangbang dalam legislasi Desa dan bagaimana optimalisasinya bilamana diambil dari kajian konsep syūra. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan dengan metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi serta metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Hasil yang dapat diberikan dalam artikel ini adalah bahwa peran BPD Desa Berangbang masih kurang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kualitas SDM yang belum maksimal, hubungan BPD dengan Pemerintah Desa maupun masyarakat yang sempat bermasalah, dan kondisi pandemi Covid-19 dan keterlambatan anggaran yang terjadi di Desa sehingga diperlukan upaya optimalisasi seperti pengembangan sarana kerja, memaksimalkan pelatihan dan pembinaan, peningkatan anggaran kerja, dan memperkuat peran masyarakat. Selain itu, dalam mengoptimalisasi pelaksanaan legislasi Desa salah satunya penyelenggaraan musyawarah dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraannya. Salah satunya cara untuk peningkatan hal tersebut adalah dengan mendasarkan pelaksanaannya kepada prinsip-prinsip musyawarah seperti pada konsep syūra dimana musyawarah dilakukan berdasarkan prinsip persaudaraan dalam tatanan masyarakat untuk memperoleh kemaslahatan (al-maṣlahat al-’ammah) bagi masyarakat Desa.]]>
<![CDATA[RANGKAP JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH ]]>
<![CDATA[Abdul Kadir]]>;
<![CDATA[Muhammad Nizamuddin Sidqi]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas sudut pandang hukum positif dan hukum islam, yakni maslahah terkait rangkap jabatan pegawai negeri sipil sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Artikel ini menggunakan metode penelitian jenis yuridis normatif dengan dua jenis pendekatan yaitu statue approach dan conceptual approach dengan tiga sumber bahan hukum, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI. Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/10/2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten/ Perusahaan Publik yang membolehkan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 Tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap yang melarang. Ketidak selarasan antar regulasi melahirkan conflict of norm yang dapat diselesaikan dengan teori preferensi hukum menggunakan asas lex superior derogate legi inferiori. Perspektif maslahah dalam fenomena ini ialah memberikan ruang kepada seseorang yang profesional dalam bidangnya serta sanggup untuk berkomitmen, namun kemdharatan yang lahir jauh lebih banyak diantaranya mendapatkan gaji ganda karena bekerja lebih dari satu instansi dan konflik kepentingan.]]>
<![CDATA[PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG PRESPEKTIF SIYASAH QODHA’IYAH ]]>
<![CDATA[Nur Jannani]]>;
<![CDATA[Anita Firdaus]]>;
<![CDATA[Abdul Kadir]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memunculkan suatu putusan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, yang mana dalam isi putusannya berisi tentang pejabat negara tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, akan tetapi perkara tersebut masih dilanjutkan kerana hukum pidana, apabila dilihat dari rana hukum Administrasi Pemerintah perkara tersebut tidak dapat diteruskan kerana hukum pidana. tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak terbukti adanya penyahagunaan wewenang dalam hal ini melalui prespektif Siyasah Qodha’iyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak tebukti melakukan penyalahgunaan wewenang mengalami tidak kepastian hukum, yang diakibatkan tidak adanya keharmonisasian antara Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, sedangkan menurut Siyasah Qadha’iyah putusan tersebut tidak dapat dibatalakan karena telah memiliki kekuatan hukum tetap.]]>
<![CDATA[ASHABIYAH IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Irham Bashori Hasba]]>;
<![CDATA[Izzal Toriqul Farhan]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia, diatur dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ”. Ashabiyah dalam pandangan Ibnu Khaldun merupakan perasaan satu kelompok, kekuatan kelompok atau solidaritas sosial, dimana Ashabiyah tersebut mempunyai tujuan untuk meraih Al-Mulk (kekuasaan). Pernyataan tersebut menjadi bahan bagi peneliti untuk mengkaji tentang relevansi antara konsep ashabiyah Ibnu Khldun dengan peran partai politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Fokus penelitian adalah, pertama: bagaimana konsep Ashabiyah dengan Partai Politik yang ada di Indonesia, Kedua: Bagaimana relevansi Ashabiyah dengan sistem pemilihan Presiden dan akil Presiden di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca, menelaah dan mencatat dari sumber bahan hukum pustaka. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ashabiyah dan partai politik memiliki kesamaan dalam hal dukungan yang diberikan kepada kepala negara. Kedua, ashabiyah dan partai politik sama-sama dapat berkoalisi untuk meraih dukungan yang lebih dari rakyatnya. Berbeda halnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan di dalam konsep ashabiyah bahwa kepala negara terpilih dari golongan ashabiyah yang paling dominan dan berperan.]]>
